Penulis: admin

Berita Golkar –  Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto menggelar Rakornis Bapilu PG dan BSNP tahun 2020 secara virtual. Dalam rapat tersebut, Airlangga menegaskan pentingnya kemenangan bagi Partai Golkar di Pilkada Serentak 2020.

“Partai Golkar adalah partai yang di 270 daerah yang menggelar Pilkada, calonnya lengkap dan kita berharap kemenangan 60 persen ini bisa dijaga,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Dalam sambutannya, Airlangga menjelaskan target kemenangan di lingkup internal Golkar sebenarnya adalah 70 persen. Oleh karena itu, ia meminta seluruh ketua DPD Golkar di provinsi dan kota untuk menggunakan target internal tersebut sebagai target kinerja masing-masing.

“Penting bagi kita untuk bekerja keras karena ini adalah bagian dari langkah awal untuk memenangkan pemilu 2024, baik itu pemilu legislatif, maupun pemilu presiden,” ungkapnya.

Airlangga menegaskan Partai Golkar harus bisa melakukan reset dan rebooting dalam penanganan COVID-19 dan keikutsertaannya di Pilkada serentak 2020. Pasalnya, ia sudah memberikan instruksi serta membentuk Satgas Penegakan Disiplin Kader Partai Golkar di pilkada.

“Dalam situasi seperti ini Partai Golkar menginstruksikan seluruh Indonesia, kabupaten / kota dan provinsi yang melakukan Pilkada untuk membentuk Satgas Penegakan Disiplin,” katanya

Menurutnya, saat ini stigma COVID-19 sangat membekas di masyarakat. Oleh karena itu ia menegaskan agar para calon dan kader Parta Golkar untuk menggelar kampanye atau rapat umum sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan.

“Dengan adanya Satgas ini maka tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh calon-calon dari Partai Golkar maupun kader-kader Golkar dalam mengorganisasi kampanye, pertemuan, dan rapat-rapat yang bertentangan dengan protokol COVID yang sudah dibuat PKPU revisi,” imbuhnya.

Menko Perekonomian ini juga meminta agar seluruh kader partai Golkar mengerti dan memahami terkait hal yang diatur dalam PKPU dan kegiatan yang bisa dilakukan ke masyarakat. Airlangga juga mengatakan dalam rangka ulang tahun Golkar dan kampanye pilkada, pihaknya akan membagikan tiga juta masker di 270 daerah.

Terkait pilkada serentak, Airlangga menyatakan saat ini sudah ada gerakan-gerakan masyarakat yang menginginkan agar pilkada 2020 ditunda atau digagalkan. Salah satunya dengan mendorong para pemilih yang datang ke TPS kurang dari 50 persen.

“Ini menjadi tantangan sekaligus peringatan bagi kita, bahwa seluruh kader Golkar perlu memberi keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat, agar masyarakat percaya diri untuk hadir di TPS,” paparnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar para satgas mendorong masyarakat untuk tetap hadir di TPS. Adapun hal tersebut penting bagi Parta Golkar karena tingkat kemenangan akan ditentukan lewat partisipasi masyarakat.

“Untuk itu peran Satgas dan Badan Saksi Nasional Golkar sangat penting untuk mendorong masyarakat yang akan memilih Partai Golkar untuk hadir di TPS,” tambah Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga meminta agar para kader Golkar tetap solid dan terus berusaha untuk menang dalam Pilkada, serta terus mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2024 secara terus menerus.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan kunci merebut kemenangan yakni partai beringin harus soldi. Bagi Nurdin, Pilkada 2020 merupakan arena uji coba dalam jangka pendek untuk menilai sejauh mana kreativitas kader-kader Golkar, terutama dalam mengoptimalkan teknologi digital, media daring dan juru bicara andal untuk berkomunikasi secara menyakinkan di mata publik.

“Rakornis ini akan membahas dan menyusun taktik dan strategi guna memenangkan 60 persen target kemenangan, dan memenangkan Pileg dan memenangkan Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024,” pungkasnya.

Detiknews

Berita Golkar –  Pasca di tetapkannya pasangan calon bupati dan wakil bupati musi rawas oleh komisi pemilihan umum daerah (KPUD) musi rawas. Kini suhu politik di kabupaten musi rawas, provinsi sumatera selatan sudah mulai terlihat memanas.

Terlihat dari masing-masing Partai politik pengusung atau koalisi dari pasangan calon (Paslon), baik itu dari partai pengusung paslon incumbent, maupun juga dari paslon lawan incumbent.

Seperti halnya partai Golkar, dan para kadernya secara tegas menyatakan diri untuk siap mendukung dan memenangkan calon nomor urut 1(satu) yakni, Hj.Ratna Mahmud dan Hj Suwarti (Ramah-Berarti) sebagai calon bupati dan wakil bupati di Pilkada musi rawas priode 2021-2026 mendatang.

Ketua DPD partai golkar musi rawas Firdaus Cik Olah menyatakan, dirinya dan kader partai golkar siap totalitas untuk menghantarkan Ramah Berarti menjadi bupati dan wakil bupati di Pilkada nanti.

“Sebagai partai pengusung, saya dan kader-kader partai golkar. Seratus persen sudah mantap dengan tekad yang kuat. Siap menghantarkan Ratna-Suwarti untuk menang di Pilkada nanti,” ujarnya.

“Sebagai paslon penantang, kami sangat yakin dan optimis Ramah Berarti insyallah menang. Melihat dari dinamika politik saat ini, mari sama-sama kita berjuang untuk kemajuan musi rawas yang lebih baik lagi. Lebih ramah agar kita berarti,” kata FCO sapaan akrabnya, kamis(24/9/2020).

Firdaus Cik Olah juga menegaskan, sesuai dengan aturan AD/ART bahwasanya dia akan menindak bagi para kader dan fraksi golkar yang duduk DPRD kabupaten musi rawas jika membelot dari perintah intruksi partai tentang dukungan terhadap Ramah Berarti.

“Partai golkar merupakan partai besar dan termasuk salah satu partai politik yang berpengaruh dalam peta perpolitikan nasional, dan loyalitas tidak diragukan lagi. Ayo kita menangkan Ramah Berarti di Pilkada 2020, mari wujudkan perubahan bersama Ramah berarti. Duo srikandi terbaik, siap ciptakan perubahan,” tegasnya.

Sumaterapost

Berita Golkar –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta. Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta meminta Anies tak mengendurkan pengawasan dan penindakan bagi pelanggar.

“Mantap, kesehatan nomor 1 tapi ekonomi harus terjaga. Jangan kendor dalam pengawasan dan penindakan,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, DKI Basri Baco, saat dihubungi Kamis (24/9/2020).

Basri mengingatkan, agar tidak terjadi kerjasama antara petugas dan pelanggar PSBB. Selain itu, menurutnya Anies dan jajarannya perlu mengawasi kantor dan mall dengan baik.

“Serta jangan ada kongkalikong antara petugas dan pelanggar PSBB ketat. Awasi Kantor, Pasar dan Mall baik-baik,” kata Basri.

Selain itu proses test dan tracing juga dinilai perlu ditingkatkan. Hal ini karena menurutnya saat ini warga tidak diizinkan untuk melakukan isolasi mandiri.

“Pasti (perlu ditingkatkan), karena sekarang kan tidak boleh isolasi mandiri jadi tracking itu sangat penting agar tidak menyebar,” kata Basri.

“Kalau Wisma Atlet penuh sewa hotel atau Wisma untuk isolasi OTG hingga pake GOR atau sekolah, nanti imun makin drop bukan makin baik malah makin buruk nanti,” sambungnya.

Diketahui, Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diperpanjang hingga 11 Oktober 2020. Keputusan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat.

Sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan. Menko Marives juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu,” kata Anies dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Anies menyebut sudah ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta. Pada 12 hari pertama bulan September, lanjut dia, pertambahan kasus aktif sebanyak 49 persen atau 3.864 kasus. Lalu 12 hari berikutnya penambahan jumlah kasus aktif masih terjadi, namun berkurang menjadi 12 persen atau 1.453 kasus.

Meski disebut sudah menunjukkan tanda awal pelambatan, Anies mengatakan, peningkatan kasus masih terus perlu ditekan. Tanpa pembatasan ketat dan dengan pengetesan yang masif, pertambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober. Sedangkan kasus aktif akan mencapai 20 ribu pada awal November.

Detiknews

Berita Golkar – Berbagai gerakan kelompok masyarakat yang menginginkan agar Pilkada Serentak 9 Desember 2020 ditunda bermunculan. Kelompok masyarakat beranggapan proses pemilihan kepada daerah itu akan menimbulkan klaster baru Covid-19 di Tanah Air.

Berdasarkan kesepakatan rapat antara Kementerian Dalam Negeri, DPR, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP telah membuat keputusan untuk melanjutkan Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020 dengan PKPU yang baru.

Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Maman Abdurahman mengatakan banyak pertimbangan mengapa pesta demokrasi ini harus tetap digelar meski saat pandemi, salah satunya adalah kepastian jabatan kepemimpinan kepala daerah tahun depan.

“Jika Pilkada ditunda lagi untuk menunggu pandemi Covid-19 berakhir, kita tidak tahu sampai kapan pandemi itu akan berakhir. Prediksi para epidemolog dari berbagai negara tahun depan belum tentu berakhir,” kata Maman, di Jakarta, minggu (26/9).

Maman yang juga menjabat Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar ini optimis bahwa Pilkada 2020 sesungguhnya tetap bisa berlaksanakan dengan aman selama pandemi Covid-19 dengan menerapkan disiplin kesehatan.

“Kuncinya adalah kedisiplinan menjalankan protokoler kesehatan. Apalagi sudah ada PKPU revisi yang mengatur tentang bagaimana kampanye dan proses pemilihan nanti dilakukan,” ucap Maman.

Menurut Maman, jumlah penambahan kasus pasien Covid-19 tidak berhubungan langsung dengan Pilkada. Ini dibuktikan adanya beberapa daerah yang tidak menggelar agenda Pilkada, kasus penambahan tetap terjadi.

“Naik atau tidaknya kasus positif itu karena kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Lha DKI saja, tidak ada Pilkada, tapi justru kenaikan pasien sangat tinggi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah protokol kesehatan,” papar Maman.

Maman juga menambahkan bahwa pemungutan suara 9 Desember nanti juga itu setelah penundaan yang kedua kali. Jadwal pemungutan suara pada 9 Desember 2020 merupakan jadwal hasil penundaan sebelumnya tanggal 23 September.

“Jadwal 9 desember, jadwal penundaan, semula pencoblosan tanggal 23 September 2020. Nanti Februari 2021, banyak kepala daerah akan habis masa jabatannya, jadi Pilkada harus lanjut supaya ada kepastian”. ungkap Maman.

Pelaksanaan pesta demokrasi seperti ini tak hanya berlangsung di Indonesia. Di sejumlah negara seperti Korea Selatan, juga tetap dilangsungkan pemilihan umum pada April 2020 yang juga saat pandemi. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang akan menggelar Pilpres pada November 2020.

“Referensi dari beberapa negara yang mempunyai agenda pemilu nasional maupun daerah, hampir semuanya tetap berproses tahun 2020 ini. Di Indonesia juga bisa,” ujar Maman.

Selain itu, proses pencoblosan sendiri sudah diatur sesuai jadwal. Bahkan diprediksi hanya membutuhkan waktu singkat untuk mencoblos di TPS karena yang digunakan hanya satu atau maksimal dua kertas suara saja.

Berita Golkar – Usai menggelar pertemuan dengan pasangan calon Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kerta Negara (Amerta) yang di usung Partai Golkar, Demokrat dan NasDem dalam Pilwali Kota Denpasar 2020 di Kantor DPD Partai Golkar, Rabu (22/9/2020).

I Wayan Mariana Wandira selaku Ketua DPC Partai Golkar Kota Denpasar mengungkapkan, pertemuan tersebut tidak lain untuk menyinkronkan program kerja partai dengan visi misi paslon.

“Kita rancang gerak langkah melalui tim pemikir-pemikir yang kita miliki dengan kebijakan paslon yang kita serap dari bawah,” sebut Wandira.

Menurutnya program-program yang dirancang bersama hendaknya sesuai dengan kondisi dalam situasi Covid-19. Artinya, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, itulah yang jadi prioritas untuk diakomodir.

“Kita sadari bersama dalam kondisi pandemi seperti sekarang tidak mungkin kita bertemu langsung dengan pemilih karena adanya batasan-batasan,” ujarnya.

Lantaran itulah melalui pertemuan antara paslon dan pemikir yang dimiliki, dirancanglah mekanisme yang sejalan antara keduanya agar pesan itu bisa sampai ke masyarakat.

“Untuk itulah kita perlu yang namanya database sebagai acuan dalam mengambil kebijakan,” ungkapnya.

Ia merasakan betul kebutuhan data menjadi sesuatu yang vital tatkala stake holder akan mengambil suatu keputusan.

“Ketika kita memiliki data, niscaya potensi masing masing daerah bisa digali dan dikembangkan,” imbuh Wandira yang didampingi paslon Walikota dan Wakil Walikota, Gede Ngurah Ambara Putra dan Made Bagus Kerta Negara.

“Kita berharap program yang disinkronkan agar memberikan vibrasi bagi masyarakat kota Denpasar yang notabene sebagai Ibukota Provinsi,” tandasnya.

Bercermin dari kondisi saat ini, Wandira berpendapat, masyarakat sangat menginginkan adanya angin perubahan di kota Denpasar, tidak monoton hanya itu saja.

“Adanya pemberitaan di beberapa media menyebutkan tingkat kepuasan masyarakat di bawah lima puluh persen,” ujarnya.

Berangkat dari itu ia memiliki optimisme suara yang akan diraup paslon Amerta dalam Pilwali Kota Denpasar akan mencapai 55 persen.

“Itu target kita, dan kita optimis bisa meraupnya,” pungkas Wandira yang berasumsi kedua paslon memiliki program teknis yang tidak mengandalkan rasa, tapi memiliki tolok ukur yang jelas.

Patrolipost

Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan partai politik, serta pasangan calon wajib mendukung penyelenggara Pilkada 2020 tetap aman. Salah satu langkah yang diambil Golkar, kata dia, mewajibkan pasangan calon menyosialisasikan protokol kesehatan saat berkampanye.

“Kami juga punya kepentingan Pilkada ini jadi media untuk menyampaikan cara hidup sehat. Itu butuh komitmen. Yang di depan adalah KPU-Bawaslu tapi juga partai politik, terutama ju ga adalah pasangan calon,” kata Doli dalam webinar yang digelar Formappi, Kamis 24 September 2020.

Doli mengatakan Golkar ini menciptakan situasi Pilkada 2020 yang aman sehingga tidak bisa diserahkan hanya pada satu pihak, atau penyelenggara pemilu saja. Menurut dia, pemerintah, partai politik, pasangan calon, hingga masyarakat juga perlu berkomitmen atas hal ini.

Ia mengatakan Golkar sejak awal sudah menulis hal ini dalam pakta integritas yang ditandatangani oleh pasangan calon. Pada pakta tersebut ditulis pasangan calon selain mengkampanyekan dirinya juga harus memperkenalkan cara hidup sehat.

“Kita bisa bayangkan apabila menyampaikan pesan2 cuci tangan hidup bersih dan sebagainya itu akan ditangkap oleh 106 juta masyarakat kita. Kalau ini terjadi idealnya 106 juta ini bisa selamat,” tutur Ketua Komisi II DPR RI ini.

Selain itu, kata dia, komitmen Golkar terhadap protokol kesehatan ini dengan membentuk tim khusus yang membagi-bagikan jutaan masker. Beberapa di antaranya bahkan dibagikan melalui para pasangan calon.

Golkar, kata Doli, akan secara tegas menegur bila ada pasangan calon yang diusung partai Golkar melanggar protokol kesehatan.”Kami juga berikan teguran kalau ada yang diusung partai Golkar yang melanggar protokol Covid-19.”

Tempo

Berita Golkar – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah resmi mendaftarkan komposisi badan pengurus dibawa kepemimpinan Rudolf Lailossa ke Kesbangpol dan KPU, Rabu (23/9).

Pendaftaran yang disertai dengan SK DPD I Golkar Maluku yang ditanda tangani Ketua DPD Golkar Maluku Ramly Umasugi dan Wakil Sekertaris Yoga Papilaja itu untuk mengesahkan Kepengurusan Partai Golkar Malteng pimpinan Rudolf Lailossa.

Kedatangan pengurus DPD II Golkar Mateng ini diterima Kepala Kesbangpol Malteng, Ahmad Pattimura di ruang kerjannya sementara di KPU mereka diterima oleh Komisioner KPU Jaliman Latuconsina.

Usai mendaftar kepada wartawan, Sekertaris DPD II Golkar Malteng Hasan Alkatiri bersama sejumlah fungsionaris menjelaskan, dengan didaftarkannya kepengurusan sah Partai Golkar Malteng periode (2020/2025), maka seluruh kisruh partai secara langsung sudah selesai dan berakhir.

“Hari ini kami secara resmi mendaftarkan SK DPD I Golkar Maluku yang ditanda tangani langsung oleh Ketua DPD Ramly Umasugi untuk mengesahkan Kepengurusan Partai Golkar Kabupaten Malteng yang dipimpinan Rudolf Lailossa ke Kesbangpol dan KPU. Olehnya dengan ini kami tegaskan, seluruh kisruh yang berkembang saat ini sudah selesai dan berakhir,” jelas Alkatiri.

Ditegaskan, Partai Golkar Malteng dibawah kepemimpinan Rudolf Lailossa sudah sah secara hukum, terutama peraturan organisasi dan petunjuk partai lainnya.

Dengan demikian, mulai saat ini, pihaknya akan mengambil langkah tegas, mulai dari proses hukum hingga sampai ketingkat pemecatan bagi setiap kader yang masih melawan keputusan partai.

“Kepengurusan Partai Golkar Malteng yang dipimpin Rudolf Lailossa hari ini kami katakan sah dan mengikat. Olehnya kami berharap semua kader taat asas dan sadar, sebab bagi kader yang masih membangkang kami pastikan akan diberi sanksi tegas mulai dari proses hukum hingga pemecatan,” tegasnya.

Hari ini juga kata Alkatiri, pihaknya akan melakukan rapat pleno untuk membijaki berbagai masalah penting yang berkembang di tubuh Golkar Malteng pasca musda kemarin. Termasuk keputusan dan sikap tegas partai kepada kader yang masih tetap ngotot dan melakukan pembohongan publik di luar.

Partai Golkar Malteng juga siap membangun sinergitas dengan pemda serta KPU demi membangun kabupaten ini lebih baik lagi kedepan.

Siwalimanews

Berita Golkar –   Politisi Partai Golkar Azis Syamsuddin menyampaikan komitmen partainya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Dia mengatakan partainya siap mendiskualifikasi calon kepala daerah yang diusung, jika melanggar kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Golkar siap diskualifikasi calon kepala daerah internalnya, sesuai kesalahan dan aturan serta mekanisme internal partai,” kata Azis saat diwawancara, Kamis (24/9/2020).

1. Golkar ingin sanksi yang lebih tegas

Wakil Ketua DPR RI itu juga mendukung sanksi pemotongan masa kampanye, jika para calon kepala daerah ada yang melanggar protokol kesehatan selama tahapan Pilkada 2020.

Menurut Azis, sanksi tersebut dapat membuat para calon kepala daerah lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona.

“Saya ingin ada sanksi yang lebih berat dan tegas yang dikenakan kepada para calon kepala daerah pelanggar protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020,” kata dia.

2. Pemberian sanksi tegas demi keselamatan bersama

Azis menjelaskan, sanksi tegas tersebut demi menyelamatkan para calon kepala daerah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat dalam melaksanakan Pilkada 2020 di tengah pandemik.

Dia mengatakan, jangan sampai Pilkada Serentak 2020 menjadi sebuah catatan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia, dalam melaksanakan pesta demokrasi.

“Semoga setiap partai memiliki komitmen yang sama dalam Pilkada Serentak 2020 agar menjawab keinginan publik. Hal itu agar Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan bebas dan rahasia serta, aman, jujur, dan adil,” ujar Azis.

3. Azis usul ada peran influencer dalam mempromosikan protokol kesehatan

Azis juga berharap ada kesadaran kolektif, khususnya kepada para calon kepala daerah, agar memiliki sikap dan semangat gotong-royong dalam melawan COVID-19.

Menurut dia, caranya sederhana, yaitu menjadi ikon influencer dalam mempromosikan protokol kesehatan dengan baik dan benar.

Idntimes