Search for: ridwan kamil

Popularitas dan Elektabilitas Airlangga Hartarto Meningkat Tajam di Jawa Timur


Berita Golkar – Popularitas dan elektabilitas Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, di Jawa Timur meningkat tajam. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan The Republic Institute, pada 1-13 September 2021, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Popularitas Airlangga dalam survei tersebut kini naik menjadi Airlangga Hartarto 65,3 persen dari sebelumnya 35,6 persen.

Angka ini mengungguli beberapa nama-nama kandidat lain yang berseliweran dalam berbagai survei pilpres nasional.

Misalnya Puan Maharani (60,7 persen), Susi Pudjiastuti (57,6 persen), Ridwan Kamil (55,7 persen), Muhaimin Iskandar (52,0 persen), La Nyalla (50,7 persen), Tito Karnavian (46,3 persen).

Sementara untuk popularitas capres tertinggi di mata masyarakat Jatim, masih didominasi oleh tokoh-tokoh yang sering dipublikasi oleh banyak media dan lembaga riset secara nasional.

Misalnya Prabowo Subianto (98,8 persen), Khofifah (97,8 persen), Tri Rismaharini (85,8 persen), Sandiaga Uno (85,3 persen), Ganjar Pranowo (83,8 persen), Anies Baswedan (83,4 persen), Agus H. Yudhoyono (78,2 persen), Luhut Panjaitan (72,6 persen).

Sementara itu, untuk tingkat keterpilihannya (elektabilitasnya) bagi aktor-aktor politik potensial di tingkat nasional yang berpeluang ikut dalam kontestasi dalam pemilihan Presiden mendatang apabila pilihannya saat itu, menempatkan Ganjar Pranowo di posisi tertinggi.

Gubernur Jateng, Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 31,4 persen. Ini diikuti Prabowo Subianto di posisi kedua dengan elektabilitas sebesar 23,0%, kemudian Anies Baswedan di peringkat ketiga sebesar 12,3%.

Bagi masyarakat Jatim dalam survei tersebut, Airlangga Hartarto berhasil menempati urutan keempat dengan elektabilitas sebesar 4,5%.

Kemudian diikuti Agus H. Yudhoyono 3,3 persen, Khofifah 3,2 persen, Tri Rismaharini 2,9 persen, Muhaimin Iskandar 2,2 persen, Ridwan Kamil 1,9 persen, Sandiaga Uno 1,5 persen, dan yang belum menentukan 11,6%.

Ini tentu sebuah kemajuan pesat bagi Airlangga yang kini mampu menduduki peringkat keempat dalam survei yang dilakukan oleh The Republic Institute.

Dilihat dari sebaran pilihannya terhadap para calon kandidat presiden memang tampak sangat kuat di partai politiknya masing-masing dan organisasi yang dekat dengan mereka.

Ini tergambar dari pemilih Ganjar Pranowo didukung oleh pemilih PDIP 52,5 persen, pemilih NU 31 persen dan pemilih Muhammadiyah 40 persen.

Sementara untuk Prabowo Subianto didukung oleh pemilih Gerindra 47 persen, pemilih NU 23 persen, pemilih Muhammadiyah 21 persen; Anies Baswedan didukung oleh pemilih PAN 25 persen, pemilih NU 11 persen, Muhammadiyah 18 persen.

Untuk Airlangga Hartarto didukung oleh pemilih Partai Golkar 21 persen, pemilih NU 3 persen, pemilih Muhammadiyah 7 persen. Agus H. Yudhoyono didukung oleh pemilih Demokrat 27 persen, pemilih NU 4 persen, pemilih Muhammadiyah 5 persen.

Dalam survei ini dilakukan dengan teknik pengambilan sampel multistage random sampling dengan jumlah sampel keseluruhan sebanyak 1225 responden tersebar di 38 kabupaten dan kota di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur.

Kemudian sampel diturunkan dari Provinsi ke tingkat Kabupaten/Kota, lalu ke tingkat Kecamatan, dilanjutkan ke tingkat Desa lalu diturunkan ke tingkat RT, Rumah dan menentukan subjek penelitiannya.

Proses pengambilan sampel dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan pada tanggal 1-13 September 2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Multi-stage Random Sampling dengan margin of error sebesar 2,8 %.

Survei CISA: Elektabilitas Ketum Golkar Airlangga Hartarto Mulai Naik


Berita Golkar – Elektabilitas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mulai merangkak naik. Bahkan, berdasarkan survei Center For Indonesia Strategic Action (CISA) sejumlah tokoh-tokoh popular di Indonesia pun sudah terlewati.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Airlangga sudah berada di angka 7,58 persen disusul Ridwan Kamil 5,92 persen, Sandiaga Uno 5,08 persen, Muhaimin Iskandar 5 persen, dan Puan Maharani yang masih berada di posisi bawah dengan 3,67 persen.

Diketahui, survei yang dilakukan CISA pada 27-31 Agustus 2021 ini menyasar 1.200 responden di 34 provinsi melalui wawancara langsung.

Penarikan sample dilakukan dengan metode simple random sampling dengan margin of error 2,85 persen, dan diklaim memiliki tingkat kepercayaan 85 persen.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Idris Laena mengaku gembira atas capaian tersebut. Itu artinya, para kader Partai Golkar semakin solid di bawah kepemimpinan Airlangga.

“Yang perlu dicatat bahwa Airlangga itu baru muncul dan terus bekerja keras untuk mengatasi Covid-19 dan masalah ekonomi hal ini mengingat Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, yang juga Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Idris dalam keterangan tertulisnya pada salah satu media pemberitaan online, Minggu (5/9/2021).

Ia juga menegaskan, hasil survei CISA itu menegaskan, bahwa pengurus DPP Golkar serta para kader tetap patuh pada Keputusan Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar yang telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Golkar.

“Karena itu, ke depan seluruh kader partai sudah harus lebih masif lagi, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Airlangga Hartarto calon presiden yang paling pantas untuk didukung,” tandasnya.

Menurut Idris, optimisme dan kepercayaan masyarakat kepada Airlangga Hartarto dianggap tak lepas dan hasil kinerjanya selama ini, terutama terkait jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Airlangga terbukti berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah ancaman resesi.

“Banyak pihak yang memprediksi, Indonesia akan mengalami resesi. Namun ternyata, tim ekonomi Indonesia di bawah koordinator Pak Airlangga, mampu menanggulangi ancaman resesi tersebut. Bahkan, ekonomi RI pada triwulan 2 tahun 2021 ini meningkat 7,07 persen,” ujar Politisi asal Riau itu.

Data tersebut, kata dia, merupakan angka riil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut dikomparasikan dengan kurun waktu yang sama, yakni pada triwulan 2 tahun 2020.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ini juga imbas dari meningkatnya kepercayaan asing. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor dalam triwulan kedua tahun 2021.

Tren positif itu akhirnya membawa ekses positif pada iklim investasi, yang ditandai dengan peningkatan penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh 5,6 persen di triwulan ini.

Dalam hal mengatasi dampak pandemi Covid-19, lanjut Idris, Airlangga juga telah memberikan subsidi gaji dan insentif sebesar Rp 1,2 juta bagi pelaku UMKM mikro. Airlangga juga merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Golkar sejak kepemimpinan Airlangga kembali mendapatkan banyak kepercayaan rakyat untuk menempatkan 85 kadernya di DPR RI Pusat.

Ditambah banyak kandidat yang diusung Golkar telah berhasil memenangkan hati rakyat di level pemimpin daerah, pada Pilkada Serentak 2020 lalu.

Survei CSIA: Elektabilitas Ketum Golkar Airlangga Hartarto Mulai Naik


Berita Golkar – Elektabilitas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mulai merangkak naik. Bahkan, berdasarkan survei Center For Indonesia Strategic Action (CISA) sejumlah tokoh-tokoh popular di Indonesia pun sudah terlewati.

Dalam survei tersebut, elektabilitas Airlangga sudah berada di angka 7,58 persen disusul Ridwan Kamil 5,92 persen, Sandiaga Uno 5,08 persen, Muhaimin Iskandar 5 persen, dan Puan Maharani yang masih berada di posisi bawah dengan 3,67 persen.

Diketahui, survei yang dilakukan CISA pada 27-31 Agustus 2021 ini menyasar 1.200 responden di 34 provinsi melalui wawancara langsung.

Penarikan sample dilakukan dengan metode simple random sampling dengan margin of error 2,85 persen, dan diklaim memiliki tingkat kepercayaan 85 persen.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Idris Laena mengaku gembira atas capaian tersebut. Itu artinya, para kader Partai Golkar semakin solid di bawah kepemimpinan Airlangga.

“Yang perlu dicatat bahwa Airlangga itu baru muncul dan terus bekerja keras untuk mengatasi Covid-19 dan masalah ekonomi hal ini mengingat Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, yang juga Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Idris dalam keterangan tertulisnya pada salah satu media pemberitaan online, Minggu (5/9/2021).

Ia juga menegaskan, hasil survei CISA itu menegaskan, bahwa pengurus DPP Golkar serta para kader tetap patuh pada Keputusan Rapimnas dan Rakernas Partai Golkar yang telah menetapkan Airlangga Hartarto sebagai capres yang akan diusung oleh Partai Golkar.

“Karena itu, ke depan seluruh kader partai sudah harus lebih masif lagi, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Airlangga Hartarto calon presiden yang paling pantas untuk didukung,” tandasnya.

Menurut Idris, optimisme dan kepercayaan masyarakat kepada Airlangga Hartarto dianggap tak lepas dan hasil kinerjanya selama ini, terutama terkait jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Airlangga terbukti berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia di tengah ancaman resesi.

“Banyak pihak yang memprediksi, Indonesia akan mengalami resesi. Namun ternyata, tim ekonomi Indonesia di bawah koordinator Pak Airlangga, mampu menanggulangi ancaman resesi tersebut. Bahkan, ekonomi RI pada triwulan 2 tahun 2021 ini meningkat 7,07 persen,” ujar Politisi asal Riau itu.

Data tersebut, kata dia, merupakan angka riil dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut dikomparasikan dengan kurun waktu yang sama, yakni pada triwulan 2 tahun 2020.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi ini juga imbas dari meningkatnya kepercayaan asing. Hal tersebut ditunjukkan dengan peningkatan nilai ekspor dalam triwulan kedua tahun 2021.

Tren positif itu akhirnya membawa ekses positif pada iklim investasi, yang ditandai dengan peningkatan penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh 5,6 persen di triwulan ini.

Dalam hal mengatasi dampak pandemi Covid-19, lanjut Idris, Airlangga juga telah memberikan subsidi gaji dan insentif sebesar Rp 1,2 juta bagi pelaku UMKM mikro. Airlangga juga merealisasikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Lebih lanjut dia mengatakan, Partai Golkar sejak kepemimpinan Airlangga kembali mendapatkan banyak kepercayaan rakyat untuk menempatkan 85 kadernya di DPR RI Pusat.

Ditambah banyak kandidat yang diusung Golkar telah berhasil memenangkan hati rakyat di level pemimpin daerah, pada Pilkada Serentak 2020 lalu.

Nurul Arifin Dukung Program Petani Digital di Jabar


Berita Golkar – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Nurul Arifin mendukung program swasembada pangan yang sedang dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Nurul pemaparan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil sangat inovatif, bahkan programnya bisa disesuaikan dengan situasi pandemi.

Dimana, masa pandemi telah menuntut para pemangku kebijakan dan pelaku industri pangan berinovasi dengan memanfaatkan digitalisasi dalam segala aspek, termasuk melibatkan kalangan milenial dalam kegiatan pertanian.

“Beliau punya program petani digital, dan targetnya anak-anak muda, saya kira ini patut didukung, diangkat menjadi program nasional, lahan nganggur yang tidak digunakan dan sebenarnya subur bisa dimanfaatkan menjadi lahan pertanian. Sehingga kita bisa swasembada pangan di tingkat nasional, sesuai dengan program presiden,” papar Nurul saat pertemuan tim kunjungan kerja Baleg DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat beserta jajaran, di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/1/2021).

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa pertanian dan pangan merupakan salah satu sektor yang bertahan bahkan tumbuh di masa pandemi global Covid-19. Bersamaan dengan meningkatnya adaptasi digital karena pandemi. Pemda Provinsi Jabar pun fokus mendorong inovasi dalam penerapan Pertanian 4.0 di Jabar.

“Digital mempercepat visi-misi UU ketahanan pangan ini. Pangan ini akhirnya menjadi orientasi kami untuk memastikan Jabar menjadi sebuah provinsi swasembada. Revolusi digital ini kami praktikkan ke seluruh urusan pangan, misalnya memberi makan (ternak) pakai HP,” ucap Kang Emil, sapaan akrabnya.

Ia mencontohkan, di Kabupaten Indramayu, memberi makan lele sudah menggunakan HP melalui aplikasi E-Fishery. Dari aplikasi di HP, sensor akan menggerakkan mesin yang mengeluarkan makanan. Selain itu, ada juga teknologi Fish Finder di Kabupaten Sukabumi. Aplikasi dengan memanfaatkan satelit ini akan mencari titik lokasi berkumpulnya ikan.

Yang paling canggih, menurut Kang Emil, adalah Si Perut Laper (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan). Si Perut Laper pun termasuk satu dari delapan inovasi Jabar dalam Innovative Government Award 2020.

“Aplikasi itu canggih, klik koordinat, akan jelaskan (lahan) ini cocoknya untuk ditanam apa. Dengan begitu, produktivitas dan pendapatan naik. Ini best practice yang layak dinasionalkan, terutama bagi petani yang tidak tahu menanam apa,” ungkap Kang Emil.

Golkar Minta Pemprov Jabar Bantu Pemulihan Bencana Rp100 M

Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ade Barkah, merasa prihatin lantaran penanganan pasca­bencana di Sukajaya belum maksimal. Ia berjanji bakal meminta Gubernur Jawa Ba­rat Ridwan Kamil agar mem­berikan bantuan pemulihan pascabencana di Sukajaya.

”Saya akan telepon Kang Emil agar Pemprov Jabar mengalo­kasikan anggaran lebih ba­nyak lagi untuk wilayah Suka­jaya yang terdampak bencana alam,” ujar Ade Barkah usai memberikan bantuan berupa sembako dan bahan bangunan untuk korban longsor di Ke­camatan Sukajaya.

Menurutnya, daerah yang terkena imbas bencana long­sor di Kecamatan Sukajaya memerlukan recovery, relo­kasi dan renovasi yang cukup serius dan diberikan perha­tian lebih oleh pemerintah pusat dan pemerintah pro­vinsi (Pemprov) Jawa Barat.

”Ada usulan dari adinda saya Jaro Ade untuk recovery, re­lokasi dan renovasi wilayah Sukajaya yang terdampak bencana alam banjir dan long­sor Rp100 M. Kita bakal usa­ha untuk kepentingan masy­arakat Sukajaya, ” katanya.

Sementara itu, mantan Ke­tua DPD Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi, memin­ta DPD Golkar Provinsi Jawa Barat mendorong anggaran di Pemerintah Jabar untuk pemulihan bencana di Bogor Barat sebesar Rp100 miliar.

Sebab, recovery tidak bisa ditanggung satu pihak. Untuk itu, selain Pemkab Bogor, Pemprov Jabar juga harus didorong untuk memberikan bantuan.

”Saya meminta kepala BN­PB Pak Doni Monardo untuk masyarakat jangan dibuat terlalu lama menunggu ban­tuan. Ini bencana alam dan nonalam. Kalau tak ada ben­cana Covid-19, APBD Kabu­paten juga siap pemulihan,” katanya.

Ia menegaskan anggaran Rp100 miliar itu akan dialo­kasikan untuk pemulihan infrastruktur di empat keca­matan. Yakni, Kecamatan Su­kajaya, Cigudeg, Jasinga dan Nanggung serta Leuwisadeng. “Rp100 miliar sangat wajar untuk bantu Pemkab Bogor,” tukasnya.

Sumber

Airlangga Hartarto: Bertahan Di Tengah Badai COVID-19

Berita Golkar – Pandemi COVID-19 telah menciptakan krisis kesehatan dan memberikan efek domino terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keuangan seiring dengan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka membatasi penyebaran wabah.

Pada tahun 2020, ekonomi global diproyeksikan kontraksi dan sebagian besar negara di dunia menghadapi ancaman resesi.COVID-19 berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,97% pada triwulan 4-2019 menjadi 2,97% pada triwulan 1-2020.

Tekanan perlambatan ekonomi dan efek COVID- 19 terus berlanjut sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 2-2020 terkontraksi -5,32%. Sehingga secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Semester I-2020 dibandingkan dengan Semester I-2019 terkontraksi -1,26%.

Keterbatasan aktivitas ekonomi akibat pembatasan sosial dan fisik, sangat berdampak terhadap faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan terkontraksi -5,51%.

Kontraksi konsumsi rumah tangga ini menjadi penekan di tengah kinerja investasi dan perdagangan internasional yang juga terbatas. Dari sisi sektoral, dua sektor utama yang memiliki kontribusi terbesar serta berhubungan dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah sektor perdagangan dan manufaktur.

Kedua sektor ini masing-masing terkontraksi -7,57% dan -6,19%. Mengingat kedua sektor ini merupakan sektor dengan serapan tenaga kerja tertinggi, maka dampaknya terhadap penghasilan dan konsumsi masyarakat semakin besar.

“Perlu kita soroti juga bahwa sektor pertanian masih mampu tumbuh positif sebesar 2,19% begitu pula sektor Informasi dan Komunikasi yang tumbuh tinggi sebesar 10,88%,” ungkap Bapak Menko Airlangga Hartarto.

Terlepas dari perlambatan ekonomi, kinerja sektoral di bulan Juni menuju ke arah membaik pada sektor-sektor utama. Pelonggaran PSBB di sejumlah wilayah mulai meningkatkan mobilitas masyarakat sehingga aktivitas ekonomi mulai bergerak.

Sejumlah indikator di Juni 2020 memperlihatkan sinyal positif seperti:

  1. Peningkatan PMI manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, Penjualan mobil, Penjualan Ritel, dan Survey Kegiatan Dunia Usaha.
  2. Kinerja keuangan beberapa emiten selama Semester I 2020 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan Semester I 2019.
  3. Dari sektor perdagangan internasional, beberapa komoditas ekpor menunjukkan perbaikan seiring dengan peningkatan ekonomi China. Hal ini membuat ekspor Indonesia di bulan Juni 2020 meningkat mencapai USD 12,01 Miliar.
  4. Inflasi inti yang mencerminkan aggregate demand mulai mengalami peningkatan pada Juli 2020.
  5. Pemerintah telah membentuk “Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional” berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang terdiri dari Komite Kebijakan yang menetapkan program dan kebijakan, Ketua Pelaksana yang mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan, dan Satuan Tugas yang melaksanakan dan mengendalikan implementasi di lapangan.
  6. Komite ini membuat semua perumusan dan pelaksanaan program serta kebijakan, dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga bisa mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menyelamatkan perekonomian dari potensi terjadinya krisis ekonomi.

Pemerintah terus berkerja keras dan melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Dua fokus utama pemerintah adalah menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian untuk hidup bagi masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi. Strategi utama dalam mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui peningkatan belanja pemerintah.

Optimalisasi belanja pemerintah melalui implementasi Program PEN, peningkatan daya beli masyarakat dan dukungan di sektor diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi di triwulan III dan IV.

Program Penanganan covid 19 yang lebih serius dan terstruktur diharapkan akan memulihkan kepercayaan masyarakat dan rumah tangga untuk melakukan aktivitasnya termasuk belanja/konsumsi/investasi. Penanganan dari aspek Kesehatan, meliputi:

Memperbanyak 3T (Testing,Tracing,Treat) dan kampanye 3M (Mencuci tangan, Masker, Menjaga jarak) secara luas kepada masayrakat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pengadaan obat dan persiapan produksi dan distribusi vaksin hingga satu tahun ke depan harus dilakukan

Melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020, telah diatur alokasi dukungan fiskal untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp 695,20 T yang dialokasikan untuk: (a) Kesehatan sebesar Rp 87,55T; dan (b) Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 607,65 T.

Alokasi Dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencakup:

  1. Perlindungan Sosial (Rp. 203,90 T): dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial, Kartu Pra-Kerja, Subsidi Listrik, Logistik / Makanan / Bahan Makanan, dan Transfer Tunai Dana Desa;
  2. Insentif Usaha (Rp. 120,61 T): dialokasikan melalui insentif pajak dan stimulus lainnya;
  3. Dukungan untuk UMKM (Rp. 123,46 T): dialokasikan untuk subsidi bunga, mendukung restrukturisasi kredit UMKM,
  4. Dukungan penjaminan, dan Pembiayaan Investasi untuk Koperasi melalui lembaga pengelolaan dana bergulir untuk koperasi dan UMKM (LPDB-KUMKM);
  5. Pembiayaan Korporasi (Rp. 53,57 T): dialokasikan untuk mendukung restrukturisasi kredit bisnis padat karya, dukungan penjaminan, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan untuk modal kerja;
  6. Dukungan untuk Sektoral K/L dan Pemda (Rp. 106,11 T): dialokasikan untuk program padat karya K/L, insentif perumahan, dukungan untuk sektor pariwisata, dana insentif regional untuk pemulihan ekonomi, cadangan dana alokasi fisik khusus, fasilitas pinjaman daerah, dan cadangan perluasan.

Implementasi penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) memerlukan upaya akselerasi demi mempercepat pemulihan ekonomi. Upaya akselerasi akan mendorong daya beli masyarakat dan kinerja dunia usaha selama masa pandemi. Upaya akselerasi telah dilakukan, antara lain dalam bentuk:

  • Restrukturisasi dan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi padat karya;
  • Penempatan dana pemerintah di bank umum mitra dan BPD untuk selanjutnya kredit dikucurkan kepada sektor riil, UMKM dan dunia usaha;
  • Dukungan bagi pemerintah daerah, salah satunya melalui pinjaman daerah; serta
  • Dukungan Insentif Listrik Bagi Industri, Bisnis, dan Sosial.
  • Penempatan dana telah dilakukan di Bank HIMBARA sebesar Rp 30 T dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp 11,5 T. Penempatan dana ini akan membantu implementasi program PEN.

Sementara itu, perluasan penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi padat karya akan membantu memenuhi kebutuhan korporasi padat karya atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi.

  • Pemerintah juga terus memberikan dukungan tambahan kepada UMKM melalui kebijakan KUR khusus selama masa pandemi.

Tambahan subsidi bunga/margin KUR, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi ketentuan restrukturisasi KUR telah diberikan kepada penerima KUR.

Calon penerima KUR juga telah menerima fasilitas kemudahan berupa relaksasi pemenuhan persyaratan administrasi dalam proses pengajuan KUR dan relaksasi pemenuhan berupa penundaan sementara penyampaian dokumen administrasi.

Baca Juga : Airlangga Hartarto Bahas Pilkada Di Masa Pandemik Bersama Ridwan Kamil

Indonesia bertekad bertahan dalam badai dan mengambil langkah dan program yg dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu :

  1. Indonesia aman dan sehat, dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat.
  2. Indonesia berdaya dan bekerja, untuk menumbuhkan daya beli dan lapangan pekerjaan
  3. Indonesia bertumbuh dan bertransformasi, ketika seharusnya memanfaatkan peluang dari pandemi ini.

Sumber

Fauzan Khalid Incar Diskresi Ketum Golkar

Berita Golkar – Posisi Ketua DPD I Golkar NTB masih menjadi rebutan dua politisi Golkar, Ahyar Abduh yang juga Wali Kota Mataram dan M. Suhaili FT yang juga Bupati Lombok Tengah (Loteng). Tetapi siapa sangka, Bupati Lombok Barat (Lobar) Fauzan Khalid juga berkeinginan menduduki kursi nomor satu di Golkar NTB.

Mantan Ketua KPU NTB itu dikabarkan bermanuver menemui sejumlah petinggi DPP Golkar di Jakarta meminta dukungan sebagai calon Ketua DPD I Golkar NTB pada Musda X.

Sontak, manuver Fauzan Khalid ini membuat berang politisi Golkar NTB Hasan Massat. Ia mengingatkan Fauzan agar tidak bermanuver; memperkeruh situasi yang ada. “Lebih baik Pak Fauzan Khalid tidak usah ikut nyalip di tikungan,” jelasnya.

Hasan meminta Fauzan tidak ikut mencalonkan diri. Biarlah posisi Ketua Golkar NTB diperebutkan para kader internal. Golkar NTB punya banyak stok kader berkualitas, mumpuni, dan punya rekam jejak militan dalam membangun partai. Golkar tidak terlalu membutuhkan figur non-kader untuk dicalonkan di Musda. “Biarlah kader Golkar bersaing, figur non-kader tidak usah terlibat,” terangnya.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Bahas Pilkada Di Masa Pandemik Bersama Ridwan Kamil

Sementara itu, Fauzan Khalid yang dikonfirmasi memilih tidak berpolemik. Ia hanya menjawab singkat melalui pesan WhatsApp. “Coba dilihat apakah saya memenuhi syarat atau tidak,” imbuhnya.

Diketahui, untuk menjadi calon Ketua Golkar NTB, minimal didukung 30 persen pemilik suara, dan minimal satu periode pernah menjadi pengurus Golkar. Jikapun tidak pernah menjadi pengurus, tetap bisa bisa maju. Tetapi dengan catatan memperoleh diskresi dari Ketua Umum (Ketum) DPP Golkar Airlangga Hartarto. Dan kabarnya, dari sumber terpercaya, Fauzan sudah melayangkan permohonan diskresi ini ke Ketum.

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Muhammad Ali menilai, peluang Fauzan jadi Ketua Golkar NTB sangat kecil, melihat persyaratan yang relatif sulit dipenuhi. Jikapun Fauzan meminta diskresi Ketua Umum Golkar, itu tidak mudah. “Karena Pak Ahyar lebih dikehendaki DPP. Saya kira Pak Ahyar lebih berpeluang,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Musda X tak kunjung digelar. Selain karena covid-19, juga karena tak kunjung sepakatnya DPP dan pengurus DPD soal siapa yang akan diaklamasikan menjadi ketua. Adapun kepengurusan Golkar di bawah pimpinan M. Suhaili FT berdasarkan Surat DPP Golkar Nomor: S1/ 01/Golkar/ IV/2020, hanya diperpanjang hingga 31 Juli.

Sejumlah pihak mengklaim bahwa kepengurusan Suhaili sudah demisioner. Untuk itu diharapkan ada pelaksana tugas (Plt) ketua, yang bertanggung jawab mempersiapkan Musda.

Terkait hal tersebut, Koordinator Wilayah DPP Golkar Sari Yuliati mengatakan, sejauh ini belum ada pengangkatan Plt Ketua Golkar NTB. Dan Selama belum ada SK pengangkatan Plt, maka kepengurusan tetap di bawah komando M. Suhaili FT dan Baiq Isvie Rupaedah. “Pak Suhaili masih jadi Ketua Golkar NTB,” terangnya.

Anggota DPR RI Dapil Lombok ini menepis bahwa tertundanya Musda akibat belum sepakatnya DPP dan pengurus daerah terkait siapa yang akan diaklamasikan sebagai ketua. Tetapi kemungkinan kata Sari, Musda X digelar di Jakarta, sama seperti Musda DPD I Sulawesi Selatan.

Sementara itu, sejumlah kader muda mengatasnamakan diri poros muda Golkar mendesak DPP segera bersikap. “Penundaan dan ketidakjelasan ini memberikan dampak moril, materil, dan psikologis terhadap segenap komponen partai secara struktural,” ujar koordinator poros muda Golkar NTB, Bahtiar Thamrin.

Musda X kata Bahtiar adalah momen penting dalam rangka penuangan ide dan gagasan untuk mendorong pengelolaan kelembagaan yang semakin baik, selain pemilihan Ketua Golkar NTB.

Sumber 

Ketua IIPG Minta Perempuan Golkar Aktif di Medsos Publikasikan Programnya

Berita Golkar – Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Yanti Airlangga Hartarto, meminta kader Perempuan Partai Golkar menangkap peluang di zaman teknologi media digital. Hal tersebut bukan hanya untuk mendapatkan suara dan simpati publik, tetapi juga buat berkomunikasi. Pasalnya, saat ini teknologi media digital menjadi hal esensial untuk bisa bertahan di dunia politik. “Perempuan Golkar Indonesia sangat aktif dan memiliki program-program yang baik. Namun akan lebih baik jika program dan keaktifan tersebut terpublikasi di media sosial (medsos). hal ini tentunya akan mendukung kemajuan Partai Golkar,” kata Yanti, seperti dalam keterangan tertulisnya. Hal tersebut dikatakan Yanti, saat membuka dan memberi sambutan dalam diskusi virtual bertajuk Pelatihan Virtual Komunikasi Efektif Menggunakan Facebook dan Instagram, di Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Untuk diketahui, diskusi tersebut diselenggarakan Bidang Media dan Opini Partai Golkar (MPO) serta Perempuan Golkar Untuk Indonesia, bekerja sama dengan Facebook Indonesia. Kurang lebih sebanyak 250 Perempuan Partai Golkar mengikuti kegiatan tersebut dengan antusias Terkait pelenggaraan pelatihan tersebut, Manajer Kebijakan Publik Facebook Indonesia Hazelia Margaretha, menyambut baik kerja sama dengan MPO dan Perempuan Golkar Untuk Indonesia “Program pelatihan ini merupakan bagian dari komitmen Facebook untuk memperkuat demokrasi Indonesia, dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai instansi, organisasi politik, dan pemerintah,” kata Hazelia.

Baca Juga : Airlangga Hartarto Bahas Pilkada Di Masa Pandemik Bersama Ridwan Kamil

Hazelia pun berharap, dengan pelatihan tersebut kader Perempuan Golkar dapat menggunakan sosial media dalam membangun hubungan dengan konstituen dan mendengar aspirasi masyarakat. Senada dengan Hazelia, Yanti mengatakan, saat ini banyak pihak yang memanfaatkan media sosial guna membangun opini untuk mendukung tujuan politik. “Dengan adanya media sosial, tidak ada lagi hambatan untuk berkomunikasi maupun berdiskusi dengan masyarakat,” kata Yanti. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia perlu menyiapkan perluasan infrastruktur telekomunikasi untuk memasuki masa transformasi digital. Bahkan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, transformasi digital penting dalam penanggulangan Covid-19.

Baca Juga : Menko Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III-2020 Jadi Pertaruhan

Ketua DPP Partai Golkar bidang MPO sekaligus Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid pun mengatakan, transformasi digital yang dicanangkan pemerintah akan membuat media sosial berkembang semakin pesat sehingga dapat berdampak besar pada ranah politik. Lebih lanjut, Meutya menambahkan, media sosial telah menjadi media baru untuk mempengaruhi perilaku politik pemilih, serta membangun persepsi atas tindakan atau keputusan aktor-aktor politik. “Interaksi yang terjadi di media sosial menjadi penting karena dapat menunjukan pencapaian-pencapaian dan gagasan yang dapat memberi gambaran kepada masyarakat terkait kinerja aktor politik,” kata Meutya.

Sumber

Scroll to top