Search for: airlangga hartarto

Berita Golkar – Pasca terpilihnya Taufan Pawe sebagai Ketua Golkar Sulawesi Selatan periode 2020-2025 banyak kader menaruh harapan agar Partai Golkar tetap mempertahankan kejayannya sebagai partai besar di daerah ini. Salah satunya Bendahara Fraksi Golkar Sulawesi Selatan John Rande Mangontan.

“Saatnya Golkar bersatu agar partai ini lebih besar kedepan,”ujar John, Rabu 12 Agustus 2020.

Ia mengungkapkan, Golkar Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Taufan sebaiknya merangkul faksi yang selama ini bermunculan. Baik dalam struktur pengurus maupun di fraksi Golkar.

“Tantangan kedepan makin banyak. Salah satunya agenda Pilkada 2020 dan Pemilu 2024,”kata Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan ini.

Tak lupa pula ia mengucapkan terima kasih kepada Nurdin Halid yang telah memimpin Golkar Sulawesi Selatan selama beberapa tahun.

“Terima kasih karena telah mengajarkan kami berpolitik dan berorganisasi yang baik,”ucapnya.

“Selamat pula atas terpilihnya pak Taufan Pawe. Di Musda kemarin tidak ada pihak yang merasa kalah ataupun menang. Tapi semata-mata membesarkan partai. Ini tujuan utamanya,”dia menambahkan.

John mengajak seluruh pihak untuk menyumbangkan seluruh pikirannya buat partai ini. Bukan berpikir apa yang didapat. Karena Golkar merupakan rumah seluruh kader

“Sehingga suara Golkar benar-benar menjadi suara rakyat, dan suara rakyat menjadi suara Golkar,”pintanya.

John pun berharap 13 kursi Golkar di DPRD Sulawesi Selatan dapat diberikan ruang yang sama sesuai kemampuannya masing-masing.

Karena mereka tersebar di 11 daerah pemilihan yang mempunyai keterwakilan sehingga mampu mengawal kader Golkar di masing-masing kabupaten/kota.

“Dan apabila terwujud maka dalam menghadapi momen politik, Golkar dapat meraih kemenangan termasuk memenangkan pak Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden di 2024 mendatang,”jelasnya.

Sumber

Berita Golkar – Musywarah Daerah (Musda) X Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Sulawesi Selatan di The Sultan Hotel Jakarta telah usai and so nice ending.

Semua merasa menang tanpa ada yang dilukai.

Kalau ada yang merasa terluka, hanyalah mereka yang memang berjiwa kerdil dan tak pernah cukup dewasa untuk menangkap esensi musyawarah yang merupakan jati diri bangsa.

Sebelumnya, tentu saja tak seorang pun pernah membayangkan kalau musda berakhir cantik seperti itu.

Bahkan tak sedikit pengamat meramalkan akan mengalami dead lock.

Bagaimana tidak, menjelang musda, tensi politik internal Golkar Sulsel demikian tinggi.

Pemilik suara Musda seolah hanya berfusi pada dua faksi yang bertentangan secara diametral.

Satu pihak menyebut dirinya faksi pembaharuan dan menyebut Nurdin Halid di lain pihak sebagai faksi status quo.

Hanya saja sedikit aneh, sebab faksi pembaharuan yang dimotori oleh sejumlah kepala daerah, tidak lain adalah status quo di daerahnya masing-masing.

Secara terang-tarangan, faksi pembaharuan membangun kekuatan untuk melawan Nurdin Halid.

Bagi faksi pembaharuan, musda X adalah momentum yang paling tepat untuk mengakhiri dominasinya di Golkar Sulsel.

Para penentang NH, begitu Nurdin Halid disebut, melakukan berbagai manuver untuk mendegradasi eksistensinya.

Lucunya, NH tidak merasa kalau dirinya sebagai lawan dari siapapun.

Beragam opini buruk dibangun dan dijejalkan ke media sosial untuk memberi kesan licik dan kemaruk kekuasaan pada sosok NH.

Ia sampai dituding hendak melanggengkan dominasinya dengan memaksakan Kadir Halid, saudaranya, menjadi Ketua Golkar Sulsel.

Beberapa media online tampak secara konsisten dan sistematis merilis berita yang sungguh-sungguh tendensius memojokkannya.

Misalnya, ia dituding usulkan pencopotan Sekretaris DPD II Golkar Takalar, gegara mendukung Supri.

Terlepas dari Kadir Halid bersaudara dengan NH, memang Kadir salah apa jika punya keinginan untuk menjadi Ketua DPD Golkar Sulsel? Toh, bukankah ia juga kader yang punya hak untuk itu, sepanjang memenuhi persyaratan.

Kendati belakangan, Kadir Halid memutuskan berhenti dengan tidak mengembalikan formulir pendaftaran.

Namun, keputusannya itu tidak lantas memupus tudingan miring terhadap NH.

Bahkan, keputusan Kadir mundur dari kontestasi, dianggap hanya akal-akalan.

NH masih tetap saja dituding hendak melanggengkan dominasinya melalui sosok Hamka Baco Kadhy yang ikut meramaikan kontestasi.

Maklum, Hamka dikenal sebagai sahabat NH yang paling loyal.

Begitu pula saat NH memutuskan pelaksanaan musda X dipindahkan ke Jakarta, dinilai sebagai akal-akalan untuk memuluskan Hamka.

Pokoknya, apapun dilakukan Nurdin Halid untuk kepentingan Golkar Sulsel, bagi para penentangnya, tetap saja salah.

Sikap faksi pembaharuan yang dinilai berlebihan, ditunjukkan saat Supriansa mendapat diskresi dari DPP Golkar.

Supri begitu anggota DPR RI itu dipanggil mendapat pengecualian agar dapat mengikuti proses tahapan pendaftaran calon ketua.

Supri pun diinterpretasi sebagai titipan DPP Golkar, lalu mendapuknya menjadi punggawa faksi pembaharuan.

Para penentang NH, ‘surat sakti’ Supri itu, diartikulasi, bukan hanya sekadar diskresi.

Bahkan dimaknai lebih jauh sebagai isyarat kalau NH sudah ‘habis’.

Tak heran kalau kemudian ada yang latah menunjukkan dukungan kepada Supri secara terbuka melalui video pendek.

Bahkan, bukan hanya itu percakapan di warung-warung kopi, misalnya, tak jarang memunculkan narasi dan bunyi, ‘habisi Nurdin Halid’.

Di lain pihak, melihat sikap NH sendiri yang tidak ambil pusing, membuat publik berasumsi kalau semua tudingan yang dialamatkan kepadanya, boleh jadi memang benar.

Bahkan penulis pun tak luput berasusmsi seperti itu.

Bukan apa, ia tak sekalipun mencoba menepis tudingan itu secara langsung.

Seolah tidak peduli orang mau bilang apa.

Paling jauh menyuruh orang lain melakukan bantahan.

“Itulah akrobatik politik,” jawabnya singkat tatkala saya mencoba mengklarifikasi sebelum memutuskan Musda dipindahkan ke Jakarta.

“Akrobatik politik, maksudnya apa?” tanyaku dalam hati. Apakah manuver Supri dan para dedengkot faksi pembaharuan, baginya tak lebih dari sekadar sebuah pertunjukan akrobatik? Sehingga ia tampak tenang-tenang saja menikmatinya sebagai sebuah hiburan.

Wow….! Otak manusia satu ini memang brillian.

Bayangkan, sementara sebagian orang menilai diskresi Supri sebagai kekalahan telak baginya, NH justeru menjadikannya sebagai instrumen untuk menguak yang tersembunyi.

Baginya, diskresi itu membuat semuanya menjadi terang benderang, siapa mendukung siapa. Inilah modal paling penting yang dimiliki NH untuk mengendalikan Musda X Golkar Sulsel dari awal hingga akhir.

Tampaknya publik pada umumnya tidak tahu kalau kepentingan terbesar NH dalam Musda kali ini adalah mengamankan amanah Airlangga Hartarto selaku Ketum DPP Golkar yaitu, mensukseskan Musda tanpa gejolak.

Oleh karena itu bagi NH, kepentingan memenuhi amanah ketum tersebut, jauh lebih penting dari pada sekadar berkuasa di Golkar Sulsel, seperti yang ditudingkan kepadanya.

Mengapa? Untuk apa mengontrol penuh Golkar Sulsel, kalau Airlangga sendiri, tidak ridho padanya? Ini yang tidak dibaca secara cermat oleh para penentangnya.

Sekarang, mari kita uji sejauh mana rasionalitas hipotesis di atas dengan fakta yang terjadi di forum Musda.

Tatkala Steering Committee membacakan hasil verifikasi syarat dukungan masing-masing kandidat, hanya Hamka B Kadhy satu-satunya yang memenuhi syarat dukungan minimal 30 persen dari pemilik suara Musda.

Apa yang terjadi? Menurut aturan main yang berlaku di Golkar, setiap dukungan ganda, dinyatakan batal.

Akibatnya, setelah surat dukungan diverifikasi, Hamka B Kadhy yang semula mendapat 16 surat dukungan, tinggal sepuluh.

Supriansa yang mendapat 12 surat dukungan, tinggal dua. Taufan Pawe yang mendapat 14 surat dukungan, tinggal sembilan.

Syamsuddin Hamid yang mendapat 4 surat dukungan, tinggal satu. Mengapa bisa terjadi? Yah, begitulah dinamika Musda kalau terjadi lebih dari 1 kandidat.

Bagi pemilik suara, itulah momentum untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya.
Yah, lazim hukum ekonomi semacam itu, berlaku dimana-mana.

Pada situasi itu, jika saja NH benar-benar bermaksud kembali mengontrol Golkar Sulsel untuk lima tahun ke depan melalui tangan Hamka, maka, NH tidak akan membuang peluang dan kesempatan itu begitu saja.

Ia bahkan tidak perlu melakukan intervensi lebih jauh, tetapi cukup membiarkan forum berlangsung apa adanya, sesuai tata tertib yang berlaku.

Suka tidak suka, terima tidak terima, sebagai calon tunggal, maka, Hamka-lah yang akan terpilih secara sah sebagai Ketua Golkar Sulsel.

Tetapi tidak. NH tak membiarkan itu terjadi, sebab tak mau ada yang terluka.

Semenjak berhasil ‘menguak yang tersembunyi’ melalui instrumen diskresi Supri, tampaknya sudah terbangun sebuah skenario di kepalanya, bagaimana mensukseskan Musda sesuai harapan Airlangga.

Musyawarah! Benar, itu dia. Hanya mekanisme musyawarah itulah yang bisa menghasilkan Musda tanpa gejolak.

Begitu pula dengan keputusannya memindahkan Musda ke Jakarta, merupakan rangkaian dari skenario itu.

Saat diminta oleh pimpinan sidang untuk menengahi forum yang sontak memanas pasca pembacaan hasil verifikasi dukungan, NH pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu.

Ia lantas menyodorkan solusi terbaik untuk menempuh mekanisme musyawarah sesuai Pasal 70 AD/ART Partai Golkar.

Ketika peserta Musda serempak menyetujui, maka tata tertib pemilihan ketua pun di kesampingkan.

Dengan begitu, semua calon ketua dinyatakan sah. Singkatnya, keempat calon itu kemudian difasilitasi olehnya untuk melakukan musyawarah. Dan alhasil, Taufan Pawe terpilih secara mufakat.

Musda X Golkar Sulsel yang berakhir cantik itu, menepis banyak hal.

NH yang semula dituding hendak melanggengkan kekuasaan di Golkar Sulsel, terbukti secara realitas, tidak benar.

Faktanya, ia sama sekali tak berusaha memanfaatkan situasi untuk menggolkan Hamka.

Bahkan demi kepentingan yang lebih besar, demi kebesaran Golkar Sulsel ke depan, ia rela mengesampingkan kepentingan pribadinya.

Supriansa yang semula diasumsikan sebagai titipan Airlangga, terbantahkan dengan sendirinya, begitu Taufan Pawe, juga, mendapatkan diskresi saat ia pun tak memenuhi syarat.

Ini menunjukkan kalau DPP Golkar memang tak punya titipan. Satu-satunya titipan khusus Airlangga adalah Musda tanpa gejolak. Dan, itu berhasil dilaksanakan dengan baik oleh NH secara apik.

Nurdin Halid dan Golkar Sulsel telah berhasil menyuguhkan sebuah permaian politik yang bermartabat melalui proses musyawarah untuk mufakat.

Sumber

Berita Golkar – DPP Partai Golkar telah memutuskan menunda pelaksanaan Musda III DPD Partai Golkar Papua Barat, tanpa alasan yang jelas.

Namun para pendukung kandidat Calon Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, Lambert Jitmau tetap optimis calon mereka akan memenangkan pertarungan ini.

Dari informasi yang didapatkan SINDOnews, penundaan Musda III DPD Partai Golkar Papua Barat, berdasarkan surat DPP Partai Golkar No. B-327/GOLKAR/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 tentang penundaan penetapan waktu Musda III DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto dan Sekjen DPP Partai Golkar, Lodewijk F Paulus.

Surat tersebut dibacakan langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Derk Loupatty dihadapan seluruh peserta Musda III DPD I Partai Golkar Papua Barat, di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Padahal sudah tiga kali, Musda III DPD I Partai Golkar Papua Barat ditunda. DPP Partai Golkar sendiri sebelumnya telah memberi lampu hijau untuk pelaksanaan Musda yang bertempat di Aula DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat.

Dalam surat nomor: B-277/GOLKAR/VIII/2020 tanggal 3 agustus 2020, DPP memerintahkan kepada DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan Musda pada tanggal 8-10 Agustus di Aula DPP Partai Golkar.

Namun kenyataannya pada Senin (10/8/2020) Musda III DPD Partai Golkar Papua Barat kembali ditunda tanpa alasan yang jelas.

Dari 34 DPDPartai Golkar Provinsi yang melaksanakan Musda, Papua Barat menarik perhatian karena mengalami penundaan hingga pemindahan tempat pelaksanaan dari sebelumnya di Manokwari dipindahkan atas DPP Partai Golkar ke Jakarta.

Pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat, sebagai agenda utama Musda mengerucut ke dua nama yaitu petahana Mozes Rudi F Timisela dan Ketua Partai Golkar Kota Sorong sekaligus Wali Kota Sorong Lamberthus Jitmau.

Terkait dengan dukungan dan optimisme kemenangan Lambert Jitmau ini di sampaikan Ketua DPD Partai Golkar Raja Ampat, Selviana Wanma.

Selvi sapaan akrab Selviana Wanma yang sejak awal wacana Musda bergulir sudah mantap memotori pergerakan dan komunikasi politik Lambert Jitmau. Selvi pun membeberkan alasannya mendukung wali kota periode kedua Kota Sorong itu.

Menurut Selvi, yang juga merupakan tokoh perempuan Papua Barat, mengatakan, Lambert Jitmau sudah memberi bukti pengabdian kepada Partai Golkar di Papua Barat, dengan torehan 7 kursi DPRD Kota Sorong dan 2 kursi DPRD Provinsi Papua Barat dari Dapil Kota Sorong.

“Ini adalah bukti tidak terbantahkan kepiawaian Pak Lambert Jitmau dalam menahkodahi Partai Golkar berjaya di Papua Barat, dengan agenda politik Partai Golkar kedepan yang menargetkan memenangi pemilu, kualifikasi leader seperti Pak Lambert Jitmau ini lah yang diperlukan partai di daerah untuk bisa memenuhi terget tersebut,” ungkap Selviana Wanma di Jakarta, Senin (10/8/2020).

Selvi menambahkan, sejak awal mendampingi dan mendukung Lambert Jitmau maju dalam pertarungan ini bukan tanpa sebab.

“Ada kualifikasi leader yang menurut saya seluruhnya terdapat pada pak Lambert yah. Dari perspektif loyalitas, beliau sangat loyal ke partai. Dari segi prestasi beliau membuktikan dengan kepiawaiannya menahkodai Partai Golkar Kota Sorong, Partai Golkar bisa berjaya di Papua barat,” jelasnya.

Menurut Selvi, keberhasilan Lambert Jitmau bukan sekedar klaim, apabila ada yang menyangsikan, maka bisa dikonfirmasi pada anggota dewan yang kini menjabat.

“Kedepan kita butuh pak Lambert Jitmau untuk golkar berjaya tidak saja di legislatif tapi juga di eksekutif, dan untuk target politik nasional DPP Partai Golkar, kita butuh beliau, beliau diseluruh provinsi,” jelasnya.

Dalam penundaan Musda III DPD Partai Golkar Papua Barat kali ini, tim pemenangan Lambert Jitmau kembali melakukan rapat konsolidasi, dimana rapat tersebut dihadiri pimpinan DPD Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong, Sorong, Maybrat, Tambrauw, dan Raja Ampat.

Sedangkan dari ormas hadir Pimpinan Kosgoro 1957 Provinsi Papua Barat, SOKSI Papua Barat, DPD AMPI Papua Barat, dan Pimpinan AMPG Papua Barat. Turut hadir pula Dewan Pertimbangan DPD Provinsi Papua Barat serta LJ sebagai kandidat.

Sumber

Berita Golkar – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ir Airlangga Hartarto membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pendidikan politik.

Kegiatan ini diikuti sekitar 150 pimpinan DPRD, ketua fraksi DPRD dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi se-Sulawesi, Senin (9/8/2020).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) Christiany Eugenia Paruntu yang hadir dalam bimtek pendidikan politik di Hotel Pullman Hotel Centra Park, DKI Jakarta, menuturkan dengan adanya kegiatan tersebut, kader makin mantap menghadapi pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020.

Bimtek pendidikan politik ini mengusung tema Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Kita satuan persepsi di sini (bimtek). Hasil bimtek harus diterapkan kepada semua kader Golkar terlebih khusus yang ada di Sulawesi Utara,” kata bakal calon Gubernur Sulut ini.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Minsel Rommy Poli yang menjadi peserta bimtek pendidikan politik mengatakan seluruh materi yang didapat akan segera diaplikasikan bagi kemajuan partai.

Menurut dia sebagai kader partai, bimtek ini makin menambah wawasannya khusus pada bidang pendidikan politik.

Dia berterima kasih kepada Ketua DPD Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu yang sudah memberikan kesempatan bagi dirinya untuk mengikuti kegiatan ini.

Sumber

Berita Golkar – Tak perlu membutuhkan waktu lama untuk mencari sosok siapa Ketua DPD Golkar Kota Jayapura. Nama Abisai Rollo yang sebelumnya menjadi calon tunggal akhirnya benar-benar terpilih dalam Musda VI DPD Golkar Kota Jayapura yang digelar di Pemancingan Permata Hijau Koya Barat, Sabtu (8/8).

Untuk kali kedua iapun dinobatkan untuk memimpin partai berlambang berinigin tersebut. Proses pemilihan dilakukan secara aklamasi dan tidak membutuhkan waktu lama untuk terpilih.

Sekretaris DPD Golkar Provinsi Papua, Jacobus Yopi Ingratubun menyampaikan bahwa musda yang dilakukan berpegang pada Juklat yang juga mengacu pada aklamasi dan voting. Namun untuk voting harus lebih 30 persen suara tapi kalau hanya 1 calon maka bisa dilakukan dengan aklamasi dan ini sudah sesuai tata tertib,” jelas Yopi usai pemilihan.

Dengan kepemimpinan Abisai Rollo ini DPD Golkar Papua berharap Golkar Kota Jayapura lebih baik dan kursi di legisatif bertambah serta lebih banyak melakukan kegiatan sosial yang menyentuh hati masyarakat.

“Itu mungkin satu pesan yang bisa kami titip. Pak Rollo perlu lebih sering bersosial apalagi jika ke depan ia akan dicalonkan,” bebernya. Yopi juga memperkenalkan pengurus baru di tingkat provinsi yang sebagian besar adalah kelompok muda yang terbilang enerjik.

Kelompok muda inilah yang nantinya bergerak ditingkat sayap untuk ikut memenangkan partai. Yopi juga mengutarakan soal komitmen Partai Golkar yang akan mendorong Ketua DPP Golkar, Airlangga Hartarto sebagai Presiden setelah kepemimpinan Presiden Jokowi begitu juga Klemen Tinal untuk tingkat provinsi dan Abisai Rollo untuk Kota Jayapura.

Golkar Papua juga bersyukur karena dalam kepemimpina Airlangga Hartarto inilah Golkar mulai menerapkan perekrutan pencalonan tanpa mahar bagi kepala daerah. “Ini sifatnya nasional,” kata Yopi. Wakil Wali Kota, Ir H Rustan Saru MM yang memberikan sambutan menyampaikan mengapresiasi proses pemilihan yang terbilang cepat. Diakui Golkar merupakan partai besar dan memiliki keanggotaan yang militan.

Hal tersebut diakui dengan posisi pimpinan DPR yang direbut oleh Partai Golkar. Selain itu menurut Rustan dengan terpilihnya Abisai Rollo artinya arah pembangunan daerah bisa lebih sinkron mengingat Abisai Rollo juga menjabat sebagai Ketua DPRD.

“Saya pikir proses aklamasi ini juga bisa memberi contoh bagi yang lain bagaimana mencari sosok pimpinan dan ini bisa diterapkan untuk partai lain.” Kata Rustan. Disini ia juga banyak berbicara soal covid yang menurutnya sudah memasuki bulan ke enam dan sudah 22 orang yang meninggal.

Ia berharap dalam partai juga memberikan pemahaman yang baik kepada anggota pengurus dan kadernya agar terhindar dari covid 19. “Jangan sampai masuk ke keluarga,” harapnya. Abisai Rollo sendiri menanggapi biasa dengan hasil ini.

“Saya bersyukur bisa kembali terpilih dan ini memotivasi saya untuk berbuat lebih pada 5 tahun ke depan dan semangat Golkar akan tetap kami pertahankan,” jelasnya. Abisasi Rollo sendiri menyampaikan keinginannya membuat gedung sekretariat partai untuk tingkat kota mengingat selama ini masih menyewa.

“Segera kami pikirkan,” katanya. Abisai menyebut agenda Musda ini digelar setelah pada Munas lalu hasil keputusan menyebut jika setiap pengurus di daerah wajib segera menggelar musda dan untuk tingkat kota diberi waktu 6 bulan. “Dan untuk Papua baru Kota Jayapura yang menggelar Musda,” imbuhnya.

Sumber 

Berita Golkar – Partai Golkar berkeras mengusung empat kandidat Bupati di Buru Selatan, Aru, Maluku Barat Daya, dan Seram Bagian Timur. Komitmen PDIP juga tak membuat kader beringin gentar.

Dikonfirmasi terkait sikap PDIP, Ketua bidang organisasi dan keanggotaan DPD Golkar Maluku, Yusril AK Mahedar, mengatakan tidak dalam posisi merespon heat to heat. “Kita hanya ingin coba merespon keinginan politik masyarakat,” kata dia.

Terkait rekomendasi di empat kabupaten, Yusril merincikan, untuk Maluku Barat Daya mereka akan mengusung Niko Kilikily-Bastian Petrus. Rekomendasi sudah disiapkan.

Ketika ditanya, rekomendasi ditandatangan Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto, Yusril mengaku belum mengetahui. Namun dia menegaskan, komunikasi sudah selesai dengan pihak DPP Golkar. “Semua sudah selesai, tinggal penyerahan rekomendasi saja,” ungkap dia.

Sebelumnya rekomendasi rencana diserahkan kepada pasangan ini oleh DPP Golkar pada Kamis (5/8). Namun rencana ini batal dilaksanakan. Alasannya Ketum Golkar masih melaksanakan tugas kenegaraan.

Selain MBD, Golkar juga mengusung Timothius Kaidel sebagai calon Bupati Aru. Rekomendasi sudah selesai. Timo sendiri, kata Yusril, lebih dulu sudah didukung dua partai politik. Namun partai politik apa, Ketua AMPI Maluku ini menolak menyebutkan.

Di Buru Selatan, kata Yusril, segera diputuskan. Ada dua kader Golkar yang masih dipertimbangkan. Mereka akan memilih satu, Mohammad Mukkadar atau Zainuddin Boy. Zainuddin Boy menjadi pasangan dari bakal calon Bupati La Ali.

“Di SBT juga sudah selesai. Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur yang dicalonkan. Jadi kita pastikan akan mengusung empat kandidat di empat kabupaten. Dengan partai pengusung lain, kita pastikan harus menang dalam setiap pertarungan,” kata dia.

Berita Golkar – Nama M Taufan Pawe sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan terpilih periode 2020-2025 sudah ramai diperbincangkan di arena musda sejak pembukaan.

Nama Wali Kota Parepare dua periode itu mencuat setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Roem Kono dan Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Nurdin Halid berharap satu dari empat nama ketua terpilih melalui musyawarah mufakat.

Diketahui empat nama bertarung di musda, Hamka B Kady (Anggota DPR RI), Supriansa (Anggota DPR RI), Taufan Pawe (Walikota Parepare), dan Syamsuddin Andi Hamid (Bupati Pangkep). Namun nama M Taufan sudah di atas angin.

“Jadi begini. Kalau saya lihat yah, saya inikan pengalaman yah, kita politik itu kalau dilihat dari daerah. Kalau bisnis, mesti dari daerah seperti Pak Erwin yah. Tetapi kalau kepala daerah tetap di daerah saja,” ungkap Roem Kono.

“Begini maksudnya, kalau di politik itukan kalau dari daerah sudah sampai di pusat, maka dia akan menjadi tokoh nasional yah. Tapi tentu dengan mekanisme yang adakan. Kan seperti itu,” kata Roem secara diplomatis.

Belum sampat menyebut nama, Nurdin Halid dan Erwin Aksa yang berdiri di samping Roem Kono meminta sesi tanya jawab sudah selesai. “Sudah yah, sudah yah,” kata NH sembari tertawa.

Erwin Aksa juga ikut tertawa sembari mendekati NH dan Roem Kono yang sudah hampir menyebut nama kepala daerah yang jika menjadi ketua bisa menjadi tokoh nasional.

“Besok lanjut lagi,” kata NH sembari tertawa lagi. Erwin Aksa dan Roem Kono juga ikut tertawa, termasuk beberapa orang yang mendengar pernyataan Roem Kono Seputar siapa ketua terpilih secara aklamasi dalam musda Golkar di Jakarta.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Roem Kono menegaskan Ketua Umum Airlangga Hartarto tidak menginginkan ada gejolak di Musda DPD I Golkar Sulsel di Jakarta.

Ia menyampaikan Airlangga juga berharap Musda X Golkar Sulsel digelar di The Sultan Hotel, Jakarta melahirkan mufakat.

“Saya mendapat tugas dua hari lalu. Saya kemudian bertanya apa di gelar di Jakarta? Kalau di Jakarta saya mau, tapi kalau digelar Makassar saya tidak mau,” ungkap Roem kepada Tribun, Kamis (6/8/2020).

Karena dilaksanakan di Jakarta, Roem pun iyakan menjadi peserta musda utusan DPP pada musda Golkar Sulsel.

“Pesan Ketua Umum Airlangga Hartarto, yaitu saya mohon konsolidasi organisasi laksanakan musda, jangan ada keributan. Silakan bermufakat dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan kewibawaan masyarakat Sulsel, musyawarah dan mufakat. Ewako,” tambah Roem.

Dia berharap setelah Musda Golkar Sulsel ini digelar seluruh pengurus dapat kembali menjalankan roda organisasi dengan baik dalam rangka menyambut agenda Pilkada serentak 2020.

“Ewako, ewako, ewako, jangan ribut. Silakan bermusyawarah untuk bermufakat. Jadi sudah selesai musda ya,” tegas Roem disambut tawa.

Keinginan DPP Golkar sejalan dengan keinginan Nurdin Halid yang ingin musda melahirkan pemimpin hasil mufakat.

“Pak Nurdin ini tokoh nasional, saya protes kalau ada yang bilang tidak. Saya belum tahu berpolitik, Pak Nurdin Halid sudah luar biasa,” ujar Roem.

“Dekopin sampai sekarang masih dipegang Pak Nurdin. Pak Nurdin juga mampu kendalikan PSSI meskipun tidur di rumah,” jelasnya.

Menurutnya, setiap munas kalau ada nama Pak Nurdin Halid masuk, pasti akan ramai musda.

“Jadi apa yang dilakukan malam ini adalah petunjuk ketua umum. Saya dapat duta besar karena ketua umum. Betul kata Pak Nurdin Halid. Harus mufakat, harus bersatu. Pak ketua umum tau pak Hamka B Kady,” jelasnya.

“Tapi kalau Pak Hamka B Kady terpilih alhamdulillah, kalau Supriansa terpilih alhamdulillah juga, tapi kalau tidak jangan kecewa,” kata Roem menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Golkar Sulsel Nurdin Halid. Katanya, ada baiknya ke empat bakal calon itu sepakat untuk mendorong satu nama saja.

“Dari empat calon inilah, indahnya sebuah demokrasi di Partai Golkar, seandainya empat orang ini bisa bermusyawarah untuk mufakat,” ujarnya.

“Saya kira pesan ketum ini sudah saya sampaikan. Bermusyawarah-mufakat-lah sebaik-baiknya. Kemudian besok malam saya lapor ke ketum, semuanya baik-baik,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan, Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid. Katanya, ada baiknya keempat bakal calon itu, bersepakat untuk mendorong satu nama.

“Dari empat calon inilah, indahnya sebuah demokrasi di Partai Golkar, seandainya empat orang ini bisa bermusyawarah untuk mufakat,” ujarnya.

Sumber 

Berita Golkar – Salah satu bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Nofel Saleh Hilabi mengungkapkan sikapnya terkait keputusan penundaan Musda ke V Partai Golkar Kota Bekasi.

Menurut Nofel, DPP partai Golkar telah mengeluarkan suatu keputusan yang tepat yang akan membuat perubahan kepemimpinan di tubuh partai Golkar Kota Bekasi.

“Ini bukti DPP tidak mendukung kepemimpinan yang sekarang karena kecewa penjualan aset Golkar kota Bekasi, kalo ada penjualan aset harus diketahui oleh DPP,”tuturnya.

“Pemimpin harus sadar diri jangan sampai praktek oligarki tumbuh pengurusan Golkar kota Bekasi, dengan penundaan Musda ada signal-signal perhatian DPP kurang baik terhadap pengurus DPD Golkar Kota Bekasi saat ini,” ujar Nofel.

Baca Juga : Airlangga Hartarto: Bertahan Di Tengah Badai COVID-19

Pria yang berprofesi sebagai pengusaha muda ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Baladhika Karya, menegaskan, kedepannya DPD Partai Golkar Kota Bekasi harus lepas dari politik dinasti sesuai dengan amanah dan cita-cita partai.

“Kedepan Golkar kota Bekasi harus punya figur baru, keluarga baru, kader – Kader masih banyak yang mempunyai potensi bagus, jangan sampai ada stigma turun temurun, kalo Musda dilaksanakan harus bertanding secara fair tanpa ada penekanan – penekanan,” tutup Nofel.(*)

Sumber

Berita Golkar – Bupati Lombok Barat (Lobar) Fauzan Khalid mulai sedikit terbuka soal kabar yang menyebutkan dirinya mengincar posisi Ketua DPD I Golkar NTB.

Terlebih mantan Ketua KPU NTB ini dikabarkan sudah menyerahkan permohonan diskresi ke Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk bisa maju sebagai calon Ketua Golkar NTB di Musda X. Mengingat syaratnya itu adalah pernah menjadi pengurus Golkar. Sementara Fauzan belum pernah. Untuk itu perlu diskresi Ketua Umum.

Fauzan mengaku, kabar yang menyebut dirinya mengincar posisi Ketua Golkar NTB seharusnya tidak perlu membuat pihak-pihak tertentu khawatir. Apalagi jika kader yang mereka jagokan berkualitas. “Jika di internal (Golkar) banyak yang berkualitas, mestinya jangan khawatir dong,” kata Fauzan saat ditemui, Rabu (5/8) kemarin.

Begitu juga soal dirinya yang disebut-sebut memperkeruh suasana pertarungan yang ada, antara M. Suhaili FT dan Ahyar Abduh. Fauzan menanggapi santai. “Terus kalau dianggap memperkeruh, ya jangan mau dikeruhkan,” terangnya.

Fauzan menegaskan, dirinya tentu memiliki keinginan menjadi Ketua Golkar NTB. Tetapi semua tergantung apakah dirinya memenuhi syarat atau tidak. “Kalau saya memenuhi syarat untuk menjadi ketua, saya pasti punya keinginan dan akan lanjut. Sekarang pertanyaannya apakah saya memenuhi syarat apa tidak,” bebernya.

Soal kabar yang menyebutkan bahwa Fauzan menyampaikan permohonan diskresi ke Ketua Umum Golkar agar memenuhi syarat menjadi calon Ketua Golkar NTB, lagi-lagi dijawab santai. “Intinya kalau memenuhi syarat saya maju. Kalau tidak ya tidak,” pungkasnya.

Sumber