Penulis: admin

Penilaian Wakil Ketua F-Golkar DPRD Maluku Soal Mutu & Kualitas Pendidikan di Daerah Terpencil


Berita Golkar – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku menilai, mutu dan kualitas pendidikan yang merupakan sarana dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pembangunan masih sangat rendah.

Padahal, pendidikan berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan, dan memberikan keterampilan kepada seluruh masyarakat, untuk mencapai potensinya secara optimal.

“Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil, akan mampu menjembatani kesenjangan di masyarakat, melalui budaya belajar di sekolah,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Freddeck Rahakbauw kepada media, di Ambon, Senin (21/9).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku harus memberikan perhatian khusus pada bidang pendidikan, dengan cara mengadakan uji kompetensi terhadap guru, yang akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan.

“Peningkatan program pelatihan dan pengembangan profesi guru, mengingat bahwa kualitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas,” ujar dia.

Pemprov Maluku, menurut dia, perlu memberikan perhatian khusus dalam hal penyebaran guru di Provinsi Maluku, karena permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia, tidak lepas dari kualitas tenaga pendidikan, yakni guru.

Dikatakan Rahakbauw, guru selain memiliki peran sebagai pendidik, guru juga sebagai ujung tombak terselenggaranya pendidikan yang berkualitas.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku perlu meningkatkan kemampuan akademik, dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan.

“Sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal, terutama dalam peningkatan watak dan budi pekerti, agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidik,” tandas Rahakbauw.

Beritamalukuonline

DPP Golkar Beri Bantuan Korban Bancana Banjir Cicurug Sukabumi


Berita Golkar – Badan Penanggulangan Bencana Alam DPP Partai Golkar, Fraksi DPR RI dan Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi menyerahkan bantuan kepada korban banjir Cicurug Sukabumi Jawa Barat.

Bantuan kepedulian bencana banjir tersebut merupakan bantuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar DPR RI kemudian diserahkan kepada korban banjir Cicurug Sukabumi Jawa Barat hari ini Selasa, 2 September 2020 di Desa Paswahan.

Bantuan Partai Golkar diserahkan langsung kepada Kepala Desa dan warga desa pasawahan yang merupakan desa yang terdampak banjir bandang. Bantuan berupa kebutuhan rumah tangga (sembako), beras, minyak goreng, telur, selimut, sprey, popok bayi dan masker, bantuan yang diserahkan senilai Rp 325 juta.

Turun langsung menyerahkan bantuan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Alam DPP Partai Golkar Febri Hendri bersama anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Dewi Asmara serta pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.

Bantuan Partai Golkar diserahkan langsung kepada Kepala Desa dan warga Desa Pasawahan

“Kami mewakili Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, beliau menyampaikan ucapan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal serta warga terdampak bencana banjir Cicurug,” Ucap Febri Ketua Badan Penanggulangan Bencana DPP Golkar

Febri menyampaikan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar juga mengajak warga dan keluarga terdampak untuk sabar menghadapi bencana ini dan kembali bangkit memperbaiki sarana prasarana serta memulihkan ekonomi warga.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan, banjir disebabkan akibat hujan deras yang turun selama beberapa waktu.

Masyarakat diimbau selalu waspada terhadap potensi bahaya hidrometeorologi seperti angin kencang atau angin puting beliung, banjir, banjir bandang dan tanah longsor. Angin puting beliung biasanya terjadi saat pergantian musim, dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya.

Sementara, Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi Daeng Sutisna menuturkan petugas masih mendata tentang laporan orang hilang dan kerusakan akibat banjir bandang.



Ketua DPD Golkar DIY Gandung Pardiman Mengajak Masyarakat Bersatu Hadapi Ancaman Komunis


Berita Golkar –  Sejumlah eleman masyarakat yang mempunyai kesamaan paham anti komunisme melangsungkan pertemuan dan audiensi bersama Gandung Pardiman beserta jajaran fraksi Golkar di Pendopo GPC Karangtengah, Imogiri, Bantul.

Pertemuan tersebut sebagai bagian untuk menyamakan persepsi, gerak dan langkah dalam upaya membendung tumbuhnya faham yang berdasarkan ketepatan MPRS No: XXV tahun 1996 telah dilarang.

Ada empat perwakilan elemen yang hadir dalam pertemuan tersebut. Antara lain, Gepako (Gerakan Pasukan Anti Komunis), FAKI (Front Anti Komunis Indonesia), Laskar Bela Sapta Marga, dan Paksi Katon.

Panglima Gepako yang juga Anggota DPR RI, Drs. HM. Gandung Pardiman.MM mengatakan, pertemuan siang itu bertujuan untuk menjalin kebersamaan dalam lintas elemen.

Menurut dia, kebersamaan perlu dijaga. Terutama persamaan cara pandang dalam menghadapi potensi tumbuh kembalinya komunis.

Lebih baik mati berkalang tanah daripada harus hidup di bawah panji-panji komunis. Politisi senior partai Golkar itu beranggapan, paham komunis bisa tumbuh subur, salah satunya karena faktor kemiskinan.

Oleh karena itu, Gandung mengaku akan membentuk tim. “Untuk memerangi komunisme, memerangi kemiskinan dan mendukung upaya penegakan hukum,” kata dia, Senin (21/9/2020)

Ketua Umum FAKI DIY, Triandi Mulkan mengatakan, pemahaman tentang bahaya komunis dan pemahaman tentang Pancasila saat ini harus dilakukan secara lebih intens.

Sebab, apapun alasannya komunis jangan pernah diberi peluang sedikitpun muncul apalagi tumbuh di Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kita akan halangi terus, kita tidak akan kasih peluang sedikitpun,” ucap Triyandi.

Menurut dia, Komunis di Yogyakarta saat ini sudah mulai tumbuh, meksipun tidak terlihat. Tetapi gerakannya ada. Sebab itu, jangan lengah dan perlu diwaspadai bersama.

Paham komunis, kata Triyandi, merupakan ideologi yang tidak diterima dan tidak pantas berkembang di Indonesia.

Menurut dia, semua itu telah tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa. “Kita negara beragama. Sejarah telah membuktikan bahwa mereka kejam bengis dan brutal,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Paksi Katon, Muhammad Suhud mengatakan, pertemuan bersama dengan panglima Gepako dan sejumlah elemen masyarakat untuk menyamakan persepsi.

Mencegah dan membendung bangkitnya komunis di Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun ada sedikit perbedaan, akan tetapi menurut dia, Gepako dan Paksi Katon memiliki cara pandang yang sama tentang komunis. Sehingga alangkah baiknya jika elemen yang ada bisa disatukan.

“Sejak awal didirikan spesialis kami komunis dan separatis. Sehingga jika paksi Katon diajak bergabung maka pas. Kami konkret anti komunis, tidak banyak organisasi yang secara spesifik menyatakan anti komunis,” kata Suhud.

Pihaknya mengusulkan agar dibentuk aliansi yang tidak mengikat. Apabila aliansi ini berhasil disatukan, maka akan diteruskan kepada 23 elemen lainnya yang memiliki kesamaan paham anti komunis.

Tribunjogja

Ketua Golkar NTB Ajak Masyarakat Sumbawa Pilih Pasangan “Mo-Novi”


Berita Golkar – Tujuh kabupaten/kota di NTB akan melaksanakan Pilkada 2020. Dari ketujuh daerah itu, salah satunya adalah Kabupaten Sumbawa.

Nampaknya, Ketua DPD I Golkar NTB, HM Suhaili FT memberikan perhatian khusus bagi Pilkada Sumbawa. Tak tanggung, secara lepas ia mengajak masyarakat Sumbawa untuk bersama memenangkan salah satu bapaslon.

Mereka tak lain adalah bapaslon H Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany atau kerap disebut pasangan Mo-Novi.

Ajakannya itu bukan tanpa alasan, sebab Suhaili meyakini pasangan tersebut mampu membawa Sumbawa ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

“Kami sangat berkeyakinan, bahwa pasangan Mo-Novi ini, Insya Allah atas izin Allah, akan mampu membawa Sumbawa menuju Sumbawa yang gemilang dan lebih baik,” ungkapnya, kemarin.

“Karena sudah terbukti dan teruji, bagaimana pasangan ini, Haji Mo sendiri sudah berpengalaman. Dan ini perpaduan dua generasi, keterwakilan gender yang baru pertama kali di Kabupaten Sumbawa,” imbuhnya.

Menurut dia, pasangan Mo-Novi adalah perpaduan yang pas dan sangat luar biasa. Terlebih, pertama kalinya muncul sosok calon pemimpin dari kalangan perempuan.

“Ini luar biasa. Terakhir saya ingin menyampaikan dan mengajak, seluruh keluarga Sumbawa, jangan lupa pada 9 Desember 2020 yang akan datang, pilih Mo-Novi, ingat coblos jilbab hijau!,” demikian ajak Bupati Lombok Tengah itu.

Nusramedia

Iman Ali Rahman Jadi Calon Ketua Golkar Garut, Kantongi Rekomendasi MKGR


Berita Golkar –  Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman dipastikan akan maju dalam bursa calon Ketua DPD Golkar Kabupaten Garut yang akan dipilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Garut bulan Agustus ini.

Sulaiman Zaky, Sekretaris DPD MKGR Kabupaten Garut mengungkapkan, DPP MKGR telah mengeluarkan surat rekomendasi agar Iman Alirahman maju dalam bursa pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Garut.

Dengan adanya rekomendasi tersebut, menurut Sule, Iman telah memenuhi syarat administratif untuk bisa maju menjadi calon Ketua DPD Partai Golkar Garut.

“Salah satu syarat pencalonan adalah mendapat rekomendasi dari organisasi pendiri Golkar, DPP MKGR telah memberi rekomendasi pada Iman,” katanya, Minggu (2/8/2020).

Menurut Sule, rekomendasi ini juga semakin membuat terang eksistensi Iman sebagai kader utama Partai Golkar di Garut. Dengan kapasitas sebagai Kader Utama, Iman bisa ikut maju dalam bursa calon.

Selama ini, banyak kontroversi soal eksistensi Iman sebagai kader Partai Golkar, hingga banyak yang meragukan Iman bisa menjadi calon. Saat ini, kontroversi tersebut tuntas sudah setelah DPP MKGR merekomendasikan Iman untuk jadi Ketua DPD Golkar Garut.

Menurut Sule, sebelum dicalonkan menjadi Ketua DPD Golkar Garut, pada Pilkada 2018 lalu, Iman juga yang ditunjuk DPP Partaj Golkar untuk maju dalam Pilkada Garut menjadi calon bupati berpasangan dengan Dedi Hasan Bachtiar dari Partai PDIP.

“Penunjukan Iman Ali Rahman untuk menjadi Ketua DPD Golkar Garut, pertimbangannya demi kepentingan Partai Golkar di Garut,” jelasnya.

MKGR melihat, Iman dengan kapasitas dan pengalamannya , akan mampu membesarkan Partai Golkar di Garut ke depannya. Ini yang menjadi target DPP Partai Golkar agar di Garut Golkar bisa lebih besar.

Jabaronline

Ketua DPD I Golkar Bali Bagi Pengalaman Sembuh Dari Covid-19


Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry, menjadi salah satu yang terpapar Covid-19. Dua minggu lamanya dia mesti menjalani perawatan di Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM).

Terhitung dari 5 September 2020 lalu. Baru-baru ini, hasil uji swap yang dilaluinya menunjukkan hasil nonreaktif. Dia dinyatakan sudah pulih.

Meski sudah pulih, Sugawa Korry mengaku masih di RSBM sampai dengan Minggu (20/9). Kebetulan dia juga menemani Ni Wayan Suartini, istrinya yang juga terpapar Covid-19.

Dalam obrolan singkat, dia mengaku, sebetulnya sudah dibolehkan pulang. Namun berhubung istrinya masih dalam perawatan, dia memilih untuk bertahan terlebih dulu sembari memastikan, kondisi kesehatannya benar-benar sudah pulih.

“Saya masih di RSBM. Kebetulan saya masih menunggu istri. Mungkin besok (Senin) atau dua hari lagi sudah bisa pulang. Cuma saya ingin memastikan agar benar-benar clear. Kalau saya, dua hari lalu (uji usap) hasilnya nonreaktif,” kata Sugawa Korry melalui saluran telepon seluler.

Politisi yang juga ketua DPD I Partai Golkar Bali ini mengaku selama dua minggu menjalani perawatan, dia mesti menjaga kondisi kesehatannya. Entah itu tensi, Haemoglobin atau sel darah merah, serta menjaga asupan gizi dengan menambah suplemen vitamin.

“Intinya mengupayakan imunitas stabil. Sekarang ini saya mau diukur tensinya,” aku Sugawa Korry. Karena mesti ukur tensi, obrolan itu pun jeda sementara.

Begitu selesai ukur tensi, dia kembali bercerita. Dalam lanjutan ceritanya itu, dia mengaku rajin minum air hangat yang dicampur tetesan minyak kayu putih. Itu dilakukan untuk membantu proses pemulihannya agar lebih cepat.

Dia mengaku mendapatkan referensi dari membaca-baca artikel. Kebetulan beberapa rekannya ada yang mengirimkan artikel itu.

“Saya pakai kayu putih, diminum, tidak apa. Bagus itu. Paling dua atau tiga tetes dalam satu gelas air hangat. Setiap saya minum air hangat,” imbuh politisi asal Buleleng ini.

Selain itu, dia juga memanfaatkan uap ramuan yang dihirup pakai nebulizer. Sugawa Korry mengaku tidak ragu dengan cara-cara pemulihan itu. Malah dia merasa suka dan nyaman bila menghirup uap ramuan itu.

“Yang nebulizer itu saya pakai terus karena nyaman. Saya nggak mengetahui ramuannya apa. Mungkin ada araknya. Tapi bikin segar. Menurut saya bagus itu.

Saya pakai logika saja. Kalau bakteri atau virus itu kan nggak kuat dengan alkohol,” katanya dengan suara yang terdengar antusias.

Dia lantas bercerita awal mula terpapar Covid-19. Katanya, yang dia rasakan pertama kalinya adalah demam tinggi dan meriang. Ini terjadi setelah dia selesai melakukan reses sebagai anggota DPRD Bali.

Tugas itu mesti dia jalani berbarengan dengan beberapa agenda penting partai. Kebetulan belum lama ini beberapa DPD II Partai Golkar di tingkat kabupaten/kota punya agenda musda.

“Habis reses dan musda keliling Bali, kondisi saya agak capek, kepayahan. Saya agak meriang. Tidak batuk atau sesak, tapi suhu tubuh tinggi. Akhirnya saya ke dokter. Sama dokter diperika, kok terdengar ada suara di paru-paru saya. Kemudian rontgen dan ditemukan ada flek kecil. Saya dikasih antibiotik,” bebernya.

Waktu itu dia sudah merasa tidak nyaman. Apalagi hasil rontgen menunjukan ada masalah di paru-parunya. Dia pun mengambil inisiatif agar diuji usap, termasuk dengan istrinya. Karena sewaktu perawatan di rumah termasuk waktu mengantarkan dia ke dokter, istrinya yang menemani.

“Ternyata (uji usap) hasilnya reaktif. Malam itu juga, saya langsung minta diisolasi, berdua dengan istri. Itu dimulai dari 5 September. Daripada di rumah terjadi apa-apa, lebih baik saya dan istri saya di rumah sakit,” imbuh mantan ketua Dekopinda Bali ini.

Beda lagi dengan istrinya. Menurut Sugawa Korry, istrinya justru tidak menunjukkan gejala-gejala klinis, bahkan sampai dengan Minggu (20/9). “Sampai sekarang tidak apa-apa. Tapi hasil uji swabnya reaktif. Beda-beda gejalanya,” sebutnya.

Kendati harus menjalani perawatan di rumah sakit, Sugawa Korry mengaku masih menyempatkan diri menjalankan tugas-tugasnya, Khususnya terkait dengan urusan kepartaian.

“Dalam artian sebatas koordinasi dengan teman-teman di partai. Memastikan kelengkapan pendaftaran calon (kepala daerah dan wakil kepala daerah). Kadang memberikan arahan. Cuma waktunya agak dibatasi. Karena harus istirahat juga,” imbuhnya.

Bahkan, saat hari raya Galungan pada pertengahan minggu lalu, dia dan sang istri melaluinya dengan melakukan persembahyangan secara sederhana. “Pakai canang dan dupa saja. Yang penting niatnya,” sambungnya lagi.

Sesekali dia berkomunikasi dengan anak-anaknya, cucunya, sampai dengan teman-temannya di partai. Bahkan ke anak dan cucunya, dia paling sering berkomunikasi melalui fasilitas video call.

“Jadi seperti nggak lagi jauh begitu. Kadang, habis mandi dan sarapan, saya telepon-telepon dengan teman-teman. Sambil mencatat-catat, apa saja tugas atau urusan yang terkait partai,” ujarnya melanjutkan.

Kondisi yang dialaminya selama dua pekan terakhir ini membuat Sugawa Korry mengaku bahwa ancaman Covid-19 itu ada di mana saja.

Sehingga dia memandang ada satu hal yang harus dilakukan, yakni mempersiapkan diri sendiri. Entah itu dengan cara menjaga kesehatan, menjaga imunitas, atau kekebalan tubuh.

“Apa saja yang jadi anjuran pemerintah sebaiknya diikuti. Protokol kesehatan itu yang wajib diikuti. Mungkin kalau sudah mengalami, bisa merasakan,” ujarnya.

“Jadi tidak perlu berspekulasi. Ini bukan menyangkut diri saja, tapi orang lain juga. Artinya, kalau dari diri sendiri tidak disiplin, orang lain kena,” kata Sugawa Korry sembari memberi imbauan ke masyarakat.

Selain itu, sebagai orang yang ada dalam lingkaran pemerintahan, Wakil Ketua DPRD Bali, dia memandang kesiapan pemerintah untuk memastikan perawatan kepada warga yang terpapar harus terus dijaga dan ditingkatkan.

“Ruangannya, kesiapan tenaganya, ketersediaan obat dan vitaminnya. APD (alat pelindung diri). Tenaga kesehatan yang merawat, ternyata berat tugasnya. Mereka itu, empat sampai enam jam pakai pakaian khusus (hazmat),” katanya.

Soal tenaga kesehatan, dia mengusulkan agar jam tugasnya diperpendek. Sehingga konsekwensinya, jumlah tenaga kesehatan yang mesti ditambah. “Jadi waktu istirahatnya panjang. Bila perlu insentifnya juga ditingkatkan,” cetusnya.

Memang, sambungnya, dengan menambah tenaga, anggaran penanganan dan perawatan untuk tenaga kesehatan akan bertambah.

Namun, baginya, itu akan sejalan dengan pelayanan agar lebih maksimal. Termasuk untuk ruang perawatan ditambah, sehingga tidak ada yang tidak kebagian ruang perawatan.

“Jangan sampai ada orang yang punya gejala (Covid-19) ditunda atau ditolak. Ketersediaan ruangan untuk perawatan ini juga penting. Apakah itu menambah rumah sakit atau menyiapkan hotel yang dikontrak untuk kepentingan itu. Kalau pun tidak digunakan syukur,” kata dia.

“Tapi kalau ada yang memerlukan kan sudah siap. Kita ini kan sedang berlomba dengan waktu sampai vaksin ditemukan. Kalau untuk ini, saya di DPRD, tidak ragu untuk mendukung anggarannya,” sebungnya.

Di ujung obrolan, Sugawa Korry mengaku bahwa Covid-19 memberinya pengalaman masuk ke rumah sakit dalam waktu yang lama untuk kedua kalinya.

Pengalaman pertama opname di rumah sakit dalam waktu yang lama terjadi waktu dia masih duduk di bangku kelas dua SD atau sekolah dasar.

“Ini pengalaman kedua saya masuk rumah sakit dalam waktu yang lama. Pengalaman pertama saya itu waktu kelas dua SD. Saya kena tetanus. Biasalah waktu kecil sering tidak pakai sandal. Kaki luka, ternyata tetanus,” tuturnya.

Dia mengaku saat itu sekitar sebulan lamanya mesti di rumah sakit. Sebab, obat tetanus saat itu sangat sulit diperoleh. Itupun dia sudah dalam kondisi kritis.

“Mulut sudah tidak bisa dibuka waktu itu. Itu pengalaman saya masuk rumah sakit dalam waktu yang lama untuk pertama kalinya. Dan sekarang ini yang kedua, karena Covid-19,” kenangnya.

Baliexpress.jawapos

Ketua Komisi II DPR Minta Revisi PKPU Sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19


Berita Golkar – Komisi II DPR telah menggelar rapat kerja dan dengar pendapat bersama pemerintah pada Senin (21/9/2020) di Gedung DPR, Jakarta. Hadir dalam raker itu antara lain Mendagri, KPU, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Disimpulkan bahwa seluruh tahapan Pilkada dinilai masih sesuai dengan sebagaimana yang direncanakan dan situasinya masih terkendali.

“Pilkada Serentak 2020 tetap on schedule dilaksanakan hari pencoblosannya pada tanggal 9 Desember. Kami mendukung penuh sikap pemerintah dan pernyataan Presiden untuk tidak menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020,” ujar Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi II DPR RI.

Doli mengatakan bahwa raker juga menyepakati pelaksanaan Pilkada 2020 dilangsungkan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

“Yang paling penting dari Raker ini adalah telah dibahas pemetaan secara rinci terhadap potensi-potensi masalah yang akan terjadi di tahapan-tahapan berikutnya. Terutama terkait terjadinya kerawanan terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19,” ungkap Doli Kurnia.

Ia juga menambahkan sudah disusun peta solusi yang akan dirumuskan pada revisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang harus sudah selesai dan diundangkan besok.

Dalam pembahasan revisi PKPU tersebut, Komisi II DPR dan pemerintah menekankan sejumlah hal, antara lain melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak atau kerumunan, seperti rapat umum, konser, arak -arakan, dan lain-lain. Selain itu juga mendorong terjadinya kampanye melalui media daring.

Saat pelaksanaan pilkada juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye juga menyetujui penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan WakiI Gubernur, Bupati dan WakiI Bupati dan Walikota dan WakiI Walikota.

Selanjutnya terang Doli, dalam pemungutan suara nanti disetujui tata cara pemungutan khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Sementara untuk rekapitulasi hasil pemungutan suara menggunakan e-rekap. Ini adalah yang pertama kali dilakukan di Pilkada selama ini.

Selain itu Komisi II DPR juga meminta agar Kelompok Kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan tugas Covid-19, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara RI, diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran di Pilkada.

“Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Komisi II DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP bersepakat untuk meminta penjelasan terinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid 19 tentang Status zona dan Risiko Covid-19 di setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Hal ini untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19 selama tahapan Pilkada 2020 berlangsung”, Terang Doli

Diketahui sebelumnya, Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati dan menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Pilkada, yaitu 9 Desember 2020.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Golkar Sumedang Umumkan Kepengurusan Untuk Periode 2020-2025


Berita Golkar –  Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sumedang Jafar Sidik mengumumkan formasi baru untuk periode 2020-2025 mendatang. Hasil rapat formatur, Jafar Sidik menyebutkan ada 80 nama yang tergabung di dalam kepengurusan Partai Golkar Sumedang.

Dari nama-nama tersebut, Golkar Sumedang saat ini dipastikan akan berjalan dengan diwarnai sejumlah wajah baru. Adapun yang masuk kedalam KSB saat ini diantaranya Rudi Arifyanto sebagai Sekretaris dan Ir Aep Tirtamaya sebagai Bendahara.

”Iya, 60% nya adalah wajah baru,” ujarnya usai mengumumkan formasi kepengurusan periode 2020-2025 di Kantor DPD Partai Golkar Sumedang, Minggu (20/9).

Jafar juga menjelaskan, dengan diumumkannya kepengurusan baru tersebut, dirinya telah menjalankan amanat dari DPD Provinsi Jawa Barat dan DPP Partai Golkar.

”Ini perintah DPD Propinsi harus segera umumkan dan segera konsolidasi sesuai amanat MUNAS,” jelasnya.

Jafar juga menjelaskan, hadirnya wajah-wajah baru dalam kepemimpinannya kali ini, merupakan upayanya untuk membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Sumedang.

”Saya harus akomodir semua pihak. Seperti dari sayap partai juga. Siapapun yang tugas disini, dengan berat hati mohon harus diterima. Yang penting masing-masing bisa menjaga marwah partai,” paparnya.

Selain itu, Jafar juga diberikan mandat dari DPP agar segera melakukan konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah.

”Amanat Munas, 9 bulan setelahnya, harus melaksanakan Muscam. Lalu, laksanakan Musdes awal Januari. Karena Februari dan Maret harus sudah ada Rakerda,” terangnya.

Sementara itu, usai mengumumkan pengurus baru, Jafar juga menerima satu unit kendaraan Bus dari Hj. Euis Mully Mulyati Sukarya,S.Pd yang kini masuk dalam barisan Partai Golkar sekaligus menjadi Wakil Bendahara Partai Golkar.

”Insyaalloh kedepannya bus tersebut akan dijadikan sebagai kendaraan operasional partai,” tuturnya.

Jabarekspres

SAH! DPR-Pemerintah Putuskan Pilkada 2020 Tetap Dilaksanakan 9 Desember


Berita Golkar – Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu menyepakati dan menegaskan bahwa Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2020 tentang Pilkada, yaitu 9 Desember 2020.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

“Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung membacakan kesimpulan.

Dalam Raker, sejumlah anggota dan pimpinan Komisi II DPR juga berpandangan, penyelenggara pemilu harus mampu menjawab tantangan publik di tengah desakan untuk memundurkan tahapan Pilkada 2020.

“Saya ingin menekankan, kita harus mampu menjawab terkait desakan tuntutan publik terkait pilkada, ini sama komitmennya dengan kita sama-sama ingin menjaga keselamatan masyarakat.

Tadi sudah disampaikan bahwa tetap tanggal 9 Desember. Kita harus mampu menjawab keraguan di publik terkait pilkada ini yang dikhawatirkan akan memperparah kondisi Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa dalam Raker.

Untuk itu, sambung Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR ini, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP penting untuk mulai membuat sebuah aturan dan tidak lagi hanya berwacana.

Karena ia melihat adanya keraguan KPU saat ingin melakukan perbaikan PKPU yakni, pertimbangan pengaturan di UU Pilkada Nomor 10/2016 atau Perppu Pilkada. Padahal, KPU pernah membuat PKPU yang bertentangan dengan UU sebelumnya.

Azis Syamsuddin Minta TNI-Polri Segera Selesaikan Konflik Papua


Berita Golkar – Wakil ketua DPR RI bidang Korpolkam, Azis Syamsuddin mengucapkan turut berduka cita terhadap personel TNI yang tewas di tembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Intan Jaya Papua saat menjalankan tugasnya.

Dirinya mendesak agar TNI dan Polri dapat memberikan tolak ukur dalam menyelesaikan Konflik Papua yang selalu di lakukan oleh KKB.

“Jangan sampai terlalu lama menyelesaikan hal ini, jangan tunggu korban jiwa lagi berjatuhan. Negara jangan sampai kalah dengan sekelompok KKB, sudah cukup jumlah aparat keamanan dan warga sipil yang tewas akibat KKB,” tegas Azis Syamsuddin di Jakarta (20/9/2020).

Politisi Golkar itu mengharapkan agar aparat keamanan dapat menjaga situasi agar tetap kondusif, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya. Jangan sampai peristiwa ini dimanfaatkan oleh pihak pihak lain yang memanfaatkan kesempatan untuk menguasai Papua.

“Peran pemuka Agama dan tokoh adat setempat sangatlah penting untuk melakukan komunikasi dan kordinasi serta informasi dalam menyelesaikan permasalahan ini” ujarnya.

Sebelumnya, kelompok kriminal bersenjata (KKB) kembali melancarkan aksi teror di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Insiden itu terjadi pada Kamis (17/9/2020) siang. Seorang tukang ojek, Badawi (49), dibacok menggunakan parang.

Siang harinya di hari yang sama Kamis (17/9/2020), sekitar pukul 14.20 WIT, gerombolan kriminal itu kembali berulah dengan menghadang Babinsa yang sedang dalam perjalanan membawa logistik. KKB menembak salah seorang Babinsa atas nama Serka Sahlan hingga tewas.

Bahkan, KKB kembali berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kali ini korban mereka adalah seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani. Pendeta Yeremia Zanambani merupakan masyarakat asli Suku Moni yang juga berperan membuat terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Moni.

“Kejadian terjadi di Kampung Hitadipa, Distrik Hitadipa, Intan Jaya, pada Sabtu (19/9/2020) sekitar pukul 18.00 WIT,” ujar Kapen Kogabwihan III, Kol Czi IGN Suriastawa, melalui keterangan tertulis, Minggu (20/9/2020).

Suriaswata menegaskan, apa yang dilakukan KKB di Intan Jaya tidak lain untuk mencari perhatian dunia internasional menjelang sidang umum PBB pada 22-29 September 2020.

“Seperti yang telah saya sampaikan kemarin, mereka sedang mencari momen menarik perhatian di Sidang Umum PBB akhir bulan ini,” imbuhnya.

Scroll to top