Penulis: admin

Berita Golkar –  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sidoarjo bakal menurunkan 10 ribu kader untuk memenangkan pasangan Cabup – Cawabup Bambang Haryo Soekartono (BHS) – M Taufiqulbar dalam Pilkada Sidoarjo yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang.

Hal itu dikatakan Ketua DPD Golkar Sidoarjo Warih Andono usai rapat konsolidasi di Hotel Aston Sidoarjo, yang diikuti pengurus pleno, ketua sekretaris bendahara tingkat kecamatan, organisasi sayap serta lembaga unsur lain, Sabtu (19/9/2020) sore. Para kader Golkar di 18 kecamatan di Kota Delta telah siap menggali dukungan untuk memenangkan pasangan nasionalis – religius ini.

“Pada Pilkada 2020 ini, untuk memenangkan BHS-Taufiqulbar, Partai Golkar akan menerjunkan 10.600 relawan, termasuk para saksi,” kata terang Warih.

Warih menambahkan, seluruh kader Partai Golkar akan bekerja semaksimal mungkin dalam menghimpun massa untuk memilih BHS-Taufiqulbar. Seluruh struktur Partai Golkar Sidoarjo di semua tingkatan akan dilibatkan untuk memenangka pasangan BHS – Taufiqulbar.

“Tujuan dari konsolidasi ini adalah membangkitkan semangat para kader, mulai hari ini hingga coblosan nanti, semuaya siap memenangkan pasangan BHS – Taufiqulbar,” jelas Warih.

Sementara Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi semangat dukungan Partai Golkar semenjak dirinya mendaftarkan atau mencalonkan diri melalui Partai Golkar.

“Dalam rapat konsolidasi kali ini, selain soal pemenangan, Partai Golkar menekankan tiga permasalahan yang saat ini dihadapi Kota Delta, yaitu masalah banjir, sampah dan percepatan pembangunan frontage road,” ujar BHS.

Mantan anggota DPR RI ini sebelumnya telah meninjau kondisi beberapa sungai di Sidoarjo yang menurutnya dangkal dan perlu segera dinormalisasi karena rentan menyebabkan banjir. Tentang masalah sampah, BHS berharap jumlah bank sampah diperbanyak. Karena menurutnya, 80 persen sampah sejatinya bisa dipilah dan diolah kembali sehingga bisa mengurangi beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yag ada di Kecamatan Jabon.

Begitu juga dengan pembangunan frontage road yang hingga kini belum rampung. Nantinya BHS akan mengebut pembangunan jalan pendamping ini yang menjadi jalur utama yang menghubungkan Sidoarjo dengan Surabaya ini. “Dengan semangat bersama yang solid, pasti kemenangan Pilkada Sidoarjo 2020 dapat kita raih. Tentunya harus dengan bekerja keras,” kata BHS yang diamini Taufiqulbar.

Klikjatim

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menegaskan Pilkada serentak 2020 harus tetap berjalan. Menurutnya hingga saat ini tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 masih berjalan sebagaimana yang direncanakan dan terkendali, khususnya di masa pandemi COVID-19.

Ahmad Doli mengakui, ada kekhawatiran dari tahapan pilkada akan munculkan klaster Covid-19. Tetapi, hingga saat ini kekhawatiran itu masih tidak menunjukkan hal yang signifikan.

“Hari ini adalah hari ke-14 setelah masa pendaftaran calon 4-6 September lalu, yang memang terjadi kerumunan massa, yang saat itu dikhawatirkan dapat memunculkan klaster baru,” ujar Doli kepada wartawan, Minggu (9/20).

“Namun dari informasi yang kami dapat, Alhamdulillah sampai saat ini, situasi di 270 Wilayah yang melaksanakan Pilkada masih terkendali. Tinggal kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan berikutnya,” imbuhnya.

Dijelaskan Doli, tahapan berikutnya yang perlu dipersiapkan khususnya yang rawan kembali terjadinya pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19, seperti tahapan penetapan pasangan calon, masa kampanye, dan hari pemilihan.

“Untuk itu kami, Komisi II DPR RI, besok akan menggelar rapat kerja kembali bersama Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan tahapan berikutnya, utamanya merumuskan aturan-aturan yang lebih kuat, tegas, dan ketat dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak 2020,” jelasnya.

Satu hal yang akan ditekankan dalam rapat tersebut, kata politisi Partai Golkar ini, Komisi II akan meminta penjelasan dari KPU tentang perubahan Peraturan KPU yang mengatur seluruh tahapan terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

“Selain penguatan PKPU, kami juga mendorong agar pemerintah segera menyusun dan menerbitkan Perppu yang lebih tegas dalam penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” tegasnya.

Berita Golkar – Kader Golkar pernah sangat berjaya di Maros. Kini mulai menanjak lagi dengan keberhasilan meraih kursi ketua DPRD kabupaten. Makanya, kata Ketua DPD II Golkar Maros, Andi Patarai Amir, inilah momentum yang tepat merebut kembali kursi bupati.

“Peluang menang sangat besar karena calon kita orang baik. Tidak bertarung untuk cari uang. Pak Tajerimin hanya ingin mengabdi untuk tanah kelahirannya,” pekiknya di hadapan pimpinan Golkar dari 14 kecamatan serta desa, Minggu, 20 September 2020.

Patarai meminta kepada para koordinator kecamatan dan desa untuk mengabarkan bahwa hanya Tahfidz (Andi Tajerimin-Havid Fasha) yang mesti dipilih. Sebab, tak punya beban apapun dalam pertarungan. Tak ada sponsor, sehingga tak tersandera utang budi jika menjabat.

“Kandidat kita ini tidak cari uang. Semata-mata pulang untuk mengabdi di kampung halaman setelah sukses di rantau,” ucap Ketua DPRD Maros itu.

Pertemuan tersebut sekaligus diisi pembekalan. Akademisi dan konsultas politik Tahfidz menjadi narasumber, plus Nurhasan, Ketua Tim Pemenangan Keluarga Tahfidz.

Sementara itu, dalam orasinya, Tajerimin menuturkan bahwa dia melihat masih sangat banyak warga Maros yang hidup sangat susah. Mau sekolah tak ada biaya. Untuk makan saja berat.

“Makanya saya ingin mewakafkan diri saya untuk tanah kelahiran saya,” ucap mantan ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Timika, Papua itu.

Tajerimin pun yakin Golkar akan menjadi mesin penggerak kemenangan Tahfidz. Dengan bekal tujuh kursi dan jaringan yang mengakar, impian untuk mengembalikan kursi bupati ke kader Golkar disebutnya akan tercapai.

“Asal kita bersatu dalam perjuangan ini,” tutur kader Beringin itu.

Havid juga hadir pada acara itu. Ketua PKB Maros tersebut menuturkan sebagai partai besar dan pemenang pemilu legislatif di Maros, Golkar pasti akan berjuang sungguh-sungguh memenangkan usungannya.

“Golkar dan PKB, serta Demokrat dan Gerindra insyaallah akan bekerja maksimal,” ucap tokoh asal Moncongloe-Tompobulu itu. (BP)

Berita Golkar – Pemerintah optimistis aktivitas ekonomi di Indonesia bakal terus membaik meski pandemi Covid-19 belum usai. Sejumlah indikator pemulihan ekonomi mulai terlihat, di antaranya surplus neraca perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan surplus neraca perdagangan terjadi dalam empat bulan berturut-turut, imbas surplus nonmigas sebesar USD2,66 miliar dan defisit migas sebesar USD0,34 miliar.

Secara tahun berjalan, neraca perdagangan mulai Januari sampai Agustus 2020 mencatatkan surplus sebesar USD11,05 miliar, papar Ketua Umum Partai Golkar ini, sabtu malam melalui keterangannya.

Sejumlah indikator lain yang memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi antara lain Purchasing Managers` Index (PMI) Manufaktur, Indeks Keyakinan Konsumen, penjualan ritel, penjualan kendaraan bermotor, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Investasi, dan inflasi inti.

“Kita perlu melihat optimisme dan tren. PMI Manufaktur kita pada saat melakukan PSBB turun drastis ke 27,5. Namun, saat beberapa kegiatan di masyarakat sudah mulai dilaksanakan, PMI kita sudah mulai naik ke angka 50,8. Itu di atas rata-rata, standar PMI adalah 50,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 September 2020.

Berdasarkan data dari https://ourworldindata.org/covid-health-economy, mengenai perbandingan antara kinerja ekonomi dengan jumlah kematian covid-19 per satu juta penduduk berbagai negara, memperlihatkan bahwa Indonesia termasuk negara yang dapat menekan jumlah kematian dengan kinerja ekonomi yang relatif lebih baik.

“Dari data itu, terlihat bahwa penanganan di Indonesia ini jika dibandingkan dengan berbagai negara lain relatif berada dalam posisi yang cukup baik. Misalnya jika dibandingkan dengan Jerman, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Belanda,” jelasnya. (KB)

Berita Golkar, Surabaya – Anggota DPRD Jatim Fraksi Partai Golkar, Blegur Prijanggono, menjawab jeritan para orangtua di Surabaya akan mahalnya biaya internet saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) via daring untuk anak-anaknya. Pasalnya, anggota DPRD Jatim yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Surabaya ini memberikan bantuan internet gratis selama setahun.

Sedikitnya 100 titik di setiap RW di Kota Pahlawan akan diberikan gratis oleh politisi Partai Golkar ini, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar kota Surabaya.#

Seperti diketahui sejak pandemi virus Corona menyebar di Surabaya, pemerintah membatasi KBM untuk tingkat sekolah sampai perguruan tinggi dilakukan dari rumah. Semua kegiatan diubah menjadi belajar via daring agar tetap memenuhi kurikulum yang ditargetkan.

“Sejak awal pandemi Covid-19, saya sudah berkeinginan memberikan bantuan kepada warga. Meski sudah diluncurkan Pemkot Surabaya, tapi masih banyak orangtua yang mengeluhkan biaya pembelian paket internet,” katanya saat jaring aspirasi di Kedung Klinter VII, Surabaya, tepatnya di Taman Baca Masyarakat (TBM) Tunas Bangsa, Sabtu (19/09/20).

Dengan pemasangan wifi yang bisa mencakup satu RT ini, Blegur mengaku akan terus mencari wilayah mana saja yang belum terpasang wifi gratis.

“Mudah-mudahan kebijakan saya ini bisa sedikit meringankan beban orangtua. Sehingga orang tua bisa lebih konsentrasi pada proses belajar anak melalui daring tidak memikirkan lagi biaya quota untuk daring” tambahnya.

Menurut pria yang mantan Ketua DPD II Partai Golkar Surabaya ini, kendala saat pandemi ini benar-benar dirasakan para orangtua. Bukan hanya untuk pengeluaran kebutuhan sehari-hari, tapi untuk biaya operasional sekolah via daring.

Belajar dari rumah, kata Blegur tidaklah mudah. Dan keluhan banyak dari masyarakat adalah wifi ini.

“Kami terus mencari RW mana saja yang belum tersentuh Pemkot Surabaya, disitu akan kami pasang,” jelasnya.

Blegur yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim ini menjelaskan bahwa pemberian wifi gratis untuk mendukung dan mempermudah peserta didik melakukan pembelajaran daring.

“saya hanya ingin agar peserta didik kita tdk ketinggalan dlm pelajaran selama pandemi ini dan meringankan beban orangtua,” pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Ketua RT 7 RW 3 Moch Basori mewakili masyarakat sebagai penerima mengaku sangat senang dan akan memanfaatkan bantuan wifi gratis selama setahun ini dengan sebaik-baiknya.

“Kami ucapkan banyak terimakasih atas bantuan ini. Kami akan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Semoga Pak Blegur dapat terus berbuat positif seperti ini di tempat lain juga,” ungkapnya. (ari)

Berita Golkar –  Data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunjukkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki kasus COVID-19 tertinggi dibanding kementerian lain. Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menilai itu wajar lantaran aparat Kemenkes sejak awal turun ke lapangan dan berada di garis depan.

“Aparat Kemenkes sejak awal tangani COVID secara langsung di garis depan sejak penjemputan di Wuhan bersama TNI, Polri, BNPB, dan lainnya dibawa ke Natuna dan sampai saat ini terus menerus tanpa henti menangani COVID-19,” kata Melkiades saat dihubungi, Jumat (18/9/2020).

Melkiades bahkan mendapat kabar para pegawai Kemenkes banyak terpapar Corona lantaran turun ke lapangan. Dia memastikan pegawai Kemenkes tidak saling menularkan.

“Kami mendapat kabar dari pejabat Kemenkes, banyak yang positif karena turun ke lapangan dan bukan karena penularan antar sesama di Kemenkes,” ucapnya.

Selain itu, dia menilai Kemenkes juga selalu disiplin melakukan testing Corona secara rutin. Karena itulah, sebaran Corona di Kemenkes jadi yang tertinggi.

“Protokol kesehatan dilakukan secara disiplin serta testing dilakukan secara rutin sehingga akumulasi di Kemenkes menjadi yang tertinggi karena sejak awal Maret sampai saat ini di kantor Kemenkes,” imbuhnya

Sebelumnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengungkap data sejumlah klaster Corona di kantor kementerian dan lembaga instansi pemerintah. Hasilnya, Kementerian Kesehatan RI memiliki jumlah kasus Corona tertinggi.

Dihimpun dari situs corona.jakarta.go.id, di Kementerian Kesehatan tercatat ada 139 kasus positif Corona. Angka ini terpaut cukup jauh dengan peringkat kedua, yakni Kementerian Perhubungan, dengan 90 kasus.

Klaster tertinggi berikutnya adalah Bandan Litbangkes Kemenkes, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM. Masing-masing terdata memiliki 49 kasus, 42 kasus, dan 35 kasus.

Berita Golkar – Jakarta – Upaya Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah bentuk nyata dari amanat UUD 45. Pemerintah Indonesia saat ini ingin melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, dari ancaman pandemi Covid-19 yang berdampak luas di semua sektor kehidupan masyarakat di Indonesia.

Menurut anggota Komisi XI Misbakhun, selama ini tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut tengah melakukan tugasnya dengan berimbang. Artinya kesehatan dan ekonomi adalah dua hal penting yang saling terkait dan harus berjalan bersama.

“Pandangan yang seolah-olah mendahulukan ekonomi sehingga buru-buru dilakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah tidak benar,” ungkap Misbakhun.

Ia pun membantah tudingan beberapa pihak yang menuduh Airlangga melanggar UU Kesehatan dan UUD 45. “Itu tidak benar,” tegasnya.

Misbakhun juga menyatakan, sejak bulan Maret 2020, melalui PSBB pemerintah melakukan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dengan terlebih dahulu merelokasikan anggaran. Pemerintah membuat anggaran untuk sarana dan fasilitas kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan, serta masyarakat langsung.

Langkah-langkah pencegahan secara masif dilakukan dari tingkat pusat sampai level terkecil di desa-desa. Percepatan juga terlihat dari jumlah laboratorium penanganan Covid-19 yang bertambah signifikan mulai dari hanya satu laboratorium di bulan Maret, hingga kini telah berjumlah lebih dari 100 laboratorium untuk rapid test dan Polymerase Chain Reaction (PCR).

Selain itu pemerintah mengikuti standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam melakukan pelonggaran PSBB. Standar WHO adalah jika angka Reproduksi Efektif (Rt) di bawah 1 selama 14 hari, maka dapat dilakukan pelonggaran PSBB.

“Oleh karena itu pemerintah membuat protokol normal baru ( new normal) untuk memitigasi gelombang kedua serangan wabah Covid-19. Langkah-langkah dalam membuat protokol kesehatan disiapkan di tempat industri, mal, serta tempat publik lainnya,” tutur Misbakhun.

Aktivitas ekonomi Indonesia akan semakin membaik dengan optimalisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Hal Ini yang dinyatakan berulangkali oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebut sejumlah indikator perekonomian yang menunjukkan tren perbaikan

“Program pemulihan yang digodok oleh pemerintah mulai menampakkan hasilnya. Contohnya surplus perdagangan pada bulan Agustus 2020 sebesar US$2,3 miliar,” tambah Misbakhun.

Data mencatat, surplus perdagangan terjadi dalam empat bulan berturut-turut. Hal ini ditopang oleh surplus non-migas sebesar US$2,66 miliar dan defisit migas sebesar US$-0,34 miliar. Selain itu, secara tahun berjalan, neraca perdagangan pada Januari hingga Agustus 2020 tercatat surplus sebesar US$11,05 miliar.

Data tersebut menurut Misbakhun mampu menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun terus di masa pandemi Covid-19. “Ekonomi juga menggeliat di era penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, yang kerap disebutkan juga sebagai barometer pertumbuhan ekonomi nasional,” ucap Misbakhun.

Saat ini masyarakat menaruh harapan besar atas suksesnya pemerintah dalam mengendalikan dan menangani pandemi covid-19. Oleh karena itu juga pemerintah diminta bersikap lebih tegas dalam menindak pelanggar protokol kesehatan, baik warga maupun pelaku usaha, hingga perkantoran demi menekan lonjakan kasus penyebaran covid-19 di Ibu Kota.

Masyarakat memahami perlunya dilakukan pengendalian apa pun dalam menangani wabah Covid-19. Dalam pandemi, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah yang utama.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto menyatakan, sampai dengan 31 Agustus 2020, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 89,680 triliun.

Angka tersebut menurutnya, telah menjangkau 2.571.179 debitur yang tersebar di sejumlah provinsi di Indonesia.

“Di mana penyaluran KUR di Provinsi Jateng telah tersalurkan sebesar Rp 16.505,43 miliar,” ujarnya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah dalam rangka perkembangan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Semarang, Jumat (18/9/2020).

Dito berharap KUR yang telah terserap di wilayah Jawa Tengah ini, bakal mampu menggerakkan roda perekonomian.

“KUR yang terserap debitur ini diharapkan menjadi pertanda bahwa geliat ekonomi UMKM di masa pandemi ini tetap bertahan dan mampu pulih ke depannya,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, per tanggal 31 Juli 2020 Himpunan Bank Miliki Negara (Himbara) telah menyalurkan KUR sebesar Rp 154,4 triliun dengan 2,6 juta debitur yang tersebar di propinsi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, baru mencapai 81 persen dari target penyaluran KUR sebanyak Rp 190 triliun.

“BRI telah menyalurkan sebesar Rp 107,19 triliun untuk 2,38 juta nasabah, Bank Mandiri telah menyalurkan KUR sebesar Rp 32,62 triliun, BNI telah menyalurkan 14,4 triliun bagi 117 ribu nasabah, dan BTN telah menyalurkan Rp 140 miliar bagi 201 ribu nasabah,” katanya.

Di sisi lain Dito menambahkan, dukungan kepada dunia usaha melalui subsidi bunga dalam program PEN sebesar Rp 34,15 triliun untuk 60,66 juta rekening penerima bantuan. Di antaranya subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp 6,40 triliun.

“Program bantuan subsidi bunga untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan agar UMKM dapat segera bangkit kembali. Jangka waktu subsidi bunga KUR diperpanjang sampai Desember 2020, dan besarannya menjadi 6% selama 9 bulan. Subsidi bunga KUR telah terealisasi sebesar Rp1,32 triliun per tanggal 31 Agustus 2020,” paparnya.

Dengan terbitnya Permenko Perekonomian No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko No 8 Tahun 2020, telah diberikan perlakukan khusus bagi debitur KUR. Antara lain berupa pemberian tambahan subsidi bunga 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan kedua, sejak 1 April 2020.

“Hingga 14 September 2020, di Jawa Tengah telah disalurkan tambahan subsidi KUR senilai Rp 242.827.828.136 kepada 1.035.317 debitur. Penyaluran tambahan subsidi bunga KUR di Jawa Tengah ini menduduki urutan pertama secara nasional,” ungkapnya.

Di tengah masa penanganan pandemi Covid-19 ini, Dito berharap, dengan berbagai kebijakan program pemulihan ekonomi yang berkesinambungan dengan pemulihan di bidang kesehatan, Himbara sebagai agent of development dan pencipta nilai tambah dapat berperan dalam mempertemukan daya beli masyarakat dan rantai pasokan. Sehingga tercipta kesempatan kerja dan modal.

“Saya berharap ke depan agar optimalisasi penyaluran KUR dan ditambah program PEN melalui subsidi bunga KUR kepada UMKM di Jateng dapat memperkuat ekonomi daerah, untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” katanya. (NET/GI)