Penulis: admin

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan GeNose C19 yang merupakan hasil riset dan inovasi karya akademisi Universitas Gadjah Mada yang saat ini banyak digunakan untuk alat deteksi awal Covid-19.

Oleh karena itu, kata Melki, sapaan akrabnya, Komisi IX DPR RI mendorong agar GeNose C19 bisa digunakan di setiap fasilitas kesehatan dan rumah sakit di seluruh Indonesia.

“Alat kesehatan buatan dalam negeri yang kemampuannya bisa mendeteksi Covid-19 sama seperti swab PCR dan swab antigen dengan harga yang terjangkau untuk setiap kali uji jika dipakai di puskesmas dan sesuai sertifikasi maka kita akan antarkan,” kata Melki usai pertemuan Tim Kunker Reses Komisi IX DPR RI dengan rektor, civitas academica dan para peneliti UGM, di Kampus UGM, DI Yogyakarta, Senin (15/2/2021).

Melki berharap produk alat kesehatan dari UGM bisa digunakan secara luas di seluruh lapisan masyarakat dan Komisi IX DPR RI akan mengawal dan meyakinkan Pemerintah untuk menggunakan alat tersebut.

“Kami akan pantau sertifikasi GeNose serta memberikan dukungan anggarannya, secara politik kita mendorong produk kesehatan dari hasil rapat Pemerintah yang bersifat mengikat antara DPR RI dan Pemerintah,” komitmen Melki.

Politisi Partai Golkar itu menerangkan, pada tahun lalu GeNose merupakan salah satu alat kesehatan yang dipamerkan oleh UGM di masa pandemi.

Pengembangannya sangat cepat dalam membantu penanggulangan pandemi dan tentunya Komisi IX DPR RI mengapresiasi atas kemajuan dari tim GeNose.

“Selain GeNose juga ada ventilator, seiringnya waktu yang paling cepat merespons covid yaitu GeNose. Saya pikir produk GeNose bisa dijadikan contoh Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri,” ungkap legislator dapil Nusa Tenggara Timur II itu.

Di tempat yang sama, Rektor UGM Panut Mulyono menjelaskan, peneliti UGM merasakan tingginya dukungan Komisi IX DPR RI pada inovasi dan penemuan alat dan obat untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi serta dukungan yang diberikan oleh Komisi IX, yang memotivasi para peneliti UGM dalam menghasilkan produk inovasi yang bermanfaat dan berkontribusi mencari solusi dari persoalan yang dihadapi bangsa agar segera keluar dari krisis kesehatan,” ucap Panut.

Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi dukungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya menangani pandemi dan memulihkan ekonomi. Khususnya, keterlibatan TNI yang sangat sentral dalam menyukseskan program PPKM Mikro.

“Kami mengapresiasi dukungan TNI yang telah memberikan 30.219 pasukan dalam operasi PPKM Mikro di 7 Provinsi prioritas untuk periode 9 s.d. 22 Februari 2021,” ujarnya saat hadir dalam Rapat Pimpinan TNI, Selasa (16/2) di Mabes TNI Cilangkap.

Selain itu, lanjut Airlangga, sebanyak 117 Rumah Sakit TNI di seluruh Indonesia menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dan TNI dalam penanganan Covid-19.

“Sehingga masyarakat yang membutuhkan perawatan dapat tertolong,” tambahnya.

Dalam melaksanakan PPKM Mikro, Pemerintah meminta keterlibatan aktif dan dukungan dari satgas pusat atau satgas daerah, Satpol PP, Bhanbinsar, Bhanbinkamtibmas, Aparat Bintara Pembina Desa, Pembina Potensi Maritim, dan Bintara Pembina Potensi Dirgantara, dan lain-lain.

“Perlu adanya penegakan sosialisasi untuk melaksanakan 3M, 3T, serta membantu distribusi logistik di daerah Zona Merah berupa masker dan bantuan sosial (bansos),” tegasnya.

Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pun menegaskan, Pemerintah akan terus melakukan kerja sama dengan TNI maupun POLRI untuk memastikan penanganan Covid-19 dalam hal politik, hukum, dan keamanan.

Tak lupa, Ia juga menerangkan bahwa perekonomian Indonesia diproyeksikan rebound pada tahun 2021 di kisaran 4,5-5,5%. Hal ini didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor.

“Proyeksi ini sejalan dengan outlook beberapa lembaga internasional, seperti World Bank, OECD, ADB dan IMF,” tutur Airlangga.

Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini mengatakan, perlu adanya kerja sama yang baik antara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan masalah stunting.

Karena, kalau Pemda tidak memberikan dukungan, maka program ini tidak berjalan dengan efektif. Tujuan program stunting adalah untuk menciptakan generasi yang unggul di masa depan.

“Saya menyarankan kepada BKKBN Provinsi Kepri terus melakukan koordinasi yang lebih erat lagi. Program stunting ini kan dari pusat, biasanya memang program seperti ini tidak menjadi primadona oleh pemda. Kalau pendekatannya tidak pas, maka tidak akan mendapatkan dukungan,” ujar Yahya Zaini disela-sela kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Kepri, Selasa (16/2/2021).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengharapkan, agar Pemda dapat memberi dukungan terhadap program stunting ini, karena kalau generasi tumbuh kerdil dan kurus, SDM yang berkualitas akan sulit tercapai. Sehingga tidak sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi dalam rangka prioritas pembangunan nasional.

“Kita mendukung setiap upaya untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Apalagi presiden sudah menugaskan kepada BKKBN sebagai leader untuk menangani stunting bersama 11 kementerian dan lembaga. BKKBN kan punya jaringan SDM yang sangat luas, mereka punya kader-kader posyandu yang menjadi ujung tombak di setiap desa dan kelurahan. Sehingga mereka bisa dijadikan bagian untuk menyosialisasikan program stunting ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Mediheryanto menjelaskan, pihaknya dalam penanganan stunting tidak hanya bersifat represif atau jangka pendek saja, tapi juga menggunakan strategi preventif (jangka panjang).

BKKBN juga sudah mendapat dukungan dari Kemendagri berupa surat edaran akan melakukan pemetaan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

“Untuk Kepri sendiri, kami juga sudah mendapat dukungan berupa surat edaran Gubernur terkait pelaksanaan dari pendataan. Dari hasil pendataan itu, kita akan mendapatkan data keluarga yang punya anak stunting dan data keluarga yang punya resiko tinggi. Kami akan mendapatkan pendataan itu melalui smartphone dan manual, tapi kita akan lebih mengutamakan melalui digital,” jelasnya.

Berita Golkar – Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menginginkan hasil uji lab produk ekspor yang dilakukan Kementerian Perdagangan bisa diterima mitra dagang.

Menurut Jerry, salah satu bentuk kerja sama mutual adalah dengan rekognisi hasil pengujian mutu dan standard produk antar negara.

Hal inilah yang sedang didorong oleh Wamendag Jerry Sambuaga agar mekanisme perdagangan bisa lebih sederhana dan menguntungkan kedua belah pihak.

Caranya bisa dengan melalui perjanjian perdagangan maupun melalui kesepakatan bersama khusus dalam masalah ini.

“Ini adalah teknis perdagangan yang bisa menentukan sejauh mana keunggulan produk kita karena menyederhanakan mekanisme perdagangan. Misalnya produk ikan, jika sejak dari awal sebelum dikemas uji mutu yang kita lakukan bisa direkognisi, tentu sampai ke negara mitra dagang tidak perlu lagi diuji. Jadi mutu produk terjaga dan waktunya bisa lebih singkat,” ujar Jerry dalam keterangannya, Rabu (17/2/2021).

Di Indonesia, fungsi pemeriksaan dan penelitian produk salah satunya dilakukan oleh Direktorat Standarisasi dan Pengendalian Mutu (Standalitu) Kementerian Perdagangan yang punya balai pengujian di Ciracas, Jakarta Timur.

Balai tersebut memastikan semua produk yang diperdagangkan di Indonesia memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh peraturan.

Untuk itu menurut Wamendag, laboratorium standarisasi dan uji mutu produk yang dipunyai Kemendag harus punya peralatan yang canggih dan mutakhir.

Isu teknologi dan metode pengujian sangat krusial dan sensitif dalam bidang ini. Oleh karenanya, Indonesia harus juga menyediakan peralatan yang diakui oleh negara mitra dagang.

“Penting sekali soal teknologi dan peralatannya. Kita akan ajukan argumen bahwa kita perlu menunjang pemenuhan teknologi laboratorium ini dengan penganggaran yang memadai,” tutur Jerry.

Salah satu yang menarik adalah bahwa Balai Pengujian produk Kemendag juga menjadi pusat uji bagi produk kelapa sawit yang saat ini mendapat diskriminasi dari Uni Eropa.

Wamendag ingin agar ini bisa dibahas secara khusus pada perundingan Indonesia-European Union CEPA. Pasalnya, Uni Eropa punya standar dan pengujian sendiri dan kurang merekognisi hasil uji Indonesia.

“Padahal alat pengujian untuk produk kelapa sawit ini juga pengadaannya didukung oleh Uni Eropa, begitu juga standar-standar pengujiannya. Seharusnya tidak ada masalah dengan produk kelapa sawit kita. Kita harus suarakan itu dalam perundingan lanjutan nanti,” Kata Jerry.

Selain kelapa sawit, uji produk Balai Standar dan uji mutu Kemendag yang diakui antara lain untuk ikan oleh Autralia dan uji aflatoxin untuk produk pala. Menurut Wamendag, idealnya semua produk yang diuji oleh balai uji kementeriannya bisa diterima oleh semua negara mitra.

“Pak Mendag dan saya punya perhatian besar terhadap hal ini. Harus ada upgrade fungsi laboratorium yang terakomodasi dan tersambung juga dengan isi atau materi perjanjian perdagangan kita,” pungkas Jerry.

Berita Golkar – Pemerintah terus memikirkan strategi pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19, khususnya di sektor pariwisata, untuk itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno di kantornya pada Selasa (16/2/2021) kemarin.

Turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga Uno, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf Kurleni Ukar, serta Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Fadjar Hutomo.

Dalam pertemuan khusus tersebut kedua menteri ini melakukan pembahasan yang difokuskan pada upaya mendorong sektor pariwisata agar bisa segera pulih pada tahun ini, setelah mengalami kontraksi yang dalam karena pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu.

Sejumlah program yang telah disiapkan pemerintah salah satunya adalah program hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN yang pada tahun lalu telah terserap 70 persen untuk hotel dan restoran.

Pada tahun 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN tercatat sebesar Rp 3,3 Triliun.

Selain itu, Pemerintah juga akan melanjutkan berbagai program stimulus dalam rangka PEN yang sudah berjalan tahun lalu, seperti misalnya subsidi bunga, restrukturisasi kredit dan KUR Pariwisata.

Airlangga mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling terdampak paling besar karena pandemi Covid-19 dan pulih paling akhir. Sehingga, diperlukan stimulus atau program khusus agar terdapat perbaikan dan bisa menunjang perekonomian nasional.

Pemerintah juga akan memperluas peserta program Kartu Prakerja di tahun 2021, bagi para pekerja di sektor pariwisata.

“Validasi data, data yang kredibel dan akurat sangatlah penting untuk mendorong program-program PEN di sektor pariwisata,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan persnya, Rabu (17/2/2021).

Pemerintah juga menyiapkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan mendorong pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata untuk menggeliatkan kembali minat wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata.

“Perlu ada shifting target wisatawan ke Wisatawan Nusantara atau Domestik yang diperkirakan sebesar 50-55 juta orang,” ujar Menko Airlangga.

Saat ini, Pemerintah tengah mempercepat PP untuk KEK Pariwisata Lido dan 2 KEK pariwisata di Kawasan Babel yang masih dalam proses adalah KEK Sungai Liat dan KEK Tanjung Gunung.

Dia mengingatkan pentingnya program padat karya di sektor pariwisata agar dapat dilaksanakan pada triwulan pertama tahun ini, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pekerja di sektor pariwisata dan juga wisatawan.

“Vaksinasi Covid-19 perlu diprioritaskan untuk pekerja di sektor pariwisata, agar memberikan rasa aman dan nyaman saat berinteraksi dengan para wisatawan. Pemerintah ingin geliat wisata mulai ada kembali, tanpa mengesampingkan aspek keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

Berita Golkar – Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi langkah dan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang siap menerima kritik pedas dan saran dari masyarakat terhadap pelayanan publik demi terciptanya perubahan yang lebih baik.

Menurutnya, kritik itu tidak asal apalagi sampai menyebarkan hoaks.

“Kritik yang diharapkan pastinya kritikan pedas yang membangun, jangan mengkritik pemerintah asal bunyi saja dan akhirnya menyebarkan hoaks. Kritik demi terwujudnya perubahan dan terciptanya sebuah pemikiran baru dan hadirnya sebuah solusi demi kemajuan negara yang kita cintai yaitu NKRI,” mata Andi Rio kepada wartawan, Senin (15/2/2021).

Politikus Partai Golkar itu berharap, agar masyarakat dapat lebih mengkritisi kinerja-kinerja pemerintah secara objektif dan sesuai kaidah yang sesuai aturan dan mekanisme dalam menyampaikan kritik.

Hal itu demi terwujudnya perbaikan secara bertahap terhadap pelayanan publik

“Masyarakat bisa mengkritik pemerintah melalui media massa, sosial media serta media lainnya tentunya harus sesuai etika. Tentunya kritik harus berdasarkan fakta dan data,” ujarnya.

Lebih lanjut, Andi Rio berharap agar pemerintah dapat lebih mempersiapkan kesiapan birokrasi baik dari sisi sumber daya manusia dan kotak saran yang biasa terlihat untuk dapat rajin dibuka dan dibaca di setiap sentra pelayanan publik dalam menerima kritik pedas yang akan diterima.

“Jangan sampai kotak saran yang biasa kita lihat hanya sebuah pajangan semata dan tidak pernah dibuka, serta pegawai yang dikritik di lokasi pelayanan publik harus siap dan ramah. Jangan nanti malah marah dan justru akan menimbulkan keributan di lokasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah. Pernyataan itu Jokowi sampaikan saat peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020.

Jokowi juga meminta Pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tak hanya itu, dalam sambutannya di acara Hari Pers Nasional, Jokowi mengatakan ia dan pemerintah siap menerima saran dan kritik dari insan pers.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyampaikan bahwa Pemerintah tidak pernah takut dikritik publik. Fadjroel membantah anggapan bahwa Pemerintah menjerat masyarakat yang mengkritik Pemerintah dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berita Golkar – Memasuki tahun 2021, Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Dito Ganinduto optimis perekonomian domestik terus menunjukkan pemulihan dan akan didorong melalui keberlanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Terlihat pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat mengalami perbaikan sebesar 0,22 persen atau minus 2,39 persen (year of year) pada triwulan IV 2020.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Jabar tahun 2020 menjadi minus 2,44 (yoy), menurun dibandingkan tahun 2019 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

“Dari sisi stabilitas sektor jasa keuangan terjaga, hal ini ditunjukkan dari permodalan yang tinggi dan likuiditas ample, pertumbuhan kredit baru pada bulan Desember 2020 tercatat 29,94 persen secara year on year, aliran dana masuk sebesar Rp35,4 triliun (11 Februari 2020), jumlah emiten baru tertinggi di kawasan ASEAN sebesar 53 emiten, dan jumlah investor pasar modal di Januari 2021 sebesar 4,15 juta,” pungkas Dito saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Bandung, Jawa Barat, Senin (15/2/2021).

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, di awal 2021 jumlah investor pasar modal mencapai 4,15 juta investor dengan didomimasi investor ritel 99,6 persen.

Jumlah SID/Investor di Jabar mencapai 735.000 orang atau 19,3 persen secara nasional. Jumlah ini terbanyak kedua setelah DKI Jakarta.

“Pada tahun 2021 saya optimis demand kredit di Jabar secara gradual berpotensi meningkat yang didukung oleh membaiknya business confidence, perbaikan regulasi, serta relokasi sejumlah perusahaan ke Indonesia yang sebagian besar memilih lokasi di Jabar, longgarnya likuiditas akan menjadi modal yang penting untuk optimalisasi penyaluran kredit prudent di 2021,” paparnya.

Lebih lanjut Dito menyampaikan, dalam rangka menggairahkan industri otomotif dan meningkatkan investasi pada sektor tersebut.

Permerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa relaksasi PPnBM yang bertujuan untuk meningkatkan purchasing power dari masyarakat dan memberikan jumpstart pada perekonomian.

“Saya mengapresiasi gerak cepat dan dukungan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, terkait aturan uang muka atau down payment (DP) 0 persen, kemudian kebiajakan ATMR Kredit untuk kendaraan bermotor juga perlu disesuaikan tentunya dukungan kebijakan ini akan mampu mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor,” imbuh legislator dapil Jawa Tengah VIII itu.

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra mengapresiasi usaha budidaya koral yang dilakukan oleh Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara (KPKHN) di daerah Serangan, Bali.

Legislator Golkar ini mengatakan, melakukan usaha budidaya koral tidak mesti dengan cara merusak alam. Budidaya koral bisa menjadi solusi untuk memperkaya alam lebih banyak lagi dan memperkaya kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendapat atmosfer yang positif sekali dari kunjungan kita meninjau budidaya koral yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Kita harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dengan melakukan pengawasan, serta memberikan teknologi yang lebih matang lagi kepada kelompok masyarakat yang sudah melahirkan hak paten dan hak cipta itu,” ujar Bagus usai disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Provinsi Bali, Senin (15/2/2021).

Ia menyampaikan, meskipun kelompok masyarakat yang tergabung dalam KPKHN itu telah mengantongi hak cipta dan hak paten, namun mereka tidak melakukan usahanya secara monopoli.

Mereka justru melaksanakannya dengan cara berbagi kepada masyarakat untuk sama-sama bergerak guna melestarikan alam ini dan juga tergerak untuk melahirkan kekuatan ekonomi di dalam masyarakat.

“Kita harus mengapresiasi lebih dengan memberikan dukungan kebijakan terkait dengan pemberdayaan budidaya koral tersebut,” politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Selain mengunjungi lokasi budidaya koral, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Sudin juga meninjau lokasi budidaya Ikan Kerapu sekaligus melakukan panen Kerapu.

Terkait budidaya kerapu itu, Bagus mengatakan, persilangan antara kerapu macan dengan kerapu naga ternyata luar biasa peningkatannya. Dimana telah menghasilkan berat yang ideal dalam kurun waktu pemeliharaan 6 bulan.

“Ini perlu kita tingkatkan dengan memberikan pendampingan sarana prasarana yaitu berupa keramba jaring apung dan juga sarana teknologi yang lainnya, termasuk pembinaan terhadap sumber daya manusianya,” kata Bagus.

Sementara itu, berkaitan dengan upaya melahirkan desa wisata bahari di daerah Serangan, Bagus menyatakan bahwa Serangan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi yang lengkap.

Ada budidaya koral, kerapu, fasilitas rumah makan, dan juga hutan mangrove.

“Kita bisa berdayakan lebih banyak lagi. Tinggal sedikit saja dipoles maka Serangan bisa menjadi desa wisata bahari unggulan,” pungkasnya.

Berita Golkar – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu direvisi apabila UU itu tidak memberikan rasa keadilan.

Menurut Christina, Presiden Jokowi menangkap kegusaran masyarakat yang banyak menggunakan UU ITE untuk saling melaporkan.

Christina pun mengakui menerima banyak masukan dari berbagai Non-Government Organization (NGO) terkait wacana revisi UU ITE tersebut.

“Saya berbicara dalam kapasitas sebagai Anggota Komisi I dan Badan Legislasi sepenuhnya mendukung pernyataan Presiden. Ini memang riil terjadi di masyarakat dan saya mengapresiasi Presiden yang menangkap kegusaran masyarakat,” kata Christina saat dihubungi wartawan, Selasa (16/2/2021).

“Banyak masukan ke kami dari NGO dan masyarakat terkait urgensi revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE,” lanjutnya.

Christina menjelaskan, pernyataan Presiden Jokowi itu sebenarnya meminta agar Kapolri membuat pedoman interpretasi resmi terkait pasal-pasal UU ITE yang berpotensi multitafsir.

Pedoman itu selanjutnya digunakan oleh institusi kepolisian dalam menerima laporan atau menjalankan penyelidikan/penyidikan.

Apabila dalam level peraturan tersebut (peraturan Kapolri atau surat edaran Kapolri) problem multifasir maupun saling lapor sudah bisa dieliminir maka revisi UU ITE belum diperlukan.

“Namun jika ternyata implementasi di lapangan masih tidak sesuai dengan harapan, maka revisi UU ITE menjadi satu-satunya jalan keluar,” ucap Christina.

Lebih lanjut, meski mendukung pernyataan Presiden Jokowi, Christina bersikap rasional jika revisi UU ITE itu terwujud.

Dia mengatakan, proses revisi UU membutuhkan waktu. Prolegnas Prioritas 2021 pun sudah tinggal menunggu pengesahan tingkat dua di level yakni di Rapat Paripurna.

“Sehingga kemungkinan baru bisa masuk di Prolegnas Prioritas 2022 kecuali ada rapat kerja lagi antara Baleg dan Pemerintah (Menkumham) dan kemudian Pemerintah yang mengajukan revisi RUU ini,” ujar Christina.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti banyaknya masyarakat yang saling melaporkan ke polisi dalam beberapa waktu belakangan ini. Para pelapor menggunakan pasal Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik (ITE).

Dalam rapat pimpinan TNI/Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin, (15/2/2021). Presiden mengatakan akan meminta DPR untuk merevisi UU ITE, bersama pemerintah, apabila undang-undang tersebut tidak memberikan rasa keadilan.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini,” kata Jokowi.

Revisi UU ITE tersebut kata presiden terutama dilakukan pada pasal-pasal karet yang multi tafsir. Pasal-pasal yang bisa ditafsirkan secara sepihak.

” UU ITE ini. Karena di sinilah hulunya. Hulunya ada di sini, revisi,” katanya.

Meskipun demikian kata Presiden ruang digital di Indonesia tetap harus dijaga. Tujuannya agar ruang digital di Indoensia sehat dan beretika.

“Agar penuh dengan sopan santun, agar penuh dengan tata krama, dan produktif,” pungkasnya.

Sebelumnya banyaknya pelaporan polisi kepada orang-orang yang bersebrangan dengan pemerintah mendapatkan sorotan sejumlah pihak.

Berita Golkar – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menyebutkan, relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk produk otomotif khususnya mobil penumpang bertujuan untuk meningkatkan purchasing power di masyarakat dan jumpstart pada perekonomian nasional.

Menurutnya, industri otomotif merupakan salah satu sektor yang terkena dampak dari Covid-19 dan relaksasi ini untuk menggairahkan kembali pertumbuhannya.

“Saat ini negara-negara lain juga memberikan stimulus khusus untuk industri otomotif selama pandemi Covid-19. Seperti pengurangan pajak penjualan sebesar 100 persen untuk mobil rakitan dalam negeri dan potongan pajak 5 persen untuk mobil yang dirakit di negara asalnya,” ucap Agus dalam keterangannya, Sabtu (13/2/2021).

Maka dari itu, lanjut Agus, Kementerian Perindustrian mengusulkan relaksasi PPnBM perlu dilakukan selama tahun 2021, dengan skenario PPnBM 0 persen dengan periode Maret-Mei 2021, PPnBM 50 persen periode Juni-Agustus 2021 dan 25 persen dengan periode September-November 2021.

“Upaya ini tentu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, sehingga relaksasi dilakukan secara bertahap,” kata Agus.

Dengan pemberlakuan relaksasi PPnBM secara bertahap, Agus meyakini, dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit.

“Selain itu, dengan relaksasi ini juga diperkirakan ada penambahan output industri otomotif akan menyumbang pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun,” ujarnya.

“Kebijakan tersebut juga akan berpengaruh pada pendapatan negara yang diproyeksi terjadi surplus penerimaan sebesar Rp1,62 triliun,” kata Agus.

“Industri pendukung otomotif sendiri menyumbang lebih dari 1,5 juta orang dan kontribusi PDB sebesar Rp700 triliun,” lanjutnya.

Ia menyebutkan, dalam menjalankan bisnisnya industri otomotif berkaitan dengan industri lainnya dengan kontribusi industri bahan baku sekitar 59 persen dalam industri otomotif.

Sebelumnya, Menperin menegaskan, perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 tahun 2019 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menurunkan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor. Peraturan tersebut diundangkan tahun 2019 dan akan diberlakukan pada Oktober 2021.

“Perubahan PP ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah, menurunkan emisi gas buang, dan meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor nasional,” kata Agus.

Di samping itu, skema pajak PPnBM berbasis flexi engine (FE) dan CO2 berdasarkan PP 73/2019 akan mampu mendorong pertumbuhan kendaraan rendah emisi dengan memberikan gap pajak yang cukup dengan kendaraan konvensional, sekaligus meminimalkan penurunan industri lokal dengan menetapkan kisaran pajak sesuai daya beli masyarakat.

“Revisi PP 73/2019 akan mengakselerasi pengurangan emisi karbon yang diperkirakan mencapai 4,6 juta ton CO2 pada tahun 2035,” ungkap Agus.

Selain itu, menurut Agus, nantinya industri pendukung kendaraan listrik juga akan mengalami kenaikan dan diharapkan pada tahun 2025 produksi kendaraan listrik nasional untuk roda 4 dapat mencapai 20 persen dari kapasitas produksi atau mencapai 400,000 kendaraan.

Ia juga menjelaskan, usulan perubahan PP 73/2019 mempertimbangkan infrastruktur dari industri otomotif nasional. Sehingga perlu dilakukan peningkatan secara gradual, yang nantinya dapat dievaluasi kembali melihat peningkatan dari infrastruktur kendaraan listrik dan kondisi industri otomotif nasional.

“Usulan perubahan PP 73/2019 akan memberikan dampak positif, diantaranya Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau BEV menjadi satu satunya mendapatkan preferensi maksimal PPnBM 0 persen,” kata Agus.

Selain itu, menurut Agus, usulan tarif PPnBM untuk PHEV sebesar 5 persen sejalan dengan prinsip semakin tinggi emisi CO2, maka tarif PPnBM semakin tinggi nilai PPnBM-nya.

Menurut Menperin, perubahan terhadap PP 73/2019 diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi dunia otomotif internasional, di mana kendaraan listrik terus mengalami kenaikan di Eropa dan Amerika Serikat

Kemudian perubahan PP ini juga, ungkap Agus, dapat mendorong investasi di industri kendaraan bermotor nasional, baik dari sektor hulu maupun hilir yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja.

“Diperkirakan investasi yang akan masuk senilai lebih dari Rp50 triliun sampai dengan lima tahun yang akan datang,” ungkap Agus.