Bulan: Mei 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.

Berita Golkar – Merespons kendala dan hambatan yang dihadapi terkait dengan proses importasi barang saat ini, Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan pengaturan kembali terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 jo. 3 Tahun 2024 jo. 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, serta menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan kembali Daftar Barang yang Terkena Larangan Pembatasan Impor.

Pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor berupa Pertimbangan Teknis telah menimbulkan hambatan pada proses perizinan impor serta mengakibatkan terjadinya penumpukan kontainer di sejumlah pelabuhan utama, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok.

Hingga saat ini paling tidak terdapat 17.304 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok karena belum dapat mengajukan dokumen impor serta belum diterbitkan Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis.

“Dengan arahan Pak Presiden kemarin untuk menyelesaikan permasalahan perizinan impor itu telah diterbitkan Permendag 8 Tahun 2024 dan hari ini diharapkan akibat dari Permendag itu kontainer yang tertumpuk 17 ribu ini bisa segera diselesaikan,“ ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat melakukan peninjauan langsung pemberlakuan kebijakan relaksasi impor, di Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (18/05).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang mulai diberlakukan mulai tanggal 17 Mei 2024 memuat sejumlah pokok-pokok kebijakan yang diantaranya yakni relaksasi perizinan impor terhadap 7 kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, tas, hingga katup.

Lebih lanjut, pada hari ini kebijakan relaksasi impor tersebut diikuti dengan pengeluaran (release) untuk beberapa kelompok komoditas yang telah memenuhi ketentuan relaksasi perizinan impor yang dipersyaratkan dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024 antara lain berupa produk besi baja, tekstil, tas, dan elektronik. Komoditas tersebut diimpor oleh 10 perusahaan dan telah tiba Pelabuhan Tanjung Priok sejak 10 Mei 2024.

Didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga juga melihat secara langsung pengeluaran party barang sebanyak 5 kontainer komoditas besi baja.

“Kami dari Kementerian Keuangan Direktorat Jendreal Bea dan Cukai menyambut gembira perubahan Permendag 36/2024 menjadi Permendag 8/2024 yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut, dengan tadi perubahan persyaratan menjadi hanya Laporan Surveyor,“ ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam sesi doorstop dengan awak media, Menko Airlangga juga menjelaskan lebih lanjut 5 kontainer yang akan dikeluarkan tersebut yakni 4 kontainer dari PT Denso Indonesia yang telah memiliki Laporan Surveyor sehingga telah memenuhi ketentuan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dan 1 kontainer dari PT Pandu Equator Prima yang secara langsung telah memenuhi ketentuan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 karena berstatus Mitra Utama Kepabeanan (MITA).

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menegaskan agar Kementerian/Lembaga terkait untuk ikut mendukung upaya percepatan penyelesaian permasalahan perizinan impor tersebut seperti mendorong percepatan penerbitan Persetujuan Impor dan percepatan penyelesaian Pertimbangan Teknis.

“Saya juga meminta seluruh jajaran Pelabuhan Bea Cukai yang ada di pelabuhan, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Direktur Layanan Industri Sucofindo, Surveyor Indonesia, Pimpinan JICT untuk bekerja seperti  kapal Saturday, Sunday, holiday included sehingga semua kerjaan 24 jam mengeluarkan barang 17 ribu sampai barang ini selesai. Arahan Bapak Presiden barang ini supaya segera dapat dikeluarkan,” pungkas Menko Airlangga.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Rudy Mas’ud.

Berita Golkar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rudy Mas’ud, mengajak warga pemilik lahan di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN, baik di kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur maupun di daerah penyangga, tidak menjual lahannya karena ini merupakan investasi.

“Jika sekarang punya modal untuk usaha yang memiliki prospek ketika penduduk IKN sudah banyak, maka rintislah usaha itu. Tapi juga belum ada modal usaha, maka sabarlah dan lahan yang dimiliki jangan dijual,” kata Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur itu di Samarinda, Ahad, 19 Mei 2024.

Rudy, yang seorang pengusaha, mengatakan ajakan tidak menjual tanah karena daerah penyangga akan menjadi kota metropolitan seiring dengan jumlah penduduk IKN yang akan terus bertambah dan segaris dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Maka, kata dia, berbagai jenis peluang usaha pasti terbuka dan usaha membutuhkan lahan.

Bahkan, menurut dia, Kota Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga dalam poros IKN.

Ketiga kota tersebut diyakini memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan regional dan nasional pada segala bidang, sehingga kawasan ini menjadi lokomotif perkembangan berbagai bidang, terutama ekonomi.

“Ini karena pembangunan di IKN tidak berdiri sendiri, banyak kawasan yang dibangun, termasuk rencana terpadu ekosistem tiga kota yang akan dikembangkan dengan poros IKN, sehingga hal ini membuka berbagai peluang usaha, sehingga warga lokal harus membaca semua peluang ini merintis usaha sejak kini,” kata politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, dalam dialog dengan perwakilan 40 aktivis organisasi kepemudaan dengan tema “Kaltim Masa Kini dan Tantangan Masa Depan” pada Sabtu malam, 18 Mei 2024.

Rudy juga menyatakan daerah penyangga IKN bukan hanya Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara, tetapi juga Kabupaten Paser, Kutai Barat, Berau, dan Kota Bontang.

“Pengembangan poros IKN juga untuk daerah mitra dan penyangga, sehingga kawasan-kawasan ini bisa tumbuh dan berkembang bersama IKN. Pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan kaum muda sekarang untuk menyongsong perkembangan IKN mendatang,” kata dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Pemerintah menyelenggarakan Rapat Internal Percepatan Kewajiban Sertifikasi Halal dan Perkembangan RPP Jaminan Produk Halal di Istana Merdeka, Rabu (15/05).

Dalam penerapannya, kebijakan tersebut terdapat beberapa kendala khususnya terkait waktu proses penetapan halal.

Sehingga perlu dilakukan perubahan UU Cipta Kerja yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 untuk perluasan kelembagaan yang berwenang menetapkan kehalalan produk.

“Tadi rapat dengan Bapak Presiden terkait dengan revisi PP 39 Tahun 2021 yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut diatur beberapa perubahannya. Salah satunya adalah perluasan kewenangan penetapan kehalalan produk. Tidak hanya MUI tetapi juga oleh MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan juga oleh Komite Fatwa Produk Halal. Sebelum terbentuknya Komite Fatwa Produk Halal, tugas komite ini dijalankan oleh Kementerian Agama,” tutur Menko Airlangga dalam keterangan pers usai Rapint.

Saat ini juga sedang disiapkan draft RPP Perubahan PP 39 Tahun 2021 untuk mengakomodir perubahan pada UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023  meliputi penambahan lingkup inspeksi terhadap “tempat lainnya untuk pemotongan hewan/ unggas” selain istilah “Rumah Potong Hewan (RPH)” dan melakukan sinkronisasi peraturan di Kementerian Pertanian dengan peraturan di Kementerian Agama, penetapan kehalalan produk dilakukan berdasarkan standar fatwa halal yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta pembentukan Komite Fatwa Halal terdiri atas unsur akademisi dan ulama yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

“Selama ini diatur dalam PP 39 Kementan bahwa ayam hanya dipotong di RPH. Tetapi ditambahkan disini tempat lainnya untuk pemotongan hewan dan unggas. Artinya di pasar basah bisa dipotong,” ujar Menko Airlangga.

Selain itu, berdasarkan PP 39 Tahun 2021 kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan akan selesai pada 17 Oktober 2024.

Namun, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal belum mencapai target dimana masih banyak produk UMK yang belum tersertifikasi.

Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH sejak 2019 untuk semua jenis produk baru mencapai 4.418.343 produk (per 15 Mei 2024) dari target BPJPH 10.000.000 produk, sehingga baru 44,18%. Sedangkan total jumlah UMK yang ada sekitar 28 juta unit usaha.

“Oleh karena itu tadi Bapak Presiden memutuskan bahwa untuk UMKM makanan, minuman dan yang lain itu pemberlakuannya diundur. Tidak 2024 tetapi 2026. Itu disamakan dengan obat tradisional, herbal dan yang lain. Kemudian produk kosmetik juga 2026. Kemudian aksesoris, barang gunaan rumah tangga, berbagai alat kesehatan, dan juga terkait dengan halal yang lain yang berlakunya 2026. Jadi khusus UMKM itu digeser ke 2026,” kata Menko Airlangga.

Pemberlakuan kewajiban sertifkasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil penyembelihan, dan jasa penyembelihan setelah 17 Oktober 2024 tetap diberlakukan untuk pelaku usaha menengah dan besar, direlaksasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil sampai 17 Oktober 2026, dan direlaksasi untuk produk impor sampai 17 Oktober 2026 (berdasarkan Mutual Recognition Agreement).

“Kemudian yang terkait dengan produk dari berbagai negara lain maka akan diberlakukan setelah negara tersebut menandatangani MRA dengan indonesia. Tadi dilaporkan oleh Pak Menteri Agama saat sekarang ada 16 negara sudah melakukan MRA. Maka negara yang sudah melakukan MRA itu diberlakukan, karena halalnya disertifikasi di negara asal sehingga barangnya bisa masuk. Tetapi bagi negara yang belum menandatangani MRA ini belum diberlakukan,” pungkas Menko Airlangga.

Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI, Mukhtarudin.

Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Golkar Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang) DPR RI, Mukhtarudin mendorong agar pemerintah mempercepat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2024 ini.

Padahal, menurut Mukhtarudin, Presiden Jokowi juga telah mengintruksikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar 41 PSN tersebut rampung tahun 2024 ini.

Namun, Mukhtarudin mengatakan KLKH dalam hal ini terkesan lambat dalam penyelesaian izin terkait pengadaan lahan.

Tak hanya itu saja, Mukhtarudin juga mengungkapkan bahwa para investor juga sempat mengeluh dengan adanya keterlambatan mendapatkan fasilitas dalam penyelesaian PSN tersebut.

“Termasuk juga Amdal oleh kementrian KLHK, saya kira lambat sekali,” kata Mukhtarudin kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).

Anggota Komisi VII DPR RI ini pun mengingatkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan kebijakan penting Pemerintah yang dirancang untuk membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang, maka lanjut Mukhtarudin, PSN menjadi tonggak dalam upaya Pemerintah untuk menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

“Jadi, harusnya Kementrian KLHK paham bahwa PSN ini ada perlakuan khusus untuk menarik investasi dalam rangka mendukung pembangunan,” tandas Mukhtarudin.

Adapun, kata Mukhtarudin, kebijakan Presiden jokowi yang progresif dan visioner mesti harus diikuti dengan kerja cepat dari kementrian KLHK.

“Kita dukung Menko Perekonomian untuk percepatan penyelesaian PSN ini agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia,” pungkas Mukhtarudin.

41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Diketahui, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menargetkan 41 Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai di tahun ini. Nilai keseluruhan proyek tersebut sebesar Rp 554 triliun.

“Target harus selesai di 2024,” ujar Airlangga dalam rapat Kerja Nasional Percepatan dan Pra Evaluasi PSN di Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024, lalu.

Secara kumulatif, 198 proyek telah selesai sejak 2016. Total realisasinya mencapai Rp 1.614 triliun dengan melibatkan tenaga kerja 2,71 juta orang. Ada 44 proyek dan 3 program masih dalam tahap konstruksi.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan proyek mineral kritis sebanyak 16 proyek dengan nilai investasi Rp 248 triliun, yang terbagi atas hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, alumina, dan pasir besi menjadi pig iron.

Pembangunan PSN yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan di periode berikutnya adalah Proyek Strategis yang tidak membutuhkan APBN, seperti PIK dan BSD. Artinya, proyek-proyek tersebut mendapat dukungan dari sisi insentif untuk pengurusan tanah dan kemudahan perolehan izin.

Dari 41 target PSN di tahun ini, menurut Airlangga, ada beberapa isu strategis yang masih harus diselesaikan, yakni perizinan dan pengadaan lahan.

Dalam pertemuan terakhir dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Airlangga mengatakan Jokowi telah meminta penyediaan lahan pelepasan kawasan hutan dan penerbitan perizinan untuk Proyek Strategis Nasional atau PSN.

“Jokowi menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut agar target PSN tepat waktu,” pungkas Airlangga Hartarto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Governor-General of the Commonwealth of Australia David Hurley.

Berita Golkar – Selama tujuh setengah dekade terakhir, Indonesia dan Australia telah membangun fondasi yang kuat untuk kemitraan strategis yang semakin erat.

Oleh karena itu, kedua negara merayakan perjalanan hubungan diplomatiknya melalui acara the 75th Anniversary of Australia-Indonesia Diplomatic Relations Gala Dinner, di the Raffles Hotel Jakarta, pada Rabu (15/05).

“Negara kita memiliki sejarah kerja sama yang panjang untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai tetangga dekat yang memiliki komitmen untuk memajukan stabilitas regional, Indonesia dan Australia telah mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi, serta meningkatkan perdagangan dan investasi. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam isu-isu regional dan global, termasuk isu perubahan iklim, transisi energi, dan penguatan tatanan berbasis aturan pada kerangka global,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan dalam acara tersebut.

Salah satu tonggak penting dalam memodernisasi hubungan bilateral keduanya yakni penandatanganan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) pada tahun 2020.

Perjanjian penting tersebut telah membuka jalan baru untuk perdagangan dan investasi.

Sejak saat itu, telah terjadi peningkatan volume perdagangan sebesar 90%, yang merupakan bukti nyata dari dampak positif perjanjian ini terhadap perekonomian Indonesia.

Australia merupakan mitra yang berkembang bagi Indonesia. Pada tahun 2023, Foreign Direct Investment Australia tumbuh sebesar 4,0%, atau setara dengan USD545,2 juta. Jumlah investasi proyek meningkat lebih dari 200%.

“Untuk lebih memperdalam hubungan ekonomi, Indonesia mengimplementasikan program-program utama, seperti Prospera, Katalis, dan the Climate Infrastructure Partnership yang baru. Inisiatif-inisiatif tersebut menghubungkan bisnis kami, mendorong inovasi, dan mendukung keberlanjutan,” tutur Menko Airlangga.

Indonesia telah menetapkan tujuan transformasi ekonomi nasional pada tahun 2045, di mana saat itu Indonesia akan memiliki sekitar 320 juta orang penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar USD30.000, sehingga ekonomi Indonesia pada saat itu akan mencapai sekitar USD9 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan apresiasinya kepada Pemerintah Australia atas dukungannya terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menandatangani the Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) bulan depan.

Dengan banyaknya perjanjian multilateral yang telah ditandatangani oleh Indonesia, Menko Airlangga beranggapan bahwa Indonesia tentu memiliki prospek yang baik.

“Jadi, sebagai peringatan tonggak sejarah 75 tahun ini, saya sangat berharap hubungan yang lebih kuat antara Australia dan Indonesia akan memainkan peran penting, tidak hanya di kawasan ini, tetapi juga di tingkat global,” pungkas Menko Airlangga.

Ketua Umum Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Yanti Airlangga (tengah).

Berita Golkar – Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) yang diketuai Yanti Airlangga, istri Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengapresiasi respon cepat Polresta Malang yang menangkap babysitter atau pengasuh anak yang sudah menganiaya anak selebgram asal Kota Malang, Emy Aghnia Punjabi.

Yanti Airlangga yang juga pemerhati tindak kekerasan ibu dan abang bereaksi dengan mengamanatkan Ketua Bidang Hukum IIPG Henry Indraguna untuk menemui Kapolrestabes Malang Kombes Budi Hermanto dan melakukan audiensi.

Audiensi juga dihadiri Kejari Malang Rudy H Manurung dan Ketua Pengadilan Negeri Malang Kota Rosihan Juhriah Rangkuti.

Ketua Umum IIPG Yanti Airlangga melalui Henry Indraguna mengapresiasi langkah cepat Satreskrim Polresta Malang Kota dalam menangani kasus penganiayaan anak selebgram berusia 3,5 tahun ini.

Menurut Henry, penanganan yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota sangat luar biasa.

“Ibu Yanti Airlangga adalah pemerhati anak dan perempuan. Kasus penganiayaan JAP yang dilakukan oleh pengasuhnya sendiri menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk kami,” ujar Henry melalui keterangan tertulis, Kamis (16/5/2024).

Dari audiensi kata dia ada sejumlah usulan yang akan disampaikan ke Ketum IIPG untuk diteruskan ke instasi terkait di kementerian atau di DPR RI melalui Baleg sebagai pembuat undang-undang.

“Usulan akan kami bawa ke pusat lewat DPR. Dan untuk pelaku, kami berharap dihukum yang setimpal dan seberat-beratnya,” paparnya.

Pihaknya, kata Henry berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Satreskrim Polresta Malang Kota yang bergerak cepat menangani kasus tersebut.

“Kami melihat, sudah ada persiapan untuk pelimpahan. Dan kami akan segera mendatangi Kejari Kota Malang, untuk audiensi sebagai langkah hukum selanjutnya,” katanya.

Henry mengungkapkan, pihaknya sangat memberikan perhatian lebih terhadap kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Bercermin dari kasus yang dialami JAP, pihaknya akan mengusulkan adanya aturan sertifikasi kejiwaan bagi calon pengasuh atau baby sitter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Berita Golkar – Saat ini Indonesia berada di peringkat 16 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dalam 20 tahun, Indonesia bercita-cita menjadi nomor empat.

Indonesia akan terus berupaya agar dapat masuk dalam kelompok negara dengan ekonomi terpenting dunia.

Penguatan hubungan kerja sama ekonomi bilateral dengan berbagai negara tentunya akan membantu Indonesia mencapai tujuannya, termasuk juga kerja sama dengan Jerman.

“Saya bertemu dengan Menteri Ekonomi Federal Robert Habeck dan berharap dapat memulai bisnis antara Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, dan Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari itu, kami menginginkan akses yang lebih baik terhadap teknologi dan investasi Jerman. Akses pasar yang lebih mudah juga penting bagi kami,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perkonomian RI Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan Handelsblatt di sela-sela kunjungan kerja ke Jerman beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia membuka peluang investasi dari semua pihak.

“Saya rasa investasi tidak memiliki bendera. Kami sangat terbuka untuk semua pihak. Jadi menurut saya (yang berinvestasi di Indonesia) bukan hanya Tiongkok, tapi juga ada AS di sisi tembaga (Freeport). Dulu juga ada Jepang di sisi bauksit. Oleh karena itu, untuk nikel kami belajar dari sejarah tersebut. Sebelum investasi di nikel, Indonesia mengekspor baja hanya USD2 miliar. Itu sekitar tahun 2014. Namun sekarang jumlahnya mencapai USD26-30 miliar dalam setahun. Jadi ini merupakan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga menambahkan bahwa di masa depan nikel Indonesia juga akan berbasis energi hijau melalui pabrik peleburan yang dioperasikan dengan tenaga air, pembangkit listrik tenaga gas, atau bahkan pembangkit listrik tenaga surya. Tentunya akan dilakukan transisi energi di Indonesia.

Namun di sisi lain, Indonesia harus tetap kompetitif dengan produk yang dihasilkan, sehingga biaya menjadi hal yang krusial. Meski begitu, Green nickel dan pertambangan berkelanjutan akan terus berproses secara bertahap.

Menko Airlangga tidak menganggap pembatasan perdagangan menjadi rintangan dalam negosiasi perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Menurut Menko Airlangga, Indonesia berhak mengelola hasil alamnya sendiri.

Pemberlakukan larangan ekspor bahan mentah yang belum diolah tentunya bertujuan agar Indonesia memiliki daya saing global.

Dengan begitu, Indonesia dapat membawa nilai tambah ke dalam negeri yang membawa keuntungan bagi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, terkait negosiasi dengan Uni Eropa, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia ingin diperlakukan secara adil.

Hal ini melihat bagaimana Eropa memperlakukan Indonesia secara berbeda, misalnya dengan Vietnam dan Thailand.

Negosiasi IEU CEPA tak kunjung usai dalam 7 tahun terakhir. Padahal Indonesia memiliki peran besar dalam tatanan perekonomian dunia. Indonesia tidak mau menunggu terlalu lama.

“Kami telah membuktikannya selama Indonesia memimpin G20, ada inklusivitas, suara negara-negara selatan juga lebih diperhitungkan. Kami ingin melihat semuanya bersama demi kepentingan semua pihak. Dapat kita lihat, meski dunia ini besar di satu sisi, namun dunia ini juga menjadi semakin kecil di sisi lain. Hal yang terjadi jauh di Ukraina tetap memberikan dampak terhadap orang-orang di Indonesia. Mereka tidak tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di Ukraina, namun mereka harus menanggung akibatnya. Itu yang tidak diinginkan Indonesia. Hal yang sama terjadi terhadap Israel dan Hamas, ketika harga minyak naik, orang-orang di jalanan (Indonesia) yang akan menderita. Kami tidak ingin penderitaan ini dirasakan secara global. Sehingga apabila kita bisa membantu mereka, itu akan membantu masyarakat Indonesia juga,” tutur Menko Airlangga.

Optimisme Menko Airlangga terhadap cita-cita Indonesia menjadi negara maju juga disebutkan dalam wawancara tersebut. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-16.

Jika di tahun 2045 nanti jumlah penduduknya sekitar 320 juta orang dengan PDB USD30.000 per kapita, berarti Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian sejumlah USD9 triliun.

Di sinilah tugas Pemerintah Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan kerja baru agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut.

“Saat ini Jerman memiliki ekonomi sekitar USD4 triliun. Jadi anda bisa membandingkan seberapa besar Indonesia di 2045 nanti. Namun tentunya banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, di antaranya tentu upaya value added akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Siapa lagi yang akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat indonesia? Tentu hanya Pemerintah Indonesia yang memikirkan rakyat Indonesia. Itulah alasannya mengapa kami perlu mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Indonesia, sekaligus menempatkan Indonesia dalam jaringan rantai pasok global,” pungkas Menko Airlangga.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Jabar menerima kunjungan silaturahmi pengurus DPD Partai Demokrat Jabar.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPD Partai Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung itu, kedua pengurus partai membahas tentang Pilkada Serentak 2024 di Jabar.

Pengurus DPD Partai Demokrat Jabar yang dipimpin Anton Sukartono Suratto disambut oleh Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily yang akrab disapa Kang Ace.

Pertemuan dua pengurus partai politik di Jawa Barat itu berlangsung hangat.

Dalam pertemuan tersebut, Kang Ace didampingi Sekretaris MQ Iswara, Ketua Harian Daniel Mutaqien, Wakil Ketua Bidang Organisasi Yod Mintaraga, anggota Fraksi DPRD Jabar Cucu Sugyati, Ketua Bapilu Golkar Jabar Yomanius Untung, Bendahara Metty Triantika, serta pengurus DPD Partai Golkar Jabar lainnya.

“Kami merasa sangat berbahagia, sangat bergembira dengan silaturahmi melalui kunjungan yang dilakukan  DPD Partai Demokrat ke markas besar DPD Partai Golkar Jawa Barat. Ini merupakan kehormatan besar Pak Anton. Karena tentu kita selama ini satu perahu dalam Koalisi Indonesia Maju tapi untuk saling beranjangsana sesama partai baru kita laksanakan sekarang,” kata Kang Ace.

Dalam sambutannya, Kang Ace memuji Anton Sukartono Suratto sebagai orang hebat.

“Saya sama Pak Anton ini sering berkomunikasi karena sama-sama anggota DPR RI. Cuman beliau ini (Anton Sukartono Suratto) orang hebat, makanya di Komisi I (DPR RI). Kalau saya belakang-belakang aja, komisinya, Komisi VIII. Jadi kami sangat senang dengan kunjungan ini,” ujar Kang Ace.

Kang Ace menyatakan, walaupun dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2024, kedua partai bersaing, namun saat ini bisa bersanding.

Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 juga Partai Golkar dan Demokrat juga bersanding dalam satu perahu Koalisi Indonesia Maju.

“Alhamdulillah dalam pemilihan legislatif mengalami kenaikan signifikan. Tentu, kenaikan Partai Golkar pada Pemilu 2024, dalam pileg harus kita satukan tekad bersama dalam konteks bagaimana membangun Provinsi Jawa Barat,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.

Kebersamaan Partai Golkar dengan Demokrat, Kata Kang Ace, bukan sesuatu yang baru baik di tingkat nasional maupun provinsi.

Karena, sebagaimana diketahui, Partai Demokrat secara kultural segmentasi sama dengan Golkar, yaitu catch all party, partai yang memiliki kesamaan ideologis, yaitu, nasionalis kebangsaan.

“Karena itu, tentu kunjungan ini sangat berarti bagi kami. Apalagi nanti kita, insya Allah, Pak Anton, pada 27 November 2024 akan sama-sama melaksanakan Pilkada Serentak 2024,” ujar caleg terpilih dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat).

“Partai Golkar dan Demokrat, kata Kang Ace, tentu memiliki mekanisme tersendiri dalam menentukan calon-calon kepala daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk bersama-sama dalam satu koalisi, meneruskan koalisi bersama kita dalam Koalisi Indonesia Maju,” ucap Kang Ace.

Yang paling penting, ujar dia, adalah kebersamaan Golkar dan Demokrat baik di tingkat pusat maupun provinsi.

Tentu banyak agenda yang diselesaikan bersama dalam konteks pembangunan Jawa Barat. Partai Golkar dengan 19 kursi, penting untuk menyatukan tekad memajukan Jawa Barat.

“Jadi Pak Anton, sekali lagi kami menyampaikan selamat datang di Kantor DPD Partai Golkar Jabar. Mungkin bagi sebagian besar bapak dan ibu sekalian bukan sesuatu yang asing karena Demokrat itu bin Golkar,” katanya.

“Sebab, kita tahu juga Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sebagai pendiri Partai Demokrat, dulu adalah Ketua Fraksi ABRI DPR RI dan ABRI itu sudah pasti Golkar. Makanya dulu ada istilah ABG, ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Namun karena sistem politik yang memungkinkan kita menjadi partai politik secara berbeda-beda, maka kita hormati. Yang terpenting adalah kesamaan gagasan, platform perjuangan partai untuk membangun bangsa sesuai ideologi kebangsaan,” lanjutnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Anton Sukartono Suratto mengatakan, dalam kunjungan ini didampingi oleh Sekretaris DPD Demokrat Jabar Andaru, Wakil Ketua DPD Demokrat Jabar Iwan Sudrajat, Bendahara Ratnawati, dan pengurus lainnya.

“Terima kasih atas kesediaan waktunya Kang Ace. maksud kedatangan kami, kita ini kan di KIM (Koalisi Indonesia Maju). Sebelum, saya takut, saya ada deklarasi dengan yang lain, saya di KIM dulu. Kira-kira KIM ini mau gabung atau tidak untuk Pilgub Jabar 2924, jangan sebut nama..Tapi mau gabung nggak. Kalau tidak ya kami cari yang lain,” kata Ketua DPD Demokrat Jabar.

Sebab, ujar Anton, Demokrat tidak mau tertinggal kereta dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, terutama Pilgub Jabar. Sementara partai lain sudah maju ke depan. Saat ini, Golkar memiliki 19 kursi dan Demokrat 8 kursi di DPRD Jabar, sudah bisa mengusung pasangan calon siapapun orangnya.

“Mudah-mudahan Kang RK (Ridwan Kamil) dan wakilnya Kang Daniel Muttaqien. Tapi dibaginya berubah, Kang Daniel, Demokrat dulu,” ujar Anton.

Menanggapi ajakan koalisi itu, Kang Ace mengatakan, sesuai arahan DPP Partai Golkar, prioritas Golkar berkoalisi di Pilkada Serentak 2024 dengan partai dalam KIM.

“Jadi arahan dari Ketua Umum (Airlangga Hartarto) dalam rapat, arahan beliau kepada seluruh calon kepala daerah, menginstruksikan kepada pengurus partai, prioritas koalisi dengan partai yang sama-sama di dalam KIM. Karena kita sudah memiliki chemistry,” kata Kang Ace.

Partai Golkar, ujar Kang Ace, memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan calon kepala daerah yang diatur dalam Juklak Nomor 3 Tahun 2020.

Proses dan tahapan dalam pilkada, telah berlangsung sebelum Pileg dan Pilpres 2024 lalu.

Beberapa nama calon kepala daerah di kabupaten kota dan provinsi, tuturnya, telah diberikan surat tugas oleh Ketua Umum Partai Golkar.

Untuk provinsi, DPD Golkar Jabar menginginkan Ridwan Kamil dicalonkan kembali menjadi Gubernur Jawa Barat. Walaupun, Ridwan Kamil juga mendapatkan tugas maju di Pilgub DKI Jakarta.

“Terus terang saja, kami lapor ke Pak Emil, kami akan mendapat kunjungan Pak Anton, Ketua DPD Partai Demokrat Jabar. Beliau (Ridwan Kamil) menyampaikan salam hormat. Namun, kata beliau, saya ini tergantung para dewa dewa di Koalisi Indonesia Maju. Jadi penugasannya tergantung oleh Pak Prabowo, Jokowi, Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Karena ini menyangkut soliditas KIM di daerah,” ujar dia.

Bagi kepentingan subjektif Golkar Jabar, tutur Kang Ace, ingin Ridwan Kamil kembali menjadi gubernur, karena didorong maju di Pilgub Jabar.

“Saya kira, kita sudah satu frame untuk di Jawa Barat. Perlu kami sampaikan ke Kang Anton dan Demokrat Jabar, kami memasuki tahap survei. Termasuk calon-calon yang ada di Demokrat pun kami deteksi. Ada 20 nama yang kami saring melalui survei tahap pertama. Kami belum membuka hasil survei tapi telah diserahkan ke DPP. Hasil survei juga akan menentukan koalisi ke depan dan siapa yang akan didukung,” tutur Kang Ace.

“Tidak menutup kemungkinan, ada kader-kader Demokrat yang akan maju, jika hasil surveinya ternyata memiliki elektabilitas yang tinggi, tentu Golkar akan memberikan dukungan. Tapi tentu take and give, simbiosis mutualisme,” ucapnya.

Menurut Kang Ace, untuk partai mungkin bisa bersama, tapi untuk tokoh yang akan diusung, belum tentu. Karena saat ini masih dalam tahap survei

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bersama Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga.

Berita Golkar – Sejak tahun 2007 Indonesia telah menjadi mitra The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), bersama Brasil, India, RRT, dan Afrika Selatan. Di Asia Tenggara sendiri, OECD telah meluncurkan South East Asia Regional Program di tahun 2014.

Pada pertemuan Ministerial Council Meeting (MCM) OECD yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Paris 2 minggu lalu dalam rangka 10 tahun South East Asia Regional Program, OECD menerima permohonan Indonesia dan Argentina.

Terhitung hingga pertemuan tersebut berlangsung, Argentina telah berproses selama 5 tahun, sedangkan Indonesia telah berproses selama 7 bulan sejak surat yang dikirim OECD.

“Nah sekarang negara-negara yang sama statusnya seperti Indonesia adalah Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Mereka sudah berproses rata-rata lebih dari 2 tahun. Bahkan Brasil sudah mendekati 5 tahun. Nah, Indonesia baru masuk dalam pendaftaran tersebut,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/05).

Beberapa negara yang sudah berhasil dalam proses aksesi dan menjadi anggota OECD membutuhkan waktu yang tidak singkat, contohnya Kosta Rika butuh waktu 6 tahun, Kolombia 7 tahun, dan Chile 3 tahun.

“Jadi kita harus belajar dari Chile bagaimana mereka bisa menjadi anggota dalam waktu yang lebih cepat. Kita targetnya 3 tahun, sama seperti Chile,” ungkap Menko Airlangga.

Setelah menjalani proses aksesi, pada proses berikutnya Indonesia perlu mengeluarkan memorandum.

Memorandum dimaksud akan terdiri dari dokumen yang mencakup seluruh Steering Committee yang ada di OECD, mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan yang lebih detail terkait consumer policy, digital economy, technology policy, steel committee, termasuk juga shipbuilding.

Untuk membangun memorandum akan diberikan waktu sekitar 250- 280 hari.

“Nah untuk itu, tadi arahan Pak Presiden, kita akan membentuk PMO di bawah kantor Kemenko. Di mana itu akan mencapai seluruh kementerian dan itu untuk mengawal proses transformasi menuju negara yang menjadi bagian dari OECD. Dan Sekretaris Jenderal Cormann akan segera ke Indonesia akhir bulan ini, tentunya akan mengadakan pertemuan dengan Bapak Presiden,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga melaporkan terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), yang terdiri dari 4 pilar.

Saat ini Indonesia telah menyelesaikan negosiasi terhadap Pilar Kedua, yakni terkait supply chain. Presiden Joko Widodo memberi arahan agar ratifikasi terhadap supply chain segera dilakukan melalui Perpres.

Kemudian, Pemerintah telah menyelesaikan 5 dari 11 klaster dalam Pilar Pertama mengenai perdagangan yang direncanakan akan diselesaikan pada akhir tahun 2024.

“Dan ini yang belum selesai adalah terkait dengan labor, environtment, digital economy, dan juga trade facilitation dan competition policy. Itu yang belum selesai seluruh negara, bukan cuma Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan akan ada penyelesaian Pilar Ketiga mengenai clean economy, yang telah menyelesaikan legal reviu dan akan ditandatangani tanggal 6 Juni nanti.

Demikian halnya dengan Pilar Keempat mengenai fair economy yang juga akan ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2024.

“Dan oleh karena itu, berikutnya kita akan mempersiapkan Critical Mineral Dialogue, kemudian Cooperative Work Program, dan Clean Economic Investor Forum,” imbuh Menko Airlangga.

Dalam Clean Economic Investor Forum tersebut Indonesia mengajukan beberapa project.

Ada 17 project yang dokumentasinya sudah dianggap selesai, seperti geothermal, green refinery, sorghum to biofuel, hingga blue ammonia.

Selain itu, semikonduktor turut menjadi sorotan penting dalam rapat tersebut mengingat semikonduktor menjadi bagian yang strategis selain critical mineral.

“Semikonduktor ini penting karena dalam OECD salah satunya juga mengirim fact-finding misson mengenai ekosistem semikonduktor di Indonesia di pertengahan tahun ini,” jelas Menko Airlangga.

Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia harus membangun kembali ekosistem semikonduktor.

Hal utama dari industri semikonduktor adalah chip design, yang membutuhkan ahli di bidang mikroelektronik.

Oleh karena itu, LPDP akan didorong untuk dapat memberikan beasiswa, juga melakukan training for the trainer.

Keterlibatan Indonesia dalam OECD diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi investasi maupun best practice secara global.

Dengan begitu, Menko Airlangga percaya Indonesia akan masuk ke dalam ekosistem semikonduktor global.

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, M Rizki Nugraha.

Berita Golkar – Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan, M Rizki Nugraha, S.E., mengatakan pengelolaan sampah telah menjadi isu yang penting selain masalah lingkungan lainnya.

Hal ini dikatakan Rizki Nugraha saat membacakan pandangan Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna beragendakan Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan Terhadap Penjelasan Pengusul DPRD Kota Medan Atas Ranperda Kota Medan Tentang Revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan, Selasa (14/5/24) di gedung dewan.

Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Rajudin Sagala, S.Pd.I., dan dihadiri anggota dewan lainnya.

Oleh karena itu, lanjut Rizki, pemerintah perlu menyediakan fasilitas pengelolaan sampah menggunakan teknologi baru agar sampah dapat ditangani dan tidak lagi menyebabkan polusi lingkungan dan bahaya kesehatan.

Dijelaskannya, Pasal 28 H (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Begitu juga dalam Pasal 33 Ayat (3) disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi.

“Berdasarkan kedua pasal di atas, maka sudah jelas bahwa UUD 1945 juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi baik terjadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang lestari atas dampak negatif dari aktivitas perekonomian nasional,” jelas Rizki Nugraha.

Selain itu, lanjutnya, UU Nomor 18 Tahun 2008 juga memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sesuai dengan wewenang otonomi daerah.

Dengan kewenangan otonomi yang dimiliki, pemerintah daerah memiliki hak untuk menerjemahkan berbagai ketentuan di tingkat nasional yang terkait masalah pengelolaan sampah ini.

Karenanya, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan nenyambut gembira diajukannya Revisi Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Medan.

“Sehingga kedepannya dapat menjawab permaslahan dan menjadi solusi atas problema dapam tata kelola sampah yang harus ditata lebih baik. Disamping itu diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari peningkatan perolehan retribusi sampah,” urai Rizki Nugraha.