Penulis: admin

Berita Golkar – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengizinkan investasi minuman keras atau miras di empat wilayah di Indonesia.

Pasca mendengar berbagai masukan dari ulama, organisasi masyarakat (ormas), tokoh-tokoh agama dan juga dari daerah.

“Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden.

Tak lama berselang usai konferensi pers berbagai kalangan pun memberikan apresiasi atas keputusan Jokowi, termasuk pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar M. Azis Syamsuddin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo terkait pembatalan Perpres yang di dalamnya mengatur izin investasi miras.

“Saya patut memberikan apresiasi kebijakan Presiden Jokowi tersebut karena memang minuman keras lebih banyak membawa dampak negatif,” kata Azis dalam siaran pers kepada wartawan dikutip Rabu (3/3/2021).

Ia menyarankan ke depannya Pemerintah harus lebih mengutamakan masukan dari para pakar dan tokoh masyarakat dalam menentukan kebijakan. Azis juga meminta Pemerintah harus memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap berbagai aspek, seperti kesejahteraan masyarakat, sosial, ekonomi dan kesehatan.

“Pemerintah juga harus lebih memperhatikan dan mendukung investasi yang lebih membawa hal positif dan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menyerap para pekerja yang saat ini banyak menganggur,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam).

Politisi Partai Golkar itu menilai peran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sangat diharapkan demi mendukung dan mempermudah investasi di setiap daerah.

Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan dengan membantu mempermudah izin serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para investor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, He­tifah Sjaifudian, meminta Pemerintah memastikan guru honorer juga mendapat­kan vaksinasi Covid-19 demi menghindari terjadinya pem­bedaan status dalam dunia pendidikan.

Apalagi, seba­nyak 5,8 juta pendidik dan kependidikan mendapatkan prioritas vaksinasi pada tahap kedua.

“Jangan sampai terjadi pem­bedaan status, karena semua sama-sama langsung bertatap muka dengan masyarakat. Data Pokok Pendidikan (Da­podik) harus akurat, jangan sampai ada yang tidak menda­patkan karena permasalahan administrasi,” ujar Hetifah dikutip dari salah satu media pemberitaan, Rabu (3/3/2021).

Ia berharap dengan mulai berjalannya vaksinasi, maka belajar tatap muka bisa se­gera berjalan normal. Sebab, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berlangsung se­tahun ini akibat pandemi Covid-19 menimbulkan banyaknya kesenjangan.

Meski begitu, Hetifah meng­ingatkan agar segenap guru, dosen dan tenaga kependidi­kan tetap harus menjalankan protokol kesehatan, seperti melalui sistem sif, menjaga jarak meja dan wajib meng­gunakan masker bagi masy­arakat luas.

Hetifah juga berharap orang tua dan institusi pendidikan terus menerapkan protokol kesehatan. Terakhir, ia menekankan seluruh stakeholder terus memantau per­kembangan program vaksi­nasi.

“Komisi X DPR RI menging­atkan seluruh jajaran stake­holder terus melihat per­kembangan. Kita lihat bebe­rapa bulan ke depan, bagai­mana efektivitas vaksin ini dalam menghambat penye­baran virus. Semoga semua berjalan lancar,” terang Politisi Partai Golkar itu.

Sekadar diketahui, Pemerin­tah mulai melakukan vaksi­nasi pada Rabu (24/2) di SMAN 70 Jakarta. Vaksinasi tersebut diharapkan rampung pada Juni 2021 dan pada Juli 2021 kegiatan belajar mengajar sudah bisa digelar tatap mu­ka.

Berita Golkar – Survei Microsoft terkait tingkat kesopanan digital dari pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya menunjukkan bahwa warganet Indonesia paling tidak sopan di Asia Tenggara.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Christina Aryani menilai hal ini patut menjadi perhatian dan mendorong warganet Indonesia untuk berbenah diri.

“Ini patut menjadi perhatian dan sewajarnya mendorong kita untuk introspeksi. Kami cukup prihatin dengan hasil temuan Microsoft dalam Digital Civility Index (DCI) ini. Survey ini sudah diadakan 5 tahun berturut-turut dan untuk tahun ini penilaian untuk Indonesia justru turun menjadi yang terbawah di Asia Tenggara,” ujar Christina, dikutip dari salah satu media pemberitaan, Rabu (3/3/2021).

Politikus Golkar itu lantas mencermati pula adanya peningkatan persebaran hoaks, penipuan hingga ujaran kebencian atau hate speech dalam survei itu.

Menurutnya, hasil survei itu dapat menjadi alarm peringatan bagi Tanah Air khususnya terkait masalah bullying.

“Sebab 47% dari 503 responden survey di Indonesia mengaku pernah terlibat di dalamnya, sementara 19% justru pernah menjadi korban,” jelasnya.

Lebih lanjut, Christina mengaku menyambut baik inisiatif Kemenkominfo yang akan membentuk Komite Etika Berinternet (Net Ethics Committee) untuk merumuskan panduan praktis budaya serta etika berinternet dan bermedsos.

“Kami di Komisi I yang salah satunya membidangi Komunikasi dan Informatika siap mendukung dan membantu mensosialisasikan panduan ini,” tandas Christina.

Sebelumnya diberitakan, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komputer di AS, Microsoft, melaporkan hasil studi tahunannya, “Civility, Safety, and Interactions Online 2020″. Hasil ini dirilis bersamaan dengan temuan dari Digital Civility Index ( DCI) 2020.

Studi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesopanan digital dari pengguna internet dunia saat berkomunikasi di dunia maya.

Mengutip dari salah satu media pemberitaan (26/2/2021), studi ini dilakukan dengan metode survei yang melibatkan 16.000 responden di 32 wilayah.

Survei tersebut mencakup responden remaja sampai orang dewasa tentang interaksi online mereka dan pengalaman mereka menghadapi risiko online.

Pelaksanaan survei ini berlangsung sejak April hingga Mei 2020.

Disebutkan bahwa riset ini mencakup 9 wilayah Asia-Pasifik (APAC), yaitu Australia, India, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Terkait topik kesopanan digital, Regional Digital Safety Lead, Asia-Pasifik, Microsoft, Liz Thomas menyampaikan, kesopanan digital dinilai sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong interaksi online yang positif.

Hal ini juga didukung situasi pandemi yang memungkinkan masyarakat lebih sering mengakses inetrnet.

“Melalui peringatan Safer Internet Day ini, kami diingatkan bahwa Pemerintah, organisasi, dan individu memiliki peran dalam membantu menjadikan internet tempat yang lebih baik untuk bekerja dan bermain,” ujar Thomas.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Golkar Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin menyatakan Indonesia konsisten menerapkan asas-asas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dalam menyikapi perkembangan dinamika politik di Myanmar.

“Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar, dan sebagai negara sahabat dan juga sesama keluarga besar ASEAN, kita harapkan agar situasi politik dalam negeri Myanmar dapat kembali pulih,” kata Azis dikutip dalam keterangan pers Selasa (2/3/2021).

Azis menilai segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan. Ia ber harap semua pihak dapat menahan diri serta mengedepankan dialog agar tetap dalam kerangka demokrasi yang selalu mengedepankan aspek kemanusiaan (humanity).

“Pemerintah untuk terus mengupayakan segala langkah-langkah agar proses demokrasi di Myanmar dapat kembali ke arah sebagaimana mestinya dan tidak berkembang menjadi isu geopolitik baru di kawasan Indonesia-Pasifik,” kata Azis.

Politikus Golkar itu menjelaskan bahwa Myanmar merupakan keluarga besar ASEAN yang secara geografis sangat strategis. Oleh karena itu, kata dia, segala upaya Kementerian Luar Negeri dalam konteks Myanmar justru adalah karena rasa persaudaraan yang kuat antara masyarakat Indonesia dan Myanmar secara khusus serta Myanmar dan ASEAN secara umum.

“Ini penting untuk dipahami agar tidak muncul asas praduga yang salah. Persoalan domestik di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan semangat Piagam ASEAN,” kata Azis.

Menurut Azis, rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional menjadi relevan dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Hal ini berlaku untuk hubungan antarbangsa maupun hubungan aktor negara dengan masyarakatnya.

“Indonesia akan selalu ada untuk Myanmar dan perlu memerankan peranan yang lebih besar dalam mereda gejolak-gejolak geopoltik maupun dampak ekonomi yang dapat timbul dari isu Myanmar,” kata legislator dapil Lampung II itu.

Berita Golkar – Kabar gembira untuk masyarakat pencinta Partai Golkar di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pasalnya, kini telah hadir Studio Digital Info Golkar yang terletak di Jln. Gedung Keuangan, Kelurahan Kayu Putih, Kota Kupang.

“Selamat atas dilaunching dan dimulainya Studio Info Golkar, yang akan membantu mengomunikasikan karya dan gagasan yang muncul lewat digital campaign. Melalui launching Info Golkar ini kita (Golkar) memulai sebuah pola dan cara kita berpolitik dengan sebuah terobosan baru, kita memulai proses aktualisasi gagasan yang bisa dikomunikasikan melalui media digital. Selamat berkarya dan sukses buat Info Golkar. Maju terus dan sukses buat seluruh Crew Info Golkar.” kata Melki Laka Lena, saat melaunching studio digital Info Golkar, Senin (1/3/2021).

Melki menjelaskan, studio Info Golkar lahir dari “Melki Laka Lena Team” yang didominasi genersasi muda milenial di luar pengurus partai Golkar.

Info Golkar kata Melki, dibangun secara mandiri, sebagai salah satu media konten kreatif yang turut membantu menginformasikan kegiatan Partai Golkar serta Kader Golkar dari DPP, DPD I dan DPD II, maupun kegiatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Kader, Trikarya dan Hasta Karya di era digital.

“Ini hasil karya dari Melki Laka Lena Team yang sudah bekerja dan membantu kami (Partai Golkar, red) sejak 2017 dan sampai saat ini, yang sudah beraktifitas membantu DPP Partai Golkar dan DPD I Partai Golkar Provinsi NTT. Partai Golkar se Indonesia yang memang ingin selalu bersama-sama dengan anak muda melakukan kerja dan karya nyata dalam berbagai aktifitas yang kemudian disuarakan, disampaikan, diteruskan melalui platform media social seperti Instagram dan fanpage Facebook atas nama Info Golkar” ujarnya.

Usai peluncuran, Melki Laka Lena langsung melakukan Podcast perdana di Studio Info Golkar bertajuk “Bicara Karya” yang dipandu langsung oleh Host, Laurensius Leba Tukan yang juga Wakil Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini DPD I Partai Golkar NTT.

Dalam podcast berdurasi lebih kurang 30 menit itu, sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini menjawab pertanyaan host seputar Penanganan Covid-19 dan Peran Partai Golkar NTT di era pandemi Covid-19.

Melki Laka Lena menambahkan, Studio podcast ini terbuka bagi masyarakat umum dan siapa saja yang ingin menyampaikan gagasan.

Sementara itu, pimpinan Info Golkar, Leader Ismail menyampaikan apresiasi kepada Melki Laka Lena selaku Penasehat Info Golkar yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan masa reses untuk melaunching Info Golkar.

Ia menuturkan soft launching Info Golkar sudah dilakukan pada 1 Januari 2021, dengan menerbitkan platform media social dan memproduksi konten-konten positif Partai Golkar kepada Indonesia lewat official account social media Info Golkar.

“Info Golkar bukan milik DPD I Partai Golkar NTT dan bukan milik kader Golkar tertentu tapi punya inisiatif membantu kader Golkar dan partai Golkar baik di DPD I Golkar NTT, kader DPD II Golkar Kabupaten/Kota di NTT, kader DPP Partai Golkar, umumnya telah membantu mengkampanyekan lewat konten kreatif digital partai Golkar melalui official akun media social Info Golkar.” jelasnya.

Leader berharap, dengan berdirinya Studio Digital Info Golkar ini, bisa menjadi model bagi DPD Partai se Indonesia, lebih khususnya lagi di DPD I dan DPD II partai Golkar di provinsi NTT untuk segera membangun Studio Digital Partai Golkar sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang telah menginstruksikan semua DPD partai Golkar se Indonesia untuk membangun Studio Digital Partai Golkar masing-masing.

Leader juga menyampaikan terima kasih kepada para kader Golkar yang telah berpartisipasi mendukung dan mensupport Info Golkar dalam melakukan kampanye digital di era revolusi industri 4.0.

Berita Golkar – Atlet-atlet Indonesia akhirnya mendapat proteksi dari virus corona. Tercatat 820 atlet, pelatih, dan tenaga pendukung mendapatkan vaksinasi Covid-19 dari Pemerintah, Jumat 26 Februari 2021.

Pasca menerima vaksin Covid-19 di Istora Senayan, Jakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berpesan agar para atlet jangan gegabah dalam menjalani rutinitas.

“Walaupun mereka sudah divaksin, protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan serius dan disiplin,” kata Menpora Zainudin Amali melalui keterangan pers yang dikutip dari media, Selasa (2/3/2021).

Untuk event nasional, atlet yang diprioritaskan adalah mereka yang segera tampil di ajang sepak bola (Piala Menpora) dan bola basket (IBL). Dua event itu akan mulai bergulir pada bulan Maret 2021.

Lebih lanjut Menpora juga berpesan untuk atlet yang berusia 23, 25, dan 26 tahun agar tetap memperhatikan daya tahan tubuh. Pasalnya secara fisik, kondisi mereka masih relatif bagus, tapi tetap harus menjaga daya tahan tubuh.

“Jadi bagi atlet, vaksin bukan saja menguatkan imun secara fisik, tapi juga psikis. Karena dengan divaksin tentu ada rasa kepercayaan diri yang muncul dari atlet tersebut,” Amali menuturkan.

Menpora Zainudin Amali turut menyebutkan vaksinasi diberikan tak hanya kepada atlet di bawah Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Melainkan juga melibatkan atlet disabilitas di bawah naungan National Paralympic Committee (NPC) Indonesia.

Selanjutnya, untuk event internasional ada Olimpiade dan SEA Games. Untuk tahap selanjutnya, vaksinasi akan dilakukan terhadap atlet, pelatih dan tenaga pendukung cabang olahraga yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON).

Langkah ini tentu saja bagai oase di tengah keringnya event olahraga nasional selama satu tahun sejak ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah akibat pandemi Covid-19.

Sejak saat itu, semua event olahraga, termasuk Liga 1, yang rencananya hanya diundur, sampai harus dihentikan permanen sampai musim selanjutnya digelar.

Sebab, sampai sebelum vaksinasi ini dilakukan, tak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Paling tidak, vaksinasi jadi salah satu langkah paling kongkret, di samping protokol kesehatan yang masih harus diterapkan.

Kita tidak bisa mengikuti negara-negara lain yang tetap menggelar event olahraga, lantaran berbagai faktor yang menentukan.

Indonesia tak seperti negara Eropa menggelar kompetisi sepak bola tanpa penonton karena minimnya kemampuan finansial klub untuk melakukan testing jelang dan pascapertandingan.

Indonesia juga tidak mungkin seperti Australia yang bisa menggelar Australian Open bahkan sudah dihadiri oleh penonton. Karena itu, vaksinasi jadi tumpuan Pemerintah agar event olahraga bisa secepatnya bergulir.

Sementara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, menegaskan kalau vaksinasi atlet ini bukan hanya penting, tapi juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti beberapa event.

Wapres menilai, mereka bisa mengharumkan nama bangsa saat berlaga, khususnya pada tingkat internasional.

Wapres menyebut kompetisi olahraga tingkat internasional merupakan satu dari dua kesempatan Bendera Merah Putih dikibarkan dan Lagu Indonesia Raya dikumandangkan.

Melalui vaksinasi ini, Ma’ruf berharap, akan menjadi motivasi bagi masyarakat bahwa atlet setelah divaksin, tubuh tetap sehat dan kuat. Beberapa atlet, ofisial dan tenaga pendukung olahraga Indonesia mengaku lebih percaya diri setelah menerima vaksin Covid-19.

Berita Golkar – Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan insentif fiskal penurunan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).

Hal ini merupakan upaya membangkitkan kinerja industri otomotif di Tanah Air, salah satu sektor yang terkena dampak signifikan dari pandemi Covid-19, agar kembali bergeliat.

Kebijakan dan stimulus dirancang guna meningkatkan pembelian dan produksi kendaraan sehingga akan mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Penurunan tarif tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

“Kepmen ini untuk menetapkan kendaraan bermotor yang dapat menerima fasilitas PPnBM DTP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 tahun 2021,” kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, dilansir dari rilis, Senin (01/03/2021).

Menperin menegaskan, kendaraan bermotor yang bisa menikmati insentif PPnBM DTP harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal.

“Harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) yang meliputi pemenuhan jumlah penggunaan komponen yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan produksi kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen,” jelasnya.

Kepmenperin 169/2021 ini juga menyebutkan, terdapat 115 jenis komponen yang bisa masuk dalam perhitungan kandungan lokal. Selain itu, total ada 21 tipe mobil yang bisa memanfaatkan diskon PPnBM sesuai beleid yang diundangkan pada 26 Februari 2021 tersebut.

Varian kendaraan tersebut meliputi produk dari enam perusahaan, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia.

“Dalam Kepmen, disebutkan bahwa perusahaan industri wajib menyampaikan rencana pembelian lokal (local purchase) dan surat pernyataan pemanfaatan hasil pembelian lokal (local purchase) dalam kegiatan produksi,” tuturnya.

Di samping itu, perusahaan juga wajib menyampaikan faktur pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, laporan realisasi PPnBM DTP, dan kinerja penjualan triwulan.

“Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah di bidang perpajakan dan/atau melibatkan lembaga verifikasi independen,” imbuhnya.

Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan pembelian lokal, Kemenperin mengusulkan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penghapusan sebagai kendaraan bermotor penerima fasilitas PPnBM DTP.

Agus optimistis, stimulus tersebut akan menurunkan harga kendaraan bermotor produksi dalam negeri sehingga lebih terjangkau di masyarakat dan meningkatkan daya saing terhadap kendaraan impor.

Selain itu, juga dapat meningkatkan kinerja produksi kendaraan bermotor roda empat atau lebih menjadi di atas satu juta unit pada 2021 atau sama dengan kinerja produksi 2019.

“Hal ini tentunya akan mampu memberikan dampak signifikan terhadap kinerja industri bahan baku dan komponen dalam negeri terutama industri kecil menengah (IKM),” tuturnya.

Dengan begitu, IKM dapat bertahan menjalankan usahanya di tengah tekanan pandemi COVID-19, hingga nantinya dapat mendukung pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Kemenperin mencatat, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional.

Saat ini, terdapat 22 pabrik dengan didukung 1.500 industri komponen (tier 1, 2, dan 3) dan lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut.

Sektor otomotif mampu menyumbang sebesar 10 persen terhadap PDB sektor industri, atau 25 persen terhadap PDB sektor industri apabila memasukkan ekosistem kendaraan bermotor.

Stimulus perpajakan berupa insentif PPnBM DTP ini berlaku selama sembilan bulan, terhitung Maret 2021 dan dibagi dalam tiga tahap.

Pengurangan 100 persen untuk tiga bulan tahap pertama, pengurangan 50 persen untuk tiga bulan tahap kedua, dan pengurangan 25 persen untuk tiga bulan tahap ketiga. Kemudian, untuk implementasinya akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan.

Pembebasan sementara PPnBM DTP ini diberikan untuk segmen Sedan dan 4×2 dengan kapasitas mesin di bawah 1500 cc dan diproduksi di dalam negeri. Segmen tersebut dipilih karena produk dalam negeri telah menguasai lebih dari 91 persen pasar Indonesia dan memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) lebih dari 80 persen.

Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Saniatul Lativa mengatakan, masih banyak masyarakat yang tertarik dan memilih bekerja di luar negeri.

Ada yang memilih berangkat secara prosedural dan tak sedikit pula yang berangkat dengan cara non prosedural. Padahal, Pemerintah sudah mempermudah birokrasi untuk warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.

“Hingga kini, masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri secara non prosedural masih tinggi, berdasarkan data BP2MI, 110 PMI (Pekerja Migran Indonesia) non prosedural di Jambi yang sudah ditangani. Untuk meminimalisir hal itu, saya mengadakan sosialisasi tentang peluang kerja ke luar negeri serta perlindungan yang diberikan negara kepada PMI,” tutur Saniatul Lativa di hadapan Himpunan Mahasiswa Tebo, Jambi, Minggu (28/2/2021).

Ia menyampaikan, untuk mencegah PMI berangkat secara non prosedural, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membuat tagline Sikat Sindikat yang bertujuan untuk memberantas calo-calo yang selama ini menjadi penyalur pekerja illegal.

“Calo tersebut ada karena masih banyaknya pekerja yang mendaftar. Oleh karena itu kami mengedukasi peserta agar bisa mengikuti jalur prosedural untuk bekerja di luar negeri,” terangnya.

Selain pencegahan, legislator Fraksi Partai Golkar ini juga berpesan kepada mahasiswa untuk terus meng-upgrade diri, terutama keahlian berbahasa asing.

“Saat ini, ekonomi dunia banyak dikuasai oleh China dan banyak peluang pekerjaan di China, oleh sebab itu mahasiswa harus bisa meningkatkan kompetensi bahasa antara lain bahasa mandarin,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala UPT BP2MI Pekanbaru Anna Florence menyampaikan bahwa PMI bukan hanya yang bekerja menjadi asisten rumah tangga melainkan masih banyak sektor formal yang memiliki potensi yang sangat besar.

“Contohnya di Jepang, di Jepang ada program Specified Skilled Workers yang memiliki 13 peluang sektor pekerjaan, antara lain industri pembuatan kapal dan mesin, industri penerbangan, industri perhotelan dan hospitality dan masih banyak sektor yang lainnya,” tuturnya.