Bulan: Mei 2024

Anggota Komisi VII DPR RI, Dyah Roro Esti.

Berita Golkar – Komisi VII DPR RI mempertanyakan produksi lifting Minyak dan Gas (Migas) yang hingga saat ini masih jauh dari target yang ditetapkan, sebesar 1 juta barel per hari (bph).

Bahkan tren dari tahun ke tahun, lifting migas tersebut cenderung menurun.

“Jadi kalau kita melihat dari tahun ke tahun memang trennya menurun-menurun terus. Sedangkan kita punya target besar gitu, 1 juta barel (per hari) itu kan tidak angka yang kecil gitu ya. Nah maka saya tadi tawarkan kepada kementerian, kalau memang target ini tidak realistis, kita harus evaluasi target tersebut,” ujar anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti kepada Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Plt. Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Meski demikian, Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini kembali mempertanyakan kembali sikap optimistis dari Kementerian ESDM terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya tersebut.

Sebagai Anggota DPR yang berada di Komisi VII bermitra dengan Kementerian ESDM, pihaknya bersedia untuk duduk bersama mendiskusikan hal tersebut dan memberikan masukan terkait realitas dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Nah, apakah Kementerian ESDM masih optimistis bisa mencapai target tersebut. Meskipun kami menilai, target tersebut sangat tidak realistis. Intinya tidak realistis,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Di balik itu semua, Dyah Roro melihat ada hikmah dari ketertinggalan lifting minyak dari target yang telah ditetapkan tersebut.

Pasalnya, sebagai advokat bagi lingkungan, ia menilai saat ini sudah saatnya masyarakat memiliki hak untuk menikmati atau mendapatkan udara bersih, terhadap lingkungan yang bersih.

Sementara lifting minyak saat ini masih menggunakan energi fosil yang notabene belum ramah lingkungan.

Pihaknya berharap ke depan bisa selalu menekankan untuk selalu mengupayakan energi-energi yang lebih ramah lingkungan.

Kita melihat tren lifting minyak turun, mungkin waktunya kita mengamplifikasi strategi untuk kemudian melakukan transisi energi.

Politisi dari daerah pemilihan Jawa Timur X ini mengakui bahwa saat ini pemerintah sudah mulai menggunakan energi ramah lingkungan, baik melalui kendaraan listrik dan sebagainya.

Namun, menurutnya, yang lebih penting dari itu dan menjadi pondasi utama untuk transisi energi ke yang lebih baik adalah lewat kebijakan.

“Pondasi utama untuk transisi ke energi bersih menurut saya lewat kebijakan, lewat regulasi, yakni dengan menciptakan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Karena dengan terciptanya undang-undang ini, sebetulnya bisa membuka peluang agar Indonesia itu bisa mendiversifikasi energi portfolio mereka, yang tadinya mayoritas batu bara ke energi bersih. Ini sekaligus bisa membuka peluang investasi baru,”paparnya.

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Solo, Daryono, menyerahkan data 14 nama bakal Cawali-Cawawali Solo hasil penjaringan mereka kepada Ketua DPD Partai Golkar Solo, Sekar Tandjung, Rabu (29/5/2024) sore.

Berita Golkar – Jajaran pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Solo melanjutkan safari politiknya ke DPD Partai Golkar Solo, Rabu (29/5/2024) sore.

Ketua DPD PKS Solo, Daryono, memimpin rombongan pengurusnya ke Kantor DPD Partai Golkar Solo.

Sedangkan dari pihak Partai Golkar Solo ada Sekar Tandjung selaku Ketua, dan Taufiqurrahman sebagai Sekretaris. Ada juga sejumlah elite atau petinggi lain DPD Partai Golkar Solo.

Pantauan wartawan, dalam kesempatan itu Daryono menyerahkan daftar 14 nama figur potensial Cawali-Cawawali Solo hasil penjaringan internal.

Di antara 14 nama yang terjaring itu ada nama Sekar Tandjung di kelompok figur eksternal PKS.

Bahkan Sekar Tandjung adalah satu-satunya nama figur potensial Cawali-Cawawali Solo yang terjaring dari internal PKS.

“Sore hari ini kami sampaikan kepada Mbak Sekar dan jajarannya bahwa ternyata ada salah satu kader partai ini yang masuk dalam radar penjaringan di internal PKS. Dalam hal ini ya Mbak Sekar itu sendiri,” ujar Daryono.

Dia menyatakan hasil penjaringan bakal Cawali-Cawawali Solo 2024 di PKS tidak ada rekayasa.

Nama-nama yang terjaring menurut Daryono muncul secara alami berdasarkan usulan grup-grup di PKS, bukan secara personal.

“Mereka kami minta menulis tiga nama kader PKS dan tiga figur eksternal PKS yang layak dicalonkan. Salah satu nama yang muncul dan cukup mendominasi adalah Mbak Sekar, seorang tokoh muda rising star ini,” kata dia.

Dalam kesempatan itu Daryono juga menyampaikan pihaknya siap berdiskusi dan berkolaborasi dengan Partai Golkar Solo.

Arahnya bagaimana dalam melangkah ke depan, utamanya dalam mengelola Solo dan Pilkada 2024.

“Ada hasil penjaringan sebagai bahan pertimbangan, setelah ini bisa berdiskusi, berkolaborasi, untuk bagaimana langkah ke depan dalam mengelola Solo, dan Pilkada 2024. Kami membuka komunikasi itu,” tandas dia.

Sedangkan Sekar Tandjung menyampaikan terima kasih mendalam kepada jajaran pengurus dan kader PKS Solo. Sebab munculnya nama dia dalam penjaringan internal partai itu menjadi sebuah kehormatan bagi dirinya.

“Tentunya sebuah kehormatan bagi kami, termasuk kehadiran teman-teman PKS Solo ke kantor kami. Setelah ini kami akan lakukan mekanisme internal untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS,” tutur dia.

Sekar mengatakan hasil penjaringan internal PKS Solo di mana ada nama kader Partai Golkar di dalamnya, akan dilaporkan kepada DPD Partai Golkar Jateng dan DPP Partai Golkar. Hal serupa akan dilakukan ke jajaran.

“Tentunya ini sesuatu yang perlu kami koordinasikan dengan provinsi dan DPP. Dan itu lah mungkin akan menjadi dasar pertimbangan kami. Langkah setelahnya adalah langkah yang akan kami koordinasikan ke semua,” urai dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia bersama Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto saat bertemu Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann.

Berita Golkar – Tekad Indonesia yang ingin menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita yang tinggi pada tahun 2045 terus diupayakan Pemerintah untuk dapat diwujudkan, termasuk dengan menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Keanggotaan Indonesia dalam OECD menjadi sangat penting karena dapat menjadi rambu bagi Indonesia agar senantiasa adaptif terhadap perkembangan global yang terjadi.

Usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Bogor, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD bertolak menuju Kantor Kementerian Pertahanan untuk mendampingi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen OECD Mathias Cormann, Selasa (28/05).

Pada pertemuan tersebut, Sekjen OECD bermaksud untuk menyampaikan penjelasan kepada Menhan Prabowo mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Hal ini sehubungan dengan pasca diterimanya Peta Jalan Aksesi OECD Indonesia pada PTM OECD di Paris 2-3 Mei lalu.

Peta Jalan Aksesi Indonesia akan menjadi panduan utama bagi Indonesia dalam menjalani proses aksesi OECD. Sebagai wujud komitmen OECD mendukung proses aksesi Indonesia, Sekjen OECD berkunjung ke Indonesia untuk melakukan pertemuan bilateral dan membuka workshop Proses Aksesi OECD yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam proses aksesi pada hari Rabu (29/05) mendatang.

Turut mendampingi Menko Airlangga dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, dan Asisten Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral Ferry Ardianto.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dan Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid bersama Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann.

Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus bersama Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid dan Anggota DPR RI menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Mathias Cormann beserta delegasi, di Gedung DPR RI pada Selasa (28/05).

Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan resmi Sekjen OECD setelah penyerahan Peta Jalan Aksesi ke Indonesia untuk menginformasikan langkah-langkah yang akan diambil Indonesia dalam rangka mempercepat keanggotaan.

Menurut OECD, parlemen adalah mitra strategis dalam proses aksesi karena pentingnya dukungan politik dan akan menjadi muara dari penyelesaian proses pada Pemerintah, seperti perubahan peraturan dan ratifikasi.

Parlemen juga dianggap penting untuk memperoleh dukungan dari banyak pihak.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk mewakili parlemen mengapresiasi Sekjen Cormann yang mendorong pembukaan diskusi aksesi berjalan sangat cepat hanya 7 bulan–dibandingkan negara aksesi lain yang membutuhkan waktu tahunan. Hal ini dicatat sebagai capaian bersejarah.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk memahami keinginan Pemerintah untuk dapat menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun.

Untuk itu, DPR meminta OECD terus mendukung pemahaman publik dan membantu percepatan proses aksesi.

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk menegaskan pentingnya OECD membangun koordinasi yang kuat karena proses aksesi sangat kompleks.

“Implementasi Peta Jalan Aksesi bukan business as usual, sehingga kami harapkan proses politik yang melibatkan parlemen akan berjalan lancar dengan dukungan mayoritas koalisasi Pemerintah pada parlemen mendatang,” ungkap Wakil Ketua DPR RI Lodewijk.

Aksesi ini akan berdampak pada perubahan peraturan dan parlemen akan menjadi mitra yang konstruktif bagi Pemerintah.

Lebih lanjut, Sekjen Cormann menyampaikan bahwa merasa sangat senang mendorong proses aksesi bisa berjalan cepat karena Indonesia memang sudah layak menjadi anggota.

Sejak 2007, Indonesia sudah menjadi mitra kunci OECD dan banyak kemajuan reformasi yang dicapai oleh Indonesia termasuk kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN.

Indonesia juga turut mendirikan South East Asia Programme (SEARP) pada 2014 bersama Jepang yang menjadi program penting OECD untuk membuka akses ekonomi ke kawasan ASEAN.

Proses legislasi sangat diperlukan dan akan menentukan kecepatan proses aksesi Indonesia.

Sekjen Cormann menyambut baik dukungan parlemen pada Pemerintah dalam proses mengkaji peraturan sesuai standar OECD dan berkomitmen untuk terus melanjutkan pembicaraan dengan parlemen.

Selanjutnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid pada kesempatan tersebut menanyakan terkait dukungan negara anggota kepada Indonesia dengan cepat memulai diskusi aksesi dan mendapat Peta Jalan Aksesi.

Sekjen Cormann menanggapi proses awal aksesi Indonesia yang cepat menjadi indikasi begitu kuat dukungan negara-negara anggota kepada Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bersama Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann.

Berita Golkar – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai focal point dalam Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan/OECD (Tim Nasional OECD) menggelar workshop Proses Aksesi OECD di Jakarta, Rabu (29/05).

Sejumlah Kementerian/Lembaga yang akan terlibat dalam proses aksesi turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Keterlibatan Kementerian/Lembaga memiliki arti penting dalam mengelola berbagai kesempatan dan tantangan yang akan dihadapi selama proses aksesi berlangsung.

Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Hal ini terkait dengan prinsip-prinsip OECD mengenai tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan pertumbuhan yang inklusif sangat selaras dengan visi Indonesia untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran.

Pada tahun 2045, Indonesia bertujuan untuk mencapai Indonesia Emas, yang mencakup pencapaian GNI per kapita sebesar USD30.300, masyarakat kelas menengah yang terdiri dari 70% populasi, dan PDB sebesar USD9,8 triliun.

“Saat itu, Indonesia dapat muncul sebagai negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia. Dan tentunya stabilitas politik menjadi kunci untuk untuk mencapai tujuan tersebut,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pembukaan workshop.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, sekitar 6-7% per tahun.

Ini perlu didorong oleh investasi besar-besaran untuk melepaskan diri dari middle-income trap.

Indonesia’s OECD Accession Roadmap menjadi sebuah langkah menuju visi tersebut.

Dengan membuka peluang baru untuk perdagangan, investasi, dan kolaborasi, proses aksesi OECD Indonesia akan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi OECD dan kawasan Indo-Pasifik.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sebagai negara dengan kekuatan global yang sedang berkembang di Asia, Indonesia telah diakui sebagai pemain penting.

Dengan menjadi anggota OECD pertama di Asia Tenggara dan ketiga di Asia, Indonesia akan membantu organisasi ini membentuk kebijakan global dan memastikan OECD yang lebih representatif dan inklusif.

Senada dengan Menko Airlangga, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyambut baik upaya Indonesia dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Dalam sambutannya Sekjen Cormann juga menjelaskan berbagai tahapan yang akan dilewati Indonesia dalam proses tersebut.

Sesi workshop pada hari ini diawali dengan penjelasan singkat mengenai Tim Nasional OECD.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Pambudi menjelaskan struktur serta tugas dan fungsi Tim Nasional OECD.

Tim tersebut diketuai oleh Menko Airlangga dengan didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai Wakil Ketua.

Sekretariat Tim Nasional akan berada di Kantor Kemenko Perekonomian di bawah kepemimpinan Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Workshop terdiri dari dua sesi dengan narasumber yang dihadirkan langsung dari Kantor Pusat OECD Paris.

Pada sesi pertama, Director of Global Relations OECD Andreas Schaal memaparkan urgensi penguatan kerja sama antara Indonesia dan OECD.

Dilanjutkan dengan pembahasan secara detil mengenai proses aksesi dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Indonesia yang disampaikan oleh Deputy Director of Legal Affairs OECD Gita Kothari yang juga menjabat sebagai Koordinator bagi negara aksesi.

Chief Economist OECD Alvaro Santos Pereira juga memaparkan mengenai keuntungan bagi Indonesia apabila bergabung menjadi anggota OECD.

Sesi kedua lebih mengerucut pada hal–hal teknis yakni proses penyiapan Initial Memorandum (IM).

Dokumen IM akan bermuat asesmen mandiri Pemerintah Indonesia terhadap berbagai regulasi yang ada dengan standar, regulasi, dan praktik terbaik OECD.

Legal Adviser di OECD Natalie Limbasan menyampaikan bahwa asesmen mandiri merupakan salah satu tahapan kritis yang akan menjadi dasar bagi para reviewer di 26 Komite yang ada.

Pada workshop kali ini, Kemenko Perekonomian juga turut mengundang para pejabat tinggi dari Pemerintah Indonesia dan OECD, akademisi dari beberapa perguruan tinggi, lembaga think tank, mitra pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan knowledge partner.

Para peserta sangat antusias mengikuti workshop ini yang ditunjukkan melalui berbagai pertanyaan yang kritis, to the point, dan menyentuh berbagai hal yang komprehensif.

Pada sesi konferensi pers terkait workshop tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa workshop ini menjadi momentum yang baik untuk setiap Kementerian/Lembaga dan stakeholders yang terlibat untuk memahami seluruh proses aksesi, standar, dan praktik-praktik OECD.

Kemudian, Sekjen Cormann juga menegaskan bahwa OECD akan mendukung penuh agar Indonesia dapat segera merealisasikan cita-citanya, tidak terbatas menjadi anggota OECD saja, tapi juga menjadi salah satu perekonomian penting di dunia yang akan memberikan banyak manfaat bagi rakyat Indonesia.

Juru bicara F-Golkar, Dewi Asmara.

Berita Golkar – Target pemerintah untuk menaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 di angka 5,1 hingga 5,5 persen diapresiasi Fraksi Golkar DPR.

Juru bicara F-Golkar Dewi Asmara menuturkan sentimen negatif dari memanasnya geopolitik yang mempengaruhi ekonomi global dapat dimaklumi jika pertumbuhan ekonomi nasional belum bisa meroket.

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025, diusulkan pada kisaran 5,1 hingga 5,5 persen, kami dapat memahami, penetapan asumsi tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global tahun 2025, yang diperkirakan stagnan,” ucap Dewi Asmara membacakan pandangan fraksi terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) 2025 dalam rapat paripurna, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (28/5).

Fraksi Golkar mengurai kebijakan suku bunga yang masih relatif tinggi, moderasi dan harga komoditas, serta tensi geopolitik berkepanjangan, jadi pertimbangan pemerintah dalam mengusulkan postur pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Partai berlambang beringin ini berharap pemerintahan baru nanti bisa meningkatkan ekonomi nasional, lewat kebijakan fiskal yang bermanfaat bagi rakyat dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Namun demikian, Fraksi Partai Golkar berharap perekonomian di awal pemerintah yang akan datang dapat tumbuh lebih tinggi guna mencapai momentum pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia emas 2045,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata Dewi Asmara, Golkar meminta pemerintah memberikan penjelasan secara komprehensif, terkait daya dan upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 2025.

“Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan yang lebih rinci dari pemerintah tentang langkah dan strategi untuk merealisasikan target dan harapan tersebut,” tutupnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman.

Berita Golkar – Masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) di wilayah kepulauan, hingga kini masih mengalami kendala dalam mendapatkan kebutuhan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Menyikapi hal tersebut, Komisi VII DPR RI dalam salah satu poin kesimpulan Rapat Dengar Pendapat meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan pemutakhiran data kebutuhan Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) khususnya untuk petani dan nelayan.

“Komisi VII DPR RI meminta Kepala BPH Migas untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penerbitan rekomendasi pengambilan JBT dan JBKP terkait jarak antara nelayan dengan lokasi SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan),” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Sebagai tindak lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mendesak BPH Migas untuk segera merevisi aturan terkait sub penyalur BBM.

Alasannya, oleh karena implikasi dampak dari pembatasan sub penyalur menyebabkan harga bahan bakar yang akan digunakan oleh para nelayan di beberapa daerah-daerah marginal menjadi mahal.

“Contoh kasus ada dua SPBU (SPBU A dan SPBU B), si nelayan ini selama ini dekat SPBU B, tetapi yang mendapatkan izin untuk sub penyalur itu dari SPBU A yang letaknya jauh sekali dari jarak mereka. Semoga ini jadi perhatian BPH Migas, mudah-mudahan segera langsung diundangkan agar usulan masyarakat di beberapa daerah untuk penambahan sub penyalur itu bisa segera ditambahkan,” tandasnya.

Ketua Golkar Jatim Sarmuji membuka Bimtek anggota DPRD Golkar se-Jatim.

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Jawa Timur menggelar Bimtek bagi anggota DPRD Golkar se-Jatim.

Bimtek ini juga sebagai ajang bagi para legislator yang mau maju Pilkada 2024 untuk menyiapkan diri semaksimal mungkin.

Ketua Golkar Jatim M Sarmuji memastikan akan mendorong para kader potensial untuk maju di Pilkada 2024.

Sejumlah nama bahkan telah masuk bursa, beberapa di antaranya ialah para anggota dewan dari Golkar yang tersebar di daerah-daerah.

“Kami tentu mendorong kader potensial. Kami akan hitung secara matang, bagaimana peluang menangnya,” kata Sarmuji di Surabaya, Senin (27/5/2024).

Wakil Ketua Komisi VI DPR ini memastikan Golkar akan mempertimbangkan rasionalitas peluang menang dalam menentukan sosok yang layak dijagokan, serta survei sebagai salah acuan penting.

“Hasil survei sebagai potret fakta hari ini, menjadi acuan pada survei berikutnya untuk mengukur progresivitas lanjutan. Jika memungkinkan menang, Golkar Jatim akan mendorong tanpa harus memaksakan diri,” jelasnya.

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin mendorong kader kita untuk maju di Pilkada 2024, tetapi harus melalui hitungan yang rasional jangan asal maju saja,” tambahnya.

Perhitungan tersebut, kata Sarmuji, bukan hanya berdasarkan nilai personal, tetapi juga komitmen terhadap partai pada 2029 mendatang. Kader potensial itu juga harus berpotensi terpilih.

“Kalau orientasi mendorong kader sudah pasti, kita akan bekerja sekeras-kerasnya untuk mendorong kader potensial kita supaya jadi,” katanya.

Sarmuji optimistis Golkar akan memiliki daftar kepala daerah tambahan pada Pilkada kali ini.

Ia menganalisis jika lanskap politik di Jatim akan berubah antara lain pengaruh coattail effect Pilpres.

“Kemungkinan landskap politik Jatim akan berubah di 2024 ini yang itu cerminannya adalah pilkada. Coba kita amati, kalau kita hitung satu per satu, kita petakan satu per satu, potensi kader atau calon Partai Golkar untuk menang di 2024 ini menjadi bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota, insyaallah akan lebih besar peluangnya dibandingkan pada Pilkada yang lalu,” ungkapnya.

Sarmuji yakin akan memiliki kepala daerah dalam jumlah yang cukup. Demikian pula untuk partai yang lain.

“Mungkin ada beberapa partai yang kemarin belum punya kepala daerah, Insya Allah 2024 juga akan memiliki kepala daerah dalam jumlah yang cukup. Jadi relatif perkiraan saya, melalui Pilkada 2024, kekuatan politik yang tercermin dalam Pilkada Insya Allah lebih merata,” jelasnya.

Ia mencontohkan di Kabupaten Madiun. Golkar mempunyai kader potensial yang digadang-gadang bakal memenangkan bursa Pilbup. Begitu pula di Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Lamongan.

“Kita yakin akan menang juga di daerah itu dan masih banyak daerah yang lain. Yang itu menunjukkan perubahan peta yang cukup signifikan. Saya sangat yakin ada pemerataan kekuatan politik melalui Pilkada 2024,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengapresiasi layanan fast track (jalur cepat) di Embarkasi Solo dan Surabaya.

Menurutnya layanan fast track di bandara ini dinilai sangat memudahkan para jamaah haji Indonesia saat memasuki Arab Saudi.

Ia mengatakan layanan fast track guna mempercepat pelayanan pemeriksaan dokumen keimigrasian (pre-departure clearance) bagi jemaah haji, seperti visa dan paspor.

Waktu yang dibutuhkan dengan layanan fast track ini tidak lebih dari 2 menit. Hal ini sangat membantu jemaah haji Indonesia ketika tiba di bandara tujuan.

“Dengan adanya fasilitas fast track ini, jemaah tidak perlu lagi ada proses imigrasi, dan bisa langsung melanjutkan perjalanan beribadah di Tanah Suci. Jika tidak ada layanan fast track, biasanya penyelesaian imigrasi bisa memakan waktu sekitar dua sampai lima jam,” kata Ace dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (27/5/2024).

Lebih lanjut, Ace mendukung keputusan pemerintah Arab Saudi yang mengeluarkan kartu pintar (smart card) untuk dibagikan kepada jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.

Kartu pintar ini juga sebagai akses mengikuti rangkaian ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Smart Card bertujuan untuk mencegah jemaah yang tersesat dengan kartu ini jemaah dapat terdeteksi kemanapun mereka pergi,” pungkasnya.

Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Jambi gelar syukuran dalam rangka HUT ke-22, Senin (27/5/2024).

Berita Golkar – Perempuan Partai Golkar yang tergabung dalam Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Provinsi Jambi gelar syukuran dalam Rangka HUT ke–22 , Senin (27/5/2024).

Mengusung tema “Perempuan Golkar Bersatu Untuk Pemenangan Pilkada Partai Golkar 2024” KPPG provinsi Jambi komitmen akan mendukung penuh Cakada dari partai Golkar.

Ketua KPPG Provinsi Jambi HJ. Rosita Endra menyampaikan momentum hari ulang tahun KPPG 2024 ini, dirinya menyatakan semua perempuan Partai Golkar khusus nya Provinsi Jambi bersatu untuk memenangkan Cakada yang diusung oleh partai Golkar November mendatang.

“Seyogyanya HUT KPPG tanggal 23 Kemarin, namun dikarenakan Suatu Hal maka baru bisa dilaksanakan pada hari ini, di ulang tahun yang ke – 22 ini bisa dibilang cukup dewasa. Jadi para perempuan yang di KPPG Provinsi Jambi bisa berperan aktif untuk memotivasi kaum perempuan supaya dapat berperan terutama di legislatif 5 tahun ke depan,” ujarnya.

Lanjut Ketua KPPG Provinsi Jambi HJ. Rosita Endra, sebagai sayap partai Golkar kami akan berada di garda terdepan dalam mengamankan kebijakan-kebijakan partai Golkar.

Dijelaskannya lagi, pada Pemilu tahun 2024, DPD Partai GOLKAR Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Bapak Drs, H. Cek Endra, berhasil dengan capaian prestasi Kemenangan 65% Pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo-Gibran di Provinsi Jambi, Raihan 2 Kursi DPR RI Dapil Jambi (Drs. H. Cek Endra dan Drs. H. Hasan Basri Agus), 7 Kursi DPRD Tingkat Provinsi Jambi, 52 Kursi DPRD Kab/Kota Se Provinsi Jambi.

Selain Syukuran KPPG Provinsi jambi juga turut membaca kan doa yasin kepada para kader–kader golkar provinsi jambi yang telah lebih dulu menghadap ilahi.

Acara diakhiri dengan pemotongan Tumpeng sebagai rasa syukur kepada tuhan yang maha esa di hari ulang tahun KPPG yang ke–22.

KPPG Provinsi Jambi Solid Dukung Kader Golkar Untuk Pemenangan Pilkada 2024