Penulis: admin

Berita Golkar – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengucapkan selamat atas pelantikan Joe Biden dan Kamala Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat (AS).

“Selamat kepada Bapak Joe Biden atas pelantikan sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat dan Ibu Kamala Haris sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ke-49,” ujar Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) ini dalam keterangannya, Kamis (21/1).

Airlangga mengatakan, hubungan kerja sama bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia telah terjalin selama lebih dari 70 tahun.

Di mana kerjasama kedua negara telah pada level kemitraan strategis yang secara bersama-sama mencari solusi atas tantangan global di berbagai bidang.

“Kita berharap kerjasama yang telah terjalin dengan baik antara Indonesia dan Amerika Serikat selama ini dapat lebih ditingkatkan dan membawa manfaat bagi kedua negara,” ujar Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

Terlebih, lanjut Airlangga, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki visi yaitu mewujudkan Indonesia yang bersatu, aman, adil, demokratis, maju dan sejahtera.

“Dan kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia secara aktif bekerja sama dengan negara-negara sahabat ikut mewujudkan perdamaian dunia,” tambahnya.

Dia meyakini, kebijakan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden tidak hanya akan terus tumbuh dan berkembang ke arah yang konstruktif dan saling menguntungkan, tetapi akan ikut berkontribusi menciptakan tatanan ekonomi dan politik global yang lebih baik.

“Semoga pemerintahan Amerika Serikat yang baru di bawah kepemimpinan Bapak Joe Biden mampu ikut berkontribusi menciptakan tatanan ekonomi dan politik dunia yang lebih harmoni, adil dan sejahtera.

Sekaligus bersama-sama dengan dunia mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan secara global,” pungkasnya.

Berita Golkar – Pemerintah secara resmi memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan, berdasarkan dari hasil evaluasi PPKM tahap pertama yang berakhir 25 Januari 2021.

Keputusan itu disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1/2021).

Airlangga menjelaskan, per 20 Januari 2021, tingkat kasus positif Covid-19 akumulasinya 939.948 orang dengan tingkat kesembuhan 81,2%, tingkat kematian 2,9%, dan positivity rate 16,6%.

Untuk menekan penularan Covid-19, pemerintah telah memberlakukan PPKM di 7 provinsi (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali) meliputi 77 kabupaten/kota.

Semua itu diatur dengan regulasi persyaratan yang telah ditetapkan.

“Hasil monitoringnya, beberapa daerah secara nasional ada 29 kabupaten/kota masih berisiko tinggi, 41 kabupaten/kota risiko sedang, dan 3 kabupaten/kota risiko rendah.

Dari 7 provinsi terlihat masih ada peningkatan di 5 provinsi dan yang mengalami penurunan Banten dan Yogyakarta,” ujar Airlangga.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

Kasus mingguan: 52 kabupaten/kota mengalami kenaikan, 21 kabupaten/kota menurun

Kasus aktif: 46 kabupaten/kota meningkat, 24 kabupaten/kota menurun dan 3 kabupaten/kota tetap,

Tingkat kematian: 44 kabupaten/kota mengalami kenaikan, 29 kabupaten/kota menurun,

Tingkat kesembuhan: 33 kabupaten/kota mengalami penurunan, 34 kabupaten/kota meningkat dan 6 kabupaten/kota tetap.

“Berdasarkan evaluasi tersebut tadi bapak presiden meminta agar PPKM ini dilanjutkan dari tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari,” ujar Airlangga.

“Dan nanti, Pak Mendagri akan mengeluarkan instruksi mendagri dan diharapkan masing-masing Gubernur bisa mengevaluasi berdasarkan pada parameter tingkat kesembuhan yang di bawah nasional,

kemudian yang berikut adalah tingkat kematian di atas nasional, positivity rate di atas nasional dan bed occupancy ratio (BOR) di atas nasional. Nah ini menjadi parameter yang diminta untuk dievaluasi dan kemudian untuk terus diberlakukan,” lanjutnya.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai keberadaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN-PE) menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi paham dan gerakan ekstremisme.

“Saya melihat RAN-PE mengakui adanya beberapa pemicu (drivers) ekstremisme, faktor-faktor mana tidak mungkin diatasi dengan menggunakan satu pendekatan semata,” kata Christina dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Rabu (20/1/2021).

Ia menyambut baik dan sepenuhnya mendukung dikeluarkannya Perpres ini. Politisi F-Golkar ini menilai persoalan ekstremisme sudah menjadi permasalahan seluruh elemen bangsa dan bukan hanya pemerintah.

Apalagi, perkembangannya saat ini memang mengkhawatirkan, sebab penyebaran propaganda dan rekrutmen calon ekstremis semakin mudah dijalankan dengan dukungan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Perpres RAN-PE, kata anggota Badan Legislasi DPR itu, menjawab hal tersebut, dan menyediakan ruang bagi kementerian atau lembaga, serta pemerintah daerah untuk juga melibatkan peran serta masyarakat.”Ini menjadi langkah maju yang perlu diapresiasi,” ujarnya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang revisi UU 15/2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi payung pengaturan yang antara lain mewajibkan pemerintah melakukan pencegahan terorisme dengan langkah antisipasi secara terus menerus melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi.

Perpres RAN-PE menegaskan dan menjabarkan komitmen dan langkah pemerintah dalam konteks kesiapsiagaan tersebut.

“Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI, kami akan terus memantau dan memastikan kementerian atau lembaga mitra kami di Komisi I siap melaksanakan komitmen pemerintah yang menjadi porsi masing-masing mitra dalam rencana aksi nasional ini,” kata legislator dapil DKI Jakarta II ini.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo baru saja menerbitkan Perpres 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Pembentukan RAN PE disebut untuk merespons perkembangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme.

Perpres tersebut mencantumkan lima sasaran dari RAN PE.

Pertama, meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (ekstremisme).

Kedua, meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme yang dilakukan kementerian/lembaga, pemda, masyarakat sipil, dan mitra lainnya.

Ketiga, mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Kemudian, meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Terakhir, meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa pihaknya segera membahas kemungkinan vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada jemaah haji Indonesia 1442/2021.

“Kita akan mengundang Menteri Kesehatan menyangkut kesediaan vaksin bahwa kita harus prioritaskan jamaah haji untuk divaksin terlebih dahulu,” kata Ace dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama (Kemenag), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Di sisi lain Ace mengatakan, dialog bersama Menkes segera diagendakan bersama lintas sektor melalui rangkaian panitia kerja yang diikuti Komisi VIII DPR bersama unsur pemerintah, termasuk Kementerian Agama.

Menurutnya, pertemuan tersebut upaya mencari solusi soal permintaan vaksinasi bagi jemaah haji.

“Dan kita tahu bagaimana jika informasinya dengan vaksinasi Sinovac tidak boleh untuk jamaah di atas 60 tahun, sementara jemaah haji kita usianya di atas 60 tahun. Apakah dicarikan solusi pakai vaksin lain Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan sebagainya akan kita bahas dalam rapat panja,” jelasnya.

Diketahui sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas telah bersurat ke Menteri Kesehatan. Surat tertanggal 5 Januari 2021 itu terkait permohonan bagi jemaah haji Indonesia untuk mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19.

“Dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan, kami telah bersurat ke Menkes, meminta agar jemaah haji tahun 1442H/2021M mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19,” ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, ada sejumlah pertimbangan kenapa calon jemaah haji perlu mendapat prioritas vaksinasi.

Pertama, jemaah calon haji tahun 2021 kemungkinan akan ditolak kedatangannya oleh otoritas Arab Saudi apabila belum dilakukan vaksinasi Covid-19.

Kedua, lanjut Menag, jika belum divaksin, maka perlu alokasi waktu, tempat, dan biaya untuk karantina jemaah, sebelum dan setibanya di Arab Saudi.

Ketiga, jika belum divaksin, maka jemaah harus melakukan PCR Swab saat karantina, sebelum dan setiba di Arab Saudi.

“Dan keempat, jika belum divaksin, perlu penerapan physical distancing di embarkasi, selama penerbangan dan selama di Arab Saudi, serta setibanya jemaah di Tanah Air,” jelasnya.

Berita Golkar – Sejumlah pejabat menjadi sorotan karena tak mengungkap ke publik pernah terinfeksi COVID-19. Salah satunya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang baru belakangan diketahui pernah positif corona usai donor plasma.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai, pejabat negara seperti menteri tidak perlu mengungkap ke publik jika pernah terinfeksi corona.

“Kalau terjadi di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan. Agar apa? Agar semua hal yang berkaitan dengan tracing bisa berjalan,” kata Moeldoko di kantor KSP, Kompleks Istana, Rabu (20/1).

Moeldoko beralasan, lingkup kerja para menteri kabinet tidak pernah masuk ke dalam ruang publik yang besar. Sehingga, tak ada keperluan mendesak untuk mengungkap pernah positif COVID-19.

“Kami kami ini yang ada di kabinet ya, sangat tahu persis ruang lingkup pekerjaan kami seperti apa, berkomunikasi dengan siapa, dan seterusnya.

Yang jelas kita dalam konteks COVID ini tidak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar ya. Itu karena kita semua juga membatasi,” jelas Moeldoko.

“Berbeda kalau konteksnya ada yang karena berada di tengah-tengah massa yang sangat luas dan sulit dikontrol. Maka ini apa harus diketahui dengan baik,” lanjut dia.

Moeldoko mengatakan, para menteri di kabinet memiliki tugas yang relatif mudah dan sudah diketahui dengan baik. Selain itu, menteri juga memiliki instrumen kesehatan yang setiap saat bisa melakukan tracing.

Dengan begitu, soal pernah terinfeksi COVID-19 tak perlu diumbar ke publik.

“Kita punya kesehatan yang bisa setiap saat diberi tahu untuk melakukan tracing dan seterusnya, dan mudah dikontrol. Jadi dalam konteks ini saya pikir case-nya yang kita lihat,” tutup Moeldoko.

Berita Golkar – Posko Golkar Peduli yang dikendalikan Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan mendapat apresiasi dari DPP Partai Golkar. Bahkan Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Yanti Airlangga Hartarto memberikan tambahan bantuan sembako untuk para korban gempa Sulbar.

Tambahan bantuan ini bukan tanpa alasan. Bagaimana tidak, sejak Posko Golkar Peduli di Kota Mamuju didirikan, bantuan Partai Golkar sangat dirasakan masyarakat. Hal itu diungkapkan langsung oleh Gubernur Sulbar, Andi Ali Baal Masdar.

Seperti Dapur Umum Golkar. Dapur ini setiap hari memproduksi 4.500 makan/minum warga. Baik makan pagi, siang, dan malam hari.

Sementara, Posko Pemeriksaan Kesehatan Gratis Golkar setiap harinya melayani puluhan warga. Para dokter Golkar setiap harinya melayani pasien yang mengeluhkan penyakit ispa, kulit, hipertensi, diabetes, kolesterol, dan lainnya.

Bagi warga tidak bisa ke posko, dokter Golkar juga memiliki program door to door ke rumah warga.

Ketua IIPG Sulsel, Hj. Erna R. Taufan SE, M.Pd mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto atas amanah yang diberikan Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe mendirikan Posko Golkar Peduli.

Dirinya juga mengapresiasi Ketua Umum DPP IIPG Yanti Airlangga atas program Posko Kesehatan Gratis Golkar.

“Untuk hari ini, bantuan paket sembako kita salurkan atas bantuan tambahan dari Ketua Umum IIPG Yanti Airlangga,” katanya, Selasa, 19 Januari 2021.

Ia menjelaskan, dalam penyaluran paket sembako Ketua Umum DPP IIPG Yanti Airlangga, Partai Golkar menyentuh puluhan titik pengungsian di Kota Mamuju.

Bahkan kader partai berlambang pohon beringin ini memasuki pelosok-pelosok. Seperti di Dusun Bambu, Kecamatan Mamuju. Disana para kader membagikan sembako, obat-obatan, masker, dan bantuan uang tunai untuk pembangunan masjid.

“Bantuan paket sembako Ibu Yanti kita salurkan sampai ke daerah pelosok. Kami memang ditekankan Pak Ketua (Taufan Pawe) atas perintah Pak Ketua Umum (Airlangga) agar bantuan Golkar harus menyeluruh dan tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara Ramlah, 54 tahun, warga Dusun Bambu, Kecamatan Mamuju mengapresiasi atas bantuan Partai Golkar.

Terkhusus kepada Ketua DPP Airlangga Hartarto dan Ketua IIPG Yanti Airlangga. Menurutnya, bantuan Golkar ini merupakan bantuan satu-satunya yang pernah masuk di dusunnya.

“Jujur pak ini bantuan pertama kami semenjak terjadi gempa. Petugas pernah datang tapi hanya menyuruh kami mendata jumlah warga disini. Namun sampai sekarang tidak ada.

Untuk itu kami sangat berterimakasih dengan kepedulian Partai Golkar ke dusun kami. Semoga kebaikan para pengurus Golkar dibalas oleh Allah SWT,” pungkasnya.

Berita Golkar – Anggota DPR RI Firman Soebagyo meminta kepada semua pihak agar tidak berpolemik, jangan mempolitisasi perihal pro dan kontra pemberian vaksin kepada masyarakat yang sudah dimulai sejak minggu lalu.

Menurutnya, masyarakat harus percaya kepada negara dan pemerintah yang sudah menjamin. Bahwa keberadaan vaksin ini sudah teruji dan mendapat izin dari BPOM dan serifikat halal dari MUI.

“Masyarakat jangan berpolemik terlalu jauh, karena semua sudah ditangani lembaga yang mempunyai otoritas. Semua harus percaya kepada negara dan pemerintah yang sedang menhadapi darurat Pandemi Covid 19.

Seharusnya kebijakan yang baik ini harus didukung oleh semua pihak. Bukan malah diperdebatkan sehingga menimbulkan pro dan kontra akan keberadaan vaksin,” katanya, Senin (18/1/2021).

Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama dengan para Menteri hingga para tokoh publik sudah menerima vaksin Sinovac tahap pertama.

Kemudian, disusul oleh seluruh pejabat ada baik di tingkat provinsi, baik kota hingga kabupaten dan juga tenaga kesehatan tentunya.

Kembali soal pro dan kontra tersebut. Firman menyampaikan, saat ini jumlah rata-rata terkonfirmasi Covid-19 sudah menyentuh angka di atas 14 ribuan.

“Artinya, hal ini sudah semakin mengkhawatirkan seluruh pihak karena siapa saja bisa terkena Covid-19,” ujarnya.

Politikus Golkar ini memberi contoh, jika dirinya bersama istrinya adalah satu dari sekian ribu masyarakat Indonesia terkena dampak Covid-19.

Kemudian harus menerima perawatan karena penyakit tersebut. Karena itu, ia meminta masyarakat jangan mengabaikan akan keberadaan Pandemi Covid-19 ini.

Semua negara sedang dihadapkan dengan persoalan yang sama. Kembali ditegaskan oleh Firman Soebagyo masarakat agar selalu waspada dan terus memperketat protokol kesehatan (Prokes).

“Sudah diperingatkan pemerintah dan mengikuti kebijakan pemerintah agar mau menerima vaksin Covid-19 supaya negara ini bisa menekan kasus tersebut,” tegas anggota Baleg DPR itu.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).

Pasca, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dasar dikeluarkannya Perpres tersebut sebagaimana tercantum dalam Perpres yang diunggah di laman resmi Sekretariat Kabinet jdih.setkab.go.id yang dikutip di Jakarta, Minggu (17/1).

Dia mengatakan ancaman ekstrimisme itu telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional.

“Saat ini ancaman ekstremisme semakin meningkat berbasis kekerasan diawali serangkaian aksi penghasutan, berita bohong hingga framing berita sebagai teror informasi yang merupakan dasar dari berbagai hal yang mengarah pada terorisme di lndonesia,” papar Azis dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Dia menilai Indonesia membutuhkan strategi komprehensif untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu serta komitmen seluruh instansi pemerintah dan peran aktif masyarakat sebagai acuan dalam mencegah dan menanggulangi ancaman ekstremisme di Indonesia.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Kemanan ini menyampaikan, bahwa ekstremisme dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Bersamaan dengan hal di atas, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk dapat menjabarkan secara rinci mengenai kegiatan-kegiatan yang termasuk kategori ekstremisme agar tidak menjadi salah tafsir dan munculnya stigmatisasi di tengah masyarakat.

“Pemerintah harus menjelaskan kategori hukuman atau pelanggaran apa yang dapat mengarah kepada pidana kepada terduga ekstrimis,” papar Azis dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/1/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga meminta pemerintah dapat memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemahaman dan keterampilan dalam mencegah ektrimisme, sehingga dapat membangun kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Berita Golkar – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga mendorong penyintas Covid-19 bersedia mendonorkan plasma konvalesennya untuk membantu pasien yang masih dalam perawatan. Menurutnya, hal itu menjadi upaya lain selain vaksinasi yang sudah bergulir dari pemerintah.

Ia menyebut donor plasma menjadi bagian dari 3T, yakni //treatment/. Melalui donor plasma konvalesen penyintas, diharapkan dapat menekan angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia. Airlangga sendiri mengaku sudah mendonorkan plasma kovalesennya pada pencanangan Gerakan Donor Plasma, Senin (19/1) kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengakui pernah terpapar, tetapi sudah dinyatakan sembuh. Keinginannya untuk mendonorkan plasma ini sebagai bentuk ungkapan syukurnya karena bisa bertahan dari paparan Covid-19.

Ia mengaku, sebelum melakukan donor plasma sudah melakukan persiapan. Antara lain, menerapkan pola hidup sehat, dan menjalani pemeriksaan dokter. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menegaskan, tanpa status sehat dari dokter, calon pendonor tak bisa menyumbangkan plasma darahnya.

“Ini adalah ungkapan rasa syukur saya, karena termasuk orang-orang yang mampu bertahan dari serangan Covid-19. Dengan mendonorkan plasma konvalesen, saya berharap bisa menolong pasien Covid lainnya untuk segera sembuh,” tutur Airlangga, Selasa (19/1).

Ia juga berharap gerakan donor plasma ini diikuti penyintas Covid-19 lainnya di seluruh Indonesia. Gerakan donor plasma konvalesen menjadi upaya lain untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah menerjang Indonesia hampir setahun. Selain gerakan donor plasma, pemerintah sudah menggulirkan program vaksinasi dan seruan untuk disiplin protokol kesehatan.

“Kapan lagi kita bersyukur dan menyelamatkan sesama jiwa manusia. Gerakan donor plasma darah ini sebagai bagian dari bersykur sekaligus menyelamatkan jiwa,” kata Menko Perekonomian ini.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, hingga Senin (18/1) sudah ada 745.935 pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Di sisi lain, jumlah kasus aktif di Indonesia per Senin kemarin sebanyak 144.798. “Kalau 10 persen dari penyintas ikut menyumbang plasma, bisa menyelamatkan 70 ribu jiwa,” tegas Airlangga.

Ia menambahkan, target PMI 5000 plasma perbulan atau 60 ribu pertahun, dan saat ini satu plasma dari penyintas Covid sudah ditunggu 80 pasien yang sedang dalam perawatan.

“Informasi laporan dari Bapak Menko PMK Muhadjir, plasma konvalesen dapat menyembuhkan 100 pasien positif Covid tanpa gejala atau bergejala ringan. Sedangkan untuk pasien bergejala berat, plasma dari satu pendonor bisa menyelamatkan 85 pasien bergejala berat,” ujarnya.