Bulan: Mei 2024

Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) saat menerima kunjungan Pimpinan Wilayah Jam’iyyatul Qurro’ Wal Huffadz (PW-JQH) Nahdlatul Ulama (NU) Jabar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Minggu (5/5/2024).

Berita Golkar – Kader partai Golkar yang menjadi kepala daerah dan anggota DPR harus memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar), Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat menerima kunjungan Pimpinan Wilayah Jam’iyyatul Qurro’ Wal Huffadz (PW-JQH) Nahdlatul Ulama (NU) Jabar di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Minggu (5/5/2024).

Ace mengatakan, Golkar Jabar bersama para ulama, kiai pondok pesantren, termasuk para guru ngaji telah menjalin sinergitas dalam membangun bangsa selama ini.

Menurutnya, memperjuangkan aspirasi para ulama dan guru ngaji bukan tanggung jawab pemerintah pusat saja.

Tetapi juga harus menjadi perhatian para kepala daerah mulai gubernur hingga bupati/wali kota.

“Di Jabar, misalnya, telah mendorong fraksi di DPRD Provinsi Jabar untuk memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji ini. Bahkan di pengujung akhir pemerintahan Pak Gubernur Ridwan Kamil yang juga kader Golkar, upaya itu telah kita wujudkan,” ujar Ace.

Selain itu juga memperhatikan aspirasi para ulama dan meningkatkan kesejahteraan para guru ngaji juga merupakan amanah dari Ketua umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Kita tentu sangat menyambut baik kunjungan dan silaturahmi dari PW JQH NU Jabar ini. Semoga nanti berbagai program JQH juga bisa melibatkan struktural organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berafiliasi dengan Partai Golkar seperti Pengajian Al-Hidayah dan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dan lain-lain,” katanya

Ace pun berpesan kiranya para ulama bisa terus membimbing dan bersama Partai Golkar dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurutnya, memperjuangkan aspirasi para ulama dan guru ngaji tersebut sedianya harus bisa menjadi gerakan politik.

Oleh karena itu ia berharap para kiai dan ulama juga dapat membantu kepala-kepala daerah dari Partai Golkar di seluruh Jawa Barat.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Berita Golkar – Partai Golongan Karya (Golkar) buka suara soal rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang berencana membuat perkumpulan presiden terdahulu atau presidential club.

Golkar menilai keinginan Prabowo itu sangat luar biasa jika terwujud.

Wakil Ketua DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan Prabowo akan lebih mudah bekerja sebagai presiden.

Sebab, ia akan dibantu mantan atau tokoh bangsa terdahulu yang memiliki pengalaman memimpin Indonesia.

“Jadi itu bagus kalau itu bisa diwujudkan ya luar biasa. Mungkin Pak Prabowo dan presiden-presiden berikutnya akan lebih mudah bekerjanya,” ujar Doli di Kantor Gubernur Bali, Senin (6/5/2024).

Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI itu juga menilai Indonesia yang notabene negara besar dengan permasalahan-permasalahan yang besar juga membutuhkan situasi yang kondusif.

“Artinya kalau elit-elit kita ini sering berkomunikasi yang baik, yang intensif. Apalagi kemudian yang berkumpul itu adalah para tokoh-tokoh bangsa, bapak-bapak bangsa yang sudah punya pengalaman memimpin Indonesia dan saya kira itu menjadi baik,” jelasnya.

Doli berpikir Indonesia juga butuh kerukunan, sinergitas, dan kesolidan dari para tokoh-tokoh besar.

“Bisa juga jadi teladan buat kita bahwa untuk membangun Indonesia ini ya memang membutuhkan kerukunan soliditas, sinergitas begitu itu yang paling penting,” jelasnya.

Sebelumnya, dilansir dari wartawan, Juru Bicara (Jubir) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkapkan keinginan Prabowo untuk membuat perkumpulan bersama presiden terdahulu atau yang disebutnya ‘presidential club’. Apa yang diinginkan Prabowo dari perkumpulan tersebut?

“Presidensial Club itu istilah saya saja, bukan institusi. Esensinya Pak Prabowo ingin para mantan presiden bisa tetap rutin bertemu dan berdiskusi tentang masalah-masalah strategis kebangsaan. Sehingga terjaga silaturahmi kebangsaannya dan menjadi teladan bagi kita semua,” ujar Dahnil kepada wartawan, Jumat (3/5/2024).

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (tengah).

Berita Golkar – Chief Political Officer dari Political Strategy Group (PSG), Arief Budiman mengatakan kesuksesan Partai Golkar pada Pileg 2024 membuka peluang untuk menjuarai Pemilu selanjutnya termasuk memenangi Pilpres.

Arief menilai peningkatan suara Golkar yang mencapai 5,9 juta suara menunjukkan tren ke arah positif.

“Suara partai berlambang beringin hampir mendekati raihannya ketika memenangi Pemilu 2004. Saat itu, Golkar meraih 24.480.757 suara yang berhasil dikonversi menjadi 127 kursi di DPR,” kata Arief kepada wartawan, Senin (6/5/2024).

Dia menyebut pencapaian tersebut menunjukkan ketangguhan institusi Golkar sebagai partai.

Menurut Arief, Golkar tak goyah meskipun sepanjang era reformasi berbagai upaya demoralisasi dan deinstitusionalisasi dilakukan pelbagai pihak.

Misalnya, ketika Presiden Abdurrahman Wahid berencana membubarkan Golkar melalui dekritnya.

Lalu, perlawanan kencang kelompok pro-reformasi di akar rumput yang melabeli Golkar sebagai partai Orde Baru.

“Bukan berarti tidak ada dampak politik terhadap Golkar. Terbukti suara mereka menurun. Namun, bagaimanapun, Golkar tetap bisa selalu finish di tiga besar,” ujar Arief.

Resiliensi Golkar, kata Arief, dipengaruhi kemapanan institusinya yang membuat mereka lekas mampu beradaptasi dengan era reformasi.

Dia menuturkan strategi Golkar di Pileg 2024 adalah politik kredit-debit, yakni dengan modal genetik kemapanan institusional, Golkar mengkalkulasi setiap langkah dengan cermat untuk mengonversi setiap cost yang selama ini dianggap sebagai liabilitas menjadi keuntungan politik.

Arief menjelaskan strategi politik kredit-debit membuat Golkar lebih luwes melangkah di Pemilu.

Mereka tak ragu mengambil risiko atau ongkos politik, selama dalam perhitungannya akan mendatangkan keuntungan lebih besar.

“Golkar berani tetap menjaga dan memupuk faksionalisme di internalnya di tengah risiko perpecahan tak berkesudahan yang bisa memporak-porandakan organisasi. Lalu, Golkar membuka diri kepada caleg-caleg terafiliasi dinasti politik di tengah sentimen negatif terhadap praktik politik dinasti, yang sekaligus sebetulnya berpeluang mengingatkan publik pada sejarahnya sebagai parpol Orde Baru,” ucapnya.

Pendekatan semacam itu, menurut Arief, sangat khas Golkar dan cukup mewakili sifat dasarnya sebagai parpol pragmatis.

“Mengingat, bagaimanapun sebagian besar dari kunci sukses politik adalah tentang kecermatan membaca momentum. Dan, hasil Golkar di Pemilu 2024 membuktikan strategi mereka diterapkan dalam momentum yang tepat,” jelasnya.

Meski demikian, Arief menegaskan bahwa kebangkitan Golkar tetap punya tantangan untuk meraih kemenangan absolut di Pemilu selanjutnya.

Golkar, kata dia, mungkin bisa menjuarai Pileg 2029, tapi akan kesulitan memenangi Pilpres jika belum mampu menghadirkan sosok kharismatik berkaliber nasional.

Oleh karena itu, penting bagi Golkar segera menemukan sosok kharismatik yang dipersiapkan secara khusus menyongsong Pilpres 2029.

Pilkada yang berlangsung pada November mendatang diharapkan bisa menjadi salah satu alat penyaringan.

“Mengingat tren kepemimpinan nasional sedang mengarah kepada sosok yang memiliki rekam jejak politik sebagai kepala daerah. Setidaknya dalam tiga pemilu terakhir yang mayoritas kandidat adalah mantan kepala daerah,” ucap Arief.

Selain itu, Golkar dianggap perlu kembali menjaring sosok dari kalangan teknokrat yang pernah menjadi nilai jualnya di masa lalu.

Menurutnya, hal ini tak lepas dari kebijakan ekonomi Indonesia yang mulai kembali mengarah ke pembangunan fisik dan industri.

“Tantangan tersebut bisa jadi sangat berat bagi Golkar. Setidaknya bila melihat sosok politikus kaliber nasional mereka yang bercokol hari ini mayoritas adalah dari kalangan aktivis, bila tidak terkait trah dinasti,” ungkap Arief.

Sementara, menurut Arief, masuknya sosok baru untuk didorong ke arah kepemimpinan nasional sangat mungkin mendapat resistensi dari faksi-faksi yang kini telah bercokol di dalam tubuh Golkar.

“Resistensi terhadap sosok BJ Habibie di masa lalu, barangkali tepat sebagai contoh nyata akan kemungkinan tersebut. Namun sekali lagi, Golkar memang mau tak mau harus mencari Habibie baru walau harus sampai ke dasar tumpukan jerami bila ingin menang absolut di pemilu mendatang,” imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily memastikan bahwa infrastruktur serta strategi penanggulangan bencana di Bali telah siap menghadapi potensi ancaman bencana.

Hal ini penting, sebab Bali merupakan destinasi wisata Internasional dan menarik perhatian dari berbagai pihak soal keselamatan industri pariwisatanya.

“Provinsi Bali merupakan daerah wisata destinasi wisata paling tinggi di Indonesia yang dikunjungi bukan hanya wisatawan lokal, tetapi juga sudah dikenal oleh seluruh dunia sebagai kawasan wisata paling banyak dikunjungi oleh wisatawan internasional. Tentu diperlukan keselamatan para wisatawan tersebut terutama dari potensi bencana,” ujar Ace saat mengunjungi BPBD Bali, Denpasar, Kamis (2/5/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor BPBD Provinsi Bali, anggota Komisi VIII DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, melakukan diskusi mendalam dengan Kalaksa BPBD Bali dan jajaran terkait lainnya.

Mereka membahas berbagai aspek terkait kesiapan darurat, termasuk infrastruktur, perencanaan evakuasi, ketersediaan alat dan personel, serta upaya pencegahan bencana.

“Alhamdulillah Bali sendiri provinsi Bali sendiri sudah memiliki Perda khusus terkait dengan mitigasi bencana dan tentu Perda tersebut telah mengatur tentang bagaimana standar operasional penanganan bencana terutama mitigasi bencana yang ada di provinsi Bali, tentu aspek ini sangat penting dalam rangka memastikan agar para wisatawan berada pada saat mereka mengunjungi Bali terlindungi, kaitan dengan itu tentu hal tersebut perlu diberikan dukungan,” ujar Ace.

Kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI ke BPBD Provinsi Bali ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta efektivitas penanggulangan bencana di Wilayah Provinsi Bali, sehingga masyarakat Bali dapat lebih aman dan siap menghadapi potensi ancaman bencana di masa depan.

“Dukungan berbagai infrastruktur yang mendukung ke arah mitigasi bencana tersebut misalnya potensi tsunami tentu ada di Bali potensi gunung berapi juga ada di Bali gitu beberapa kebutuhan Seperti alat pendeteksi tsunami tentu harus ada kemudian alat deteksi gempa juga harus disiapkan alat deteksi,” ungkap Ace.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Belanda Karien Van Gennip yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial dan Tenaga Kerja.

Berita Golkar – Di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris (2/05), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Belanda Karien Van Gennip yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial dan Tenaga Kerja.

Kedua menteri membicarakan sejumlah isu strategis dan kerja sama kedua negara, baik di tingkat bilateral, antar kawasan maupun multilateral.

Mewakili Pemerintah Indonesia, Menko Airlangga mengapresiasi dukungan kuat Belanda terhadap proses aksesi Indonesia ke OECD.

Keanggotaan Indonesia di OECD merupakan prioritas strategis Pemerintah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Indonesia bertekad untuk memenuhi semua persyaratan keanggotaan.

Wakil PM Belanda mengapresiasi komitmen tersebut dan menyampaikan kesediaannya untuk mendukung aksesi Indonesia ke OECD.

“Belanda berkomitmen untuk terus mendukung upaya dan langkah-langkah Indonesia dalam proses keanggotaan OECD. Kami juga dapat berbagi pengalaman dan best practices dalam melakukan reformasi struktural domestik,” ujar Wakil PM Van Gennip.

Dalam pembahasan perkembangan perundingan Indonesia-EU CEPA, kedua menteri sepakat CEPA merupakan game changer dalam upaya peningkatan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dan Uni Eropa (UE).

Untuk itu, perlu dilakukan percepatan penyelesaian perundingan.

“Perlu dilakukan langkah-langkah terobosan untuk mempercepat penyelesaian perundingan yang sudah berlangsung selama delapan tahun,” ungkap Menko Airlangga.

Pertemuan juga membahas sejumlah potensi kerja sama yang dapat dijajaki. Menko Airlangga mengangkat potensi kerja sama dengan Belanda dalam proyek strategis pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa yang disambut dengan baik oleh Wakil PM Van Gennip.

“Belanda telah mempunyai pengalaman panjang dalam membangun bendungan dan dam. Dengan senang hati, kami siap untuk berkontribusi dalam proyek strategis tersebut,” tanggap Wakil PM Van Gennip.

Selain itu, diskusi juga menyentuh isu-isu kerja sama lainnya, seperti tindak lanjut implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP), dan perkembangan kerja sama dalam bidang keuangan.

Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Menteri Perdagangan RI, Duta Besar RI Paris, Sekretaris Kemenko Perekonomian, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian. Wakil PM Belanda didampingi oleh para pejabat dan jajaran dari Pemerintah Belanda.

Rapat BSNPG bahas Roadshow Nasional Pilkada 2024 di DPP Partai Golkar, Jumat (5/3/2024).

Berita Golkar – DPP Partai Golkar bersama Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG) akan menggelar Roadshow Nasional Pilkada 2024.

Kegiatan itu digelar untuk menjaga kemenangan dan integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

Masa pelatihan Gelombang I ini direncanakan berlangsung dari bulan Mei hingga Juni 2024, dengan dibagi dalam 13 lokasi pelatihan berbasis Provinsi.

“Kami percaya bahwa persiapan yang matang akan menjadi kunci keberhasilan Pilkada yang adil dan bermartabat. Melalui Roadshow Nasional Pilkada 2024, kami berharap dapat mengedukasi serta mempersiapkan seluruh stakeholders yang terlibat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi,” kata Ketua Penyelenggara Roadshow BSNPG, Nicolas Kesuma dalam keterangan tertulis, Minggu (5/5/2024).

Roadshow Nasional Pilkada 2024 dibahas pada Rapat BSNPG di DPP Partai Golkar, Jumat (5/3/2024).

Peserta rapat yang hadir di antaranya Kepala BSNPG Syahmud B. Ngabalin dengan rapat dipimpin oleh Sekretaris BSNPG Azhar Adam dan Bendahara BSNPG yang juga Ketua Penyelenggara kegiatan Nicolas Kesuma.

Dalam rapat tersebut diputuskan Provinsi Bali akan menjadi titik awal pelatihan, disusul oleh Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Materi yang disampaikan dalam Roadshow Nasional Pilkada 2024 meliputi Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2024, jadwal dan tahapan Pilkada, strategi optimalisasi saksi dalam Pilkada, teknik mapping dan penggalangan pemilih, serta metodologi kerja saksi Pilkada Partai GOLKAR.

Para pemateri yang akan hadir dalam roadshow ini adalah para ahli dan praktisi yang terpercaya dalam bidangnya.

Mulai dari perwakilan dari DPP Partai Golkar yang merupakan pemenang dalam pemilu terakhir, unsur BSNPG, juga perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga survei yang terpercaya.

Sekretaris BSNPG, Azhar Adam menuturkan harapan bahwa Roadshow Nasional Pilkada 2024 bermaksud memberikan pelatihan bagi para calon instruktur yang akan melatih Saksi Partai Golkar untuk menjemput kemenangan Pilkada 2024.

“Kegiatan ini adalah Training for Trainer yang nanti akan melatih Saksi yang akan bertugas di TPS pada Pilkada 2024, dan tentu hal ini sesuai arahan dan target Ketua Umum yang dijalankan oleh Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar,” kata Adam.

Perlu diketahui bahwa BSNPG pada 2020 menjadikan Golkar mencapai target 61,11 persen pada Pilkada 2020 dan telah melakukan kerja-kerja rekrutmen dan pelatihan untuk saksi yang bertugas di Pileg dan Pilpres pada 2024 dengan perolehan 23.208.654 suara atau 15,28 persen secara Nasional.

DPD Partai Golkar Jabar menerima kunjungan politik sekaligus silaturahmi Idulfitri dari DPD PDIP Jabar, Minggu (5/5/2024).

Berita Golkar – DPD Partai Golkar Jabar menerima kunjungan politik sekaligus silaturahmi Idulfitri dari DPD PDIP Jabar, Minggu (5/5/2024).

Kunjungan ini mengisyaratkan kedua partai politik tersebut tengah menjajaki koalisi di Pilkada Serentak Jawa Barat 2024.

Pertemuan kedua unsur pimpinan partai politik di Jawa Barat itu berlangsung hangat di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung.

Ketua DPD Partai Golkar Jabar Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, pertama, DPD Partai Golkar Jabar mendapat kunjungan kehormatan dari DPD PDIP Jabar yang dipimpin oleh Pak Ono Surono dan jajaran.

“Karena kunjungan ini dalam suasana Idulfitri, tentu kami memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi, saling memaafkan. Karena bagaimana pun, sebelum Idulfitri kemarin, pada 14 Februari, kita ini bersaing. Tapi Alhmadulillah, kita bisa bersanding pada kunjungan kehormatan ini,” kata Kang Ace, sapaan akrab Tubagus Ace Hasan Syadzily.

Kedua, ujar Kang Ace, dalam kunjungan ini disampaikan bahwa sebagai sesama partai politik, pilar demokrasi, komunikasi politik tentu menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan cita-cita, kemajuan Jawa Barat. Ini menjadi tujuan bersama.

“Partai Golkar, PDIP, adalah dua-duanya partai yang memiliki platform kebangsaan. Cita-cita kebangsaan ini harus sama-sama diwujudkan,” ujar Kang Ace.

Ketiga, tutur dia, masih ada satu agenda politik di tahun 2024, yaitu Pilkada Serentak Jawa Barat.

“Kami tadi bicara soal kemungkinan (berkoalisi di Pilgub Jabar). Kami memahami masih menunggu mekanisme internal dalam menentukan siapa calon kepala daerah, baik di PDIP maupun Partai Golkar,” tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Namun masing-masing partai memahami mekanisme internal dari kemungkinan terjadi kerja sama politik atau koalisi tersebut.

Maka, kunjungan ini merupakan pembuka bagi upaya komunikasi dari kedua partai politik di Jawa Barat.

“Kami menyepakati bersama sepenuhnya, terkait dengan penentu kebijakannya semua diserahkan di DPP, tapi komunikasi politik antara kami, dua partai ini, di daerah, tentu tetap harus terjalin dengan baik,” ucap Kang Ace.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono mengatakan, PDIP Jabar sangat berterima kasih atas sambutan Partai Golkar Jabar.

Walaupun Pemilu 2024 telah selesai, masih ada satu agenda penting, yaitu, Pilkada serentak.

“Jawa Barat provinsi besar yang sangat dinamis, masih cair. Pasti untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik, antarpartai harus bekerja sama dan berkoalisi,” kata Ono Surono.

Ono menyatakan, baik PDIP maupun Golkar, tidak bisa berdiri sendiri menghadapi Pilgub Jabar 2024 dengan hasil Pemilu 2024 kemarin.

Begitu juga yang terjadi di 27 kabupaten/kota. Karena itu, koalisi penting untuk memenuhi ambang batas parlemen 20 persen.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ace yang sudah membuka untuk PDIP berdiskusi, dan kami mempunyai kesepakatan,” ujar Ono.

“Ini merupakan pertemuan awal yang nanti berlanjut masing-masing partai akan membuka peta politik dari 27 kabupaten/kota yang nanti akan kita bertemu lagi untuk bicara yang lebih detail,” tutur dia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Dave Laksono.

Berita Golkar – Partai Golongan Karya (Golkar) merespons soal jatah menteri untuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Apalagi adanya isu jatah Partai Golkar akan berkurang pasca bergabungnya NasDem dan PKB ke koalisi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Dave Laksono, menyebut parpolnya akan menyiapkan calon menteri sesuai dengan keinginan presiden terpilih.

“Kita siapkan sesuai dengan keinginan Presiden terpilih,” ungkap Dave kepada wartawan, Minggu, 5 Mei 2024.

Kemudian erkait ada permintaan khusus atau request soal berapa menteri yang dari Golkar, Dave mengaku hal itu nanti akan ada pembahasannya.

“Nanti biar terbahas level ketum yah,” tegasnya.

Ketua IIPG Jabar, Rita Fitria Ace Hasan Syadzily.

Berita Golkar – Pendidikan politik (dikpol) mewarnai jalannya kegiatan halal bihalal dan silaturahmi yang diselenggarakan Ikatan Istri Partai Golkar (IIPG) Jabar di Hotel Preanger, Kota Bandung, pada Sabtu malam (4/5).

Menurut Ketua IIPG Jabar, Rita Fitria Ace Hasan Syadzily, dikpol merupakan bentuk investasi bagi kaum perempuan. Ia meyakini investasi terhadap kaum perempuan tidak akan pernah merugi.

“Halal bihalal ini selain dalam rangka membangun tali silaturahmi di bawah naungan Partai Golkar, kita juga memperingati Hari Kartini. Sebab kita bisa leluasa berkegiatan seperti ini diantaranya karena perjuangan RA Kartini,” kata Rita.

Dirinya berharap, agar anggota IIPG memiliki kemampuan komunikasi dan personal grooming yang baik.

Hal itu perlu dimiliki perempuan agar maksimal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dalam keluarga maupun organisasi.

“Termasuk memiliki bekal dan kemampuan berinteraksi dengan pengurus serta masyarakat,” harapnya.

Di tempat sama, Ketua DPD Partai Golkar Jabar, Tubagus Ace Hasan Syadzily menjelaskan tentang pentingnya peran keluarga dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi.

“Golkar bisa menang di Jawa Barat, bisa meningkat suaranya, salah satunya karena adanya dukungan dari setiap keluarga, para ibu dan segenap kekuatan perempuan yang ada di Partai Golkar ini,” kata Ace.

Dirinya memaparkan pengalamannya di keluarga dapat diimplementasikan ke dalam organisasi.

“Saya sering berdiskusi dengan istri saya tentang banyak hal terkait organisasi. Alhamdulillah Istri saya tidak pernah protes ketika harus meninggalkan rumah karena dia tahu apa yang dilakukan suaminya saat di luar rumah,” paparnya

Dirinya menambahkan, dalam berorganisasi setiap orang bukan bekerja untuk dirinya sendiri. Pasalnya waktu yang dimilikinya bisa untuk kepentingan organisasi.

“Kita bukan bekerja untuk diri kita saja. Kita tentu harus ikhlaskan sebagian besar waktu yang kita miliki untuk kepentingan organisasi,” ujar Ace.

Ia kemudian mengajak segenap perempuan yang terhimpun di IIPG untuk terus bekerja secara maksimal.

Karena keberhasilan sebuah organisasi tergantung dari seberapa besar peran keluarga yang ada di dalamnya.

“Saya meyakini setiap pencapaian yang kita dapatkan sejatinya tergantung dari seberapa besar peran keluarga memberikan support,” tandasnya.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono.

Berita Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Dave Laksono meyakini Presiden terpilih 2024-2029,

Prabowo Subianto, bisa menyatukan kembali dan mempererat hubungan antar para presiden terdahulu.

Hal itu disampaikan Dave ketika menanggapi adanya ketidakharmonisan antar presiden, yang menjadi tantangan Prabowo untuk membentuk forum Presidential Club.

“Saya yakin Pak Prabowo dapat merekatkan para tokoh bangsa agar dapat menyatu demi pembangunan bangsa,” ujar Dave saat dihubungi, Minggu (5/5/2024).

Partai Golkar pun menyambut baik rencana Prabowo membentuk Presidential Club, dan mempertemukan para presiden Indonesia dari masa ke masa.

Dengan begitu, akan muncul masukan-masukan dari para presiden terdahulu, untuk pemerintahan era Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

“Yang pasti dengan adanya masukan dari pendahulu, akan dapat memudahkan bagi Pak Prabowo untuk menjalankan roda pemerintahan nantinya,” kata Dave.

Untuk diketahui, Prabowo disebut ingin mendudukkan para mantan presiden dalam satu meja dalam presidential club.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Jokowi pun menyambut positif keinginan Prabowo itu. Ia juga menyarankan agar pertemuan antarmantan presiden bisa dilakukan dua hari sekali.

Namun, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai bahwa ada tantangan yang harus dihadapi Prabowo dalam mewujudkan presidential club.

Salah satunya adalah ketidakharmonisan hubungan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Begitu juga hubungan antara Megawati dengan Presiden Joko Widodo yang renggang sejak tahapan Pilpres 2024.

“Tantangannya adalah mereka masih berkonflik, masih disharmonis, mereka belum akrab, mereka masih bermusuhan,” ujar Ujang saat dihubungi Minggu (5/5/2024).

Ujang berpandangan, konflik antara presiden terdahulu belum selesai. Misalnya, hubungan Megawati dengan SBY yang sejak Pilpres 2024 masih renggang.

“Ditambah lagi di Pilpres 2024, hubungan Jokowi dengan Megawati juga tidak akrab. Kalau ditempatkan di satu tempat bisa ribut juga. Ya, itu tantangan dari Prabowo untuk menyatukan itu,” kata Ujang.

Menurut Ujang, perlu upaya rekonsiliasi terlebih dahulu antara para presiden terdahulu sebelum dipersatukan di dalam presidential club.

Sebab, ketidakharmonisan tersebut dikhawatirkan membuat forum yang disediakan tak berjalan sehat.

“Kalau belum clear ya rekonsiliasinya, belum clear damainya di antara mereka. Khususnya antara Mega dengan SBY, antara Jokowi dengan Mega, yang ada di dalam sebuah tempat itu akan saling menggerutu. Mereka akan saling membelakangi, akan saling berhadapan-hadapan, dan tidak sehat,” tutur Ujang.

Meski begitu, Ujang menilai upaya Prabowo Subianto menjembatani hubungan antarpendahulunya melalui presidential club adalah langkah yang positif.

“Apapun itu, saya melihat apa yang dilakukan itu ya suatu keinginan Prabowo yang positif, yang bagus saja,” pungkas dia.