Penulis: admin

Berita Golkar – Dugaan politik uang dan pe­malsuan cap dewan penasehat yang dilakukan oleh Elly Toisutta harus disi­ka­pi secara serius DPD I Golkar Pro­vinsi Ma­luku.

Politik me­ru­pakan cara untuk mencapai tujuan. Tetapi ada etika politik yang berbanding lurus dengan moral sebagai pembatas.

Akademisi Fisip Unpatti, Paulus Koritelu mengatakan, sekalipun dalam dinamika politik orang mengatakan hal biasa, tetapi sebenarnya dalam tataran etika dan moral kedua hal itu adalah hal yang luar biasa.

Artinya menggu­nakan berbagai cara untuk men­capai tujuan politik, tetapi kons­truksi tentang cara yang digunakan mengedepankan cara-cara yang tidak halal.

“Tidak halal artinya pendekatan-pendekatan yang tidak didasarkan pada mekanisme organisasi,” ujarnya.

Golkar merupakan partai politik yang memiliki keleluasaan yang teruji dalam berbagai zaman de­ngan tetap menjadikan dirinya sebagai partai politik yang berada dalam papan atas.

Itu sebabnya, kata Koritelu, politik uang untuk mencapai dukungan politik dan pemalsuan cap dewan pengawas yang secara organisatoris tidak dibenarkan, karena akan menci­derai kebesaran Golkar sebagai partai besar.

Menurut Koritelu, proses yang terjadi akan membawa dampak yang sangat besar jika tidak diatur dengan baik secara intenal.

“Kondisi ini akan menimbulkan ketidakpuasan kader, sedangkan secara eksternal lawan politik akan memanfaatkan situasi perpecahan internal sebagai senjata untuk menggoreng, sehingga instabilitas internal dalam tubuh Golkar akan dimanipulasi apalagi menjelang pilkada,” tandasnya.

Karena itu, Ketua DPD I Golkar Maluku Ramly Umasugi harus me­nunjukan wibawah, kapabilitasnya dan kedewasaan untuk mene­ngahi. Artinya menyelesaikan dengan mencari solusi terbaik.

“Ini waktunya dalam situasi ini wibawah DPD I dibawah Ramli Uma­sugi harus benar-benar me­nun­jukan kapabilitasnya dan kedewasaan berartai untuk mene­ngahi, artinya menyelesaikan de­ngan mencari solusi terbaik,” tandas Koritelu.

Akademisi Fisip UKIM, Melly Tahitu juga mengatakan, dalam politik ada etika yang harus di­junjung tinggi dalam perebutan kekuasaan.

“Dalam perebutan kekuasaan ada etika yang harus dipegang,” ujarnya.

Jika cara yang digunakan seperti politik uang dan pemalsuan cap dewan pengawas kata Tahitu, bu­kan hanya soal tidak beretika, tetapi sudah masuk dalam aspek hukum.

“Menurut saya dari sisi etika dan hukum, itu melanggar,” tandasnya.

Karena itu, DPD I Golkar Maluku harus menyikapi persoalaan ini secara serius, apalagi sudah menjadi konsumsi publik.

Bantah Politik Uang

Ketua Tim Pemenangan Elly Toisuta, Zeth Pormes membantah, adanya politik uang yang dimain­kan oleh Elly dalam Musda Golkar.

“Kalau soal isu politik uang beta pastikan tidak ada dan kalau ada riuh-riuh dari Pemy silakan bukti­kan” tegas Zeth, saat menghubungi Siwalima, melalui telepon selu­lernya, Selasa (15/9).

Soal dugaan pemalsuan cap dewan pengawas, Zeth meminta ditanyakan ke Sekretaris dewan pengawas Haji Latif.

“Semua bisa tanyakan ke pak Latif, apakah benar cap itu ada atau tidak , beta yakin ada karena antua sebagai seorang sekretaris dan lazimnya sekrtearis mengurusi urusan administrasi, kebetulan ketuanya mundur jadi miskomu­nikasi antara pengurus tidak ber­jalan dengan baik,” ujarnya.

Akui Banyak Kepentingan

Ketua DPD I Partai Golkar Ma­luku, Ramly Umasugi mengakui, dalam Musda IX DPD II Golkar Kota Ambon banyak kepentingan yang muncul, terutama terkait siapa yang akan menjadi Ketua DPD.

Adanya kepentingan-kepenti­ngan inilah yang membuat bebe­rapa pengurus partai ikut terbawa suasana, sehingga terjadi deadlock.

“Tadi semua sudah dikumpulkan dan telah disampaikan bahwa da­lam semangat rekonsiliasi dan konsolidasi partai, Musda DPD II Golkar Kota Ambon harus disele­saikan,” tandas Ramly kepada Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Selasa (15/9).

Ditanya kapan Musda ini kembali dilanjutkan, Ramly mengaku, semua itu akan diputuskan saat rapat pengurus DPD I.

“Sebantar rapat pengurus harian DPD I dilakukan. Dalam rapat pe­ngurus ini akan diputuskan Musda IX DPD Golkar Kota Ambon akan berlanjut kapan,” ujarnya.

Ramly menuturkan, lantaran musda ini mengalami deadlock, sehingga harus ditarik ke DPD I. Padahal dalam musda itu steering committee sudah bekerja dengan baik, sehingga muncul tiga calon ketua yakni Max Siahay, Elly Toisuta dan Frederika Latupapua.

Kemudian ada kesepakatan harus ditoleransi dari ketiga calon ini, seperti Max Siahay dengan keterangan ijazah sarjana dan Elly Toisuta dengan syarat dukungan, begitupun dengan Frederika Latupapua.

“Dalam prosesnya, pimpinan musda kemudian melakukan verifikasi faktual dan berlanjut dengan sidang- sidang,” ujarnya.

Dalam sidang-sidang inilah mulai terjadi tarik-menarik. Karena tarik-menarik itu, maka terjadi deadlock sehingga pemilihan tidak terjadi. Karena terjadi demikian, maka dalam rangka menyela­mat­kan wibawah musda, maka ditarik ke DPD I untuk menyelesaikannya.

“Beta sudah perintahkan kepada semua agar berjalan dalam rell. Jangan ambil kebijakan yang menimbulkan kontra produktif,” tegas Ramly.

Ia melihat tarik-menarik yang terjadi di Musda Kota Ambon masih dalam batas yang bisa dapat dikendalikan.

Seperti diberitakan, Musda IX Golkar Kota Ambon belum berakhir. Masih diskorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh pimpinan sidang.

Musda yang dibuka Ketua DPD I Golkar Maluku, Ramly Umasugi Rabu (9/9) menyisakan banyak masalah. Mulai dari upaya menabrak Juklak DPP Nomor 02 Tahun 2020 untuk memuluskan Elly Toisuta sebagai calon ketua, pimpinan sidang Yusri AK Mahedar yang condong mendukung Elly, hingga dugaan terjadinya politik uang.

Politik uang diduga dimainkan oleh Elly Toisuta. Ia nekat meng­gelontorkan jutaan rupiah untuk membeli suara, agar dukungan sejumlah kecamatan dialihkan dari Max Siahay kepada dirinya.

Tak hanya itu, Musda Golkar Kota juga dikotori oleh aksi “teror” Walikota Ambon, Richard Louhe­napessy terhadap Ketua Golkar Kecamatan Teluk Ambon, Pemy Souissa agar memilih Elly Toisuta.

Siwalimanews

Berita Golkar – Ketua DPD I Partai Golkar Maluku, Ramly Umasugi mengaku, dalam Musda IX DPD II Golkar Kota Ambon banyak kepentingan yang mencul terutama terkait siapa yang akan menjadi Ketua DPD.

Adanya kepentingan-kepentingan inilah yang membuat beberapa pengurus partai ikut terbawa suasana, sehingga terjadi deadlock.

“Tadi semua sudah dikumpulkan dan telah disampaikan bahwa dalam semangat rekonsiliasi dan konsolidasi partai, Musda DPD II Golkar Kota Ambon harus diselesaikan,” tandas Ramly kepada Siwalimanews melalui telepon selulernya, Selasa (15/9).

Ditanya kapan Musda ini kembali dilanjutkan, Ramly mengaku, semua itu akan diputuskan saat rapat pengurus DPD Maluku hari ini.

“Sebantar rapat Pengurus Harian DPD I dilakukan. Dalam rapat pengurus ini akan diputuskan Musda IX DPD Golkar Kota Ambon akan berlanjut kapan,” beber Ramly.

Ramly menuturkan, lantaran musda ini mengalami deadlock, sehingga harus ditarik ke DPD I. Padahal dalam musda itu steering commite sudah bekerja dengan baik, sehingga muncul tiga calon ketua yakni Max Siahay, Elly Toisuta dan Frederika Latupapua.

Kemudian ada kesepakatan harus ditoleransi dari ketiga calon ini, seperti Max Siahay dengan keterangan ijazah sarjana dan Elly Toisutta dengan syarat dukungan, begitupun dengan Frederika Latupapua.

“Dalam prosesnya, pimpinan musda kemudian melakukan verifikasi faktual dan berlanjut dengan sidang- sidang,” ujarnya.

Dalam sidang-sidang inilah mulai terjadi tarik-menarik. Karena tarik-menarik itu, maka terjadi deadlock sehingga pemilihan tidak terjadi. Karena terjadi demikian, maka dalam rangka menyelamatkan wibawa musda, maka ditariklah ke DPD I untuk menyelesaikannya.

“Beta sudah perintahkan kepada semua agar berjalan dalam rell. Jangan ambil kebijakan yang menimbulkan kontra produktif,” tegas Ramly.

Ditambahkan, sebagai Ketua DPD Maluku, dirinya melihat tarik-menarik yang terjadi di Musda IX Kota Ambon ini, masih dalam batas-batas yang bisa dapat dikendalikan.

Siwalimanews

Berita Golkar – Pada Pilkada serentak 2020, Partai Golkar ingin terwujud secara demokratis dan aman dari Covid1-9. Pernyataan ini muncul dari Melki Laka Lena, Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar, yang ingin meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemik bisa berjalan baik.

Melki juga berpendapat jika KPU, dan pemerintah sangat concern dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sehingga menimbulkan perasaan aman. Selanjutnya diharapkan partisipasi pemilih tetap pada kondisi yang baik.

“Partai Golkar akan menjadi Partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020,” ucap Melki, dalam keterangan tertulisnya kepada media.

Untuk itu Melki meminta perlu adanya persiapan yang baik agar Pilkada 2020 tidak menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Ia menyatakan Penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di Pilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan cluster baru atau gelombang baru dari Covid yang kontraproduktif

“Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan kandidat peserta pilkada, serta masyarakat sipil, sudah harus berkoordinasi secara kolektif untuk mengantisipasi potensi permasalahan kesehatan yang akan terjadi,” ungkap Melki.

Dalam pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020, diakui sempat ada beberapa persoalan yang muncul. Namu saat ini Kemendagri juga sudah melayangkan teguran kepada 72 bacalon petahana. Sanksi tegas harus diberikan jika ada planggaran.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, akan dipersiapkan pengaturan sanksi bagi kepala daerah yang terpilih namun didapati ada pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada berlangsung, pertama penundaan pelantikan selama 6 bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada.

Kedua disiapkannya Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah langsung dari pusat.

“Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Pelaksanaan pemilihan umum di Korsel yang sukses dalam kondisi pandemic pada 15 April 2020 bisa mejadi ujukan. Kala itu tahapan pemilu di Korsel sudah dimulai sejak Januari – Maret dimana saat itu adalah puncak pandemic di Sana.

Kini Korsel bisa menjadi rujukan best practice untuk pemilu serentak 2020 di Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar tidak muncul klaster baru yang disebabkan oleh pelaksanaan pemilu.

Sekali lagi Melki menyatakan sudah mejadi tugas bersama bagi semua pihak terkiat untuk menyingkirkan keraguan publik bahwa penyelenggaraan pemilu di tengah pandemik aka mejadi ancaman. Namun tetap bisa berjalan baik.

“Partai Golkar akan yang menjadi bagian dalam upaya penanggulangan covid-19 terutama di masa pilkada ini, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi iklim perpolitikan di Indonesia,” pungkasnya.

Berita Golkar – Inilah daftar daerah di Indonesia yang paslon tunggal di Pilkada Serentak, Provinsi Kalimantan Timur ada 2 lokasi.

Lembaga Komisi Pemilihan Umum ( KPU) merilis data 25 daerah dengan bakal pasangan calon (paslon) tunggal di Pilkada Serentak 2020.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, di 25 daerah itu hingga saat ini masih terdapat hanya satu bakal paslon yang mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada.

Data ini tercatat setelah KPU memperpanjang masa pendaftaran di daerah dengan hanya satu bakal paslon, yakni pada 11,12 dan 13 September 2020.

“Jumlah daerah yang terdapat calon tunggal sebanyak 25 Kabupaten/kota,” ujar Ilham lewat rilis resmi KPU, Senin (14/9/2020).

Berdasarkan rekapitulasi data, status pendaftaran para bakal paslon tunggal telah diterima KPU.

Adapun mayoritas paslon tunggal berada di Provinsi Jawa Tengah, yakni di enam kabupaten/kota.

Berikut ini rincian 25 daerah dengan bakal paslon tunggal:

1. Kapubaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara)

-Bakal Paslon : Dosmar Banjarnahor-Oloan P Nababan.

-Didukung Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat.

2. Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara)

-Bakal Paslon: Lakhomizaro Zebua-Sowa’a Laoli

-Didukung PDIP, Demokrat, Hanura, Gerindra, Golkar, Perindo, PKPI, PAN.

3. Kota Pematangsiantar (Sumatera Utara)

-Bakal Paslon: Asner Silalahi-Susanti Dewayani

-Didukung Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PAN, Hanura, Demokrat, PKPI.

4. Kabupaten Pasaman ( Sumatera Barat )

-Bakal Paslon: Benny Utama-Sabar AS

-Didukung Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, Nasdem, PDIP.

5. Kabupten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan)

Bakal Paslon: Kuryana Azis-Johan Anuar

Didukung PKB, Gerindra, Golkar, PDIP, Nasdem, PKS, PPP, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI.

6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan)

Bakal Paslon: Popo Ali Martopo-Sholehien Abuasir

Didukung PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem PKS,Perindo PPP, PAN Hanura, Demokrat, PBB.

7. Bengkulu Utara (Bengkulu)

Bakal Paslon: Mian-Arie Saptia Hadinata

PKB Gerindra PDIP Golkar Nasdem PKS PPP PAN Hanura PKPI

8. Kabupaten Boyolali (Jawa Tengah)

Bakal Paslon: Mohammad Said Hidayat – Wahyu Irawan

Didukung PDIP

9. Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah)

Bakal Paslon: Sri Sumarni-Bambang Pujianto

Didukung PDIP, PKB, Gerindra, PPP, Hanura, Golkar, PKS, Demokrat, PAN.

10. Kabupaten Kebumen (Jawa Tengah)

Bakal Paslon: Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih

Didukung PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat.

11. Kota Semarang (Jawa Tengah)

Bakal Paslon: Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Didukung oleh PDIP, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PSI, Golkar, PKS.

12. Kabupaten Sragen (Jawa Tengah)

Bakal Paslon: Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto

Didukung PDIP, PKB, Golkar, PAN, Nasdem.

13. Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah)

Bakal Paslon: Afif Nurhidayat- Muhammar Albar

Didukung PDIP, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, Hanura.

14. Kediri (Jawa Timur)

Bakal Paslon: Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa

Didukung PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat.

15. Kabupaten Ngawi (Jawa Timur)

Bakal Paslon: Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko

Didukung PDIP, Golkar, PKB, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, Hanura dan PPP.

16. Kabupaten Badung (Bali)

Bakal Paslon: I Nyoman Giri Prasta-I Ketut Sulasa.

Didukung PDIP, Golkar, Demokrat.

17. Kabupaten Sumbawa Barat (NTB)

Bakal Paslon: W Musyafirin-Fud Syaifuddin

Didukung PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKS, PAN, PKPI.

18. Kota Balikpapan ( Kalimantan Timur )

Bakal Paslon: Rahmad Masud – Thohari Azis

Didukukung Golkar, PDIP, PKS, Gerindra, Demokrat, PKB, Perindo, PPP.

19. Kabupaten Kutai Kartanegara ( Kalimantan Timur )

Bakal Paslon: Edi Damansyah – Rendi Solihin

Didukung Golkar, PDIP, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem, PPP, Perindo, Hanura.

20. Kabupaten Gowa (Sulawesi Selatan)

Bakal Paslon: Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni

Didukung PKB, PDIP,Golkar, Nasdem, PKS Perindo, PPP, PAN, Demokrat.

21. Kabupaten Soppeng (Sulawesi Selatan)

Bakal Paslon: HA Kaswadi Razak-Lutfi Halide

Didukung PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, Demokrat

22. Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat)

Bakal Paslon: HM Aras T-H Muh Amin Jasa

Didukung PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PAN, Hanura Demokrat.

23. Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat)

Bakal Paslon: Markus Waran-Wempie Welly Rungkung

Didukung PDIP, Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, PKPI.

24. Kabupaten Arfak (Papua Barat)

Bakal Paslon: Yosias Saroy-Marinus Mandacan

Didukung PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, PKS Perindo, PPP, PAN, Hanura, PKPI.

25. Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat)

Bakal Paslon Abdul Faris Umlati-Orideko L Burdam

Didukung Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PAN Demokrat.

Seperti Apa Jika Kotak Kosong yang Menang

Di tempat terpisah. Seperti apa jika kotak kosong yang menang dalam Pilkada Balikpapan, praktisi Hukum angkat suara. Kolom kosong atau kotak kosong berpotensi menjadi lawan pasangan calon ( Paslon) yang sudah mendaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan pada 9 Desember 2020.

Jika setelah perpanjangan pendaftaran bagi pasangan calon hingga 12 September 2020 tidak ada lagi yang mendaftar, tidak menutup kemungkinan hanya satu pasangan calon ditetapkan KPU Balikpapan sebagai peserta Pilkada Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020.

Membincangkan potensi calon tunggal pada Pilkada Balikpapan 2020 ini secara teknis sesuai PKPU No 13/2018, maka saat coblosan nanti hanya ada surat suara dengan gambar calon tunggal melawan kolom kosong yang tidak bergambar.

Hal ini disampaikan Ni Nyoman Suratminingsih, SH yang merupakan praktisi hukum dan pemerhati kepemiluan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, ia menyampaikan jika nantinya hanya ada calon tunggal maka jika merujuk pada ketentuan Pasal 54D ayat 1 UU No 10 Tahun 2016 nantinya yang disebut pemenang dalam pemilihan adalah yang mampu memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara sah.

Misalkan yang dicoblos lebih dari 50 persen itu adalah kolom yang ada tanda gambarnya, maka yang menang adalah paslonnya.

“Tapi jika banyak yang coblos kolom kosong lebih dari 50 persen maka nanti yang diumumkan KPU yang menang adalah kolom kosong,” ujarnya kepada wartawan pada Jumat (10/9/2020).

Penentuan 50 Persen tersebut mengacu pada jumlah suara yang diberikan, bukan pada jumlah daftar pemilih yang sudah ditetapkan KPU misalkan saja jika di satu TPS daftar pemilihnya berjumlah 30 orang, sedangkan yang hadir hanya 20 orang maka ( ketentuan) 50 persen tersebut pada jumlah pemilih yang hadir, yaitu 20 orang yang hadir.

Ketentuan ini juga melekat pada sah atau tidak sahnya suara yang diberikan. Misalnya, ada 20 pemilih yang memberikan hak suara, 5 di antaranya dihitung sebagai suara tidak sah.

“Maka penghitungan 50 persen lebih banyak hanya mengacu pada 15 suara sah saja,” ungkap Ni Nyoman Suratminingsih yang juga Advokat di Peradi Balikpapan.

Jika kolom kosong yang menang? Mengacu pada ketentuan pada Pasal 54D ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 maka akan dilakukan pemilihan lagi pada periode berikutnya.

Pemilihan berikutnya yang dimaksud yaitu diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya.

“Jika dalam hal belum ada pasangan calon terpilih, pemerintah Provinsi menugasi pejabat,” jelasnya.

Ni Nyoman Suratminingsih mengatakan terkait persoalan adanya kelompok masyarakat yang saat ini mulai mengampanyekan kotak kosong.

Karena dalam proses pendaftaran di KPU baru diikuti oleh satu bakal pasangan calon menurutnya itu merupakan sikap politik mereka yang sesuai dengan konstitusi dan dilindungi oleh undang-undang.

Namun penyebutan kampanye kotak kosong itu, kurang tepat mengingat konteks kampanye dalam ketentuan UU No 10 Tahun 2016.

“Yaitu penyampaian visi misi dan program dari pasangan calon dan subjek hukum kampanye hanya tim kampanye yang memiliki arti seseorang yang mendapatkan surat mandat dari pasangan calon,” ungkap Ni Nyoman Suratminingsih.

Lebih lanjut, dengan potensi calon tunggal di Pilkada Balikpapan saat ini masyarakat bebas melakukan sosialisasi dan menyampaikan atau mengimbau masyarakat untuk memilih kolom kosong.

Karena merupakan wadah untuk menampung masyarakat pemilih yang tidak mau memilih pasangan calon yang ada baik melalui media massa maupun penyampaian sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

Dalam mensosialisasikan kolom kosong perlu diperhatikan agar lebih santun dalam melakukan pendidikan politik jangan sampai menimbulkan polemik di masyarakat semisal menyebar ujaran kebencian, isu SARA serta memfitnah dan menghina paslon tertentu.

“Karena hal tersebut merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang,” tutur Ni Nyoman Suratminingsih.

Terlepas dari persoalan potensi adanya calon tunggal dan kolom kosong di Pilkada Balikpapan, tentu yang perlu diperhatikan bersama oleh penyelenggara, pengawas, dan peserta dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Yaitu tetap memperhatikan standar protokol kesehatan mengingat tahapan Pilkada Balikpapan tahun 2020 ini di tengah pandemi covid-19.

Terbitnya UU No 6/2020 perubahan UU Pilkada merupakan bentuk penyesuaian pelaksanaan pilkada di era covid-19 tentunya menjadi rujukan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilukada dalam menerapkan standar protokol kesehatan.

“Di samping karena sifat undang-undang ini hanya perubahan pengaturan secara rigit terkait calon tunggal dan kolom kosong diatur di Pasal 54D UU 10 Tahun 2016 dan masih tetap berlaku,” tuturnya.

Kaltim.tribunnews

Berita Golkar –  Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Cikarang Utara Periode 2020-2025, Dudi Iskandar, berkomitmen untuk meningkatkan prestasi dua kursi legislatif di Daerah Pemilihan VI meliputi Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Timur dan Karangbahagia.

Hal itu disampaikannya usai secara aklamasi terpilih menjadi Ketua PK Golkar Cikarang Utara saat kegiatan Musyawarah Kecamatan (Muscam) ke-X di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara.

“Saya optimis perolehan kursi legislatif di Dapil VI ke depan bisa lebih dari dua kursi. Kami targetkan bisa tiga sampai lima kursi,” ungkapnya, Senin (14/9).

Dudi mengaku, Partai Golkar di Kecamatan Cikarang Utara sudah cukup baik, sehingga dirinya akan  melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Ketua PK Cikut sebelumnya, Asep Surya Atmaja.

Dirinya juga siap mengakomodir aspirasi dari masyarakat, dimana saat ini Ketua Fraksi Partai Golkar Asep Surya Atmaja merupakan legislator perwakilan dari Dapil VI.

“Saya akan lebih aktif merangkul para Ketua Pengurus Desa (PD). Saya punya program-program kedepan untuk melanjutkan perjuangan dari ketua sebelumnya,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dudi mengaku sudah memiliki komposisi pengurus PK Golkar Cikarang Utara, sehingga dirinya meyakini sebelum dua minggu struktur pengurus sudah terbentuk.

“Untuk kontestasi di Pilkada 2022, kami akan berjuang keras untuk memenangkan calon dari Partai Golkar. Kami siap mendorong Haji Eka untuk kembali maju menjadi calon Bupati di periode selanjutnya,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Sonhaji, mengatakan kegiatan Muscam ini merupakan amanah dari AD/ART partai.

Paling lambat pada bulan Oktober 2020, kegiatan Muscam ini sudah dilaksanakan di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Saat ini terhitung sudah empat kecamatan yang melaksanakan muscam, yakni Kecamatan Cibitung, Setu, Tambun Selatan dan Karangbahagia.

Sonhaji meminta agar perolehan dua kursi legislatif di Dapil VI ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dirinya pun berencana untuk melakukan study banding ke Indramayu, dimana Golkar disana bisa meraih perolehan 28 kursi legislatif.

“Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi sudah resmi mendapatkan SK pada tanggal 19 Mei 2020, sehingga sudah sah sesuai dengan aturan hukum,” tandasnya.

rmoljabar

Berita Golkar –  Wakil Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar DKI Jakarta Muhammad Anwar mengatakan, pihaknya ditargetkan bisa meraih suara tiga kali lipat pada Pemilu (pemilihan umum) 2024 mendatang.

“Kita mendapatkan tugas berat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar untuk menaikkan suara di Jakarta 300 persen. Artinya tak hanya suara tetapi juga harus kursi, mencapai minimal 18 kursi di DPRD,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Anwar menilai, akan sulit jika yang bekerja untuk mencapai target tersebut hanya dilakukan pengurus DPD Golkar DKI Jakarta. Menurut dia, butuh kerja sama dan kerja keras dari seluruh kader.

“Mulai dari tingkat terbawah sampai paling atas. Plus dukungan ormas sayap agar bisa mewujudkannya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Golkar Jakarta terus menggenjot berbagai pengembangan untuk kader sampai ormas sayap partai agar bisa terjun langsung ke akar rumput. Termasuk menggelar pendidikan politik secara berkala yang direncanakan digelar sebanyak 20 kali.

Sejauh ini, DPD Golkar sendiri sudah menjalankan gelaran pendidikan politik sampai edisi kesepuluh. Paling anyar, ormas sayap partai Himpunan Wanita Karya (HWK) dan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) yang berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar di Kantor DPD Golkar Jakarta, Minggu (13/9/2020).

Mereka diberi materi-materi modal penting sebelum turun ke lapangan. Maklum, sebelum menarik simpati masyarakat, kader atau ormas harus bisa menjabarkan dan menjelaskan kepada masyaraakat tentang visi misi Partai Golkar agar bisa meyakinkan.

Sementara itu, pengajar Universitas Pembangunan Jaya Jakarta Fakultas Psikologi, Suprijanto yang mengisi materi dalam acara tersebut menyebut jika setelah mendapatkan bekal melalui pendidikan politik, baik kader atau ormas harus bisa juga membuat program berkesinambungan di setiap daerah untuk membangun kedekatan dan keterikatan.

“Misi pendekatan komunitas ini lebih mendalam untuk menarik massa yang optimal tetapi keterikatannya lebih mendalam. Kerja sama dengan banyak pihak dalam program masyrakat itu nantinya bisa menjadi kunci, semakin banyak yang terlibat, semakin bagus,” ujarnya.

Melihat geliat seluruh kader dan ormas sayap partai yang sudah mengikuti kegiatan pendidikan politik ini selama 10 seri ini, Bendahara DPD I Partai Golkar DKI Jakarta, Firlie Ganinduto optimistis jika nantinya target yang sudah ditentukan DPP Golkar bisa dicapai bersama-sama.

“Menaikkan kursi 300 persen bukan hal mudah tapi bisa sangat kita capai, percayalah 2024 adalah tahun kebangkitan Partai Golkar,” beber Firlie.

Sama seperti edisi-edisi sebelumnya, pada pendidikan politik kali ini, peserta dari HWK dan KPPG juga menjalankan menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan, salah satunya dengan membagi peserta pendidikan politik ke dalam dua kelas.

Hal ini diberlakukan agar kegiatan ini dapat menjalankan social distancing yang saat ini tengah giat digaungkan pemerintah.

“Selain itu, DPD I Partai Golkar DKI Jakarta juga terus menyosialisasikan penggunaan masker untuk meminimalisir penyebaran COVID-19,” pungkasnya.

Indopos