Penulis: admin

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mampu meredam informasi sumir terkait sertifikat elektronik yang akan diberlakukan pada tahun ini.

Azis meminta, Kementerian terkait, segera bergerak melakukan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) maupun elemen masyarakat. Jangan sampai gagasan dan implementasi sertifikat elektronik terkesan dipaksakan, hingga akhirnya menimbulkan persoalan baru.

“Saya minta masyarakat diberikan edukasi informasi dan sosialisasi terkait sertifikat elektronik ini. Jangan hanya kalangan tertentu yang memahami. Objek kita adalah masyarakat. Sosialisasi harus diperluas hingga pelosok desa,” terang Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Senin (8/2/2021).

Informasi sumir yang didapat, bahwa Kementerian ATR/BPN akan menarik akan ditarik oleh Kantor Pertanahan.

“Kalau pun ini tidak benar, harus dijawab secara terang-benerang, agar tidak menimbulkan kegelisahan,” jelas Azis Syamsuddin.

Ditambahkan Azis, dalam Pasal 16 ayat 3 Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, Kepala Kantor Pertanahan tidak akan menarik sertifikat di masyarakat.

Tetapi, apabila masyarakat datang ke kantor pertanahan dan ingin mengelektronikan sertifikat analognya menjadi sertifikat elektronik maka sertifikat analognya akan ditarik dan disimpan di kantor pertanahan.

Dengan kata lain, sertifikat analog itu ditukar menjadi sertifikat elektronik dan sertifikat analognya tidak dikembalikan lagi ke pada pemiliknya.

“ATR/BPN sendiri sudah menyampaikan lewat keterangan resminya. Kembali saya ingatkan ini harus terus diperluas sosialisasinya. Agar tidak ada celah untuk menyalahgunakan. Sekali lagi ini penting!” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.

Azis mengakui, perlunya sertifikat dirubah menjadi sertifikat elektronik. Karena ini bagian dari transformasi guna memberi layanan lebih baik, aman, cepat dan efisien.

Meski demikian, masyarakat juga membutuhkan berkas salinan sertifikat yang sah untuk kepentingan tertentu. Minimal memberikan kenyamanan.

“Perpindahan itu sebuah proses yang wajar, ada ketidaknyamanan, ada pro dan kontra. Apa pun bentuknya, kita harus confidence. Era digital dan transformasi yang dilakukan tidak bisa ditolak. Memang membutuhkan waktu, kesabaran. Agar pemahaman ini sampai ke masyarakat luas,” papar Wakil Rakyat dari Dapil Lampung II tersebut.

Azis juga meminta, ATR-BPN tak berhenti pada sosialisasi sertifikat elektronik.

“Ajari masyarakat, beri edukasi. Bagaimana mendapatkan sertifikat elektronik. Permudah, jangan dipersulit. Jika memang niatnya untuk kepentingan dan melindungi pemegang hak,” tegas Azis.

Pasalnya, sambung Azis, ada banyak kegunaan dari pemegang sertifikat analog. Salah satunya dapat memberikan hak tanggungan untuk meminjam uang ke bank.

“Bagi masyarakat yang tidak tahu bagimana melakukan verifikasi datanya, ini yang berbahaya. Sekali lagi, tolong diselaraskan,” pinta Azis.

Begitu pula dengan keamanan data server untuk sertifikat elektronik. Dituntut untuk memenuhi standar yang berlaku, apalagi ini menyangkut hak masyarakat luas.

“Konsepnya harus bisa memberikan jaminan dan rasa aman. Jika disebut digital lebih aman dari pada yang manual atau analog. Karena saya yakini, masih banyak masyarakat yang belum memahami hal ini,” tandas Azis.

Meyakinkan publik dengan memberikan rasa aman dan nyaman sudah menjadi kewajiban Pemerintah khususnya kementerian atau lembaga yang menaungi.

“Jelaskan pula sisi keamanannya. Baik yang menyangkut QR Code, Hashcode dan tanda tangan elektronik, yang dimaksud. Agar maksud dan tujuannya sampai,” pungkas Azis Syamsuddin.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Rudy Mas’ud menilai, masih banyak celah kebocoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama pada sektor mineral dan batu bara (minerba) di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasalnya, sepanjang tahun 2020 saja, laporan keuangan PNBP diketahui tidak lebih daripada Rp50 triliun untuk seluruh kegiatan minerba secara nasional.

“Saya ingin menyampaikan masukan kepada Pak Kapolda dan Pak Kajati, bukan pada proses yang menyebabkan kerusakan, tetapi lebih kepada apa yang dihasilkan daripada proses penambangan yang sangat masif ini. Hal ini untuk mengingatkan saja terkait kebocoran PNBP di minerba, mungkin terlupakan tapi perlu keseriusan untuk ditanggapi. Menurut saya kebocoran kegiatan PNBP ini utamanya karena belum menggunakan sistem online, jadi ada celah berkaitan dengan data manifest kargo, terkadang terjadi penyelewengan,” ungkap Rudy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Mapolda Kalsel di Banjarmasin, Jumat (5/2/2021).

Legislator dapil Kalimantan Timur ini mencontohkan, kejadian di Teluk Balikpapan, padahal kapal kargo tersebut kapasitasnya sekitar 90.000 ton, tetapi data manifest kargo tertulis hanya 13.000 ton. Bisa dibayangkan ini bertahun-tahun terjadi, Rudy menilai tidak menutup kemungkinan hal ini tidak hanya terjadi di Kaltim saja.

“Saya meyakini hal seperti ini bisa terjadi di daerah-daerah yang melakukan kegiatan-kegiatan pengangkutan minerba. Ini tolong menjadi catatan yang serius, jangan sampai kebocoran seperti ini menyebabkan kecilnya sumbangsih yang diberikan untuk PNBP. Sebagai perbandingan, untuk Kaltim saja, terutama pada perairan Sungai Mahakam, kapal tongkang pengangkut batu bara bisa mencapai 7 juta ton setiap bulan, apalagi Kalsel mungkin bisa lebih besar lagi,” imbuh Harum, sapaan akrabnya.

Selain itu, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga meminta kepada Pimpinan Komisi III DPR RI untuk memperhatikan anggaran untuk pemulihan para mitra kerja yang juga terdampak akibat banjir ini. Contohnya kendaraan dinas yang tenggelam, asrama dan kantor.

“Bagaimana teman-teman kita di lapangan bisa menjalani tugas dan fungsinya, maka perlu juga diperhatikan segera untuk pembenahan teman-teman kita di lapangan, agar mereka bisa bekerja secara optimal,” tutup Rudy.

Berita Golkar – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Peduli mendapat bantuan 1.000 paket kebutuhan pokok/Sembako dari Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG), Jumat (5/2/2021).

Ketua Umum IIPG Yanti Airlangga hadir bersama Ketua Bansos IIPG, Nita Aziz Syamsuddin dan jajarannya. Sedangkan dari PWI Pusat hadir Ketua PWI Peduli, M. Nasir dan Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi.

Penyerahan bantuan Sembako dari IIPG ini dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2021. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum IIPG, Yanti Airlangga Hartarto kepada Yani Mirza mewakili IKWI Pusat, Sekretaris PWI Bogor, Nurofik, Sekretatis PWI Depok Wandi dan Satpam Dewan Pers, Panca dan Dar Edi Yoga mewakili PWI Pusat.

“Saya ucapkan Hari Pers Nasional, semoga pers dan medianya dapat membangun optimisme dan menyebarkan berita-berita positif bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Ketua Umum IIPG, Yanti Airlangga Hartarto.

Ketua Umum PWI Pusat yang juga penanggung jawab HPN 2021, Atal S. Depari menyambut baik semangat solidaritas IIPG dalam membantu warga pers di masa pandemi ini.

“Pertemuan ini jadi menarik karena Ibu (Yanti Airlangga) membawa bekal luar biasa ini, ada 1.000 paket Sembako, sampai kami kewalahan, mau dikirim ke mana Sembako ini. Ternyata teman-teman tidak kewalahan, langsung dibuat floating diberikan kepada masyarakat pers yang membutuhkan ini dalam masa pandemi,” ujar Atal dalam sambutannya di Sekretariat PWI Pusat, Jalan Kebon Sirih, Jakarta.

Atal mengatakan, seluruh bantuan ini segera didistribusikan dari KONI Pusat. “Saya telepon langsung humas (KONI Pusat)-nya, tolong sediakan tempat, itu luas sekali,” tutur Atal.

PWI Pusat di bawah Ketua PWI Peduli, M. Nasir, lanjut Atal, terus bergerak menggalang solidaritas membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah seperti korban gempa di Sulawesi Barat maupun banjir di Kalimantan Selatan.

“Dari Kalimantan Selatan, banjir bah yang luar biasa, kawan-kawan kami dari Kalimantan Timur aktif datang. Saya kira Pak Nasir tinggal teken tombol berangkat,” ucapnya.

Yanti Airlangga pun setuju dalam suasana pandemi ini, harus saling bergotong royong dan meringankan beban sesama. Kata dia, seperti biasanya Jumat Berbagi, namun kali ini IIPG sebagai partisipasi dalam rangka HPN 2021.

IIPG sudah menjalankan aksi sosial selama pandemi merebak Maret 2020 lalu. Para istri bahkan turun ke daerah-daerah bencana. Setiap hari Jumat lewat program Golkar Peduli, IIPG aktif membaikan bansos di berbagai tempat, termasuk APD di sejumlah rumah sakit.

“Ikatan istri tidak takut pada pandemi, jiwa keibuan kami, jiwa sebagai perempuan tidak mau berdiam diri, support dari suami kita,” ucap Istri dari Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar.

IIPG juga turun ke daerah-daerah bencana membantu para korban. “Hari ini kami menemukan keluarga baru, mempunyai semangat baru untuk berbagi,” tambah Yanti Airlangga.

Berita Golkar – Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan perbankan memiliki peran penting dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari dampak pandemi COVID-19.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, pandemi yang telah melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 tersebut mengakibatkan terjadinya perlambatan ekonomi Indonesia hingga kini.

“Mitigasi risiko perlu dilakukan secara cermat terhadap dampak dari pandemi Covid-19 dan dengan faktor ketidakpastian kapan selesainya, maka dibutuhkan kebijakan yang kuat dalam rangka akselarasi pemulihan ekonomi nasional,” jelas Dito dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Bank Mandiri Tbk dan Direktur Utama PT. BNI Tbk, melalui virtual, pada Kamis (4/2/2021).

Karena itu, ia meminta agar penyaluran kredit kepada pelaku usaha di tanah air, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat lebih ditingkatkan.

“Terkait dengan penyaluran kredit pelaku usaha tanah air, di samping itu juga menjadi tulang punggung atau kunci dalam pemulihan ekonomi nasional,” tambah Dito.

Direktur Utama PT Bank Mandiri Darmawan Junaidi, dalam paparannya menjelaskan hingga 31 Desember 2020 pihaknya telah menyalurkan kredit PEN sebesar Rp66,6 triliun dengan jumlah 268.859 debitur. Adapun subsidi bunga untuk UMKM sebesar Rp1,26 triliun untuk 723.929 rekening.

Selain itu, Direktur Keuangan TP Bank BNI Novita Widya Anggraini menjelaskan sepanjang 2019-2020 terjadi pertumbuhan kredit KUR sebesar 33,6 persen tahun 2020 (yoy), peningkatan jumlah debitur sebesar 76 ribu, kenaikan penyaluran KUR dari Rp16,5 triliun menjadi Rp22 triliun tentunya penyaluran KUR yang agresif ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang tercermin dari NPL yang hanya di kisaran 0,2 persen.

“Keberlanjutan dukungan terhadap UMKM dan sektor produktif harus terus dilakukan oleh Perbankan. Hal ini sejalan kontribusi UMKM terhadap  penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen, kontribusi terhadap perekenomian nasional sebesar 60 persen, penyumbang 58 persen dari total investasi, dan 14 persen ekspor dari total ekspor,” tegas Bendahara Umum DPP Golkar tersebut.

Pada 2021, sejalan dengan program keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional, peran dan kontribusi dari Bank Himbara menjadi kunci keberhasilan program dukungan kepada UMKM dan pembiayaan korporasi melalui penyaluran kredit yang produktif.

“Sehingga, di tahun 2021 UMKM bangkit dan ekonomi pulih,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menginginkan agar Peta Jalan Pendidikan (PJP) tahun 2020-2035 mengubah paradigma pendidikan Indonesia.

Perubahan paradigma yang diharapkan berupa transformasi keilmuan terutama di sektor pendidikan vokasi yang berselaras dan bersinergi dengan tantangan Revolusi Industri 4.0.

Hal ini ditekankan Hetifah dalam rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI dengan sejumlah mitra kerja terkait membahas Kajian Kebutuhan Industri Strategis dan Link and Match Pendidikan dengan Dunia Kerja, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (04/02/2021).

“Kami ingin SDM Indonesia semakin berkualitas dan mumpuni. Tentu saja, itu hanya bisa dicapai lewat proses pendidikan. Oleh karena itu, kami ingin memberikan perhatian yang khusus pada pendidikan vokasi. Dengan adanya PJP ini, paradigma vokasi yang baru bisa lebih bertransformasi secara keilmuannya” jelas Hetifah

Munculnya revolusi industri 4.0 memberikan perubahan drastis di berbagai sektor di Indonesia sehingga diperlukan solusi untuk menghadapi tantangan tersebut.

Maka, di dalam proses penyempurnaan PJP ini, perlu adanya urgensi kolaborasi antara sektor pendidikan, pengembangan riset keilmuan serta teknologi, dan ketenagakerjaan.

Hetifah menyampaikan agar setiap lulusan vokasi ke depannya harus bisa lebih adaptif dengan perubahan keilmuan dan kebutuhan industri yang dinamis.

Ia menegaskan perlunya merevitalisasi sekaligus menguatkan sistem pendidikan vokasi dan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan visioner lewat penyelarasan kebutuhan manpower, pendidikan vokasi, dan perkembangan potensi di Indonesia. Hal ini menjadi agenda penting untuk mencegah kenaikan pengangguran di kalangan lulusan vokasi.

“Maka diperlukan menggalang sinergi dengan stakeholder supaya PJP ini juga sejalan dengan penguatan ketenagakerjaan nasional, kerangka kualifikasi dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia sehingga bisa menjawab tantangan sekaligus mengurangi pengangguran terutama dari lulusan vokasi,” ungkap politisi Fraksi Golkar itu.

Di dalam RDP yang diselenggarakan secara daring ini, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto turut memaparkan kebijakan yaitu program link and match paket 8+1.

Program ini dirancang untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Rencananya, program tersebut akan diintegrasikan dengan proses penyempurnaan konsep PJP tahun 2020-2035.

Program link and match ini meliput sejumlah strategi seperti penyelarasan kurikulum satuan pendidikan vokasi dengan industri, pengembangan soft skill melalui proses belajar berdasarkan proyek, pelibatan guru tamu dari industri dalam satuan pendidikan vokasi (minimal 50 jam per semester per prodi).

Selanjutnya, mengikuti magang minimal satu semester, penerbitan sertifikasi kompetensi, pendidikan dan pelatihan pengajar vokasi di industri, membuat riset terapan yang menghasilkan produk berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta membuat komitmen untuk penyerapan lulusan di dunia usaha dan industri (DUDI), dan terakhir adanya beasiswa sekaligus donor dari industri untuk pengembangan pendidikan vokasi.

Berita Golkar – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merayakan Dies Natalis ke-74, tepat hari ini Jumat (5/2). Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan selamat atas Dies Natalis ke-74 HMI.

Bagi Airlangga, HMI menjadi kawah candradimuka tokoh-tokoh bangsa memasuki era kemerdekaan. “HMI menjadi kawah candradimuka bagi terciptanya insan akademis, insan pencipta, serta insan pengabdi,” tutur Airlangga dalam pesan video Dies Natalis HMI di Instagram @golkar.indonesia, Jumat (5/2).

Airlangga menambahkan, HMI lahir dalam suasana revolusi kemerdekaan. Ia berpesan pada seluruh kader HMI agar selalu memegang tujuan awal pendirian HMI. Yakni, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). HMI juga didirikan untuk meninggikan derajat rakyat, serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam.

Ia mengaku, kiprah HMI di Indonesia tidak diragukan lagi. Banyak tokoh lahir dari didikan sewaktu menjadi kader HMI. Bahkan, kini, banyak kader HMI yang sudah mengisi pembangunan nasional di berbagai bidang. “Ada politik, birokrasi, usahawan, jurnalistik, intelektual, ilmuwan, dan profesi lainnya,” tegas Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mengaku, apa yang menjadi cita-cita HMI adalah sebuah perjuangan berat. Seluruh kader harus bersatu dan bekerja sama untuk memperjuangkan cita-cita itu.

“Di usia yang terus menanjak, saya berharap HMI terus memberikan sumbangsih untuk kemajuan bangsa,” tutur Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini.

Airlangga sendiri merupakan alumni HMI Yogyakarta sebelum berkiprah di Partai Golkar. Ia menjadi salah satu alumni HMI yang dipercaya menduduki kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju, Jokowi-Ma’ruf Amin.

Berita Golkar – Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin berharap, agar pembentukan Bank Syariah Indonesia Tbk mampu memperkuat posisi ibu pertiwi untuk dapat bersaing di pasar keuangan syariah internasional.

Hal ini, kata Putkom begitu ia disapa, termasuk untuka memperluas akses pasar asuransi syariah di pasar ASEAN seiring disahkannya ratifikasi protokol AFAS ke-7.

“Karena selama ini, pasar keuangan syariah masih didominasi oleh Malaysia. Dengan adanya penguatan dari sisi permodalan, Bank Syariah Indonesia (BSI) tersebut harus mampu untuk meningkatkan inovasi dan kapasitas layanan untuk UMKM, ritel, komersial, wholesale syariah, sampai korporasi termasuk untuk mengoptimalkan potensi global sukuk,” kata Putkom kepada awak media, Kamis, (4/2/2021).

Dengan demikian, lanjut Putkom, kehadiran Bank Syariah Indonesia di sektor jasa keuangan syariah juga turut menggerakan sektor industri halal.

“Inilah yang menjadi tugas bersama, bagaimana mendorong jasa keuangan untuk masuk pada mata rantai industri halal,” tegas Putkom.

Putkom menjelaskan, ekonomi dan keuangan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dikembangkan secara parsial.

“Ekonomi ini tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan sektor keuangan, begitupun sektor keuangan tidak akan tumbuh tanpa permintaan sektor riil,” tutur Putkom.

Putkom menambahkan, pembentukan Bank Syariah Indonesia juga dapat memperkuat sisi permodalan perbankan dengan modal ini lebih dari Rp20,4 triliun termasuk Bank BUKU III.

“Sekaligus masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dengan perkiraan total aset mencapai Rp214,6 triliun,” tandas Putkom.

Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyebutkan, kolaborasi pemerintah dengan epidemiolog dalam menyusun kebijakan pencegahan kasus Covid-19 akan berdampak positif memaksimalkan penanganan pandemi.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini mendukung setiap ikhtiar untuk memperbaiki penanganan Covid-19, termasuk keterlibatan epidemiolog.

“Keterlibatan epidemiolog dalam merumuskan kebijakan penanganan Covid-19 merupakan langkah maju dan membawa optimisme,” kata Yahya di Jakarta, Rabu (3/2), dikutip dari salah satu media online.

Selain epidemiolog, menurut Yahya, sebaiknya pemerintah juga melibatkan organisasi profesi kedokteran, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menyusun kebijakan.

Selain aspek keilmuan, organisasi profesi punya sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19 di berbagai fasilitas kesehatan.

Yahya menjelaskan, pelibatan epidemiolog jangan hanya sebatas dalam penyusunan kebijakan. Mereka harus hadir dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Hal itu, kata dia, supaya kebijakan yang sudah disusun benar-benar bisa dilaksanakan, dipantau, serta dievaluasi.

“Guna mencari solusi jika ada masalah di lapangan. Misalnya, apakah pelaksanaan testing dan tracing secara epidemologi atau tidak,” ucapnya.

Yahya mengatakan, keterlibatan dan partisipasi semua pihak, para ahli, organisasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh agama sangat penting dalam penanganan pandemi ini.

Semua pihak bisa ambil bagian dalam setiap usaha mengurangi penyebaran Covid-19 sesuai dengan kemampuan masing-masing.

“Misalnya, dalam sosialisasi dan edukasi gerakan 3M dan vaksinasi, peran tokoh masyarakat, dan tokoh agama sangat penting,” katanya.

Menyinggung soal hasil survei menunjukkan bahwa masih ada sekitar 30 persen masyarakat yang menolak divaksinsani, Yahya menduga hal itu karena sosialisasi dan edukasi belum berjalan optimal.

“Bagaimana meyakinkan warga masyarakat supaya mau divaksin? Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus dilibatkan, terutama di lapisan masyarakat bawah, apalagi untuk menangkal atau mengimbangi berita-berita hoaks di media sosial,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berjalan sejak bulan lalu tidak efektif menahan laju penambahan kasus positif Covid-19.

Menurut dia, mobilitas masyarakat masih tinggi sehingga di beberapa provinsi kasus Covid-19 tetap naik.

Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengajak epidemiolog merancang kebijakan penanganan Covid-19.

Jubir Luhut, Jodi Mahardi mengatakan, pertemuan Luhut dengan epidemiolog akan dilakukan dalam waktu dekat.

Berita Golkar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecolongan dengan adanya dugaan warga negara Amerika Serikat (AS) yang terpilih menjadi calon Bupati Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient Riwu Kore.

“Saya pikir kita kecolongan dalam masalah ini. Sudah saya sampaikan kepada Bawaslu RI kenapa hal seperti ini bisa terjadi,” kata Doli di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Bandarlampung, Lampung, Rabu (3/2/2021).

Komisi II DPR RI berkunjung ke Lampung dalam rangka evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2021 di 8 kabupaten/kota se-Lampung.

Doli melanjutkan, permasalahan ini harus dicari tahu persis masalahnya, apakah merupakan sebuah kealpaan KPU dan Bawaslu Sabu Raijua atau calon bupati tersebut melakukan tindakan pidana penipuan.

“Saya lihat di beberapa pemberitaan bahwa KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugasnya dengan baik, artinya kalau pengakuan penyelenggara seperti itu yang bersangkutan telah melakukan tindakan pidana penipuan dan segala macamnya, sehingga harus diberikan sanksi,” selidik Doli.

Doli pun menyayangkan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang baru memberikan penjelasan bahwa yang bersangkutan masih warga negaranya setelah rangkaian Pilkada selesai.

“Yang memang jadi problem, penjelasan dari Kedutaan Amerika baru-baru ini didapatkan setelah proses Pilkada selesai, mungkin jika (penjelasan datang lebih) cepat, orang ini tidak dapat ikut Pilkada karena otomatis gugur,” tandas Doli.

Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, hal ini menjadi penemuan baru yang ke depan harus bisa diantisipasi dengan memasukkan penyesuaian aturan atau pun regulasinya dalam undang-undang.

“Ini juga kasus baru yang baru kita temukan yang nanti bisa kita antisipasi dalam penyesuaian aturan di kemudian hari jika kami mengadakan perubahan undang-undang,” imbuh Doli.

Untuk kelanjutan permasalahan ini, Doli menyarankan yang bersangkutan ini harus digugurkan sebagai calon Bupati terpilih Sabu Raijua.

Karena inisiden ini termasuk kejadian luar biasa, menurut banyak alternatif yang bisa diambil. Salah satunya dengan menjadikan peraih suara terbanyak nomor dua sebagai Bupati terpilih, sehingga penyelenggaraan Pilkada di sana dianggap batal dan diulang kembali.

“Nah ini yang saya minta dengan teman-teman KPU dan Bawaslu untuk dikaji dengan baik dan mendalam untuk memberikan keputusan-keputusan yang mendekati hukum dan aturan yang berlaku,” tandas legislator dapil Sumatera Utara III itu menutup pernyataannya.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik inisiatif Pemerintah pada Rabu (3/2/2021) membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai Pakaian Seragam Sekolah.

Dalam SKB itu disebutkan kebebasan atribut keagamaan pada seragam sekolah merupakan hak individu setiap guru, murid dan tenaga kependidikan di seluruh daerah di Indonesia.

SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) itu diharapkan bisa memberikan perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, diharapkan tercipta karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mencintai dan mengamalkan agama yang dianutnya sembari menjunjung tinggi toleransi, sikap saling hormat menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang agama dan budaya.

“Saya menyambut positif inisiatif dari Mendikbud, Mendagri dan Menag untuk menerbitkan SKB mengenai seragam sekolah yang menetapkan bahwa keputusan mengenakan atau tidak mengenakan atribut agama pada seragam terletak pada masing-masing peserta didik dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi beragama,” kata Hetifah.

Kini, Pemda dan sekolah di seluruh Indonesia, kecuali Aceh, harus mengacu pada SKB Tiga Menteri tersebut. Jika masih ada peraturan daerah (perda) yang bernuansa intoleran, maka pemerintah memberi waktu 30 hari setelah SKB ditandatangani agar aturan itu dihapus.

“Tentu saja implementasinya harus dipantau dengan baik hingga satuan pendidikan paling bawah. Saya juga mengapresiasi bahwa Kemendikbud telah menyediakan hotline pengaduan. Saya harap dengan ini tidak akan ada lagi peserta didik yang dibatasi haknya untuk belajar karena permasalahan busana,” ucap Hetifah.

Dalam SKB itu diputuskan enam hal. Pertama cakupan SKB hanya sekolah negeri dan sekolah swasta non-agama di lingkungan Kemendikbud. SKB tidak mengatur sekolah swasta berbasis agama ataupun sekolah Kemenag.

Kedua peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara a) seragam tanpa kekhususan agama dan b) seragam dengan kekhususan agama.

Ketiga Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dengan kekhususan agama.

Keempat Pemda dan sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dengan kekhususan agama

Kelima Pemda dan sekolah yang melanggar dikenakan sanksi, termasuk sanksi terkait BOS.

Terakhir, Keenam, Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan Bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan terkait pemerintahan Aceh.

“Kita harus menghormati perbedaan sesuai prinsip kita bernegara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Institusi pendidikan merupakan elemen penting untuk menanamkan nilai-nilai tersebut, dan oleh karenanya harus bersifat inklusif dan mengakomodir perbedaan kepercayaan dan nilai-nilai dari setiap anak,” ungkap Hetifah.