Bulan: Mei 2024

Ketua Golkar NTT Melkiades Laka Lena. (kanan).

Berita Golkar – Ketua DPD I Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan, identitas Partai Golkar adalah karya dan kekaryaan bagi masyarakat sehingga ada kontribusi nyata pada setiap pemerintahan.

Selain identitasnya yakni karya dan kekaryaan,  Golkar juga sangat anti atau tidak menyukai politik berlabel SARA (suku, agama, ras, antargolongan).

Melki Laka Lena mengatakan hal ini ketika tampil menjadi narasumber pertama di Forum Golkar Academy NTT, Senin (29/4/2024), di Sekretariat Golkar NTT. Forum Golkar Academy angkatan pertama ini dimaksudkan untuk penguatan kapasitas kader.

Forum Golkar Academy angkatan pertama ini diikuti 30 orang yang merupakan utusan dari DPD II Golkar seluruh kabupaten/Kota se-NTT masing-masing satu orang dan delapan orang peserta dari DPD I Golkar NTT.

Melki Laka Lena membedah topik “Sejarah, Visi Misi dan Doktrin Partai Golkar”.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini mengatakan, Partai Golkar adalah bagian dari sejarah pembangunan Indonesia dari masa ke masa.

Golkar berperan selama 32 tahun masa pemerintahan Presiden Soeharto, begitu juga semasa pemerintahan Presiden Habibie.

Partai Golkar, kata Melki, selalu bisa diandalkan dalam pemerintahan untuk memimpin berbagai bidang.

Bidang perekonomian, industri adalah sektor-sektor yang biasa dipimpin oleh kader-kader Partai Golkar.

Menurutnya, doktrin karya kekaryaan adalah bagian dari perjuangan Golkar.

Artinya, rakyat membutuhkan bukti kerja nyata sehingga Golkar selalu eksis. Apalagi Golkar adalah partai nasionalis dan kebangsaan, tanpa ada sekat.

“Karena itu, Golkar itu anti yang namanya politik SARA; suku, agama, ras dan antargolongan. Di Golkar tidak ada SARA. Saya paling benci kalau ada yang singgung soal suku dan agama. Jadi saya ingatkan kader muda Golkar untuk tidak terjebak politik SARA, apalagi politik transaksional. Nasib kita di politik itu Tuhan sudah atur,” tegas Melki.

Melki juga mengingatkan bahwa sejak era reformasi tahun 1998, Golkar sudah berpisah dengan pemerintah (birokrat) dan TNI (tentara), yang dulu dikenal dengan sebutan jalur ABG (ABRI, Birokrat dan Golkar).

“Sekarang Golkar sudah pisah dari pemerintah (birokrasi) dan tentara,” ujarnya.

Karena itu, jelas Melki, saat ini kader Golkar harus bisa menunjukkan kerja nyata.

“Kita ikat rakyat dengan kebaikan dengan pola kerja yang baik. Untuk itu, Forum Golkar Academy NTT ini jadi momentum berproses. Jatuh bangun itu hal biasa dalam dinamika partai. Politisi itu harus siap mati berkali-kali tapi harus bangkit kembali,” katanya.

Melki menambahkan, kunci utama dari semua itu adalah kesiapan melayani orang banyak, juga perlu adanya kerendahan hati.

“Pesan saya, uruslah partai dengan baik. Tidak boleh jauh dari rakyat karena orang yang sukses itu perlu banyak mendengar dan belajar. Harus bisa berbeda dari yang lain. Saya berharap 30 peserta Golkar Academy NTT angkatan pertama ini bisa menjadi motor untuk bisa mewujudkan karya dan kekaryaan Golkar,” pintanya.

“Untuk itu, politik harus kita kendalikan. Artinya kebaikan harus lebih dominan untuk bisa mengalahkan politik uang yang makin masif dalam Pemilu 2024 ini,” tegas Melki.

Melki Laka Lena juga mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya telah menjadi bagian dari partai politik berlambang pohon beringin itu.

Karena selama memimpin Indonesia Jokowi melaksanakan doktrin Golkar, yakni karya kekaryaan.

“Jadi doktrin kekaryaan itu sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (tengah).

Berita Golkar – Memenuhi undangan Asia House, perkumpulan pebisnis dan grup pemikir Inggris, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengupas keberlanjutan program dan kebijakan ekonomi Indonesia Pemerintahan baru pasca pemilu.

Komunitas bisnis Inggris dalam Asia House yang banyak didominasi sektor keuangan dan perbankan secara regular mengundang menteri dan petinggi pengambil kebijakan Indonesia untuk menjaring informasi dinamika politik dan ekonomi yang menjadi kompas investasi mereka di Indonesia.

Mengawali paparannya, Menko Airlangga membagikan situasi terkini Indonesia yang telah menggelar pemilu diikuti lebih dari 200 juta pemilih hanya dalam satu hari.

Kurun waktu 3 jam hasil pemilu sudah diketahui hitung cepat alias quick account dengan hasil akurat dari perhitungan manual.

Menko Airlangga menekankan besarnya wilayah Indonesia dibandingkan wilayah Eropa bagian Barat dan tambahan 5 juta penduduk pertahun sebagai modalitas besar Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan perkembangan ekonomi terkini Indonesia, perkembangan politik domestik, dan keberlanjutan kebijakan pasca pemilu 2024.

Di tengah perubahan geopolitik dan lingkungan global yang tidak menentu, Menko Airlangga menyampaikan wawasan mengenai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 5% selama delapan kuartal terakhir berturut-turut.

Disampaikan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh di atas 5% pada tahun 2024 dan seterusnya, dengan tingkat inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5%+/-1%.

Kepercayaan dunia usaha global terhadap Indonesia juga sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan peringkat investasi yang baik dari berbagai lembaga pemeringkat.

Misalnya, Moody’s menerbitkan Baa2 Stable Outlook untuk Indonesia pada 16 April 2024, sedangkan Fitch dan JCR memberikan rating BBB, stabil pada Maret 2024.

Ketahanan sektor eksternal juga tetap terjaga, ditandai dengan cadangan devisa yang tetap tinggi yaitu sebesar USD136 miliar.

Neraca perdagangan Indonesia juga terus mencatat surplus dalam 46 bulan terakhir (pada Februari 2024 sebesar USD870 juta).

Diskusi juga menyoroti kemajuan Indonesia dalam mencapai aksesi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta kemitraan ekonomi lainnya.

Proses aksesi Indonesia ke OECD menjadi fokus penting bagi dunia usaha yang tertarik dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia. Proses aksesi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.

Selain itu, keanggotaan Indonesia dan penyelarasan peraturan dengan standar OECD juga diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat umum, seperti meningkatkan nilai investasi, mendorong UMKM, hingga meningkatkan kualitas SDM.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan kebijakan Indonesia terkait lingkungan hidup dan keberlanjutannya.

“Kami berada di garis depan dalam menyuarakan keprihatinan serius dan ketidaksetujuan terhadap Peraturan Bebas Deforestasi UE (EUDR),” tegas Menko Airlangga.

Penerapan EUDR jelas akan merugikan dan merugikan komoditas penting perkebunan dan kehutanan Indonesia seperti kakao, kopi, karet, produk kayu, dan minyak sawit.

Langkah Pemerintah Indonesia tersebut telah mendapat dukungan dari negara-negara yang berpikiran sama, salah satunya Amerika Serikat (AS).

Sebanyak 20 dari 27 Menteri juga menyerukan penundaan EUDR, yang disampaikan pada Rapat Dewan Konfigurasi Dewan Perikanan Pertanian (AGRIFISH).

Terkait dengan hasil pemilu tahun 2024, Menko Airlangga menjelaskan tentang kesinambungan kebijakan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia.

Pemerintah Indonesia akan fokus pada perbaikan kebijakan-kebijakan spesifik seperti penguatan peran manufaktur melalui penguatan ekosistem EV, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri, hilirisasi komoditi, dan produk lainnya.

Acara ini menjadi forum yang sangat berharga bagi para pemimpin bisnis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi ekonomi dan politik di Indonesia serta peluang-peluang bisnis yang tersedia di negara tersebut.

Hadir mendampingi Menko Airlangga diantaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Edi Prio Pambudi, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Edwin Manansang, dan Pejabat Kemenko Perekonomian Lainnya.