Penulis: admin

Tanggapan Golkar soal PP Kebiri Kimia


Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Partai Golkar menilai predator seksual anak perlu diberi sanksi seberat-beratnya.

“Memang masih ada pihak yang mempersoalkan bahwa belum tentu kebiri kimia ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku, selain soal HAM. Namun tentang pelaku predator seksual anak ini harus diberikan sanksi seberat-beratnya karena tindakannya tersebut berdampak terhadap pertumbuhan dan masa depan seksual anak,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (4/1/2021).

Lebih lanjut, Ace yakin pemerintah telah mengkaji kebijakan kebiri kimia secara mendalam. Ia pun meyakini kebijakan kebiri kimia dapat mengurangi tindakan kekerasan seksual kepada anak.

“Tentu kebijakan pemerintah tentang kebiri kimia ini telah melalui kajian yang sangat mendalam. Karena itu, saya berpendapat, kebijakan ini dapat memberikan efek jera dalam upaya mengurangi tindakan kekerasan seksual terhadap anak,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyebut pengesahan PP Nomor 70 Tahun 2020 itu merupakan upaya pemerintah menghukum predator seksual. Ia juga berharap PP itu dapat menghentikan tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

“Kami memahami tentang kebijakan peraturan pemerintah kebiri kimia sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan bagi pelaku tindak kriminal predator seksual anak. Langkah ini diharapkan dapat menghentikan tindakan kekerasan seksual anak yang saat ini kerap kali terjadi,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menandatangani PP Kebiri untuk Predator Seksual. PP Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak pada 7 Desember 2020.

“Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” demikian bunyi pertimbangan PP 70/2020 yang dikutip dari media online, Minggu (3/1).

Siapa saja yang bisa dikenakan kebiri dan pemasangan chip? Disebutkan:

– Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

– Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau dengan Orang Lain (Pelaku persetubuhan).

– Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul kepada Anak dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Seksual, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul (Pencabulan).

“Pelaku Anak tidak dapat dikenakan Tindakan Kebiri Kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik,” bunyi Pasal 4.

Tindakan kebiri dilakukan paling lama 2 tahun. Tindakan Kebiri Kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

Golkar Berduka, Dua Kader Golkar Tutup Usia


Berita Golkar – Menteri Koperasi tahun 1993-1998 atau era Orde Baru Presiden Soeharto, Subiakto Tjakrawerdaya meninggal dunia.

Kabar tersebut dibenarkan Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi oleh wartawan, Minggu (3/1/2021). Ace mengungkapkan, Subiakto Tjakrawerdaya meninggal di RSPP Jakarta, Sabtu malam (2/1/2021) pukul 22.50 WIB.

Partai Golkar, lanjut Ace, merasa kehilangan atas meninggalnya satu di antara kader terbaik Golkar. “Partai Golkar kehilangan salah satu kader Senior yang selama ini sangat aktif memberikan masukan-masukan kepada Partai Golkar,” pungkas Ace.

Kabar duka juga datang dari NTT, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, Cornelis Feoh meninggal dunia di Kupang, Minggu (3/1/2020).  Kabar berpulangnya politisi asal Pulau Rote itu dibenarkan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT, H. Moh. Ansor kepada wartawan, Minggu (3/1/2021).

Ia mendapatkan kabar melalui isteri almarhum, Ibu Adri Floriana Sui, bahwa Pak Ne’i telah berpulang pada pukul 18.30 Wita di kediamannya, Jl. Oe Ekam, Sikumana, Kota Kupang. Ansor juga menyampaikan, partai Golkar NTT kehilangan lagi satu kader terbaik di DPRD Provinsi NTT. Menurut dia, sosok Cornelis Feoh adalah politisi dengan tingkat loyalitas sangat tinggi terhadap Partai Golkar.

“Walau di tengah kondisi kesehatan yang kurang baik beliau selalu hadir dalam rapat-rapat dewan. Sampai beberapa bulan terakhir Fraksi Golkar memfasilitasi beliau berobat ke RSPAD Jakarta dan lanjut di RSUD W. W. Z. Johannes Kupang, tetapi Tuhan berkehendak lain,” katanya.

Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi NTT menyampaikan duka cita yang mendalam. Selamat jalan pak Nei. Semoga arwah Bung Ne’i diterima Tuhan dalam Kerajaan Surga, dan isteri serta anak-anak dan keluarga besar yang ditinggalkan mendapat kekuatan iman dari Tuhan.

Harapan Airlangga Hartarto Untuk Indonesia Pada Tahun 2021


Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2021 kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya ucapkan selamat tahun baru 2021, mari kita sambut tahun baru ini dengan penuh semangat dan optimisme dengan segala dinamika dan tantangannya,” ujar Menko Airlangga dalam rilisnya, Jumat (1/1).

Menko Airlangga mengatakan, segala dinamika yang telah dilalui oleh masyarakat Indonesia pada tahun 2020 mampu membentuk bangsa Indonesia menjadi semakin kuat.

“Sepanjang tahun 2020, Indonesia mengalami banyak tantangan, baik dalam hal politik, hukum, ekonomi dan juga di sektor kesehatan. Berbagai tantangan ini membuat bangsa kita semakin berdaya tahan,” ujar dia.

Terlebih, munculnya pandemi Covid-19 pada awal tahun lalu membuat pemerintah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional non alam. Dimana ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan sangat terpukul.

Namun, dengan semangat gotong royong, berbagai elemen masyarakat dan juga pemerintah secara bersama-sama dengan perannya masing-masing telah melewati pandemi ini dengan baik. Terlebih, pemerintah terus berupaya untuk mendatangkan vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia dari beberapa negara guna mengatasi pandemi.

“Di bulan Desember 2020, pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin, yang pelaksanaan vaksinasinya akan dilaksanakan di awal tahun 2021. Vaksin ini diharapkan menjadi game changer di tengah masa pandemi Covid-19 ini,” tambahnya.

Namun demikian, Menko Airlangga meminta pada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) meski vaksin Covid-19 telah tiba di Indonesia.

Di samping itu, Menko Airlangga berharap dengan adanya pandemi yang melanda Indonesia mampu mempererat tali persaudaraan, kepedulian, solidaritas, dan kerukunan anak bangsa.

Menperin Optimistis Pada Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada 2021


Berita Golkar – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 akan menyentuh 5,5 persen. Optimisme tersebut tidak lepas dari seluruh rangkaian strategi dan kebijakan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Dengan berbagai kombinasi kebijakan dan peluang yang kita manfaatkan secara optimal, maka diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di sekitaran atau kisaran 4,5 hingga 5,5 persen di tahun 2021,” katanya di Jakarta, Minggu (3/1/2021)

Dia menegaskan, tekad pemerintah mengejar laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada 2021, sejalan dengan proyeksi lembaga-lembaga internasional. Misalnya OECD yang memproyeksi ekonomi global pada 2021 tumbuh sebesar 4,0 persen.

Sedangkan, ADB memperkirakan di angka 5,3 persen, dan IMF membidik 5,2 persen. Selain itu, World Bank memprediksi ekonomi global pada tahun depan bakal berada di kisaran 4,4 persen dan Bloomberg Median memasang target sekitar 5,6 persen. “Sementara untuk outlook APBN, yang sudah ditetapkan pertumbuhannya sebesar 5,0 persen,” ujar Agus.

Dia menyebutkan, beberapa langkah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pada tahun depan, antara lain melakukan pengadaan dan pemberian vaksin kepada masyarakat.

“Game changer pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi adalah pelaksanaan vaksinasi itu sendiri,” ucapnya. Selain vaksinasi, kunci pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di 2021 juga meliputi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Kemudian, penerapan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah digencarkan pada 2020. “Selain itu, sejumlah strategi lainnya selalu kami siapkan, salah satunya dengan melanjutkan program-program yang ada di komite PEN atau penanganan Covid-19,” tuturnya.

 

Mujib Rohmat: Pentingnya Pendidikan Politik, Guna Melestarikan Nilai Pancasila


Berita Golkar – Pendidikan politik bagi kader partai merupakan hal yang penting bagi penguatan partai politik itu sendiri. Karena dengan pendidikan politik, akan memiliki kader- kader yang berkualitas dan berkontribusi dalam membangun bangsa Indonesia yang berkualitas dan demokratis.

Hal tersebut diungkapkan anggota Fraksi Partai Golkar MPR RI Mujib Rohmat saat memberikan pengarahan sosialisasi 4 pilar MPR RI kepada ratusan ratusan kader Partai Golkar Kabupaten Kendal.

Mujib mengatakan bahwa, pendidikan politik merupakan proses harus dilakukan secara terus menerus kepada kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar merupakan salah satu elemen demokrasi dan motor dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai pancasila.

“Oleh karena itu, mengingat pentingnya pendidikan politik dalam mebentuk kader partai yang mempunyai jiwa dan semangat Pancasila, maka pendidikan politik kader perlu dilakukan secara terus menerus,” ujarnya.

Dikatakan, fungsi pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepartaian bagi para kader, tetapi juga untuk menumbuhkan semangat dan karakter cinta tanah air kepada kader partai.

Sehingga nilai-nilai 4 pilar kebangsaan yakni, Pancasila, Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika harus ditanamkan dalam segenap kader Partai Golkar.

“Kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI ini dilaksanakan agar segenap kader Partai Golkar bisa terpatri jiwa dan semangatnya kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ” tutup Mujib Rohmat.

Airlangga Hartarto Bakal Tutup Perdagangan BEI Tahun 2020


Berita Golkar – Di hari terakhir perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (30/12/2020), Menteri Koordinantor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan akan menutup perdagangan bursa tahun ini.

Berdasarkan informasi yang disiarkan BEI, agenda ini akan diawali dengan laporan kinerja BEI dalam setahun terakhir oleh Direktur Utama BEI, Inarno Djajadi.

Selanjutnya, sambutan yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso. Selanjutnya, Menko Airlangga yang juga mantan Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) itu juga akan menyampaikan pidato.

Tidak seperti biasanya, karena pandemi, seremoni penutupan perdagangan tidak dilaksanakan di Main Hall Gedung BEI, melainkan dilakukan secara virtual.

Turut hadir dalam acara penutupan perdagangan ini adalah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Hoesen, Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Sunandar dan Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Uriep Budhi Prasetyo.

Seperti diketahui, tahun lalu, penutupan perdagangan di BEI ditutup oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kala itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 29,77 poin ke level 6.299,54 poin dengan nilai transaksi mencapai Rp 11,41 triliun. Pelaku pasar asing masuk di pasar negosiasi dan tunai Rp 585,62 miliar dan di pasar reguler net sell asing Rp 582,64 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara menyambut baik capaian penambahan investor pasar modal sebesar 40% menjadi 2,4 juta dari tahun sebelumnya.

Ia juga berpesan agar kredibilitas pasar modal Indonesia perlu dijaga salah satunya dengan meningkatkan perlindungan investor.

“Diharapkan akan terus dilakukan sehingga reputasi pasar modal dapat tempat di investor dan stakeholder [pemangku kepentingan] dan bisa jadi tempat investasi yang bisa diharapkan reliability-nya oleh masyarakat,” katanya.

Puteri Komarudin: Banyak Peluang di Era Bonus Demografi Bagi Milenial


Berita Golkar – Indonesia akan memiliki bonus demografi penduduk usia muda 170,9 sampai 187,6 juta jiwa pada tahun 2020 sampai 2030 mendatang.

Bonus demografi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi generasi milenial Indonesia dalam mengembangkan potensi di masa depan.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI, Puteri Anetta Komarudin dalam acara Webinar yang diselenggarakan oleh Penggerak Millenial Indonesia (PMI) pada Selasa (29/12).

“Memang kita tahu bahwa bonus demografi bisa memberikan ruang, tetapi ia juga memberi tantangan besar bagi kalangan produktif, yang paling penting adalah pengelolaan SDM ekonomi kreatif ini bisa membuat produk yg bermanfaat serta mempunyai nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Puteri.

Oleh sebab itu, politisi muda Partai Golkar ini, meminta kepada generasi milenial agar tidak selalu berorientasi pada uang untuk melakukan hal-hal produktif.

“Melakukan hal yang produktif tidak selalu dikaitkan dengan uang. Tantangan kita sebagai anak muda tidak tergantung pada masalah pendidikan saja, tetapi juga pada masalah perbaikan ekonomi itu sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB HMI, Taufan Ihsan Tuarita menyebut generasi milenial harus disiapkan potensinya semaksimal mungkin.

“Tujuannya adalah untuk menyiapkan mereka dalam menghadapi bonus demografi dan era globalisasi yang cukup masif,” katanya.

Anggota Komisi XI DPR RI: Situasi Pandemi Mengharuskan Kita Terapkan Pola Hidup 3M


Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini pandemi Covid-19 masih menjadi problem bersama yang dihadapi seluruh elemen bangsa.

Legislator Partai Golkar ini mengajak konstituennya memahami kebijakan dan upaya keras pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi efek pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikannya saat menemui konstituennya di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (29/12/2020).

“Situasi pandemi mengharuskan kita untuk menerapkan pola hidup 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,” kata Misbakhun.

Misbakhun menjelaskan, efek pandemi Covid-19 terhadap perekonomian.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah berupaya keras menahan dampak pandemi dengan berbagai program yang menyentuh langsung masyarakat bawah.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu memerinci, pemerintah telah melakukan refocusing anggaran, termasuk mengalokasikan Dana Desa untuk bantuan sosial (bansos).

Namun, politikus yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu menjamin program Dana Desa tetap akan berlanjut.

“Saya selaku Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja Kementerian Keuangan terus berupaya maksimal agar Dana Desa tetap maksimal dan penggunaannya difokuskan untuk menanggulangi efek pandemi,” ucapnya.

Seperti diketahui, saat ini pemerintah lewat Satgas Covid-19 saat ini terus menggencarkan kampanye penyuluhan 3M.

Kampanye 3M ini terus menerus disosialisasikan supaya masyarakat tidak lupa bahwa penyebaran Covid-19 banyak datang dari pergerakan manusia. Sehingga pelaksanaan 3M harus dijalankan secara ketat.

PP KPPG Gelar Webinar Perlindungan HAM bagi Perempuan di Masa Pandemi Covid-19


Berita Golkar – Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG) kembali menggelar Webinar Nasional pada Senin, 28 Desember 2020, yang kali ini diselenggarakan oleh Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korbid Kesra), dengan mengangkat topik, “Perlindungan HAM bagi Perempuan sebagai Ibu Bangsa di Masa Pandemi Covid 19.”

Korbid Kesra DPP Partai Golkar Adde Rosi mengatakan, selama pandemi Covid-19 di Tahun 2020 berdasarkan data dari Kementerian Perempuan dan Anak, banyak kekerasan terhadap kaum perempuan terjadi.

Hal ini disampaikannya saat webinar DPP Golkar dengan tema Perlindungan HAM bagi Perempuan sebagai Ibu Bangsa di Masa Pandemi Covid 19.

Bahkan menurut dia, dari data Komnas Perempuan, hingga November 2020, kekerasan berbasis gender dalam jaringan (daring) meningkat saat pandemi covid 19, dari 1.617 kasus, 1.458 adalah kekerasan berbasis gender.

“Karenanya, perempuan di Indonesia sebagai Ibu Bangsa, tiangnya Negara dan soko guru pembangunan nasional, harus tangguh bersama-sama memperjuangkan perlindungan HAM ini,” kata Adde dalam keterangannya, Selasa (29/12/2020).

Sementara, Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Airin Rachmi Diany menegaskan, perempuan harus bisa menghadapi berbagai tantangan, terlebih saat pandemi Covid-19 ini.

“Harus dapat diatasi dengan kemampuan perempuan sendiri untuk terus cepat beradaptasi dan berkarya di segala bidang kehidupan, sehingga perempuan dapat terus berkarya, dan ini menjadi tanggung jawab semua pihak,” jelas Airin.

Dia memandang, perempuan harus diberikan kesempatan yang sama dengan kaum pria, sehingga dapat berperan secara optimal bagi keluarga dan lingkungannya, masyarakat, bangsa dan negara.

“Karenanya, produk perundang-undangan yang dihasilkan harus dapat memberi solusi bagi kaum perempuan,” kata Airin.

Semangat Kebersamaan
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kehormatan PP KPPG, Yanti Airlangga Hartarto mengatakan, dalam menghadapi tantangan dimasa kini, diperlukan semangat kebersamaan.

“Agar bangsa ini bisa keluar dan terhindar dari berbagai bentuk tindak kekerasan terutama kekerasan yang terjadi pada perempuan,” kata dia.

Komisi I DPR: Kita Tetap Tenang, Malaysia Proses Cari Pelaku Parodi Lagu Indonesia Raya


Berita Golkar – Lagu parodi Indonesia Raya yang benuansa penghinaan menjadi sorotan. Komisi I DPR RI meminta masyarakat tak menumpahkan kemarahan terhadap warga negara Malaysia yang tidak berkaitan dengan video itu.

“Kemarahan jangan ditumpahkan kepada WN Malaysia yang tidak tersangkut hal tersebut,” ujar Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid kepada wartawan, Senin (28/12/2020).

Meutya mengimbau semua pihak menunggu proses hukum yang sedang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Namun, ia mendesak perlunya konsekuensi hukum terhadap pelaku aksi pelecehan simbol-simbol negara Indonesia.

“Kita menunggu Malaysia menangkap dan menghukum pelaku penghinaan terhadap lagu Indonesia Raya,” kata Meutya.

“Di saat yang bersamaan masyarakat kita harapkan tetap tenang, yang perlu kita minta secara tegas adalah konsekuensi hukum terhadap pelaku aksi pelecehan terhadap simbol-simbol negara RI tersebut,” imbuhnya.

Ketua DPP Partai Golkar itu berharap pelaku video parodi Indonesia Raya dapat dihukum sesuai aturan yang berlaku di Malaysia. Hal ini perlu dilakukan sebagai komitmen penghormatan Malaysia terhadap Indonesia.

“Diproses sesuai hukum yang berlaku di Malaysia, sebagai bentuk komitmen terhadap penghormatan Malaysia pada simbol Indonesia sebagai negeri jiran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya menyoroti kedekatan hubungan antara kedua negara. Menurutnya, Malaysia sebagai negara sahabat harus memastikan pelaku video parodi penghinaan terhadap Indonesia dapat dihukum.

“Indonesia dan Malaysia adalah saudara serumpun, dua negara yang berbatasan langsung, karena itu pemerintah Malaysia harus memastikan penghormatan terhadap simbol-simbol negara apalagi negara sahabat dengan memastikan bahwa pelaku dapat ditangkap dan dihukum. Hal ini perlu agar terjadi situasi dan hubungan yang senantiasa kondusif antara dua negara,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, video lagu ‘Indonesia Raya’ yang dibuat parodi. Video itu berjudul ‘Indonesia Raya Instrumental (Parody+Lyrics Video)‘.

Video parodi itu awalnya diunggah oleh salah satu akun YouTube yang berlogo bendera Malaysia. Di video itu, terdapat ayam berlambang Pancasila dengan latar warna merah putih.

Video diawali dengan suara ayam berkokok. Aransemen lagu hampir sama dengan lagu ‘Indonesia Raya’.
Sedangkan liriknya secara garis besar berisi penghinaan terhadap Indonesia. Ada juga yang menyinggung Presiden Jokowi dan Presiden RI ke-1, Sukarno.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) angkat bicara mengenai kejadian itu. Kemlu mengatakan Kepolisian Malaysia saat ini tengah menginvestigasi terkait video tersebut.

“Berdasarkan laporan KBRI Kuala Lumpur, pihak Kepolisian Malaysia sedang melakukan investigasi,” kata Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah, melalui pesan singkat, Minggu (27/12).

Dalam kesempatan terpisah, pemerintah Malaysia, lewat Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia, mencermati kasus lagu Indonesia Raya yang dibuat parodi. Kedubes Malaysia memastikan pihak berwenang sedang menyelidiki masalah tersebut.

“Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta memperhatikan video yang diduga diunggah di Malaysia yang mengejek dan menghina Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta ingin memastikan bahwa pihak berwenang Malaysia sedang menyelidiki masalah tersebut,” tulis pernyataan Kedubes Malaysia di Indonesia yang diunggah akun Twitter @MYEmbJKT, Senin (28/12).

Scroll to top