Search for: airlangga hartarto

Selamat Idul Adha 1441 H

Airlangga Hartarto Ketua Umum DPP Partai Golkar Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H/2020

Elita Terpilih Kembali Menjadi Ketua DPD Golkar Subang Tegaskan Siap Memenangkan Golkar Pada Pilkada Dan Pileg

Berita – Secara Aklamasi Elita Budiarti terpilih kembali sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) partai Golkar Kabupaten Subang untuk periode 2020-2025, pada Musyawarah Daerah (Musda) ke X Golkar Subang.

Musda DPD Partai Golkar Kabupaten Subang ke -X itu, berlangsung di Gedung Panca Bhakti (Gedung Golkar) Jalan Rahman Hakim Subang, Selasa (28/7/2020). Dihadiri oleh Dedi Mulyadi dan Hj. Itje Siti Dewi kuraesin, Anggota DPR RI Fraksi Golkar. Ade Barkah Ketua DPD Golkar Jabar, beserta jajaran terasnya pun turut hadir, termasuk Ade Ginanjar, Sekretaris dan Djoko Roespinoedji, Bendahara DPD Golkar Jabar.

Pada kesempatan itu Ade Barkah Surahman menyatakan, Elita merupakan kader yang cocok untuk kembali menjadi ketua DPD partai berlambang pohon beringin di Subang. Ia pun menilai bahwa Elita pantas untuk menjadi Bupati Subang pada pilkada nanti serta menegaskan bahwa Golkar merupakan partai yang besar, dan tidak luput dari gangguan, yang disinyalir datang dari dalam tubuh partai sendiri.

Baca Juga : Bamsoet dukung pengembangan vaksin COVID-19 dalam negeri

Sehingga kekompakan kader dan ketua menjadi kunci utama menjaga kebesaran partai Golkar. Hal itu bertujuan untuk mengumpulkan suara dalam pemilu nanti, serta target mencapai 14 kursi di DPRD Subang, meningkat dari 9 kursi. “Bu Ketua Elita merupakan kader yang inovatif, kreatif dalam memimpin partai di Subang. Saya berharap tidak ada lagi ulat-ulat yang menggerogoti tubuh partai. Kita harus kompak membesarkan partai ini, dan mendorong keinginan Ketua Umum Golkar untuk memperoleh 14 kursi di pileg nanti,” ungkap Ade Barkah di Gedung Golkar, Selasa (28/7/2020).

Sementara itu Ketua terpilih Elita Budiarti mengungkapkan, kondusifitas dalam partainya menjadi acuan untuk menjaga kekompakan, dan siap bersaing pada pileg 2024 nanti. Menurutnya jargon “Ngabret” yang disanding DPD Golkar Kabupaten Subang, menjadi kekuatan untuk bersaing secara politik dengan partai lain. Elita juga mengingatkan, tidak ada kata berantem di tubuh Golkar. “Jargon Golkar Subang adalah Ngabret, karena saya menginginkan kita berlari mengejar banteng, untuk memenangkan di pemilu 2024 nanti. Saya bersyukur dipertemukan dengan orang-orang baik di partai, seperti Pak Ade Barkah, Pak Dedi Mulyadi dan jajaran lainnya, yang membimbing saya sebagai orang baru di dunia politik, untuk dapat memimpin DPD,” kata Elita.

Sementara itu Bendahara DPD partai Golkar Provinsi Jawa Barat Djoko Roespinoedji mengamini, Musda ke X DPD Partai Golkar Kabupaten Subang berjalan dengan kondusif dan lancar, serta berharap sesuai dengan arahan Ketua Umum Golkar (Airlangga Hartarto) bahwa partai berlambang pohon beringin tersebut, merealisasikan target partai meraih suara terbanyak pada pileg 2024. “ini merupakan momen awal, karena Musda ini sudah dimulai di beberapa wilayah, dan wilayah Subang termasuk peraihan suara terbesar Golkar,” kata Djoko kepada awak media. Sebagai tim formatur Djoko juga mengatakan bahwa pada pemilu lalu Kabupaten Subang menjadi salah satu lumbung suara terbanyak Golkar di Jabar, termasuk untuk pemenangan pileg pada tahun 2024 ke depan.

Lebih lanjut ia memaparkan bahwa hal itu sejalan dengan perintah Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Termasuk untuk menjaga kondusifitas partai Golkar di Subang. Sehingga bisa bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam memecahkan masalah sosial. Di antaranya penanganan pandemi COVID-19. “Saya menilai masyarakat Subang masyarakat yang disiplin dan berbudaya tinggi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesundaan, karena itu saya percaya di Subang COVID-19 tidak akan menyebar luas,” kata Djoko.

Sumber

Golkar Rekomendasikan Irman Yasin Limpo di Pilkada Makassar

Berita – DPP Partai Golkar akhirnya mengeluarkan surat penetapan melalui surat tugas dengan merekomendasikan Irman Yasin Limpo sebagai bakal calon wali kota. Dia akan dipasangkan dengan Zunnun Amrin Nurdin Halid sebagai bakal calon wakil wali kota untuk maju pada Pilkada Makassar, 9 Desember 2020.

“Iya surat itu benar. Itu surat penetapan, intinya sudah selesai,” ujar Ketua Bappilu Golkar Sulsel, Kadir Halid Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 28 Juli 2020, seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, surat penetapan itu belum berbentuk rekomendasi resmi, namun masih sebatas Surat Keputusan (SK). Sebab kata Kadir mantan legislator DPRD Sulsel itu, DPP juga belum menerbitkan format rekomendasi untuk di bawa mendaftar di KPU Makassar.

Baca Juga : Musa Rajekshah Maju Ketua DPD Golkar Sumut, Ini Persetujuan Ketum Golkar Airlangga

Partai Golkar optimistis pasangan Irman-Zunnun dapat mencukupkan kursi dengan membangun koalisi, sebab Golkar memiliki lima kursi di DPRD Makassar. Sehingga tinggal merangkul partai lain yang memiliki lima kursi di dewan untuk bisa mendaftar sesuai syarat di KPU Makassar minimal diusung 10 kursi.

Hal ini berkaitan dengan beredar Surat Keputusan dikeluarkan DPP Golkar nomor SKEP-198/DPP/GOLKAR/VIII/2020 tentang Pengesahan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar dari Partai Golkar priode 2020-2024.

Surat Keputusan itu ditujukan kepada pasangan Irman Yasin Limpo-Andi Muhammad Zunnun Armin Nurdin Halid, yang diteken Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen DPP Golkar Lodewijk F Paulus pada 28 Juli 2020.

Selain itu, dalam SK tersebut, pada poin enam, disebutkan bagi calon diberikan Surat Tugas DPP Partai Golkar nomor ST-12/DPP/GOLKAR/III/2020 ter tanggal 7 Maret 2020 tentang membangun komunikasi dengan partai lain dalam rangka kepentingan Pilkada Serentak di Kota Makassar.

Artinya, pasangan ini diberikan waktu untuk mengajak koalisi dengan partai lain guna menggenapkan syarat kursi yang ditetapkan KPU Makassar saat pendaftaran September nanti. Sebab syarat utama ditetapkan menjadi calon didukung sekurang-kurangnya 10 kursi DPRD Makassar.

Keluarkan 10 Rekomendasi
Sebelumnya, Partai Golkar telah mengeluarkan surat tugas kepada 10 bakal calon kepala daerah salah satunya untuk Kota Makassar saat itu diberikan kepada Moh Ramdhan Pomanto, mantan Wali Kota Makassar.

Belakangan arah dukungan politik partai berlambang pohon beringin itu berubah. Sebab, Ramdhan Pomanto enggan setuju dipasangkan dengan Zunnun Amrin diketahui anak dari Nurdin Halid sehingga surat tugas itu dibatalkan.

Selanjutnya, surat tugas ini diberikan kepada Irman Yasin Limpo, adik kandung Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo juga mantan Gubernur Sulsel dua periode yang akan berpasangan dengan Zunnun.

Sumber

Steering Committee Sepakat soal Diskresi Ijeck Masuk ke Rancangan Tatib Musda Golkar Sumut

Berita – Panitia Pengarah (Steering Committee) menggelar rapat persiapan Musda X Golkar Sumut.

Rapat digelar di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Wahid Wasyim, Kota Medan, Senin (27/7/2020).

Dalam pertemuan ini, panitia Musda telah menyepakati sejumlah rancangan, di antaranya terkait surat diskresi DPP Partai Golkar kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau akrab disapa Ijeck dalam Rancangan Tata Tertib Musda X Golkar Sumut.

Hal itu juga dibenarkan Ketua SC Musda X Golkar Sumut, Rolel Harahap seusai rapat.

Rapat perdana Panitia Musda X Golkar Sumut di Ruang Rapat DPD Golkar Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Kota Medan, Minggu (26/7/2020)

Saat memberi keterangan pers, Rolel turut didampingi Wakil Ketua SC Hasnan Said, Sekretaris SC Andi Wiliandi, Wakil Sekretaris Sonitehe Telaumbanua, Rosnida Nasution.

Kemudian, Komite Organisasi SC Maimunah Assundari, Pemilihan dan Verifikasi Rudi Suntari dan Program Kerja Sulfida Eka Wasdiana.

“Rapat ini menindaklanjuti rapat Panitia Penyelenggara Minggu 26 Juli 2020 kemarin. Dan kita SC sepakat persoalan Diskresi masuk dalam Rancangan Tatib Musda X Golkar Sumut,” tegas Rolel.

Diketahui, Diskresi ini merupakan persetujuan DPP Partai Golkar kepada kandidat untuk maju sebagai calon ketua.

Untuk kemudian pencalonan dilakukan di arena Musda meliputi: pengumuman bakal calon, penyerahan dukungan tertulis minimal 30 persen dari pemegang hak suara, verifikasi dukungan, pengumuman hasil verifikasi dukungan dan penetapan Calon Ketua.

Kemudian Rolel mengataka, sejumlah rancangan direncanakan rampung pada Selasa (28/7/2020).

Di antaranya Rancangan Tatib, Komisi Organisasi, Komisi Program Kerja dan Draft Rancangan Keputusan.

“Rapat hari ini kita bagi tugas untuk menyiapkan rancangan materi Musda tersebut. Karena contoh draf Musda yang di JW Mariott sudah ada, jadi agak lebih mudah. Mungkin besok sudah siap, selanjutnya kita laporkan ke Hakim Pengawas Mahkamah Partai,” urai Ketua Korbid Kepartaian Golkar Sumut tersebut.

Soal jadwal pendaftaran bakal calon, Rolel menunggu jadwal pelaksanaan Musda yang akan disampaikan DPP Partai Golkar.

“Mengenai kapan diumumkan pendaftaran bagi yang berkeinginan maju sebagai calon ketua, kita menunggu persetujuan jadwal Musda dari DPP Partai Golkar. Begitu kita dapat jadwal, langsung kita umumkan pendaftaran calon ketua yang dilaksanakan sekitar satu atau dua hari, dan itu sebelum pembukaan Musda,” jelas Rolel.

Dijelaskannya juga, bahwa rapat Panitia Penyelenggara pada Minggu (26/7/2020) dan rapat SC hari ini, sudah diketahui dan dilaporkan kepada hakim pengawas Mahkamah Partai Golkar.

“Ini sebagai bentuk Musda X Partai Golkar Sumut di bawah pengawasan Mahkamah Partai,” kata Rolel.

Kemungkinan Digelar Agustus

Sementara itu, ai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sumatera Utara, Amas Muda Siregar mengatakan Musyawarah Daerah (Musda) ulang ke-10, kemungkinan akan digelar pada bulan Agustus mendatang.

Menurutnya, tidak mungkin panitia dapat mengejar waktu untuk memberlakukan Musda pada bulan ini. Lantaran, panitia masih membahas bagaimana pelaksanaan Musda ulang tersebut.

Nantinya, setelah panitia selesai melakukan pembahasan, Golkar Sumut akan langsung menyerahkan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Kemudian, DPP Golkar yang akan menentukan di mana lokasi Musda.

Sebelumnya, Musda sempat diulang karena dianggap cacat akan aturan. Di mana, pemohon gugatan menyampaikan komplain kepada DPP melalui Mahkamah Partai. Pemohon menganggap bahwa musda tersebut ecek-ecek, lantaran tidak dihadiri oleh pengurus DPP.

Sampai dengan saat ini, baru dua kandidat kuat yang masuk dalam bursa penjaringan bakal calon ketua DPD Golkar Sumut, yaitu Yasir Ridho Lubis dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah.

Saat ini, Ijeck sendiri mengantongi Surat Diskresi dari Ketua Umum (Ketum) Airlangga Hartarto. Nantinya, surat ini akan digunakan oleh Musa Rajekshah untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon Ketua DPD.

Untuk Yasir Ridho Lubis, sebanyak 27 kabupaten dan kota pengurus Golkar tingkat dua sudah menaruh harapan kepadanya untuk maju dan mengambil ahli partai berlambang pohon beringin tersebut di Sumut.

Sementara itu, Musa Rajekshah atau Ijeck yang disapa akrab ini masih terbilang minim dukungan dari tingkat II. Akan tetapi, Ijeck mengaku sudah mendapatkan amanah dari Ketum Airlangga Hartanto untuk mengembangkan sayap Golkar ke depan.

Dirinya mengaku, bahwa Airlangga Hartanto meminta Ijeck untuk membawa Golkar Sumut lebih solid ke depan, melalui surat Diskresi tersebut.

Sumber

Musda X DPD Golkar Ciamis Momentum Kebangkitan Golkar Di Jabar Menjadi Partai No 1

Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) X Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Ciamis secara aklamasi kembali memilih Tryan S Triana, sebagai Ketua Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Golkar Ciamis periode 2020-2025. yang juga Ketua Komisi C DPRD Ciamis.

Tryan S.Triana terpilih aklamasi setelah 26 ketua pengurus kecamatan (PK) Golkar se-Ciamis hanya menyebut satu nama sebagai calon ketua DPD priode 2020-2025.

Musda X DPD Partai Golkar Ciamis yang dihelat Gedung Galuh Karya Rahayu itu, dihadiri langsung oleh Ade Barkah, Ketua Umum DPD Golkar Jabar, termasuk Djoko S. Roespinoedji, Bendahara Umum DPD Partai Golkar Jabar.

Di samping itu hadir pula Ketua DPD Golkar dari kab/kota yang berdekatan dengan Ciamis seperti dari Kuningan, Banjar, Pangandaran, dan Tasikmalaya.

“Dalam sepanjang sejarah Musda Golkar Ciamis, ini untuk ketiga kalinya ketua DPD terpilih secara aklamasi,” ujar Ketua Panitia Musda X DPD Partai Golkar Ciamis, Baim Setiawan, Selasa (21/7/2020).

Pada Musda tersebut juga ditetapkan Agun Gunanjar Sudarsa secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Penasihat (Wanhat) DPD Golkar Ciamis.

Saat memberikan arahan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ade Barkah, mengingatkan kembali kejayaan Golkar di Jabar kepada para kadernya.

Menurutnya Jabar merupakan lumbung suara nasional, karena seperlima dari total jumlah pemilih nasional ada di Jabar.

“Golkar harus kembali jadi pemenang pemilu. Termasuk di Ciamis, harus jadi pemenang pada pileg 2024,” tegas Ade Barkah.

Target terdekat di Ciamis adalah pilkades serentak yang dihelat di 143 desa. Ia menegaskan harus ada kader Golkar yang jadi calon dan memenangkan pilkades.

Oleh sebab itu untuk memenangkan suara Golkar di Ciamis, Ade Barkah bersama dewan penasihat Golkar Ciamis yang juga anggota DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa, siap turun langsung berkeliling Ciamis bersilaturahmi dengan PK, PD (pengurus desa), dan tokoh-tokoh senior Golkar di pedesaan.

“Bertemu kader, bertemu petani, peternak, dan tentunya pemuda. Generasi milenial jangan dilupakan. Untuk menang, Golkar harus merangkul milienial,” kata Ade.

Pada kesempatan itu dirinya pun memberikan resep jitu yang harus diaplikasikan oleh seluruh kader Golkar, yaitu harus sering bersilaturahmi, berkompromi, serta berbagi terhadap sesama.

Ia menambahkan bahwa kemenangan Golkar tersebut bisa diraih bila di internal Golkar kompak, bukan sebaliknya memperuncing perbedaan pendapat terlebih dibawa ke luar lingkungan Golkar.

“Dengan partai lain boleh beda pendapat, tetapi di internal jangan,” katanya.

Sementara itu Djoko S Roespinoedji, Bendahara DPD Golkar Jabar, yang turut hadir pada Musda ke-X DPD Golkar Ciamis mengatakan bahwa Ciamis merupakan salah satu lumbung suara Golkar di ujung timur Jawa Barat.

Ia menambahkan bahwa Ciamis merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan untuk menjadikan Golkar menjadi nomer satu di Jabar, pada Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024.

Hal tersebut menurut Djoko sesuai dengan perintah Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar saat berkunjung ke Bandung dan melakukan rapat terbatas di Hotel Intercontinental Kota Bandung, Sabtu (18/7/2020), yaitu menjadikan partai Golkar partai nomer satu di Jabar.

“Kami akan bekerja keras bersama Pak Ade Barkah, Ketua DPD Golkar Jabar, Pak Ade Ginandjar, Sekretaris DPD Golkar Jabar, bersama dengan pengurus DPD di 27 kab/kota. Termasuk PK, Pd dan ormas yang ada di Golkar, agar satu suara merealisasikan Jabar menjadi partai yang peduli terhadap rakyat terlebih rakyat kecil. Karena Golkar terkenal sebagai partai wong cilik,” kata Djoko S. Roespinoedji, di tempat kegiatan.

Lebih lanjut ia menambahkan bahwa ke depan Golkar menjadi partai nomer satu di Jabar yang dicintai masyarakatnya. Seperti PDIP di Jateng, dan PKB di Jatim.

Ratu Tatu Sebut Ketum Golkar Instruksi Kemenangan Pilkada 100% di Banten

DPD Partai Golkar Kota Serang menyambut perintah langsung dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto agar seluruh kader Partai Golkar dapat turun tangan dalam memenangkan seluruh pilkada di Provinsi Banten.
Seluruh fungsionaris Partai Golkar Kota Serang pun akan turun tangan, untuk memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Golkar pada Pilkada Kabupaten Serang.

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang Ratu Ria Maryana mengatakan DPD Partai Golkar Kota Serang mewajibkan pengurus dan kadernya untuk memenangkan pasangan calon yang direkomendasikan Partai Golkar. Termasuk juga akan turut memenangkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah di Pilkada Kabupaten Serang.

“Saya harap, kita sebagai kader wajib membantu pemenangan Ketua DPD Golkar Banten Ibu Tatu Chasanah di Pilkada Kabupaten Serang, termasuk kabupaten kota lainnya,” ujar Ria, dalam keterangan tertulis, Rabu (22/7/2020).

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya usai terpilih kembali menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang dalam Musda (musyawarah daerah) yang digelar di Hotel Puri Kanaya, Kota Serang hari ini.

Menurut Ria, kemenangan Partai Golkar dalam Pilkada Serentak akan menjadi salah satu tolak ukur soliditas dan kebersamaan di antara sesama kader Golkar. Hal ini termasuk juga sebagai kunci dalam memenangkan Pemilu 2024.

“Saya berharap kita semua bersama-sama membesarkan Partai Golkar,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengapresiasi Musda Golkar Kota Serang yang berlangsung lancar. Menurut Tatu, Airlangga Hartarto telah menargetkan kemenangan pilkada 100% yang digelar di Banten tahun ini.

“Proses pemilihan yang aklamasi, menunjukkan kekompakan Partai Golkar di Kota Serang. Selanjutnya, buat program kerja yang bermanfaat langsung untuk masyarakat. Target DPP, Musda Golkar di seluruh tingkatan, bisa tuntas akhir Desember tahun ini,” ujarnya.

“Instruksi ketua umum, kita harus sama laksanakan. DPD Partai Golkar kabupaten/kota yang tidak tidak menggelar pilkada, diwajibkan berjuang bersama kabupaten/kota yang menggelar pilkada. Daerah yang terdekat, harus membantu,” imbuhnya.

Tatu mengatakan karena Kota Serang juga beririsan langsung dengan Kabupaten Serang maka sesama kader Golkar harus bisa bekerja sama dengan optimal. Melalui kerja sama yang solid tersebut, diharapkan bisa menjadi kunci kemenangan.

“Kita sama-sama berjuang. Jika punya kerabat yang tinggal di wilayah yang menggelar pilkada, harus upayakan diajak dan dioptimalkan untuk memenangkan pasangan yang diusung Partai Golkar. Soliditas dan kebersamaan adalah kunci untuk meraih kemenangan,” pungkasnya.

Meutya Hafid :”Hasil Survei soal Reshuffle Menteri Jadi Catatan Penting.”

Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid merespons hasil survei Charta Politika terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju. Dalam survei tersebut, sebanyak 73,1 responden setuju Presiden Joko Widodo merombak kabinet. Angka itu, kat Meutya, relatif tinggi dan menjadi catatan penting bagi Partai Golkar. “Mengenai reshuffle 73,1 persen karena tadi itu catatan penting angka cukup tinggi,” kata Meutya dalam diskusi hasil survei Charta Politika secara virtual, Rabu (22/7/2020).

Adapun Presiden Joko Widodo pernah merasa jengkel dengan kinerja para menteri, karena kurang peka terhadap kondisi Covid-19 dan mengancam untuk melakukan reshuffle.

Meutya berharap, kehadiran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diisi sejumlah menteri dapat membuat kinerja mereka lebih baik dan efektif dalam penanggulangan Covid-19. “Mudah-mudahan kekhawatiran yang tercermin dalam survei ini dengan angka permintaan reshuffle yang cukup tinggi, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020, yang kemarin baru dikeluarkan dimana di situ salah satu konsen bagaimana supaya penyerapan anggaran dan kementerian-kementerian bisa berjalan efektif dalam rangka pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya. Lebih lanjut, Meutya mengatakan, dalam Komite Penanganan Covid-19 ini diharapkan tak terjadi silang pendapat antar-kementerian dalam mengeluarkan suatu kebijakan guna menangani wabah virus corona. “Komite penanganan Covid-19 ini kita harapkan jadi payung besar aspek sosial, ekonomi, kesehatan, keuangan sebagaimana Perpres nomor 82 tahun 2020, mudah-mudahan dengan hal tersebut ini bisa menjadi salah satu respons,” pungkasnya. Sebelumnya, Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui rencana resuhffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sementara itu, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana resuhffle dan ada 13,6 persen tidak menjawab.

“Sebanyak 73,1 persen mengatakan setuju (resuhffle). Ini lebih esktrem dibandingkan dengan kemarin saya sempat juga mengikuti rilis mas Burhan ( survei indikator) 64 atau 65 persen mengatakan setuju,” kata Yunarto. “Di survei kami 73,1 persen menyatakan setuju dengan reshuffle,” lanjut dia. Yunarto mengatakan, hasil survei lain juga menunjukkan, sebanyak 49,7 persen responden puas dengan kinerja menteri-menteri kabinet Indonesia Maju dan sebanyak 44,1 persen tidak puas. Di samping itu, Yunarto memaparkan menteri-menteri kabinet yang dinilai berkinerja terbaik. Ia mengatakan, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto paling berkinerja terbaik sebanyak 12,8 persen. Menyusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani (11,5 persen) dan Menteri BUMN Erick Thohir (5,8 persen). Kemudian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (4,2 persen), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (2,6 persen), dan Menteri Sosial Juliari Batubara (2,2 persen). Terakhir, ada nama Mendikbud Nadiem Makarim (2 persen), mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti (1,7 persen), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (1,5 persen), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (1,2 persen) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (1 persen).

Survei Charta Politika dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020 dengan metode wawancara melalui telepon. Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Jumlah sampel 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.

Airin Dilantik Jadi Ketum Kesatuan Perempuan Partai Golkar

Airin Rachmi Diany, yang juga merupakan Wali Kota Tangerang Selatan, dilantik sebagai Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) periode 2019-2024 oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Aula kantor DPP Partai Golkar, Senin (20/7) malam.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan selamat kepada pengurus KPPG yang baru dilantik. Dia berharap, KPPG dapat turut memenangkan Partai Golkar dan dapat memperkuat jaringan di wilayah.

Airlangga juga memberikan harapannya terhadap peran penting dan strategis KPPG. “Kita harapkan KPPG dapat berperan sebagai katalisator dalam meraih dukungan kaum perempuan dalam pemilu dan pilkada serentak yang insya Allah akan digelar pada tanggal 9 Desember mendatang,” ujar Airlangga

Apalagi, kata Airlangga, pertarungan memperebutkan kursi kepala daerah dalam pilkada serentak 2020 ini akan semakin ketat. Sebab, selain dibutuhkan figur calon pemimpin yang disukai masyarakatnya, juga raihan suara dalam pemenangan pilkada itu menjadi taruhannya.

“Di sinilah peran perempuan khususnya KPPG dibutuhkan untuk mendukung pemenangan calon yang kita usung,” tegas Airlangga.

Sementara itu, Airin Rachmi Diany menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan akan berjuang untuk memenangkan Partai Golkar. “Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan, dan Kami akan berusaha untuk menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Kami berharap KPPG dapat membantu pemenangan Golkar di tahun 2024 dan di gelaran Pilkada serentak,” ujarnya.

Airin mengatakan, kepengurusan KPPG yang baru saja dilantik akan belajar dari kesuksesan pengurus sebelumnya. “Kami akan belajar kepada pengurus sebelumnya yang telah berhasil mengibarkan KPPG di seluruh Indonesia dan telah berhasil mencapai target-target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019,” ujarnya.

Airin berharap, ke depan bagi KPPG adalah adanya kontribusi atau sumbangan positif yang diberikan. “Kami berharap KPPG dapat memberikan manfaat baik bagi Partai Golkar maupun Indonesia”.

Kegiatan Pelantikan diikuti dengan acara penandatanganan Deklarasi Perempuan Golkar Bersatu antara lain oleh organisasi Ikatan Istri Partai Golkar, Al hidayah, Himpunan Wanita Karya, Kosgoro, MKGR, SOKSI, Majelis Dakwah Islamiah dan Himpunan Wanita Ulama.

Acara pelantikan dihadiri oleh pengurus DPP Golkar, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Pakar, organisasi sayap, dan pengurus daerah yang mengikuti prosesi pelantikan secara virtual.

Musda Golkar NTB, DPP Berpeluang Tunjuk Plt Ketua

Persaingan HM Suhaili FT dan H Ahyar Abduh semakin berwarna. Atraksi pertama dimulai dari langkah Ahyar menemui Ketua Umum H Airlangga Hartarto dan meminta dukungan DPP.

Dan yang terbaru, Suhaili yang merombak panitia inti musda lalu mengisinya dengan orang-orang dekatnya. Cara ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mengendalikan jalannya Musda untuk pemenangan dirinya.

Pengamat Politik UIN Mataram Ihsan Hamid, melihat ada visi pertarungan berbeda antara pusat dengan daerah. “Saya punya teman di DPP (Golkar) dia mengatakan pada saya Musda pada dasarnya memang untuk ruang konsolidasi, dalam pemenangan Pilkada serentak,” katanya, kemarin (19/7).

Kerangka ini menjadi tujuan DPP di setiap Musda provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Termasuk Musda yang akan digelar di NTB Selasa (22/7) besok.

Tetapi di daerah, visi pertarungan malah menyempit. Musda menjadi ajang adu pengaruh para politisi gaek. “DPP tentu inginnya dampaknya nasional. Bukan sekadar adu power para politisi daerah,” ulasnya.

Keinginan Golkar agar Musda berdampak secara elektoral di nasional, sudah terlihat dari tren atau tradisi yang terbangun di Musda NTB. Golkar NTB dalam sejarahnya tidak pernah memberi panggung Ketua DPD dua periode.

Jika dalam catatan politiknya, gagal membawa Golkar ke puncak kekuasaan. “Musda selalu menjadi cara Golkar melakukan penguatan kader,” tuturnya.

Musda menjadi ruang membangun dan menjaga militasi pengurus. Pengurus baru akan punya semangat lebih membara membesarkan partai dibanding pengurus yang sudah lama.

Di dalam Musda ada ruang bagi DPP untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus lama. “Semacam evaluasi 5 tahunan terhadap prestasi kepengurusan, baik untuk Pilpres, Pilgub, dan Pileg,” ulasnya.

Dari sisi agenda, DPP tentu menginginkan Golkar tumbuh besar di semua daerah. Kepentingan ini mengalahkan berbagai kepentingan pragmatis. “Ingat DPP itu goalnya nasional. Bukan daerah,” tegasnya.

Maka prestasi ketua lama akan jadi bahan evaluasi. Sehingga berhasil tidaknya ketua lama, menentukan sikap dan dukungan DPP. “Contoh misalnya di NTB kemarin, di sepuluh kabupaten/kota Golkar kalah dan terjadi penurunan, kecuali di Kota Mataram,” ulasnya.

Maka hal ini yang harus dijadikan acuan pertimbangan pemilik suara saat Musda. Sehingga bila daerah ingin mensukeskan visi Golkar di tingkat nasional, mereka harus mempertimbangkan aspek ini dalam menentukan arah dukunga pada kandidat calon ketua.

Di sisi lain, Ihsan mencermati masih ada peluang Musda kembali di tunda. “Ketentuannya pemilihan ketua di Partai Golkar harus dihadiri unsur DPP,” terangnya.

Tetapi belum ada konfirmasi hingga kemarin siapa unsur DPP yang akan hadir. “Ini membuka peluang lagi Musda diundur atau berubah,” ulasnya.

Andai DPP benar telah memiliki calon sendiri, maka ada ruang berstrategi melalui ketentuan itu. DPP bisa beralasan tidak bisa hadir untuk memaksa situasi jadi status quo. “Misalnya sampai tanggal 31 Juli belum ada ketua, maka DPP dapat menunjuk Plt,” ulasnnya.

Pada situasi dengan Plt, pusat lebih mudah melakukan penertiban kader. “Jadi waktu masih bisa tentatif,” ulasnya.

Di sisi lain Ihsan mengatakan perubahan SC dan OC juga skenario menarik. “Saya kira bila benar DPP punya pilihan entah siapa, bisa Suhaili, Ahyar, Sari, atau lain figur itu tidak mungkin bisa mendikte pusat. Tidak ada ceritnya daerah mendikte pusat,” tegasnya.

Terlepas dari itu, Ihsan menilai pertarungan perebutan kursi Golkar NTB sangat menarik dan menghibur. “Hasil Musda sangat layak kita lihat hasilnya,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Ketua Dewan Pertimbangan PDD Partai Golkar Provinsi NTB H Mesir Suryadi berharap DPP menunjuk Plt.

Dalam surat instruksi DPP Partai Golkar bernomor 02/SI/VII/DPP Golkar, perpanjangan masa kepengurusan Suhaili FT berakhir 31 Juli. Sementara situasi Pandemi Covid-19 saat ini tidak memungkinkan menggelar Musda. “Saya rasa DPP harus siapkan Plt, usulan Musda ditunda sudah disampaikan,” katanya.

Agenda Musda meniscayakan banyak kader hadir. Mulai dari panitia, pengurus, dan pemilik suara. Mesir khawatir Musda yang dipaksakan dapat memicu musibah. “Usulan musda ditunda sudah disampaikan,” terangnya.

Penundaan Musda juga bisa menjadi komitmen Partai Golkar dalam melindungi masyarakat. Kondisi saat ini tidak normal bila dipaksakan beracara. Belum lagi Musda harus menjadi legitimasi kuat dalam memilih ketua. “Jangan sampai nanti ada cluster Musda Golkar. Itu bisa merusak citra partai,” katanya memperingatkan.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda belum mengetahui siapa yang akan ditunjuk DPP hadir dalam Musda Golkar. “Belum. Masih kita tunggu informasi,” katanya minggu kemarin. (zad/r2)

Scroll to top