Penulis: admin

Berita Golkar, Jakarta – Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) lainnya akan menggelar aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja di Istana Merdeka.

Partai Golkar mengimbau aksi PA 212 dkk ini, dapat disampaikan dengan damai dan tertib.

“Kami menghormati jika ada pihak-pihak yang ingin menyampaikan aspirasi dan keberatan terhadap UU Cipta Kerja. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi politiknya,” kata Ace Hasan Syadzily, Senin (12/10/2020).

Ace berharap aksi PA 212 yang menolak UU Cipta Kerja tak berujung perusakan fasilitas publik, seperti halnya aksi demo pekan lalu.

“Tapi tentu harus dilakukan tidak dengan melanggar aturan dan merugikan serta merusak fasilitas publik, seperti yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Toh fasilitas yang dirusak itu juga milik rakyat,” ucap Ace.

“Kami berharap menyampaikan aspirasinya dengan cara-cara damai dan tertib,” lanjutnya.

Selain itu, Ace mengatakan, sebelum turun aksi, lebih baik PA 212 dkk membaca naskah UU Cipta Kerja secara menyeluruh.

“Kami berharap sebelum mereka turun ke jalan membaca dulu UU Cipta Kerja dan berpikir dengan jernih secara membaca kembali secara komprehensif UU Cipta Kerja ini. Tujuan UU Cipta Kerja ini justru untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui iklim dunia usaha yang sehat dan iklim investasi sehingga pertumbuhan ekonomi kita berkualitas,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII ini.

Ace menegaskan bahawa sebenarnya UU Cipta Kerja ini untuk generasi penerus bangsa agar tak terperangkap dalam penghasilan menegah.

“UU Cipta Kerja ini sesungguhnya untuk masa depan anak-anak bangsa agar bangsa ini jangan sampai terjebak menjadi bangsa berpenghasilan menengah (middle income trap) akibat birokrasi yang berbelit-belit, perizinan yang lama dan tidak jelas, melindungi UMKM dan mempermudah izin berusaha yang selama ini di Indonesia jauh tertinggal,” jelas Ace.

“Karena UU Cipta Kerja ini secara resmi telah sah menjadi UU, maka ada cara yang lebih baik, yaitu mengajukan mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini jelas diatur dalam konstitusi kita. Pasal dan hal-hal apa yang dinilai merugikan rakyat dan bertentangan dengan konstitusi kita,” sambungnya.

detik.com

Berita Golkar – Tudingan sekelompok masyarakat dan pengamat yang menyatakan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dibuat secara sembunyi-sembunyi dan di ruang gelap, sama sekali tidak benar.

Pernyataan ini disampaikan oleh Nurul Arifin, anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Omnibus Law DPR RI dari Fraksi Golkar, kepada media Senin (12/10/2020).

“Sebagai anggota Panja RUU Omnibus Law Cipta Kerja saya perlu meluruskan dan melakukan klarifikasi terhadap tuduhan tersebut. Bahwa tidak benar pembahasan RUU ini tidak transparan, juga tidak dilakukan di ruang gelap,” kata Nurul yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Sejak dikirimkan oleh pemerintah ke DPR pada 12 Februari 2020, RUU ini terus dibahas secara transparan.

“Pembahasan itu sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selanjutnya Bamus (Badan Musyawarah) DPR menugaskan Badan Legislasi (Baleg) untuk melakukan pembahasan terhadap RUU ini,” ucap Nurul.

Keterbukaan dalam proses itu, bahkan bisa diketahui karena banyak jejak digital dan liputan media. Selanjutnya menurut Nurul, pada 20 April 2020 DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja dan kemudian dilakukan pembahasan.

Pembahasan RUU Cipta kerja ini umumnya dilakukan di Ruang Rapat Baleg DPR dan dilaksanakan pada siang hari. Namun demikian pada masa reses, Panja juga menggelar pembahasan RUU ini atas izin pimpinan DPR. “Hal itu dibenarkan dan diatur dalam tatib DPR,” ucap Nurul.

Selain itu menjelang akhir pembahasan juga ada pembahasan dilaksanakan pada malam hari, 3 atau 4 hari dilakukan di hotel.

Lebih transparan lagi Pimpinan Panja tidak pernah lupa menyampaikan bahwa pembahasan RUU Ini terbuka untuk umum dan bisa diakses lewat TV Parlemen dan Website DPR RI.

Dalam proses pembahasan sendiri, Nurul menyatakan Pimpinan Baleg sejak awal sudah meminta kepada Kapoksi (ketua kelompok fraksi) untuk mengirimkan anggotanya menjadi anggota Panja.

Namun saat itu, menurut Nurul, hanya fraksi Demokrat yang tidak mau ikut dalam pembahasan.

Alasannya terdapat pandemi covid 19. “Akan tetapi menjelang akhir pembahasan atau satu setengah bulan menjelang berakhir pembahasan, fraksi Demokrat terlibat terhadap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah ( DIM ),” tambah Nurul.

Dalam pembahasan itu sendiri, Panja beberapa kali melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya Panja mengadakan rapat pembahasan RUU ini dengan pihak pemerintah.

“Pimpinan Panja juga sudah meminta kepada fraksi-fraksi di DPR untuk mengirimkan DIM untuk dibahas, didiskusikan dan disinkronisasikan serta diambil kesepakatan dan keputusan oleh fraksi-fraksi bersama Pemerintah,” ujar Nurul.

Pembahasan DIM kemudian disepakati dan diputuskan, dilakukan pasal demi pasal dan ayat demi ayat hingga selesai.

“Bahkan DIM yang diputuskan satu demi satu tersebut tidak ada satupun yang dilakukan secara voting. Tetapi selalu melalui musyawarah dan mufakat oleh semua fraksi. Sekali lagi oleh semua fraksi di DPR,” ungkap Nurul.

Kemudian dibentuklah Tim Perumus yang bertugas untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap pembahasan yang sudah disepakati. Tim itu tidak boleh mengubah atau mengganti subtansi yang sudah disepakati. Hasil yang sudah dikerjakan Timmus dilaporkan kembali kepada Panja.

Setelah disepakati hasil Timmus, Panja menyampaikan semua hasil pembahasan RUU ini kepada pleno Baleg dan masing- masing fraksi. Fraksi diminta untuk menyampaikan pandangan mini fraksinya.

“Lewat penyampaian mini fraksi berarti DPR sudah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut pada tingkat pertama dan itu dilakukan pada Sabtu 3 Oktober 2020,” ucap Nurul.

Selanjutnya Pada 5 Oktober 2020 dilaksanakan Sidang Paripurna dan pembahasan tingkat kedua.

“Baik pada tingkat pertama dan kedua fraksi yang menolak RUU Cipta kerja untuk dijadikan sebagai Undang-Undang adalah fraksi Demokrat dan Fraksi PKS,” tutur Nurul.(*)

Berita Golkar – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mewanti-wanti munculnya klaster demo di tengah pandemi virus Corona (COVOD-19). Airlangga pun menyinggung instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal peringatan munculnya klaster baru.

“Tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa sekarang situasinya masih dalam pandemi COVID sehingga tentu kegiatan-kegiatan unjuk rasa itu diharapkan tidak membawa klaster demo baru, sehingga itu yang diingatkan oleh pemerintah,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (12/10/2020).

Airlangga menekankan agar masyarakat terus mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan virus Corona. Ia sekali lagi mewanti-wanti agar aksi unjuk rasa tidak menjadi klaster baru Corona.

“Bahwa dalam situasi COVID ini kita harus tetap menjalankan apa yang selalu disampaikan oleh Satgas BNPB, yaitu kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Dan sekali lagi, kegiatan-kegiatan demo atau unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru,” ujarnya.

Seperti diketahui, terjadi gelombang aksi demonstrasi besar-besaran menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia.

Khusus di Jakarta, pihak kepolisian telah melakukan rapid test terhadap kelompok-kelompok yang diamankan saat mengikuti aksi. Ada puluhan yang hasilnya reaktif dan kini diisolasi di Wisma Pademangan.

Sementara itu, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito sebelumnya juga sempat menyinggung soal munculnya klaster demo. Ia mengingatkan massa aksi tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan virus Corona.

“Saat ini terdampak kelompok masyarakat yang berinisiatif menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada pemerintah, dengan jumlah massa yang cukup banyak, maka penyampaian aspirasi ini memiliki potensi yang besar untuk tumbuh menjadi klaster COVID-19,” jelas Wiku dalam siaran pers di kanal Youtube BNPB, Kamis (8/10)./Detikcom

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sejumlah alasan pentingnya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya untuk menghilangkan praktik pungutan liar atau pungli yang kerap terjadi karena panjangnya birokrasi perizinan terkait usaha.

Dengan hilangnya pungli, maka UU Cipta Kerja ini disebut Jokowi mendukung upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.

“Undang-undang Cipta Kerja ini mendukung upaya pencegahan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Jokowi dalam keterangan video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10).

Adapun cara UU Cipta Kerja menghilangkan pungli, kata Jokowi, karena undang-undang ini bersifat memotong, menyederhanakan, hingga mengintegrasikan sistem terkait perizinan secara elektronik.

“Maka pungutan liar bisa dihilangkan,” tegasnya.

Selain itu, ada alasan lain mengapa pemerintah membuat UU Cipta Kerja, yaitu untuk menyediakan lapangan kerja bagi para pencari dan pengangguran dan untuk memudahkan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil untuk membuka usaha baru.

“Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas. Perizinan usaha untuk UMKM tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja, sangat simple,” ungkapnya.

“Pembentukan PT juga dipermudah, tidak ada lagi pembatasan modal minimum. Pembentukan koperasi juga dipermudah, jumlahnya hanya sembilan orang saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.

Hadir dalam rapat paripurna secara fisik Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenegakerjaan Ida Fauziah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Usai mendengarkan pandangan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, DPR kemudian memutuskan untuk mengetuk rancangan perundangan tersebut meski ada penolakan dari Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Pengesahan UU Cipta Kerja direspons kecaman banyak pihak, terutama buruh dan termasuk sejumlah koalisi masyarakat sipil. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di berbagai provinsi. (VOI)

Berita Golkar – Pihak Kepolisian berjanji bakal mengusut sponsor daripada aksi unjuk rasa atau demonstrasi penolakan Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja yang berakhir dengan kerusuhan.

Polisi juga bakal mendalami adanya dugaan-dugaan terkait sponsor atau dalang dari aksi demonstrasi tersebut. Termasuk pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyatakan, saat ini pihak kepolisian telah membuat tim khusus untuk memburu pihak sponsor dan aktor intelektual dalam aksi tersebut. “Kami sedang dalami itu, kita kan bukan bicara soal a, b atau c ya. Tetapi kita perlu alat bukti,” kata Awi di Jakarta, Jumat (9/10)

Artinya, kata Awi, pihaknya tidak ingin berspekulasi apapun sebelum adanya bukti. Setidaknya harus ada minimal dua bukti untuk membawa seseorang ke pengadilan.

Oleh karena itu dibutuhkan pendalaman daripada fakta-fakta di lapangan, termasuk keterangan para pelaku demonstrasi. Sehingga dari sana dicari benang merah dan diharapkan Polisi dapat menemukan dalang atau sponsornya.

“Polisi harus membuktikan, minimal dua alat bukti baru bisa menggiring seseorang sampai ke pengadilan. Itulah tugas polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti itu, tutur Awi.

Terkait klaim Airlangga yang mengaku pemerintah sudah mengetahui siapa sponsor dibalik aksi demonstrasi tersebut. Kemudian apakah pihak kepolisian akan juga memanggil Ketua Umum Partai Golkar tersebut untuk dimintai keterangan, Awi mengatakan, biarkan Bareskrim Polri dan Ditkrimum Polda Metro Jaya menyelidiki kasus tersebut dengan tuntas. “Tentunya info tersebut bisa menjadi masukan untuk penyidik melakukan pendalaman,” tegas Awi.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto menuding banyaknya gerakan aksi demo yang menentang disahkannya UU Ciptaker karena disponsori oleh seseorang. Hal itu dilontarkan Airlangga karena pemerintah sangat kesal dengan aksi demonstrasi rakyat di tengah pandemi Covid-19.

“Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind (di belakang) demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan. Kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya,” kata Airlangga, Kamis (8/10) lalu.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mendorong perusahaan penjaminan seperti PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), dan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), untuk mengoptimalkan penyaluran penjaminan kredit guna mempercepat pemulihan sektor riil.

Menurutnya, di tengah situasi ekonomi yang lesu, angka pertumbuhan kredit pada Agustus lalu hanya 1,04 persen (yoy). Tidak sebanding dengan pertumbuhan dana pihak ketiga dan tingkat likuiditas perbankan.

“Dukungan penjaminan kredit ini sangatlah dibutuhkan untuk menambah keyakinan (confidence) perbankan dengan membagi risiko kredit dengan perusahaan penjaminan. Harapannya, kreditur semakin berani untuk menyalurkan kredit PEN kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor yang terdampak dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,” ungkap Puteri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Sebelumnya, pada pekan lalu Komisi XI DPR RI menggelar RDP bersama perusahaan penjaminan, yang membahas perkembangan terkini atas program penjaminan kredit yang menjadi bagian dalam stimulus program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sebagai informasi, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2020, Pemerintah memberi mandat kepada PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo untuk melaksanakan penjaminan pemerintah dalam rangka PEN yang diperuntukkan bagi pelaku usaha UMKM.

Hingga 28 September 2020, Direktur Utama PT Jamkrindo Rudi Anto memaparkan realisasi program penjaminan kredit PEN baru mencapai 27 persen atau Rp 2,95 triliun kepada 6.568 debitur, dari total pagu sebesar Rp 23,29 triliun. Sementara itu, Dirut PT. Askrindo Dedi Sunardi menyebutkan telah merealisasikan penjaminan senilai Rp 3,78 triliun kepada 6.607 debitur.

“Realisasi penjaminan seperti yang disampaikan Jamkrindo dan Askrindo perlu ditingkatkan lagi. Segala kendala yang dihadapi pun perlu segera ditangani, termasuk persoalan rendahnya partisipasi Bank Umum Swasta Nasional dalam program penjaminan.

Selain itu, basis data perlu disempurnakan agar aturan penjaminan 1 debitur hanya oleh 1 bank dapat digalakkan. Semoga kendala-kendala ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, OJK, dan BPKP dalam audit compliance,” tutur Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Jamkrida sebagai kelanjutan audiensi bersama Komisi XI DPR RI, pada 4 September 2020 lalu. Dalam kesempatan ini, Jamkrida menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan penjaminan daerah dihadapkan dengan penurunan pendapatan lantaran volume penjaminan yang menurun.

Hal ini disebabkan berkurangnya volume penyaluran kredit oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sementara, di sisi lain, klaim kredit macet ke Jamkrida mulai meningkat dan berpotensi menguras permodalan.

“Dalam konteks pemulihan ekonomi daerah, pemerintah telah menempatkan uang negara di 7 BPD senilai Rp11,5 triliun. Bahkan, Pemerintah juga kembali menempatkan depositonya ke empat BPD lainnya. Artinya, ini dapat menjadi peluang bagi Jamkrida untuk kembali memberikan penjaminan pada BPD tersebut.

Selain itu, kita tentu mendorong pemerintah dan OJK untuk merumuskan skema penguatan permodalan Jamkrida mengingat peran Jamkrida yang turut menopang kelangsungan dan pertumbuhan pelaku usaha UMKM di daerah yang belum terjangkau pelayanan perbankan (unbankable) menjadi terjangkau (bankable),” tutup Puteri.

DPR.go.id

Berita Golkar – Indonesia saat ini memiliki lebih dari 30 juta orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Hal ini terlihat dari situs pendaftaran program Kartu Prakerja yang sudah memiliki lebih dari 30 juta pendaftar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, untuk memfasilitasi agar lebih banyak masyarakat Indonesia masuk ke dunia kerja, maka dibutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari catatannya saat ini, di Indonesia ada 7 juta orang yang tidak bekerja.

Sementara setiap tahun ada 2,9 juta masyarakat yang lulus dari menempuh pendidikannya. Ditambah di tengah pandemi covid-19 saat ini, banyak para pekerja yang akhirnya dirumahkan atau di PHK (pemutusan hubungan kerja), karena perusahaan tidak mampu membayar karena perputaran bisnis sedang lesu.

“Di dalam situasi pandemi covid-19 ini yang daftar di prakerja lebih dari 30 juta orang, yang sudah ditraining 5,6 juta orang. Jadi angka orang yang ingin bekerja itu real,” ujarnya dalam acara Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).

Oleh karena itu, kata Airlangga UU Cipta Kerja salah satu solusi untuk memberikan dukungan agar banyak investasi yang masuk. Bukan hanya investasi yang padat modal, tapi juga investasi padat karya yang bisa menciptakan lapangan kerja.

Melalui UU Cipta Kerja, juga diklaim Airlangga bisa akan memudahkan masyarakat untuk bisa berusaha. Bahkan kemudahan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekalipun.

“Pembentukan PT dipermudah, terutama untuk UMKM. UMKM tidak perlu melakukan perizinan, tapi cukup dengan pendaftaran online. UMKM untuk sertifikasi halal juga ditanggung oleh pemerintah,” jelas dia.

Selain itu, melalui UU Cipta Kerja, kini para nelayan yang ingin mendapatkan izin kapal tidak hanya cukup melakukan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) saja.

Sementara itu, project infrastruktur pemerintah terutama perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) akan diperbanyak dan dipercepat pembangunannya. Melalui dalam UU Cipta Kerja, pemerintah juga akan membentuk Bank Tanah dan Sovereign Wealth Fund (SWF). atau Lembaga Pengelola Investasi.

Dalam penamaan SWF pun, kata Airlangga, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memberikan namanya sebagai ‘Otoritas Investasi Indonesia’. Otoritas Investasi Indonesia ini akan memiliki modal sampai dengan Rp 75 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dengan modal awal sebesar Rp 75 triliun tersebut, pemerintah berharap bisa menarik dana investasi hingga tiga kali lipat atau mencapai Rp 225 triliun.

“Dengan ekuitas [Rp 75 triliun] tersebut, kita berharap kita bisa menarik dana investasi hingga mencapai tiga kali lipat atau dalam hal ini mencapai Rp 225 triliun atau US$ 15 billion,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers, Rabu (7/10/2020). CNBC

Berita Golkar – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok buruh pada Kamis (8/10/2020) di seputar Istana Negara, Jakarta sangat disayangkan. Penyampaian pendapat tentang UU Cipta Kerja bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih bijak dibandingkan dengan demo pada masa pandemi Covid-19 ini.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Tubagus Ace Hasan Syadzily, anggota Komisi VIII DPR RI. “Saat ini masih terdapat pandemi Covid-19, yang saya kira akan sangat tidak baik jika banyak masyarakat berkumpul di suatu titik dengan mengabaikan protokol kesehatan yang ada,” ucap Ace.

Terkait dengan adanya dugaan pihak-pihak yang kemungkinan menggerakkan dan mendanai aksi unjuk rasa para pekerja tersebut, Ace berharap kepada siapa pun itu, untuk tidak memperkeruh suasana.

Ace berharap, apa pun bentuk penyampaian pendapat itu harusnya dilakukan secara kondusif. Toh, keinginan pemerintah sendiri dengan menerbitkan UU Cipta Kerja adalah demi kesejahteraan rakyat.

“Kondusivitas itu yang sama-sama kita harapkan. Kita semua tentunya tidak menginginkan situasinya makin mengkhawatirkan,” kata Ace, yang mengharapkan aksi unjuk rasa tidak berujung anarkis.

“Dengan segala kerendahan hati saya minta kepada rekan-rekan pekerja semuanya untuk bisa menahan diri dan memahami kondisi negara kita saat ini yang memang sedang menghadapi persoalan ekonomi,” kata Ace, kepada media.

Terutama kondisi saat ini dimana pemerintah tengah membuat sebuah terobosan untuk lebih menggerakkan ekonomi nasional lewat masuknya investasi ke Indonesia.

“Untuk itu memang diperlukan sebuah perubahan UU yang lebih ramah terhadap investasi dan kemudahan lain seperti penyederhaan administrasi,” ungkap Ace.

Itu juga yang diharapkan Ace dari mereka yang masih menunjukkan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja, dengan melakukan aksi unjuk rasa.

“Sesungguhnya tidak ada yang dirugikan dari UU Cipta Kerja ini. Kalau kita semua berpikir jernih, inilah yang memang kita butuhkan sekarang ini,” ujar politikus Golkar berpenampilan kalem ini.

Pemerintah sendiri saat ini tengah berusaha dengan serius agar perekonomian Indonesia bisa segera bangkit dari perlemahan. Harapannya tentu dengan UU Cipta Kerja, ke depan perekonomian Indonesia bisa melesat lagi.

Ace juga mengingatkan jika UU Cipta Kerja ini dibuat agar menguntungkan semua pihak. “Bukan satu pihak saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kami memohon juga pengertian para rekan pekerja terkait sejumlah perubahan yang ada di UU Cipta Kerja,” tutur anggota Fraksi Golkar itu.

Lebih jauh Ace meminta kepada para buruh atau pekerja untuk bisa lebih memahami dengan membaca secara cermat isi UU Cipta Kerja.

“Saya harap rekan-rekan pekerja untuk bisa lebih bijak dalam memahami pasal-pasal dan berbagai perubahan di sana. Kalau dibaca dengan cermat, sebenarnya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, termasuk para rekan pekerja,” ungkap Ace.

Bahkan beberapa tuntutan pekerja atau buruh terkait pasal-pasal yang dianggap merugikan mereka selama ini, DPR dan pemerintah akhirnya memutuskan untuk kembali menggunakan peraturan perundangan existing.