Bulan: September 2024

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Berita Golkar – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan partainya tak keberatan jika presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menambah jumlah kementerian menjadi 44.

Bahlil yakin Prabowo dan Gibran telah mempertimbangkan secara matang sebelum memutuskan penambahan kementerian.

Sebagai perbandingan, dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, jumlah kementerian mencapai 38.

“Ya, tidak masalah jika dianggap sebagai kebutuhan. Kan untuk melakukan percepatan. Tidak ada masalah. Tinggal diatur tugas pokok dan fungsinya. Saya pikir setiap pemimpin punya gaya yang berbeda,” ujar Bahlil di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Bahlil juga menegaskan penentuan jumlah dan komposisi kabinet merupakan prerogatif presiden terpilih Prabowo Subianto. Golkar, kata Bahlil, menghormati penuh prerogatif tersebut.

“Penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi, kita jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Presiden terpilih, Pak Prabowo,” tegas Bahlil.

Ia juga menambahkan Prabowo pasti akan membuat kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahlil yakin, Prabowo akan mempertimbangkan banyak aspek dengan matang dalam memutuskan jumlah dan komposisi kabinet.

“Saya pastikan Pak Prabowo akan mempertimbangkan semuanya secara matang dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Bahlil yang saat ini menjabat menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) itu.

Lebih lanjut, Bahlil meminta semua pihak bersabar mengenai susunan kabinet Prabowo-Gibran. Menurutnya, Prabowo akan mengumumkan nama-nama menteri kabinet pada waktu yang tepat.

“Ya, sudah ada gambaran. Saya memang pernah berdiskusi dalam berbagai topik. Tunggu saja waktunya,” pungkas Bahlil.

Anggota Komisi IX DPR RI, Darul Siska.

Berita Golkar – Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska menyoroti peningkatan kasus Penyakit Tidak Menular (PTM) katastropik yang terus meningkat setiap tahunnya, khususnya yang berdampak serius terhadap anak-anak dan remaja.

Ia menyebutkan bahwa konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) berlebih menjadi salah satu faktor utama yang mengarahkan generasi muda ke dalam risiko tinggi penyakit tersebut, sehingga hal ini sudah menjadi ancaman masyarakat.

Ia juga menekankan konsumsi GGL perlu diwaspadai. Maka dari itu pentingnya edukasi sejak dini untuk mengatasi peningkatan kasus penyakit tidak menular (PTM) katastropik yang semakin marak, terutama yang disebabkan oleh konsumsi gula-gula (GGL) berlebih.

“Karena GGL ini sudah sangat mengancam masyarakat kita. Obesitas, diabetes melitus gitu ya dan juga semua itu harus menjadi perhatian semua pihak mulai dari pendidikan anak dari TK, SD, SMP, SMA, karena mereka harus biasakan waspada terhadap lemak, gula dan garam yang kalau dibiarkan tidak terkontrol akan membawa penyakit PTM tapi sangat berbahaya,” ungkap Darul Siska kepada Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panja pengawasan GGL Komisi IX DPR RI di Denpasar, Bali, Kamis (12/9/2024).

Darul menyerukan agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Perindustrian memperketat pengawasan terhadap produk makanan, khususnya yang diproduksi oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan pendidikan.

Pembinaan dan pengawasan yang ketat akan membantu UMKM dalam memproduksi makanan yang lebih sehat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Badan POM mengawasi makanan yang beredar dan juga mengawasi kandungan makanan-makanan yang dijual oleh UMKM, nah perindustrian membina UMKM juga sekaligus yang kita harapkan membina UMKM dalam memproduksi makanan yang sehat tentunya yang kadar gula, kadar garam, kadar lemaknya tidak melebihi ambang batas yang dibolehkan bagi seseorang untuk memakan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ia juga menyatakan bahwa Dinas Kesehatan setempat perlu melakukan penyuluhan secara rutin kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran pembatasan konsumsi GGL pada generasi muda.

“Iya Dinas Kesehatan mengedukasi orang di sekolah. Di sekolah itu kan ada guru piket segala macam ya jadi masing-masing sekolah itu masih ada yang bertanggung jawab untuk mengontrol makanan di sekitar sekolah yang diperjualbelikan oleh pengusaha-pengusaha kita,” tuturnya.

Baginya perlu kebijakan terpadu serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan ini.

“Kita minta ada kebijakan yang terpadu gitu, semuanya instansi yang terkait itu masing-masing jelas. Hal itu untuk membentuk kesadaran masyarakat dan dari kesadaran itu dia punya kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri agar dia tidak memakan makanan yang berbahaya dari segi gula, garam dan lemak,” ungkapnya.

Darul Siska berharap bahwa langkah-langkah ini akan diterapkan segera dan memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan PTM katastropik serta melindungi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi perhatian utama.

Rapat Tim pemenangan Usman Marham-Andi Hastri, di kantor DPD II Golkar Pinrang.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham memberikan arahan dalam rapat pemantapan tim Koalisi Pinrang Maju (KPM) di Kantor DPD II Partai Golkar Pinrang pada Kamis, 12 September 2024.

Kehadiran mantan Menteri Sosial itu memberikan semangat kepada tim pemenangan Usman Marham-Andi Hastri Wello.

Ketua Tim Koalisi Pinrang Maju Muhtadin mengatakan bahwa dalam rapat pemantapan tersebut pihaknya melakukan evaluasi dan membentuk tim hingga grassroot.

“Kami mengevaluasi tim yang kami bentuk ditingkat kabupaten. Kemudian kami membentuk koordinator wilayah, koordinator kecamatan, hingga tingkat TPS,” kata Ketua DPC Demokrat Pinrang ini.

Muhtadin menjelaskan bahwa tim yang telah dibentuk ini untuk memperkuat kolaborasi antara partai koalisi, Gerindra, Golkar, dan Demokrat yang merupakan representatif Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Tentu kalau kita melihat ada 15 anggota fraksi yang kami miliki di Pinrang itu mempunyai keuntungan yang besar daru bagian koalisi kita,” jelasnya.

“Tim yang kita bentuk per kecamatan dengan melibatkan semua partai dalam tim. Kita akan bentuk juga tim keluarga, tim kerabat, dan tim relawan dari pasangan calon,” tambah Muhtadin.

Menurut Muhtadin saat ini Koalisi Pinrang Maju memiliki basis yang sangat menguntungkan karena perolehan Pileg 2024 lalu ada 15 anggota fraksi dengan 90.000 suara yang merata di tiap kecamatan di Kabupaten Pinrang.

“Rapat kali ini setelah ada arahan kemarin dari Pak Idrus Marham pada pertemuan kami lalu ditindaklanjuti tim kabupaten, kecamatan, dan tingkat desa. Insya Allah kita jadwalkan semua tim mulai kabupaten hingga TPS akan melakukan bimtek di Lakerabum,” tutup Anggota DPRD Sulsel terpilih ini.(

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, (Menpora RI) Dito Ariotedjo.

Berita Golkar – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian prestasi Indonesia di Paralimpiade 2024 Paris.

Capaian ini menjadi simbol atas kemajuan dalam pembinaan atlet disabilitas.

Demikian disampaikan Menpora Dito dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo saat acara penyerahan bonus dan apresiasi atlet Indonesia pada Paralimpiade 2024 Paris di Istana Merdeka, Jakarta (11/9).

Tim Merah Putih berhasil membawa pulang 14 medali dengan rincian 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu.

“Torehan sejarah baru tercipta. Pencapaian ini bukan hanya yang terbaik sepanjang partisipasi Indonesia dalam Paralimpiade, tetapi juga melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Prestasi tersebut menjadi simbol kemajuan signifikan dalam pembinaan dan pengembangan atlet disabilitas,” ujar Menpora Dito.

Menpora Dito berharap catatan gemilang ini bisa menjadi inspirasi dan semangat baru bagi bangsa.

Hasil ini sekaligus membuktikan bahwa komitmen pemerintah dalam membangun Paralympic Training Center di Karanganyar, Jawa Tengah tidak akan sia-sia.

“Keberadaan pusat pelatihan ini akan semakin meningkatkan prestasi para atlet paralimpik Indonesia dimasa yang akan datang, memperkuat fondasi pembinaan olahraga disabilitas Tanah Air,” jelas Menpora Dito.

Lebih lanjut, Menpora Dito menyampaikan terima kasih atas dukungan dan perhatian Presiden Jokowi dalam pembinaan serta pengembangan atlet disabilitas selama ini. Dukungan itu sangat berarti bagi para atlet.

“Kami berharap dukungan penuh bapak Presiden dapat terus menginspirasi atlet untuk berjuang dan meraih prestasi yang lebih tinggi kedepannya. Dukungan sangat berarti dalam upaya kami membangun generasi atlet yang unggul dan berdaya saing,” pungkas Menpora Dito.

Anggota DPRD Kota Bogor, Desy Yanthi Utami.

Berita Golkar – Anggota DPRD Kota Bogor, Desy Yanthi Utami mengungkapkan akan fokus membenahi sektor pendidikan, pemberdayaan dan perlindungan untuk perempuan dan anak.

“Dari pelatihan yang sudah dilakukan, saya semakin yakin dan mantap untuk menuntaskan masalah pendidikan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD,” ujar wanita yang akrab disapa Dea, Kamis (12/9).

Sebagai legislator yang memiliki latar belakang mantan guru, Dea menjabarkan masalah pendidikan di Kota Bogor terletak pada minimnya jumlah sekolah dan pemerataan kualitas tenaga pengajar.

Hal tersebut menurutnya membuat terjadinya kesenjangan kualitas pendidikan diantara sekolah-sekolah.

“Jadi kita harus mulai dari pemerataan pembangunan sekolah yang diiringi dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka,” jelas Dea.

Terkait dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, Dea menitikberatkan fokus anggaran untuk biaya operasional Posyandu, Puskesmas dan UPTD PPA.

Sehingga predikat Kota Layak Anak (KLA) dan visi Kota Ramah Keluarga bisa dirasakan program dan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kita ada beberapa Perda yang sudah diterbitkan terkait Kota Layak Anak dan sekarang kita akan fokus ke pembahasan Raperda tentang Perlindungan Perempuan. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi warga,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Indonesia terus menunjukkan komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sejak peluncuran Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015 lalu.

Lebih lanjut, SDGs sendiri berisi 17 Goals dan terbagi dalam empat pilar yang memuat tujuan dan sasaran global untuk mengakhiri kemiskinan, menghapuskan kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

“Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian SDGs, yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019. Sebanyak 76% indikator SDGs di Indonesia telah tercapai,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara daring pada the 8th International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga dengan tema “Transformasi Menuju Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030: Pendekatan Multidisipliner”, Rabu (11/09).

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian SDGs, Pemerintah terus berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui tiga mesin ekonomi.

Pertama, melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM.

Kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi.

Ketiga, dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui PKH dan Kartu Sembako, makanan bergizi gratis, SD Inpres, KUR, hingga program cash for work.

Lebih Lanjut, dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk salah satunya bantuan langsung tunai. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli setiap kelas pendapatan, termasuk juga kelas menengah.

Kemudian, Pemerintah juga terus memperkuat UMKM dan meningkatkan kewirausahaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan, melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

Melalui kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada Universitas Airlangga yang telah membuktikan peran pentingnya dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan berharap agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan pemikiran dan masukan yang positif guna mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Capaian-capaian yang baik ini perlu terus kita tingkatkan. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, salah satunya berupa SDG Bond untuk pembiayaan proyek-proyek strategis yang meningkatkan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi. Saya optimis Indonesia dapat mencapai target SDGs 2030 dengan dukungan sinergi berbagai pihak, termasuk Universitas Airlangga,” pungkas Menko Airlangga.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan anggaran kepada BPS sebesar Rp1,1 triliun, sehingga total anggaran BPS menjadi Rp5,7 triliun pada tahun 2025.

Selain itu, usulan tambahan anggaran kepada BPKP juga disetujui sebesar Rp210 miliar menjadi Rp517,97 miliar pada 2025.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin ingatkan agar tambahan anggaran dapat tingkatkan kinerja.

“Kami harap tambahan anggaran ini dapat mendukung penyediaan data statistik di tingkat daerah yang lengkap dan update, sehingga bisa menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat. Jangan sampai data yang diterbitkan justru terlambat dan menjadi tidak relevan lagi. Sehingga, anggaran yang kita setujui pun juga akan menjadi sia-sia,” urai Puteri melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (12/9/2024).

Sebagai informasi, BPS menerima tambahan anggaran sebesar Rp1,1 triliun yang diantaranya digunakan untuk kebutuhan Sensus Ekonomi 2026 sebesar Rp903,86 miliar, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) sebesar Rp187,63 miliar, dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Triwulanan sebesar Rp8,51 miliar.

“Kegiatan Sensus Ekonomi harus dipastikan menghasilkan data yang berkualitas, valid, dan akurat terkait pelaku usaha di Indonesia, termasuk pelaku UMKM. Karena meski sebelumnya juga sudah dilakukan sensus seperti ini, tetapi sampai sekarang data UMKM kita juga masih belum akurat. Sehingga, hal ini harus menjadi catatan bagi BPS ke depan,” ucap Puteri.

Selain itu, BPKP juga mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp210 miliar yang diantaranya untuk mendukung kegiatan pengawasan pada program unggulan pemerintahan yang baru, seperti makan siang bergizi, renovasi sekolah, pembiayaan rumah murah, pemekaran provinsi baru, hingga program hasil cepat terbaik.

“Berkaitan dengan program makan siang bergizi ini, kami juga ingin mengetahui sudah sejauh mana BPKP mempersiapkan desain pengawasan terhadap program ini. Sehingga, begitu nanti program ini berjalan, dapat terlaksana sebaik mungkin karena mendapatkan pengawalan dari BPKP. Dengan demikian, anggaran program ini yang diperkirakan mencapai Rp71 triliun dapat tersalurkan dengan tepat sasaran,” tanya Puteri.

Menutup keterangannya, Puteri juga mengingatkan BPKP untuk melakukan penguatan terhadap teknologi yang mendukung peran pengawasan, sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2024.

Teknologi tersebut diantaranya platform redetection dan exclusion system untuk peringatan pihak yang terlibat fraud, risk scoring tool untuk mendeteksi fraud pencairan anggaran, hingga internet of things dan citra satelit untuk pemantauan lapangan.

Anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Komarudin.

Berita Golkar – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 5 (lima) nama yang terpilih sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Periode 2024-2029 pada Selasa (10/09).

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin berpesan untuk meningkatkan pemeriksaan pengelolaan dan keuangan negara.

“Peran BPK sangat sentral dalam memeriksa keuangan negara beserta kinerja. Sehingga, tentu kami akan sangat hati-hati dalam proses seleksi ini untuk menggali kompetensi, pengalaman, dan integritas dari masing-masing calon. Apalagi, masyarakat juga menyoroti kinerja BPK selama ini. Sehingga, kami ingin sosok yang terpilih juga dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPK,” urai Puteri melalui rilis yang diterima wartawan di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Sebelumnya, pada tanggal 2-4 September 2024, Komisi XI DPR RI menggelar Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) terhadap 74 Calon Anggota BPK RI, di mana 6 (enam) orang di antaranya memutuskan mengundurkan diri.

Kemudian, Komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat menyepakati 5 (lima) Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029 yaitu Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan. Anggota BPK ini nantinya akan menggantikan posisi anggota BPK yang telah berakhir masa jabatan pada periode sebelumnya maupun telah memasuki masa usia 67 tahun, yaitu Ahmadi Noor Supit, Pius Lustrilanang, Hendra Susanto, Daniel Lumban Tobing, dan Achsanul Qosasi.

“Proses seleksi ini dilakukan secara terbuka dan transparan. Meski memang dibagi ke dalam 3 ruang yang berbeda untuk mengefisienkan waktu, namun semuanya ditayangkan langsung secara daring melalui youtube. Sehingga, masyarakat bisa menyaksikan langsung bagaimana proses yang berlangsung di ruang rapat. Apa saja pernyataan yang kami gali. Semuanya bisa diikuti secara terbuka,” ungkap Puteri.

Menutup keterangannya, Puteri berharap Anggota BPK RI terpilih dapat melaksanakan peran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara inovatif, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Cakupan pemeriksaan BPK sangat kompleks dan luas karena mencakup kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Apalagi, pemerintah yang baru nanti juga punya beberapa program unggulannya. Dimana, hal ini akan mempengaruhi fokus pemeriksaan BPK ke depan. Karenanya, BPK harus dipimpin oleh figur yang adaptif, kompeten, dan berintegritas,” tutup Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady.

Berita Golkar – Anggota Komisi V DPR RI Hamka Kady, menilai bahwa kebijakan subsidi tarif KRL berdasarkan NIK yang sedang rumuskan pemerintah, tidak akan merugikan masyarakat.

Sebab, ia mengungkapkan bahwa arah kebijakan pemerintah tersebut yakni untuk memastikan agar subsidi yang diberikan pemerintah tersebut terarah dan terkendali dengan baik.

Maka dari itu, menurutnya tidak akan menjadi masalah kalau kebijakan tersebut berdasarkan NIK.

“Nah, artinya apa? Memang harus dikendalikan jumlah subsidi ini, itu cukup besar. Subsidi kita ini cukup besar di dalam APBN. Ya, itu sangat menguras APBN kita. Oleh karena itu, untuk bisa diketahui apakah subsidi itu tepat sasaran atau tidak, pasti ada ukuran-ukurannya, harus ada syaratnya dengan baik. Bukan berarti bahwa menggunakan NIK itu merugikan, tidak sebenarnya,” terang Hamka kepada Parlementaria di Gedung Nusantara, DPR RI, Senaya, Jakarta, Selasa (9/9/2024).

Meski demikian, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai bahwa pemerintah perlu melakukan kajian lebih lanjut untuk anak anak yang masih di bawah usia 17 tahun. Sebab, mereka belum memiliki NIK.

“Hanya menjadikan kendala seperti apa saya sampaikan tadi, perlu diklarifikasi lagi, hanya NIK atau bagaimana nasibnya anak-anak yang tidak sampai umur 17 (tahun)? Kan naik kereta juga biasanya. Itu apa tidak kena subsidi? Nah, itu yang persoalan. Oleh karena itu, pemerintah juga harus bijak di dalam memberikan kebijakan subsidi itu,”, jelasnya.

Adapun terkait adanya potensi kenaikan tarif, menurut Hamka hal itu itu sangat tergantung biaya operasional juga.

Maka dari itu menurutnya, kalau nantinya ada kenaikan, di situlah perlunya subsidi.

Terlebih, persoalan kenaikan harga menurutnya hal yang tidak bisa dihindari.

“Nah sekarang kenaikan harga bahan bakar, dia akan menggunakan listrik dan sebagainya, ya otomatis (naik)) dong, karena inputnya sebagai penggerak kereta api itu kan menggunakan listrik, menggunakan sumber daya yang lain. Makanya kan harus dipikirkan juga itu,”  ungkap politisi dapil Sulsel I ini.

Adapun untuk turis yang tidak memiliki NIK, menurutnya perlu dikenakan biaya umum dan bukan tarif subsidi, jika kebijakan ini berlaku.

Sebab kalau kehadiran turis di Indonesia untuk berwisata, menurutnya justru perlu ‘spending money’.

“Kita juga ke luar negeri, mengikuti aturan mereka juga,” lanjutnya.

Maka dari itu dirinya menyetujui terkait kebijakan pemerintah yang menjadikan NIK sebagai tolok ukur subsidi.

“Tetapi masih ada satu pekerjaan rumah, bagi yang tidak punya NIK, dan itu penduduk Republik Indonesia, anak-anak misalnya, bagaimana perlakuannya? Itu pekerjaan rumah, dan ini kan belum diperlakukan. Masih sementara dirumuskan. Makanya, poin itu menjadi masukan dalam rumusan,” tutup Hamka.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

Berita Golkar – Pencapaian prestasi Kontingen Indonesia dalam Paralimpiade 2024 Paris yang baru usai bakal menjadi bahan evaluasi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI.

Khususnya dalam memetakan potensi para atlet penyandang difabel dalam ajang-ajang Paralimpiade.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menjawab pertanyaan media perihal bagaimana pengembangan cabang-cabang olahraga (cabor) yang masuk ke ranah Paralimpiade, saat menjemput kedatangan Kontingen Paralimpiade Indonesia, Selasa (10/9) sore.

“Pastinya kita akan melakukan identifikasi bersama tim pakar Kemenpora dan NPC. Hari ini kita sudah membuktikan, atlet boccia Indonesia yang baru pertama kali tampil di Paralimpiade ternyata menghasilkan medali,” jelas Menpora Dito.

Potensi-potensi seperti itulah yang menurut Menpora bakal diidentifikasi lebih lanjut.

Khususnya dalam roadmap ajang-ajang paralimpiade dari 2024 ini sampai 2028 mendatang.

“Ke depan kita akan ada ASEAN Para Games dan Asian para games menuju Paralimpiade 2028. Kira-kira apa saja cabang olahraga yang harus kita kuatkan,” sebut Menpora Dito.

Di luar cabor-cabor yang mendulang emas dalam Paralimpiade 2024, Menpora meyakini beberapa cabor lain memiliki potensi untuk terus dikembangkan, meliputi sepeda dan juga angkat berat.

Pun begitu, Kemenpora juga melirik pengembangan olahraga-olahraga difabel lainnya.

“Misalnya kita sekarang ini bersama dengan NPC sudah mengembangkan olahraga bola basket kursi roda,” terang Menpora.

“Jadi potensi-potensi atlet beserta olahraganya ini yang akan kita identifikasikan, mana yang memiliki potensi paling besar, itulah yang kita fokuskan. Baik dari program visinya, sampai pencarian potensi atletnya,” sambung Menpora Dito.

Identifikasi ini menurut Menpora akan dimaksimalkan dengan pembinaan di Training Center Karanganyar.

Sehingga bukan lagi hal yang mustahil ke depan prestasi Paralimpiade Indonesia akan lebih besar dan lebih masif lagi.

“Ini juga akan menjadi sebuah pemberian kesempatan ke seluruh kawan-kawan yang merasa memiliki keterbatasan, bahwa mengukir sejarah dan membanggakan negara bisa bersama Paralimpiade,” ujar Menpora Dito.

Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Kontingen Paralimpiade Indonesia Reda Manthovani mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan olahraga Paralimpiade.

Hal ini merujuk pada data jumlah penyandang difabel di Tanah Air yang mencapai 20 juta jiwa.

“Tentunya itu bisa menjadi bibit-bibit yang potensi dan juga bisa menaikkan semangatnya teman-teman disabilitas,” kata CdM Reda.