Penulis: admin

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin Covid-19 terhadap tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Azis, pemberian vaksin kepada tahanan KPK dapat berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan akses, karena bukan merupakan target prioritas vaksin sebagaimana yang dicanangkan Pemerintah.

“Lebih baik kita memperhatikan masyarakat yang memang membutuhkan dan menjadi prioritas,” kata Azis dalam keterangan pers yang dikutip Senin (1/3/2021).

Menurut Politisi Partai Golkar ini, skala prioritas pemberian vaksin Covid-19 masih belum seluruhnya selesai diberikan dan tahanan tidak termasuk dalam skala prioritas tersebut.

Azis berharap Kemenkes dapat meningkatkan pengawasan terhadap implementasi pemberian vaksin Covid-19 karena akan diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

“Pemberian vaksin harus dengan target prioritas terlebih dahulu dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, guna memastikan penyaluran vaksin dapat menyeluruh dan tidak terjadi penumpukan di satu titik tertentu,” ujar Azis Syamsuddin.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu meminta Kementerian/Lembaga (K/L) maupun masyarakat serta pihak-pihak yang akan menerima vaksin dapat mengikuti jadwal dan skala prioritas yang telah ditentukan Pemerintah. Hal itu menurut dia karena perlindungan kesehatan merupakan hal penting bagi seluruh masyarakat, namun harus ditentukan sesuai skala prioritas.

Sebelumnya, KPK menjelaskan alasan pemberian vaksin Covid-19 kepada para tahanannya yang menuai kritik karena bukan prioritas kelompok penerima vaksin.

“Negara bertugas untuk memberikan perlindungan kepada segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, demikian diamanatkan pembukaan alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (25/2/2021).

Karena itu menurut dia, KPK melaksanakan vaksinasi bekerja sama dengan Komite Penanganan Covid-19 untuk seluruh insan KPK dan para pihak yang berinteraksi dalam lingkungan KPK.

“Mari kita pahami bersama bahwa sampai dengan hari ini kasus positif Covid-19 tahanan KPK cukup tinggi, yaitu 20 dari total 64 orang tahanan (31 persen) dan bahkan ada pegawai (KPK) sampai meninggal dunia,” ungkap Firli.

Firli mengatakan tahanan KPK merupakan salah satu pihak yang rentan untuk tertular dan menularkan Covid-19 karena banyak berhubungan dengan berbagai pihak seperti petugas rutan, penyidik, keluarga tahanan, kuasa hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Berita Golkar – Partai Golkar menyampaikan selamat kepada 91 kepala daerah di Tanah Air yang diusung oleh Partai Beringin itu dan resmi dilantik untuk masa jabatan 2021-2024 pada Jumat (26/2/2021) lalu.

“Ucapan Selamat, sukses dan juga agar amanah dalam menjalankan tugas, dari Ketua Umum Partai Golkar Bapak Airlangga Hartarto kepada seluruh Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati ataupun wakil Bupati, Walikota ataupun wakil, setelah dilantik kemarin. Kami meminta para Kepala Daerah di seluruh Indonesia yang terpilih dan telah dilantik, agar dapat fokus dalam menjalankan tugas-tugasnya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang Kominfo, Nurul Arifin, Senin (1/3/2021).

Secara khusus, Golkar juga memberikan ucapan selamat kepada kadernya yang menjadi Kepala Daerah Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad dan Wagub Marlin Agustina.

Begitu pula dengan kepala daerah Bengkulu, Gubernur Rohidin Mersyah dan Wagub Rosjonsyah, yang dilantik Presiden Joko Widodo, pada Kamis (25/2/2021) di Istana Negara.

Pada Jumat lalu, juga dilantik kepala daerah dari Kota Solo, Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Wali Kota Teguh Prakosa.

Begitu pula di Medan, Wali Kota Bobby Nasution dan Wakilnya, Aulia Rachman.

“Kami juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo dan Mas Bobby sebagai Wali Kota Medan Semoga sukses dalam membangun kesejahteraan daerahnya, serta menjaga keberagaman Indonesia,” ucap anggota Komisi I DPR RI itu.

Golkar mendorong agar Kepala Daerah yang dilantik juga terus membuat terobosan dan inovasi dalam menjalankan tugasnya.

“Harus progresif dan inovatif dalam membangun daerah, agar sejalan dengan program Pemerintah. Utamanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kami berharap faktor ekonomi, kesehatan dan pendidikan menjadi fokus pembangunan untuk menuju Indonesia Maju,” ujar Nurul Arifin.

“Harapan kami dari DPP Partai Golkar, hendaknya para kepala daerah menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi good governance, fokus, transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Pada Pilkada Serentak 2020, Golkar menjadi pemenang karena terdapat 165 kepala daerah yang mereka usung memenangi pemilihan.

Kemenangan itu mencapai 61 persen, dan melebihi target Golkar dari 270 daerah yang menggelar Pilkada tahun 2020.

Pelantikan para Kepala Daerah itu tentunya menjadi sebuah tantangan bagi Golkar untuk membuktikan bahwa setiap Bupati, Wali Kota dan Gubernur yang mereka usung bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh amanah serta tanggung jawab.

Berita Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis meminta masyarakat bersabar menunggu kepastian keberangkatan ibadah Haji tahun 2021, sebab saat ini pihak Kerajaan Arab Saudi belum memberikan perkembangan lebih lanjut. Ia mengatakan Komisi VIII DPR RI akan berusaha mengupayakan agar ibadah haji 2021 dapat segera terlaksana.

“Jadi, saat ini kita masih menunggu apakah ada keberangkatan haji tahun 2021 ini atau tidaknya,” sebut John

Meski belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari Kerajaan Arab Saudi, Pemerintah Indonesia bersama dengan Komisi VIII DPR RI tetap melakukan persiapan-persiapan atas hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2021.

“Kita sedang menunggu, tetapi Pemerintah bersama dengan Komisi VIII DPR akan tetap melakukan persiapan-persiapan atas hal yang diperlukan, beberapa hari lalu kami juga sudah membahas hal ini dengan Kementerian Agama,” pungkas politisi Partai Golkar tersebut.

Komisi VIII DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Pelaksanaan Ibadah Haji (BPIH) untuk keberangkatan tahun 2021.

Menurut John ada tiga kemungkinan yang akan terjadi pertama, akan berangkat sesuai dengan kuota Haji Indonesia yakni sebanyak 221 ribu orang.

“Kemungkinan pertama itu yang akan berangkat sebanyak 221 ribu orang sesuai dengan kuota jemaah Haji Indonesia, lalu yang kedua bisa saja pengurangan kuota sebanyak 50 persen, dan ketiga bisa saja seperti tahun 2020 yaitu tidak ada,” urai legislator dapil Sumatera Barat II itu.

John berharap tahun 2021 jemaah asal Indonesia dapat berangkat untuk menunaikan ibadah Haji. Komisi VIII DPR RI akan berusaha semaksimal mungkin dengan gencar lakukan sosialisasi kepada setiap daerah-daerah, agar tetap semangat dan berdoa.

“Kami dari Komisi VIII gencar lakukan sosialisasi kepada setiap daerah-daerah agar mereka tetap semangat tentu harus ditambah dengan doa supaya ibadah Haji tahun ini dapat terlaksana,” sebut John.

Berita Golkar – Dalam mendukung pelaksanaan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro yang telah diperpanjang Pemerintah hingga 8 Maret di tujuh provinsi di Pulau Jawa. Pemerintah mulai membagikan masker kepada masyarakat sebanyak 35 juta masker.

“Siang ini saya bersama Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita (@agusgumiwangK) menyerahkan 35 juta masker yang akan didistribusikan untuk masyarakat melalui TNI dan Polri,” disampaikan melalui isi cuitan akun twitter resmi Menko Perekonomian dan Ketua KPCPEN, Airlangga Hartarto (@airlangga_hrt).

Masker berbahan kain dengan standar kesehatan itu diberikan gratis kepada masyarakat untuk menyukseskan program 3 M (Memakai masker, Menjaga jarak dan Mencuci tangan).

Diharapkan dengan adanya pembagian masker ini masyarakat bisa senantiasa mematuhi protokol kesehatan.

“Penyerahan 35 juta masker ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah lewat Kementerian Perindustrian untuk membantu mensukseskan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, terutama dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro,” tambah Airlangga dalam cuitannya, Rabu (24/2/2021) malam.

Selama ini, Pemerintah memang sangat mengharapkan tingkat kedisiplinan masyarakat terus meningkat untuk menerapkan protokol disiplin kesehatan.

Dalam pemaparan penanganan Covid-19 beberapa hari lalu, menyebutkan jika tren kepatuhan protokol kesehatan juga meningkat di seluruh provinsi hingga 87-88 persen.

Dalam program pemberian masker oleh Pemerintah itu sendiri, berlaku untuk masyarakat yang berada di semua zona, baik hijau, kuning, orange dan merah.

Penyaluran masker gratis berbahan kain ini dikoordinasikan melalui aparat TNI/Polri yang ditegaskan untuk membantu pelaksanaan PPKM Mikro.

“Hal ini juga sesuai arahan Presiden Joko Widodo @jokowi dimana Pemerintah harus mendorong kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Untuk seluruh masyarakat, mari bersama kita jaga dan tetap patuhi protokol kesehatan. Salam,” pungkas Airlangga Hartarto lewat akun twitternya, @airlangga_hrt.

Lewat program pembagian masker secara gratis ini diharapkan bisa terus meningkatkan kepatuhan disiplin protokol kesehatan dan tentunya bisa menekan angka positif pandemi Covid-19 di Tanah Air.

 Berita Golkar – Dua kader Partai Golkar resmi menjabat sebagai Gubernur setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (25/2).

Keduanya, Rohidin Mersyah dilantik menjadi Gubernur Bengkulu, dan Ansar Ahmad menjadi Gubernur Kepulauan Riau. Kedua kader partai berlambang pohon beringin tersebut menjadi pemenang pada Pilkada 2020 di provinsinya masing-masing.

Rohidin Mersyah yang berpasangan dengan Rosjonsyah berhasil meraih 41,1 persen suara pada Pilkada Bengkulu.

Sementara, Ansar Ahmad-Marlin Agustina berhasil mengungguli pasangan calon lain dengan meraup 308.553 suara di Pilkada Provinsi Kepulauan Riau.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengucapkan selamat menjalankan amanah yang baru kepada dua kader Golkar tersebut.

Nurul mengatakan, baik Rohidin maupun Ansar Ahmad merupakan kader murni Partai Golkar.

“Pak Rohidin adalah Ketua DPD Provinsi Bengkulu Partai Golkar, sedangkan Pak Ansar Ahmad adalah mantan ketua DPD Provinsi Kepulauan Riau. Keduanya adalah kader murni Golkar,” tutur Nurul Arifin dalam keterangannya, Kamis (25/2).

Ia menambahkan, kemenangan dua kader Golkar ini sebagai kerja keras seluruh kader untuk memenangkan Pilkada 2020 sesuai instruksi Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Bahkan, sinergi dan kerja keras kader ini membuat pencapaian kemenangan partai pada Pilkada 2020 melebihi target yang sudah ditetapkan DPP.

Golkar berhasil meraih 61,11 persen kemenangan dari target awal hanya 60 persen.

“Kemenangan ini di satu sisi sebuah kesuksesan, tapi di sisi lain, ini amanah baru yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Semoga Pak Rohidin dan Pak Ansar amanah dan langsung bisa ikut membantu Pemerintah menghadapi pandemi Covid-19,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengaku pihaknya akan langsung tancap gas untuk bekerja memulihkan kondisi ekonomi sosial akibat pandemi Covid-19. Ia mengatakan, dua prioritasnya setelah menjabat sebagai orang nomor satu di Provinsi Kepri adalah penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Kami, bersama Wakil Gubernur, dan stakeholder di Kepri akan berusaha secepat mungkin melakukan usaha-usaha recovery ekonomi,” ujarnya.

Hal senada juga diucapkan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Ia menegaskan, prioritas saat ini bagi Pemerintah daerah adalah menangani Covid-19 beserta dampaknya di masyarakat.

Berita Golkar – Elektablitas Partai Golkar kembali sukses berada di urutan kedua nasional, sekaligus menggeser Partai Gerindra.

Hasil ini didapat dari survey yang dilakukan oleh lembaga survey Parameter Politik Indonesia pada awal Februari 2020 di Tanah Air.

Dalam hasil survei Parameter Politik Indonesia yang terkait dengan partai politik masih menunjukkan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi dibanding partai politik lainnya, yaitu 25,1 persen.

Di posisi kedua, ditempati Golkar dengan elektablitas mencapai 11,4%. Pencapaian Golkar ini disebut telah menggeser Partai Gerindra yang dalam survey Parameter Politik itu hanya menempati urutan ketiga dengan perolehan elektabilitas sebesar 10,9 persen saja.

“PDI-P sementara masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi 25,1 persen disusul Partai Golkar dengan 11,2 persen dan Partai Gerindra 10,9 persen,” ujar Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, dalam rilisnya rilis survei Parameter Politik, Senin (22/2/2021).

Tampilnya Golkar sebagai partai kedua dalam survey ini bukanlah sebuah kejutan. Selama ini, partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto itu konsisten menjadi partai besar di Indonesia. Partai berlambang beringin itu tak pernah terlempar dari posisi tiga besar dalam setiap pemilu di Indonesia.

Ini membuktikan jika Golkar mempunyai kader yang militan. Golkar juga secara tradisional selalu memiliki pendukung yang setia di berbagai daerah. Ini kembali tergambar dalam survey yang dilakukan Parameter Politik dimana Golkar masih memiliki elektabilitas hingga 11,4 persen.

Sebaliknya, Partai Gerindra justru melorot karena berbagai isu politik yang mendera partai tersebut. Termasuk bergabungnya mereka ke pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin.

Selain PDIP, Golkar dan Gerindra, berturut-turut hasil survey Parameter Politik menyebut peroleh partai lain. PKB elektablitas 8,0, disusul Demokrat 6,0, kemudian PKS 5,8, selanjutnya Nasdem 5,4, PAN (5,1) dan PPP (4,3).

Partai yang tak mencapai parliamentary threshold antara lain Perindo (1,9 persen), PSI (1,5 persen), Berkarya (1,4 persen), Partai Hanura (1,2 persen) PBB (0,6 persen) Partai Garuda (0,3 persen), PKPI (0,2 persen). Sementara, responden yang belum memiliki pilihan (undecided voters) sebanyak 11,2 persen.

Survey Parameter Politik Indonesia itu dilakukan pada Desember 2020 dengan mewawancari responden sebanyak 1.200 responden. Pertanyaan yang diajukan antara lain, jika pemilihan umum legislatif dilakukan saat ini, partai politik mana yang akan dipilih.

Responden dalam survey ini adalah masyarakat atau populasi survei yang telah memiliki hak pilih atau suara seperti diatur dalam peraturan perundangan.

Kerangka sampel dalam survey ini adalah nomor telepon responden yang pernah diwawancarai secara tatap muka oleh Parameter Politik dalam survei nasional yang diselenggarakan pada rentang waktu September 2017 hingga Desember 2020.

Survei ini dilakukan kepada 1.200 responden. Diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara random dari kerangka sampel. Margin of error survei ini sebesar ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin mendukung kebijakan Pemerintah memotong cuti bersama di tahun 2021 dari sebelumnya tujuh hari menjadi dua hari sebagai langkah menekan penyebaran Covid-19.

“Mobilitas masyarakat selalu tinggi hingga memberikan dampak pada lonjakan kasus Covid-19 setiap libur yang cukup berkepanjangan, karena banyak yang ingin melakukan liburan ke destinasi wisata,” kata Azis, Rabu kemarin, dikutip Kamis (25/2/2021).

Dia menilai kebijakan tersebut harus benar-benar dijalankan dan diimplementasikan, khususnya di daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam menekan kasus Covid-19.

Karena itu, Azis meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengimbau kepada perusahaan ataupun kalangan industri untuk mengikuti kebijakan tersebut.

“Saya minta Pemerintah mengimbau perusahaan ataupun industri agar mengikuti kebijakan tersebut dengan tidak memberikan cuti bersama bagi karyawannya. Hal itu agar dengan komitmen bersama seluruh pihak maka diharapkan dapat efektif menekan kasus Covid-19,” ujar Azis.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, para pengusaha harus dapat menjalankan anjuran dan kebijakan Pemerintah tersebut demi terciptanya Indonesia sehat dan keinginan seluruh masyarakat untuk pulihnya ekonomi.

Azis juga meminta TNI dan Polri untuk menyusun strategi mengawasi dan mengatur ketertiban dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Dia menilai aparat dan Satgas Covid-19 harus tegas mengawasi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

Sebelumnya, Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021, dari yang sebelumnya terdapat tujuh hari menjadi dua hari dengan pertimbangan untuk pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat yang diakibatkan mobilitas warga pada hari libur.

Aturan tersebut tertuang dalam SKB Menteri Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.